<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/20240826_173646-1489509216.jpg" alt="Ahmad Riza Patria (kiri) dan Marshel Widianto di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Riza Patria (kiri) dan Marshel Widianto di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bakal Calon Wali Kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria membantah isu PKS menarik dukungan kepada dirinya dan Marshel Widianto dalam Pilkada Tangsel 2024.&nbsp;&nbsp; "Kata siapa? Membatalkan pasangan dari mana?" tanya Ariza usai mengunjungi Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (26/8). "Terkait dengan itu sejauh yang saya ketahui sampai tadi beberapa menit yang lalu saya konfirmasi ke DPP belum ada perubahan, jadi belum ada perubahan dukungan," sambung Riza.&nbsp; Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa DPP PKS tetap memberikan dukungan terhadap pasangan Ariza-Marshel di Pilwalkot Tangsel.&nbsp; Menurut dia, biIa ada kabar mengenai pencabutan dukungan dari PKS, bisa jadi itu hanya usul dari publik.&nbsp; "Memang biasa di publik orang punya usul, bahkan di internal partai itu biasa. Itu silakan saja punya usul ini, punya usul itu. A dengan si b, c dengan si d, itu sah-sah saja," tuturnya. "Tapi kan yang kita pegang adalah surat resmi B.1 KWK," pungkas Ariza.&nbsp; Sebelumnya, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengungkapkan bahwa partainya menarik dukungan terhadap pencalonan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel 2024. Informasi itu dia sampaikan lewat akun X resminya. Sebagai gantinya, kini PKS mengalihkan dukungan terhadap Ruhama-Shinta untuk berlaga di Pilkada Tangsel 2024. "Insya Allah PKS mengusung pasangan Ruhama-Shinta di Pilkada Tangerang Selatan. Mengalihkan dari yang sebelumnya ke Riza-Marshel. Terima kasih atas saran teman-teman semua," kata Tifatul lewat akun X @tifsembiring, Senin (26/8).

Bakal Calon Wali Kota Tangsel Ahmad Riza Patria membantah isu PKS tarik dukungan untuk dirinya dan Marshel Widianto di Pilkada Tangsel 2024.

Bantah PKS Tarik Dukungan di Pilkada Tangsel 2024, Ahmad Riza Patria: Yang Kita Pegang adalah Surat Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/tangsel-PKS-910055570.jpg" alt="Potongan poster pencalonan duet Ruhama-Shinta oleh PKS di Pilkada Tangsel 2024. (akun X @tifsembiring)" width="100%">
<figcaption>Potongan poster pencalonan duet Ruhama-Shinta oleh PKS di Pilkada Tangsel 2024. (akun X @tifsembiring)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengungkapkan bahwa partainya menarik dukungan terhadap pencalonan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel 2024. Sebagai gantinya, kini PKS mengalihkan dukungan terhadap Ruhama-Shinta untuk berlaga di Pilkada Tangsel 2024. Hal itu diputuskan oleh DPP PKS pada Minggu (25/8), lalu disampaikan Tifatul dalam akun media sosial X resminya, @tifsembiring. "Insya Allah PKS mengusung pasangan Ruhama-Shinta di Pilkada Tangerang Selatan. Mengalihkan dari yang sebelumnya ke Riza-Marshel. Terima kasih atas saran teman-teman semua," kata Tifatul dalam akun x @tifsembiring, Senin (26/8). PKS sebelumnya telah memberikan rekomendasi pada ratusan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. Pada pemberian formulir persetujuan partai politik atau B1 KWK, sebanyak 365 calon telah menerima mandat dari PKS. Salah satunya Provinsi Banten, di mana PKS memberikan B1 KWK ke beberapa wilayah Kota dan Kabupaten untuk maju di Pilkada Serentak 27 November 2024. B1 KWK PKS untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten diberikan pada pasangan Andra Soni dan Dimyati. Kemudian, di Kabupaten Tangerang, PKS mengusung duet Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menuturkan, pemberian formulir persetujuan partai politik B1 KWK itu untuk pendaftaran calon kepala daerah pada 27 hingga 29 Agustus 2024 nanti. Kedua, untuk memastikan kemenangan calon kepala daerah. "Selain bagian form persetujuan, kita juga ada arahan dari pimpinan. Bagian daripada usaha dan ikhtiar PKS untuk pemahaman platform partai dalam program kerja calon kepala daerah. Kita pastikan calon kepala daerah nantinya bisa kerja sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Politikus PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan bahwa partainya menarik dukungan terhadap pencalonan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto.

