<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/didakwa-terima-suap-4-dprd-kalteng-terancam-20-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Transparency International Indonesia (TII) menyoroti draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti TII, Sahel Al Habsyi, menyebut ada pasal-pasal selundupan yang justru akan menjadi senjata balik bagi para pelaku korupsi.</p> <p>&ldquo;Yang paling tidak ini akan menjadi boomerang di masa mendatang ya, yang akan menggagalkan kerja-kerja KPK. Akan selalu alasan cacat formil, itu akan selalu muncul, cacat prosedur,&rdquo; kata Sahel dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/7).</p> <p>Ia menyoroti kontradiksi antar pasal dalam RKUHAP, yang menimbulkan potensi praperadilan semakin sering dilakukan para tersangka korupsi untuk menggugurkan proses penyidikan KPK.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ada pasal tentang penyidikan yang dikecualikan dari KUHAP. Tapi ada dua pasal yang saling bertentangan, itu berlaku dalam satu undang-undang yang sama. Nah itu akan menjadi persoalan ya, dan KPK sudah mulai merasakan kegagalan di praperadilan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Sahel menambahkan, hal ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang seolah tengah menyiapkan peluru bagi pelaku korupsi untuk menyerang balik upaya penindakan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sering kita dengar slogan corruption fightbacks, sekarang pembentuk undang-undang menyediakan pelurunya untuk fightbacks,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Lebih jauh, Sahel juga menyoroti pasal yang melemahkan peran KPK dalam melindungi saksi dan pelapor. Dalam RKUHAP disebutkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban adalah LPSK, bukan KPK.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya kira sampai hari ini masih banyak saksi dan pelapor yang punya kepercayaan tinggi terhadap KPK, yang merasa lebih aman ketika identitas mereka dan keamanan fisik mereka dijaga oleh KPK, bukan oleh lembaga lain,&rdquo; urainya.</p> <p>Menurutnya, jika saksi dan pelapor tidak lagi bisa memilih siapa pelindungnya, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Bahaya ini. Lapor ke KPK, KPK kerja, habis itu gue kemana? KPK nggak tahu. Bukan urusan KPK. LPSK? Ya nggak tahu ya, mungkin kalau disurvei, banyak juga orang yang nggak tahu LPSK. Tapi semua orang tahu KPK, sampai pelosok,&rdquo; ungkap Sahel.</p> <p>Sahel juga mengkritik ketentuan dalam RKUHAP yang mempersempit yurisdiksi nasional KPK. Menurutnya, konsep bahwa KPK harus memberitahu penyidik setempat sebelum melakukan tindakan hukum justru menghambat efisiensi dan mengaburkan posisi KPK sebagai lembaga nasional.&nbsp;</p> <p>&ldquo;KPK itu bukan polres kuningan, polres rasuna said. KPK itu yurisdiksinya nasional. Tapi ketentuan RKUHAP mengaburkan konsep itu,&rdquo; cetusnya.</p> <p class="class-paragraph">Lebih lanjut, Sahel menegaskan prinsip equality before the law tidak berarti menyamaratakan perlakuan hukum untuk kasus berbeda.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Memperlakukan hukum yang sama untuk perkara yang berbeda, itu sama tidak adilnya dengan memperlakukan hukum yang berbeda untuk perkara yang sama. Pemberantasan korupsi itu sensitif, berisiko tinggi. Tidak bisa dibekali dengan hukum acara yang sama dengan penanganan perkara umum,&rdquo; pungkasnya.</p> </div>