PKS Batal Dukung Riza-Marshel, Pilih Usung Duet Ruhama-Shinta di Pilkada Tangsel 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/20240826_130417-2380417715.jpg" alt="Potongan poster pencalonan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilkada Jawa Barat oleh PKS dan Partai Nasdem. (akun X @tifsembiring)" width="100%">
<figcaption>Potongan poster pencalonan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilkada Jawa Barat oleh PKS dan Partai Nasdem. (akun X @tifsembiring)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring memberi bocoran soal siapa yang akan diusung PKS di Pilkada Jawa Barat 2024. Tifatul menyampaikan bahwa PKS akan mengusung calon sendiri di Pilkada Jawa Barat 2024. Selain itu, PKS juga akan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Kedua partai ini akan mengusung pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie. Syaikhu diketahui saat ini menjabat sebagai Presiden PKS, sedangkan Ilham adalah anak Presiden ketiga RI, BJ Habibie. Informasi ini disampaikan PKS Tifatul Sembiring melalui akun X resminya. Tifatul membubuhkan keterangan keduanya akan diusung untuk Pilkada Jawa Barat. "Bismillah...Mohon doa dan restu tweeps budiman semua..Untuk Jawa Barat," tulis Tifatul melalui akun @tifsembiring. Dalam poster yang dilampirkan Tifatul, tampak foto Syaiku dan Ilham mengenakan jas. Di bagian bawahnya tertulis calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2024&ndash;2029.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring memberi bocoran siapa yang akan diusung PKS di Pilkada Jawa Barat 2024.

Tifatul Sembiring Bocorkan Jagoan PKS di Pilkada Jawa Barat 2024 via X, Bakal Usung Duet Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-majelis-syuro-pks-wasekjen-demokrat-andi-arief-sudah-dipolisikan_m_.jpg" alt="Angota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya." width="100%">
<figcaption>Angota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring mengatakan perlunya MPR menyelenggarakan rapat gabungan, untuk menyelesaikan polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD RI, Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung.  Dikatakan Tifatul, DPD melalui Sidang Paripurna telah mengganti Fadel dengan Tamsil. Namun dalam prosesnya Fadel tidak bisa menerima putusan ini, dan melakukan proses hukum.  Tifatul setuju jika persoalan pergantian wakil ketua MPR ini diselesaikan secepatnya melalui rapat gabungan. Pimpinan MPR bisa mengundang elemen kelompok DPD dan pimpinan fraksi di MPR.  “Dalam hal ini yang mengundang Ketua MPR. Tapi bisa juga diusulkan pimpinan MPR yang lain. Bisa juga fraksi-fraksi yang mengusulkan. Akan lebih cepat kalau yang mengusulkan Ketua MPR,” ungkap mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini.  Diingatkannya, jika menunggu proses hukum maka terlalu lama dan tidak akan selesai. “Sekarang ini kan (masa jabatan Wakil Ketua MPR, Red) tidak sampai setahun lagi. Sudah habis masa jabatan pada 2024,” ujarnya.  Ketua Fraksi PAN MPR RI, John Erizal mengatakan persoalan ini akan dibicarakan dengan pimpinan-pimpinan fraksi di MPR.  “Kita akan bicarakan lebih dulu dengan teman-teman, sebenarnya aturan yang berlaku itu seperti apa, lalu kebijakan-kebijakan politik seperti apa yang akan kita ambil,” kata John.  Sepanjang pergantian Fadel dengan Tamsil dilakukan sesuai dengan aturan, kata John, Fraksi PAN MPR akan mendukung.  “Pola di internal kita seperti itu,” ungkapnya.  Masalah ini, lanjutnya, akan dirapatkan di rapat gabungan. “Pandangan masing-masing fraksi nanti seperti apa, proses penggantian seperti apa yang dijalankan,” kata John.  Anggota Badan Pengkajian MPR, Syaifullah Tamliha mengatakan menyerahkan masalah itu kepada Pimpinan MPR. Menurutnya, Pimpinan MPR agar melakukan rapat gabungan yang diikuti oleh pimpinan MPR, pimpinan-pimpinan fraksi, pimpinan-pimpinan alat kelengkapan MPR. “Rapat gabungan ini merupakan forum tertinggi,” kata anggota MPR dari Fraksi PPP ini.  Mengenai kapan akan dilaksanakannya rapat gabungan, Tamliha mengatakan kemungkinan setelah masa reses selesai. “InsyaAllah setelah masa reses akan dibahas,” ungkapnya.  Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengatakan polemik penggantian wakil ketua MPR dari kelompok DPD, akan segera dituntaskan. Menurut politikus Partai Demokrat ini, MPR akan membicarakannya dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang ada di MPR.

Pengantian Wakil Ketua MPR, PKS Usulkan Segera Gelar Rapat Gabungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-majelis-syuro-pks-wasekjen-demokrat-andi-arief-sudah-dipolisikan_m_.jpg" alt="Angota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya." width="100%">
<figcaption>Angota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eks caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Edy Mulyadi disebut-sebut telah menghina lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dalam sebuah diskusi, Edy menyebut daerah tersebut sebagai tempat 'jin buang anak' dengan pangsa pasar kuntilanak dan genderuwo.  Omongan Edy pun memicu amarah suku Dayak di Kalimantan. Mereka lalu menuntut Edy untuk meminta maaf dan datang ke Kalimantan untuk menjalani hukuman secara adat.  Menanggapi hal tersebut, politikus PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Tifatul, Edy tidak melakukan penghinaan apapun.  "Nggak ada kalimat menghina. Yang menghina yang mana? Nggak ada delik hukumnya juga. SARA juga enggak ada," ujar Tifatul di sela-sela Pelantikan Dewan Pakar DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/1).  Anggota Komisi I DPR ini mengaku sudah bertanya kepada rekan-rekannya yang orang Jakarta atau dari suku Betawi mengenai kalimat 'tempat jin buang anak' tersebut. Kata Tifatul, rekan-rekannya tersebut menjawab 'tempat jin buang anak' merupakan konotasi dari lokasi yang jauh, sepi, dan seram.  "Tempat sepi, jauh, serem, itu maknanya tiga itu, bukan tempat jorok," katanya.  "Saya kan tinggal Depok sekarang. Waktu saya pindah ke Depok, kata temen-temen juga bilang 'lu mau pindah ke tempat jin buang anak?'. Jadi tidak ada konotasi penghinaan," tambahnya.  Karenanya, Tifatul mengatakan bahwa polemik ini tidak perlu lagi diperpanjang. Terlebih, Edy juga sudah melayangkan permintaan maaf.  "Sudahlah. Kita ini ada 1.342 suku, ada 800 bahasa, ada 17.508 pulau dan ada sekian budaya. Udah, jangan baperan deh, dikit-dikit kesinggung, nanti susah bergaul kita ini. Nanti orang Batak ngomong kenceng, tersinggung. Jadi saling memahamilah. Suku bangsa begitu banyak tapi dikit-dikit kesinggung, kapan nikahnya kita," ungkapnya.

Bela Edy Mulyadi, Tifatul Sembiring: Tak Ada Hinaan, Udah Jangan Baper

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pertambangan ilegal yang marak di daerah-daerah menjadi salah satu sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena selain merugikan negara juga merusak alam.  Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas kepada penambang ilegal. Termasuk dengan rencana pembentukan satgas Penanganan Penambangan Ilegal yang peraturan presidennya (Perpres).  "Soal tambang departemen pencegahan setahu saya sudah terlibat sejak pimpinan priode lalu. Dan terakhir kami pun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi menindaklanjutinya dengan rapat terbatas Pimpinan KPK dan Departemen Pencegahan," kata Lili kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/2).  Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring juga menyambut baik pemerintah yang akan membuat perpres Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal. Namun politikus PKS itu menyarankan agar Satgas tidak hanya melibatkan TNI dan Polri tetapi juga KPK.  "Kami sudah lama mendorong KPK dan Mabes Polri untuk terjun langsung menindak mafia pertambangan di daerah menyusul adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) selain kerusakan lingkungan," ujarnya.  Tifatul menyatakan, dirinya sangat prihatin dengan kerusakan alam dan juga banyaknya pelanggaran IUP. Sebab sangat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga seperti disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi sependapat dengan  DPR yang mendorong penegak hukum seperti KPK dan Mabes Polri untuk menindak perusahaan nakal.  "Itu sudah ranahnya penegak hukum ya. Apalagi kalau perusahaan itu sudah dicabut IUP-nya tetapi masih melakukan aktivitas penambangan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab ESDM tetapi sudah bagian Polri atau KPK," ujarnya.  Senada dengan Komisi VII dan Kementerian ESDM, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah aktivis yang tergabung dalam jaringan aktivis hukum dan lingkungan Indonesia (Ahli) kembali melaporkan dugaan Illegal Mining yang dilakukan dua perusahaan ke Polda Sultra.  Laporan ini yang kedua kalinya itu dilayangkan sejak Jumat (10/1) setelah sebelumnya jaringan AHLI mengadukan perkara yang sama ke Ditreskrimsus Polda Sultra pada 6 November 2019 silam.  Dalam laporan kali ini, Koordinator Jaringan AHLI Aslan Kopel mendesak Polri untuk mengusut tuntas dugaan praktek illegal mining kedua perusahaan tersebut. "Kami minta kepada Polri dan KPK segera menindaklanjuti laporan ini," tegas Aslan.