TII menyoroti draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kerja KPK

TII Sebut RKUHAP Selundupkan Pasal yang Akan Ganggu Kerja Penindakan KPK

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif, terkait dugaan kerugian negara dalam pengadaan dan penggunaan private jet oleh KPU RI pada tahun anggaran 2024.</p> <p>Desakan ini disampaikan melalui pengaduan ke BPK RI, pada 14 Mei 2025 sebagai tindak lanjut dari pelaporan dugaan korupsi yang sebelumnya telah diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 7 Mei 2025.</p> <p>Peneliti TI Indonesia, Agus Sarwono, menekankan bahwa pengusutan kasus ini tidak cukup hanya dilakukan oleh KPK. Ia meminta, BPK RI juga dapat proaktif menindaklanjuti dugaan korupsi dari pemgadaan privat jet di KPU RI.</p> <p>&ldquo;Pemeriksaan oleh KPK harus dibarengi dengan pemeriksaan oleh BPK untuk memastikan kejelasan penggunaan anggaran negara. Ini penting agar tidak hanya aspek pidana yang diusut, tetapi juga sisi keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan,&rdquo; kata Agus dalam keterangannya, Jumat (16/5).</p> <p>Ia menilai, pemeriksaan oleh BPK tidak boleh hanya bersifat administratif dan normatif. Mereka mendorong dilakukannya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), termasuk audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta audit investigatif guna mengungkap indikasi kerugian negara dan kemungkinan unsur pidana.</p> <p>&ldquo;Kita tidak bisa puas hanya dengan pemeriksaan rutin yang melihat laporan keuangan secara permukaan. Harus ada audit yang menyeluruh dan mendalam,&rdquo;&nbsp;ucap Agus.</p> <p>Menurutnya, dasar hukum yang mengatur kewenangan BPK sangat jelas. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, BPK dapat melakukan tiga jenis pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.</p> <p>Namun, Agus mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak selalu mencerminkan tidak adanya penyimpangan.</p> <p>&ldquo;Kita punya banyak kasus di mana lembaga mendapat opini WTP dari BPK, tapi belakangan terbukti terlibat kasus korupsi. Artinya, standar pemeriksaan BPK harus dikembangkan agar tidak menutup mata terhadap penyimpangan yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang tampak wajar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ia juga menyatakan bahwa pelaporan mereka terhadap kasus private jet KPU didasarkan pada sejumlah data dan informasi awal yang menunjukkan adanya kejanggalan serius. Mulai dari perencanaan yang lemah, proses pengadaan yang tidak transparan, hingga penggunaan aset yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip efisiensi anggaran.</p> <p>&ldquo;Kami tidak mengada-ada. Laporan kami didukung dengan data yang cukup kuat untuk jadi dasar audit investigatif,&rdquo; tegas Agus.</p> <p class="class-paragraph">Selain BPK dan KPK, koalisi juga menyoroti peran DPR, khususnya Komisi II yang menjadi mitra kerja KPU RI. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran negara, termasuk pengadaan private jet tersebut.</p> <p>&ldquo;Sejak awal DPR seharusnya punya peran untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan seperti ini. Sekarang saatnya mereka mengambil tanggung jawab itu,&rdquo; tegas Agus.</p> <p>Lebih lanjut, Agus mendorong Komisi II DPR untuk tidak tinggal diam dan ikut mengawal kasus ini secara serius. Fungsi pengawasan DPR perlu digunakan secara efektif agar anggaran negara tidak disalahgunakan. Agus menambahkan,</p> <p>&ldquo;Keterlibatan DPR penting untuk memastikan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya formalitas, tapi benar-benar dijalankan untuk kepentingan publik," pungkasnya.</p> </div>

Pemeriksaan oleh KPK harus dibarengi dengan pemeriksaan oleh BPK untuk memastikan kejelasan penggunaan anggaran negara.

BPK Diminta Lakukan Audit Investigatif Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Privat Jet KPU RI

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 berada skor 37 dengan ranking 99. Terdapat kenaikan 3 poin dari 2023, yang berada pada skor 34.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, meski IPK Indonesia mengalami kenaikan 3 poin, menjadi skor 37. Namun, masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena maraknya korupsi politik ini menjadi skor CPI kita selalu berada pada posisi yang mengkhawatirkan, angka 37 masih di bawah skor rata-rata global 43, 44 Asia Pasifik, bahkan dalam golongan flaud demokrasi kita masih di bawah jauh," kata Wawan dalam siaran daring, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak memungkiri, sepanjang 2024, Indonesia melakukan pesta demokrasi. Menurutnya, penyebab IPK Indonesia selalu berada pada angka 30 masih tingginya unsur korupsi politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015633174/10-ciri-kepribadian-orang-yang-tidak-suka-posting-di-media-sosial-dan-memilih-menjaga-privasi-menurut-psikologi-anda-termasuk">10 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Suka Posting di Media Sosial dan Memilih Menjaga Privasi Menurut Psikologi, Anda Termasuk?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga angka 37 ini masuh menjadi catatan, masih mengkhawatirkan hari ini," ujar Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Namun, belum sepenuhnya demokrasi memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi warga negaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korupsi politik masih menjadi penghalang bagi penyediaan ruang aman demokrasi bagi masyarakat. Korupsi juga terbukti telah menggerogoti sistem peradilan menjadi lebih buruk dan jauh dari paradigma memberikan jaminan keadilan sosial bagi warganya," pungkas Wawan.</div>

Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, meski IPK Indonesia mengalami kenaikan 3 poin, menjadi skor 37, namun masih dalam kondisi mengkhawatirkan

TII Sebut Maraknya Korupsi Politik di Indonesia jadi Penyebab IPK Indonesia Masih Mengkhawatirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/JKT_Sidang-Paripurna-MPR_MIFTAHUL-HAYAT-01-2660490946.jpeg" alt="Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat menuai sorotan. Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan itu punya kerentanan. Salah satunya berpotensi membebani keuangan negara.</p> <p>Peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, wacana yang sejatinya sudah digagas cukup lama itu harus betul-betul melalui kajian yang komprehensif. Salah satunya mengomparasikan biaya perawatan rumah jabatan anggota (RJA) saat ini dengan beban biaya sewa yang akan diberlakukan.</p> <p>Alvin mencontohkan, jika rata-rata biaya sewa rumah di sekitar gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, adalah Rp 500 juta per tahun per anggota, maka dalam lima tahun anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1,45 triliun. &rdquo;Maka, jelas akan terjadi pemborosan anggaran,&rdquo; kata Alvin kepada Jawa Pos kemarin (5/10).</p> <p>Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menambahkan, Setjen DPR harus melihat sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi wakil rakyat. Sebab, jika ditelisik lebih jauh, banyak anggota DPR yang juga punya rumah di Jakarta dan sekitarnya.</p> <p>&rdquo;Harus ada indikator yang jelas. Kalau yang sudah punya rumah di Jakarta, ya mestinya tidak perlu sewa,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos.</p> <p>Selain itu, standardisasi besaran sewa rumah juga harus dikaji secara mendalam. &rdquo;Jadi, harus jelas standar yang dipakai apa agar tidak terjadi pemborosan anggaran,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebelumnya mengatakan bahwa sebagian besar kondisi rumah jabatan anggota saat ini sudah cukup parah. Kondisi tersebut menjadi alasan memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. &rdquo;Rumah dinas tersebut kalau dipertahankan, banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan,&rdquo; kata Indra di DPR pada Jumat (4/10).</p> <p>Dia pun berjanji akan melakukan kajian secara hati-hati dalam menentukan besaran tunjangan perumahan tersebut. Karena itu, Setjen DPR akan menggandeng tim appraisal untuk menentukan besaran tunjangan. &rdquo;Kami ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu rate-nya berapa?&rdquo; paparnya. <strong>(tyo/c17/ttg)</strong></p>

Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR punya kerentanan. Sangat membebani negara.

TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/JKT-1-SIDANG-PUTUSAN-NURUL-GHUFRON-FED-4JPG-3923442396.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti putusan sidang etik di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti putusan sidang etik di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, persoalan pelanggaran etika oleh penyelenggara negara masih menjadi hal mendasar di Indonesia. Menurutnya, integritas penyelenggara negara dalam hal ini lembaga peradilan memang harus menjadi perhatian lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencontohkan, kasus dugaan pelanggaran etik yang menimpa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurutnya, Ghufron dijatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Independensi peradilan dan integritas aktor peradilan adalah kunci utama," kata Danang dalam diskusi digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencontohkan sosok Jaksa Agung, Baharuddin Lopa dan Hakim Agung, Artidjo Alkostar yang dengan kesederhanaan dan integirtasnya, tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BPIP dan pancasila punya kemampuan untuk mendorong dan menegakkan integritas (di Masyarakat),&rdquo; ujar Danang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pakar politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan, etika harus berlandaskan pada reasoning atau penalaran yang rasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Etika publik adalah kemampuan reasoning. Sehingga kita memiliki argumen rasionalnya untuk berhadapan dengan publik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015100695/ucapkan-selamat-tinggal-pada-4-kebiasaan-ini-jika-anda-ingin-tumbuh-secara-emosional-salah-satunya-menghindari-perasaan-tak-nyaman">Ucapkan Selamat Tinggal pada 4 Kebiasaan Ini Jika Anda Ingin Tumbuh Secara Emosional, Salah Satunya Menghindari Perasaan Tak Nyaman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, rasionalitas dalam pengambilan Keputusan oleh kekuasaan penting agar hukum di Indonesia tidak dijadikan alat untuk menghadirkan otokrasi legalisme, yaitu menggunakan hukum untuk memperkuat kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kerentanan penyelenggara negara jangan-jangan jantungnya pada kehilangan rasionalitas dan berpikir kritis tentang tindakan dan sikap yang diambil penyelenggara negara tadi. Sehingga kemudian, yang muncul bukan etika,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Independensi peradilan dan integritas aktor peradilan adalah kunci utama," kata Danang dalam diskusi digelar BPIP