DPR Dukung Pemerintah dan KPK Berantas Penambangan Ilegal di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadiri-konsolidasi-tifatul-sebut-garbi-beda-arah-dengan-pks_m_.jpg" alt="Tifatul Sembiring hadiri Konsoliadasi Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Medan, Minggu (4/11)." width="100%">
<figcaption>Tifatul Sembiring hadiri Konsoliadasi Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Medan, Minggu (4/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsoliadasi Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Medan, Minggu (4/11). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Sumbagut, Tifatul Sembiring. Dalam kesempatan itu, Tifatul angkat bicara terkait banyaknya kader di Sumut yang masuk ke Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI). Tifatul memang menampik jika konsolidasi hari ini adalah tandingan dari deklarasi GARBI yang baru berselang sepekan lalu. Apalagi deklarasi itu harus dikaitkan untuk 'menampar' mantan pengurus PKS Sumut yang masuk GARBI setelah dikeluarkan dari struktur. "Kegiatan ini bukan respon dari kegiatan GARBI pekan lalu. Terlalu kecil GARBI, ini (konsolidasi) memang sudah direncakan lama,"kata mantan Menteri Komunikasi dan Informasi di era SBY itu. Konsolidasi itu kata dia, ingin menunjukkan jika PKS masih kompak. Walaupun pada beberapa waktu lalu sempat banyak yang mundur pascapergantian pengurus. "Ada anggapan seolah-olah PKS pecah, padahal tidak. Gejolak adalah hal wajar dalam sebuah organisasi," ungkapnya. Pun begitu, Tifatul menilai GARBI adalah gerakan politik. Apalagi gerakan itu juga diinisiasi mantan Presiden PKS Anis Matta. Dia meminta, agar seluruh kader PKS yang bergabung ke GARBI untuk mundur atau keluar. "Enggak ada larangan kader (PKS) masuk ke GARBI, itu pilihan. Tapi kalau sudah di GARBI silahkan keluar dari PKS. Misinya berbeda, belum ada sejalan dan searah PKS dengan GARBI. Silahkan bebas kalau ada mau jadi KNPI, organisasi lain, silahkan," tuturnya. Untuk diketahui, Anggota GARBI didominasi para kader PKS. GARBI Sumut diketuai Timbas Tarigan, Wakil Wali Kota Binjai yang merupakan kader PKS. GARBI Sumut dideklarasikan bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda di Ballroom Hotel Madani Medan, Minggu (28/10) lalu.

Hadiri Konsolidasi, Tifatul Sebut GARBI Beda Arah dengan PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengurus-dpw-sumut-dirombak-total-tifatul-bantah-isu-pks-pecah_m_.jpg" alt="Pengambilan sumpah pengurus DPW PKS Sumut yang baru." width="100%">
<figcaption>Pengambilan sumpah pengurus DPW PKS Sumut yang baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara (Sumut) dirombak. Ketua DPP PKS Tifatul Sembiring menepis isu,&nbsp; jika perombakan kepengurusan itu lantaran PKS sedang terpecah. Pengambilan sumpah pengurus baru diselenggarakan di Hotel Madani, Medan, Rabu (17/10). Tifatul menegaskan, perombakan itu adalah penyegaran menuju Pilpres dan Pileg 2019. Perombakan tidak dilakukan di Munaslub. Namun dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.&nbsp; Dalam acara itu tidak ada pengurus lama yang hadir. Namun Tifatul mengklaim sudah mengundang seluruhnya."Saya imbau seluruh kader jaga ukhuwah Islamiyah,&nbsp; stop info hoax yang dapat memecah belah kekompakan kita semua. Keputusan ini berlaku dan diharapkan semua unsur dapat menyesuaikan.&nbsp; Kami ucapkan terima kasih atas kerja DPW PKS Sumut sebelumnya," ujar Tifatul. Dalam susunan pengurus, Hariyanto didapuk sebagai Ketua Umum. Dia didampingi Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum; Ivantra Padang, Sekretaris; dan Herman Nafil selaku Bendahara Umum.&nbsp; Dengan diumumkannya Surat Keputusan (SK) tersebut, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M&nbsp;Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto. Hariyanto sebelumnya menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang.&nbsp; Menurut Tifatul, langkah ini diambil untuk penyegaran pengurus menjelang Pemilu 2019, agar lebih dinamis serta tim siap menghadapi kompetitor.&nbsp;"Jadi saya tekankan di sini, bahwa perombakan ini adalah semacam tour of duty biasa," tegas Tifatul. Tifatul juga mengatakan, pengurus pusat yang sah dan resmi terdaftar di Kemenkumham hanyalah PKS di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaff Al-Jufri dan Presiden PKS yang dinakhodai Mohammad Sohibul Iman."Kami taat tegak lurus kepada struktur dan giyadah pusat, tidak ada lembaga yang lain. Ya, ini ibarat sebuah tim sepakbola, melihat komposisi materi pemain lawan yang makin canggih, maka pelatih merombak dan menurunkan pula pemain-pemain yang dianggap cocok. Suatu saat, mungkin dirombak kembali," sambungnya. PKS secara nasional menargetkan suara 12 persen dan 15 persen untuk wilayah Sumut.&nbsp; Dengan kerja-kerja dari pengurus&nbsp; baru,&nbsp; PKS optimis akan mampu memenuhi target tersebut. &nbsp;