Penguatan Integritas Dinilai Penting untuk Hadapi Lunturnya Etika Penyelenggara Negara

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-1JPG-1492724898.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diiminta tetap menjaga independensi menjelang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg. Ihwal hal ini dikatakan&nbsp;Manajer Riset dan Program&nbsp;<em>The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII)</em>&nbsp;Arfianto Purbolaksono.</p> <p>Arfianto mengatakan, tekanan publik terkait penanganan perkara PHPU Pileg memang tidak sebesar PHPU Pilpres, namun hal itu tidak boleh membuat para hakim menjadi lengah.<br /><br />&ldquo;Jangan sampai, ketika tidak ada sorotan publik, tidak ada tekanan publik untuk menyidangkan perkara PHPU Pileg, malah menimbulkan sesuatu hal yang negatif, misalkan ada permainan dan lain-lain,&rdquo; kata Arfianto dikutip dari Antara, Minggu (7/4).<br /><br />Menurut Arfianto, proses penanganan perkara PHPU Pileg akan sangat dinamis. Hal ini karena pihak yang berkepentingan bukan hanya antarpartai, tetapi bisa juga dari internal partai.<br /><br />Keputusan para hakim MK pun menjadi krusial, sehingga meskipun tidak disorot, para hakim harus tetap menjaga kualitas putusan dan kepercayaan publik melalui independensi.<br /><br />&ldquo;Intensitas penanganan perkara PHPU Pileg adalah jumlahnya yang cukup banyak. Makanya, ujian dari para hakim ini adalah sorotan dari publik. Walaupun tidak sebesar di PHPU Pilpres, tapi akan menjadi ujian tersendiri bagi para hakim,&rdquo; ujarnya.<br /><br />Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawas bagi para hakim MK, lanjut dia, juga akan menegakkan pengawasan di tingkat internal.<br /><br />Terkait putusan PHPU Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada 22 April 2024, ia mengingatkan agar semua pihak menerimanya, karena putusan tersebut sudah final dan sudah diputuskan melalui jalur-jalur konstitusional.<br /><br />&ldquo;Ketika kita menjunjung konstitusi dalam bernegara dan berdemokrasi, seharusnya keputusan itu diterima. Jangan sampai pihak-pihak yang tidak puas itu melakukan hal yang inkonstitusional, melawan konstitusi sendiri,&rdquo; kata dia menegaskan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014526037/ribuan-penumpang-padati-pintu-masuk-kapal-pelabuhan-bakauheni-lampung">Ribuan Penumpang Padati Pintu Masuk Kapal Pelabuhan Bakauheni Lampung </a></strong><br /><br />Diketahui, terdapat dua perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan. Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024.<br /><br />Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024.<br /><br />Adapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan MK pada 22 April 2024.<br /><br /></p>

PHPU Pileg memang tidak sebesar PHPU Pilpres, namun hal itu tidak boleh membuat para hakim menjadi lengah.

Jelang tangani PHPU Pileg, Hakim MK Diminta Jaga Independensi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/20231221151523_IMG_5309JPG-3852580422.jpg" alt="ILUSTRASI. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Transparency International Indonesia menyatakan <em>corruption perception index</em> (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami perubahan atau stagnansi pada 2023. Deputi Program TII Wawan Suyatmiko menyatakan skor IPK Indonesia pada 2023 tetap di 34, sama seperti 2022.</p> <div dir="auto">Menurutnya, Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. "Kalau tidak melakukan upaya yang keras untuk menaikkan itu, maka angka CPI kita tidak akan bisa bergerak maju dari angka 30an," kata Wawan dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IPK atau CPI ini dihitung dengan skala 0-100, yakni 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI sebanyak 180 negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi, meraih skor 90. Berada pada urutan kedua Finlandia yang meraih skor 87 dan New Zealand skor 85.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan menjelaskan, perlu kerja keras untuk meningkatkan IPK Indonesia agar tidak terjebak pada angka 30an. Ia menekankan, pemerintah harus bisa membenahi penegakan hukum, serta memberikam jaminan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara polituk ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan," ucap Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan juga mengingatkan soal rentannya korupsi pada sektor politik. Ia menyebutkan, di suatu negara praktik korupsi sudah melibatkan unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekerjaan rumah yang besar korupsi di sektor politik," pungkas Wawan.</div>

Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

Transparency International Indonesia: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di 34

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PELINDO-16-B.jpg" alt="Ilustrasi bongkar muat petikemas di Pelabuha yang dikelola Pelindo" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bongkar muat petikemas di Pelabuha yang dikelola Pelindo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Berbagai upaya terus dilakukan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk mewujudkan pelabuhan yang bebas dari praktik kejahatan korupsi. Kali ini, upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Ombudsman RI dan Transparency Internasional Indonesia (TII). Sebelumnya, Pelindo bersama masyarakat pelabuhan juga telah berkomitmen untuk memberantas korupsi di pelabuhan.</p> <p>Kedua kerja sama tersebut memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan tingkat integritas, transparansi, dan praktik bisnis, yang sehat di seluruh wilayah pelabuhan. Termasuk sekaligus menunjukkan komitmen kuat para pihak dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan meningkatkan transparansi dalam operasi di seluruh lingkungan pelabuhan.</p> <p>Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan, untuk mencegah korupsi ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satu yang menjadi tantangan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi adalah hambatan manajemen tata kelola. Sehingga hal tersebut harus menjadi fokus perhatian.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Bagaimana pemenuhan standar berupa tata kelola dalam penyelenggaraan publik yang terukur dan dibangun secara terpadu,&rdquo; kata Najih, Sabtu (19/8).</p> <p>Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim menerangkan, sebagai bagian dari masyarakat sipil, TII berperan untuk mendorong partisipasi publik dalam menciptakan tata kelola di BUMN yang lebih baik dan berintegritas. Karena itu, bentuk kerja sama tersebut akan melibatkan proses penilaian. Pelindo akan menerima evaluasi mengenai tata kelola dan upaya pencegahan korupsi.</p> <p>&rdquo;Salah satu kegiatan dari TII, kita melakukan asesmen terhadap program-program yang terkait antikorupsi. Boleh dikatakan bahwa sejak 2018, Pelindo sudah termasuk di 20 teratas, sudah cukup baik. Saya yakin sekarang akan lebih baik lagi,&rdquo; ungkap Felia.</p> <p>Sedangkan,&nbsp;Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menerangkan, kerja sama tersebut merupakan langkah nyata Pelindo memerangi korupsi di pelabuhan. Melalui penguatan pemahaman akan pencegahan korupsi, diharapkan setiap individu yang bekerja di pelabuhan akan lebih peka dan responsif terhadap prinsip-prinsip integritas. Dengan adanya kedua kerja sama itu, dia menegaskan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri.</p> <p>&rdquo;Kepada Pelindo Group, tolong pastikan dalam melakukan proses layanan harus menjaga integritas, siap untuk diawasi, siap untuk dilihat. Apabila ada hal yang tidak baik di Pelindo di mana pun berada, bisa dilaporkan langsung kepada saya, melalui <em>whistleblowing system</em>,&rdquo; tegas Arif.</p> <p>Nota kesepahaman antara Pelindo dan Ombudsman menjadi landasan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pelindo. Di dalamnya terdapat klausul upaya pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, permintaan atau pertukaran informasi dan data, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Termasuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi program antikorupsi yang dikerjakan bersama.</p> <p>Kemudian,&nbsp;perjanjian kerja sama antara Pelindo dan TII difokuskan pada penguatan transparansi dan antikorupsi di lingkungan Pelindo. Hal yang akan dilakukan dari kerja sama itu antara lain kajian terhadap program antikorupsi di Pelindo, pelatihan khusus satuan pengawas internal, pelatihan untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi (<em>high risk</em>), serta evaluasi penerapan ISO:37001 yang menyangkut sistem manajemen anti penyuapan.</p>