Pengurus DPW Sumut Dirombak Total, Tifatul Bantah Isu PKS Pecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-majelis-syuro-pks-wasekjen-demokrat-andi-arief-sudah-dipolisikan_m_.jpg" alt="Angota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya." width="100%">
<figcaption>Angota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa dicemarkan nama baiknya oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Itu terkait tuduhan mahar politik Rp 500 miliar yang digelontorkan Sandiaga Uno untuk PAN dan partai bulan sabit kembar itu. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa Andi Arief telah dilaporkan kepolisian oleh partainya. "Bukan saya yang melaporkan. Saya dengar ada yang laporan," ujar Tifatul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8). Tifatul juga mengaku enggan mencari informasi dari Partai Demokrat, tentang sikap Andi Arief tersebut. Sebab dia menduga ucapan Andi Arief adalah sikap emosional saja. "Ngapain kita ke Partai Demokrat urusan kita banyak," katanya. Namun demikian dia tetap meminta kepada Andi Arief untuk mengungkapkan sejujurnya terkait adanya mahar politik yang dilakukan Sandiaga Uno agar semuanya bisa terang benderang. "Pak Andi Arief jangan berkelat-kelit ke sana-ke mari. Jawab dari mana sumber itu, siapa yang mengatakan, ada enggak uangnya?" pungkasnya. Sekadar informasi, sebelumnya diketahui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut Sandiaga Uno telah memberikan mahar politik masing-masing sebesar Rp 500 miliar ke tiga partai, yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN.

Kata Majelis Syuro PKS, Wasekjen Demokrat Andi Arief Sudah Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-ancam-tinggalkan-gerindra-jika-tak-jadi-cawapres_m_226668.jpg" alt="PKS mengancam akan meninggalkan Gerindra jika kadernya tidak dipilih sebagai cawapres. Demikian disampaikan Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring." width="100%">
<figcaption>PKS mengancam akan meninggalkan Gerindra jika kadernya tidak dipilih sebagai cawapres. Demikian disampaikan Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bersikukuh kadernya&nbsp;dijadikan&nbsp;cawapres pada Pilpres 2019. Misalnya, jika capresnya adalah Prabowo Subianto, maka cawapresnya haruslah orang PKS. Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring menegaskan, harus ada kader partai berlogo bulan sabit kembar ini untuk menjadi cawapres di Pilpres 2019. "Intinya bagi kami setelah melakukan kalkulasi dan perhitungan, siapa pun capresnya koalisi itu, cawapresnya dari PKS," ujar Tifatul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7). Menurut Tifatul, sudah saatnya PKS tampil. Pasalnya, di Pilkada DKI Jakarta lalu PKS sudah banyak mengalah. Demikian juga di Pilkada daerah lain. Sehingga menurut Tifatul, mitra mereka harus menyetujui kader PKS sebagai cawapres koalisi penantang. "Jadi, kader-kadar lain kami dukung nggak menang (di daerah malah nggak menang). Cawapres ini &lrm;sudah jadi keputusan," katanya. Bahkan Tifatul memberikan ancaman, PKS akan meninggalkan koalisi jika kadernya tidak dipilih sebagai cawapres. "Kalau mau jalan sendiri ya, go. Kami nggak masalah," ungkapnya. Sampai saat ini PKS masih setia dengan Partai Gerindra untuk bisa berkoalisi di Pilpres 2019 ini. "Kesetiaan kami memang berdua (PKS dengan Gerindra). Jadi, kalau dibilang 'Aku masih setia'," pungkasnya.

PKS Ancam Tinggalkan Gerindra Jika Kadernya Tak Dijadikan Cawapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tifatul sembiring

Berita Terkini