Pelindo gandeng Ombudsman RI dan Transparency Internasional Indonesia (TII) mewujudkan pelabuhan yang bebas dari praktik kejahatan korupsi

Pelindo Gandeng Ombudsman dan TII untuk Cegah Korupsi di Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan, narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo tak pernah terbukti. Hal ini setelah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, yang anjlok empat poin dari skor 38 menjadi 34.<br /> <br /> Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan Transparency International Indonesia (TII), tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup.<br /> <br /> "Salah satu diantara sekian banyak variabel yang disorot oleh TII dalam paparan IPK adalah maraknya korupsi politik di Indonesia. Analisa tersebut tentu benar jika dikaitkan dengan realita saat ini. Bisa dibayangkan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (1/2).<br /> <br /> "Ini menandakan, program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total," sambungnya.<br /> <br /> Menurut Kurnia, hal ini terbukti dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini gencar memberantas korupsi politik, justru dilemahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui perubahan Undang-Undang (UU) KPK. Bahkan, Jokowi juga membiarkan figur-figur bermasalah memimpin lembaga antirasuah.<br /> <br /> "Sekalipun ada yang ditindak, misal, Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, namun penuntasan perkara itu masih menemui jalan buntu. Sehingga wajar saja jika responden yang terlibat dalam pengumpulan data untuk penilaian IPK menaruh rasa pesimis terhadap pembenahan sektor politik," cetus Kurnia.<br /> <br /> Sikap pemerintah juga cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Ia mencontohkan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Pandjaitan, sempat berulang kali mengomentari mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan kalimat destruktif.<br /> <br /> Momen lain, lanjut Kurnia, diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang beberapa waktu lalu meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan.<br /> <br /> "Pernyataan-pernyataan semacam ini tentu menunjukan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi," ucap Kurnia.<br /> <br /> Kurnia mengutarakan, pemerintah dan DPR terbilang gagal menciptakan kepastian hukum untuk menjamin gelaran pesta demokrasi mengedepankan nilai-nilai integritas. Hal ini ditunjukkan pada UU Pemilu dan UU Pilkada masih memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.<br /> <br /> "Sekalipun sudah ada putusan MK yang melarangnya dengan skema pembatasan waktu jeda lima tahun, namun dapat dilihat bahwa sikap pemerintah dan DPR sebenarnya masih menginginkan mereka dapat kembali berkompetisi. Sebab, perubahan ketentuan itu bukan berasal dari pembentuk UU, melainkan karena putusan MK," ujar Kurnia.<br /> <br /> "Situasi terkini, terbukti pembentuk UU juga tidak merevisi UU Pemilu untuk klausul calon anggota DPD RI yang mana masih memperbolehkan mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan narasi pemerintah yang kerap kali menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai pijakan utama," lanjut Kurnia.<br /> <br /> Mencermati IPK Indonesia yang merosot, kata Kurnia, dapat disimpulkan bahwa untaian kalimat Presiden Jokowi terkait pemberantasan korupsi hanya sekadar pemanis pidato semata. Rezim Presiden Jokowi juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pasca reformasi dalam konteks pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Selain itu, jelang pergantian kekuasaan tahun 2024, Presiden juga gagal mewariskan kebijakan antikorupsi yang baik," pungkasnya.

IPK Indonesia Merosot, ICW: Program Pencegahan-Penindakan Gagal Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Reuni-212-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Peserta membawa poster anti korupsi saat aksi reuni 212 bertajuk" width="100%">
<figcaption>Peserta membawa poster anti korupsi saat aksi reuni 212 bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali dikritik terkait komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Transparency International Indonesia (TII), komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan pemerintah baru sebatas di atas kertas.<br /> <br /> "Komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan 2 periode ini patut dicatat ya masih komitmen di atas kertas karena faktanya data IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tidak berubah banyak bahkan naiknya rata-rata tidak sampai 0,9 poin dan rata-rata di angka 37," kata Manajer Riset TII Wawan Heru Suyatmiko dalam diskusi publik "Memaknai Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020" di Jakarta, Rabu (10/2) dikutip dari ANTARA.<br /> <br /> Pada 28 Januari 2021 lalu TII merilis IPK Indonesia pada 2020 mengalami penurunan yaitu melorot 3 poin dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Peringkat Indonesia juga ikut menurun yaitu dari peringkat 85 pada 2019 menjadi 102 dari 180 negara yang ikut disurvei.<br /> <br /> Skor IPK dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. IPK 2020 tersebut bersumber pada 9 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori yang dilakukan pada periode Oktober 2019 - Oktober 2020.<br /> <br /> "Yang perlu dicatat memang kemudahan berusaha dalam rezim pemerintahan Presiden Jokowi pada 6 tahun terakhir perlu diapresiasi, tetapi meninggalkan sektor penegakan hukum juga tidak bagus untuk upaya pemberantasan korupsi karena perbaikan iklim usaha harus diimbangi dengan situasi politik hukum yang kondusif," tutur Wawan.<br /> <br /> Dalam 25 tahun pencatatan IPK Indonesia diketahui bahwa pada 2008, skor IPK Indonesia adalah 26, selanjutnya 28 (2009), 30 (2010), 30 (2011), 32 (2012), 32 (2013), 34 (2014), 36 (2015), 37 (2016), 37 (2017), 38 (2018) dan 40 (2019).<br /> <br /> "Skor IPK pada 2016 dan 2017 sama di angka 37 dan juga masih tahun yang sama pemerintahan Presiden Jokowi, dan selanjutnya naik 1 poin pada 2018 dan 2 poin pada 2019 yang dapat dilihat pada tahun-tahun tersebut upaya berbagai pihak dalam pemberantasan korupsi masih giat, UU KPK masih baik, proses pemilihan komisioner KPK belum dipengaruhi kepentingan besar," ungkap Wawan.<br /> <br /> Namun pada 2019, UU KPK berubah dan ditambah masa-masa pemilihan komisioner KPK tampak dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR hanya kandidat komisioner yang menyetujui revisi UU KPK yang terpilih.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/ipk-indonesia-merosot-icw-kebijakan-pemberantasan-korupsi-tak-jelas/">IPK Indonesia Merosot, ICW: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Tak Jelas</a><br /> <br /> "Artinya melihat 5-6 tahun belakangan kenaikan IPK tidak signifikan yaitu sejak 2015 berada di skor 36, lalu 2016 adalah 37, pada 2017 masih 37, pada 2018 adalah 38 dan pada 2019 naik ke 40 namun pada 2020 turun 37," ucap Wawan.<br /> <br /> Untuk meningkatkan skor IPK, menurut Wawan perlu ada perubahan signifikan yang cepat dan terukur.<br /> <br /> "Dua hal yang menjadi catatan perubahan signifikan ini, misalnya, bagaimana pelaku usaha sebagai responden survei masih melihat korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif kepolisian dan militer jadi perbaikan dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum perbaikan demokrasi dan perbaikan parpol berpengaruh ke IPK," ujar Wawan.<br /> <br /> Cara selanjutnya adalah dengan memastikan peran serta warga negara dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan kroupsi.<br /> <br /> "Berbagai upaya revisi undang-undang yang meninggalkan peran serta masyarakat juga memperburuk IPK, seperti terjadi dalam revisi UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi, UU Minerba dan lainnya," ungkap Wawan.<br /> <br /> Tidak ketinggalan faktor pandemik COVID-19 dimana terjadi pelonggaran aturan tapi malah dapat menjadi bumerang, misalnya, dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam suap pengadaan bantuan sosial pada akhir 2020.<br /> <br /> "Korupsi bansos oleh Mensos jadi pukulan telak yang menunjukkan bahwa pelonggaran aturan dan menjauhkan partisipasi publik malah menciptakan korupsi. Pemerintah harus memastikan adanya akses warga secara partisipatif dalam upaya pemberantasan korupsi sepanjang pandemik, semua program pemulihan ekonomi harus dijamin bebas korupsi," tutur Wawan menambahkan.<br /> <br /> Di ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 85), diikuti Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), Timor Leste (40). Namun Indonesia masih di atas Vietnam dan Thailand (skor 36), Filipina (34), Laos (29), Myanmar (28), Kamboja (21).<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ENNPTlvM9TQ

TII: Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Masih di Atas Kertas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tii

Berita Terkini