<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/image-2026-02-27T123208565-4147034272.jpeg" alt="Ilustrasi anak kecil/freepik " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak kecil/freepik </figcaption>
</figure> JawaPos.com-Setiap muslim diwajibkan untuk puasa ramadhan. Puasa sendiri merupakan salah satu rukun islam. Sehingga menjalankan puasa ramadhan bukan sekedar anjuran tetapi ibadah wajib. Meski begitu, Allah SWT telah memberi keringanan bagi golongan tertentu untuk tidak berpuasa. Keringanan tersebut disebabkan karena kondisi tertentu yang apabila dipaksakan justru dapat menimbulkan kesulitan. Namun, saat berada di dalam kondisi khusus, Allah SWT juga memberikan ketentuan yang berbeda pada masing-masing golongan. Ada yang tetap wajib mengqadha puasa (menggantinya di lain hari), cukup dengan membayar fidyah, atau bahkan tidak dibebani kewajiban mengganti dan membayar fidyah sama sekali. Berikut adalah golongan yang tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa dan ketentuannya sebagaimana yang sudah kami rangkum dari laman&nbsp;ampung.nu.or.id&nbsp;dan&nbsp;//www.ums.ac.id. <ol> <li dir="ltr"> Perempuan yang sedang haid dan nifas </li> </ol> Golongan pertama yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah perempuan yang sedang haid dan nifas. Allah SWT memberikan keringanan pada perempuan.&nbsp; Namun, setelah masa tersebut berakhir dan kembali suci, perempuan berkewajiban untuk mengqadha puasanya, sebagaimana HR. Muslim 355 yang berbunyi: عن عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة Artinya:&nbsp;Dari Aisyah ra: saat aku dalam keadaan haid, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak dengan mengqadha shalat. <ol start="2"> <li dir="ltr"> Ibu hamil dan menyusui </li> </ol> Ibu hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa sebagai bentuk keringanan. Jika mereka tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi diri sendiri maka wajib menghdaha di lain hari. Sementara jika juga menyangkut kondisi keselamatan janin atau bayi yang sedang disusui, maka selain qadha mereka juga harus membayar fidyah: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع Artinya:&nbsp;Ibu hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Jika kuat, dia wajib qadha; bila khawatir kepada dirinya atau anaknya, dia wajib qadha dan fidyah.&nbsp; <ol start="3"> <li dir="ltr"> Orang tua yang lemah </li> </ol> Lansia yang kondisi fisiknya lemah serta&nbsp; tidak sanggup untuk berpuasa, tidak dibebani untuk berpuasa.&nbsp; Sebagai penggantinya, mereka diwajibkan membayar fidyah kurang dari 7 ons bahan makanan pokok setiap harinya sebagai pengganti puasa. وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ Artinya:&nbsp;Orang tua sangat lemah&nbsp;boleh&nbsp;tidak puasa; ia wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sebagai ganti (QS Al-Baqarah:185)&nbsp; <ol start="4"> <li dir="ltr"> Orang sakit menahun </li> </ol> Seorang yang menderita sakit, kronis atau mengalami komplikasi berkepanjangan, dan belum diketahui kapan kesembuhannya, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seseorang yang menderita penyakit stroke, gangguan pencernaan akut, dan seseorang yang harus cuci darah, cukup membayar fidyah untuk mengganti puasanya. Namun di kemudian hari diberi kesembuhan dan mampu berpuasa, maka ia wajib mengganti puasanya (QS AL-Baqarah:184).&nbsp; وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ Artinya:&nbsp;Orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa dan wajib mengqadha di lain hari.&nbsp; <ol start="5"> <li dir="ltr"> Musafir&nbsp; </li> </ol> Seorang musafir atau yang berada di dalam perjalanan jauh tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebaliknya mereka harus mengqadha puasanya di lain hari. Keringanan ini berlaku untuk perjalanan yang berjarak 80, 64 Km, bukan untuk tujuan bermaksiat, dan dilakukan sebelum terbit fajar. &nbsp;وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ Artinya:&nbsp;Musafir yang melakukan perjalanan jauh boleh tidak puasa dan wajib qadha.&nbsp; <ol start="6"> <li dir="ltr"> Anak kecil yang belum baligh </li> </ol> Anak kecil yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan berpuasa. Meskipun jika sudah mampu yang sudah bisa membedakan baik dan buruk dan menjalankan puasa, maka puasanya belum dihitung wajib, tetapi sah. &nbsp;رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ Artinya:&nbsp;Anak yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa. Bila sudah tamyiz puasanya sah meskipun belum wajib.&nbsp; <ol start="7"> <li dir="ltr"> Orang gila </li> </ol> Orang gila atau orang yang mengalami gangguan jiwa&nbsp; tidak diberi kewajiban untuk berpuasa. Hal ini disebabkan karena syarat sah puasa adalah berakal.&nbsp; رُفِعَ اْلقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ اْلمَجْنُوْنِ حَتّى يُفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ Artinya:&nbsp;Hukum (puasa) tidak berlaku atas tiga orang: anak kecil hingga dia baligh (dewasa), orang gila hingga dia waras, dan orang tidur hingga dia bangun [HR Abu Daud dan Ahmad].

Berikut adalah golongan yang tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa dan ketentuannya. SImak ulasan selengkapnya.

7 Golongan yang Tidak Wajib Puasa Ramadhan, Ini Ketentuan Qadha dan Fidyahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/Wajib-Tahu-Ini-Dia-3-Kriteria-Lansia-yang-Tidak-Wajib-Menjalankan-Puasa-Ramadhan-3607730381.jpg" alt="Beberapa Kriteria Lansia yang Tidak Wajib Menjalankan Puasa Ramadhan" width="100%">
<figcaption>Beberapa Kriteria Lansia yang Tidak Wajib Menjalankan Puasa Ramadhan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Puasa Ramadhan merupakan salah satu ibadah wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk orang lansia. Namun, diketahui bahwa dalam agama Islam mengenal yang namanya keringanan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk dalam menentukan hukum puasa bagi lansia. Dilansir dari laman NU Online pada Selasa (24/2) diketahui bahwa &nbsp;puasa Ramadhan merupakan ibadah yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima dan bugar. Hal ini mengingat bahwa orang akan berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari akan menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017168615/kisah-pilu-di-sawah-besar-pasangan-lansia-ditemukan-tewas-dalam-kamar-mandi-saat-kebakaran">Kisah Pilu di Sawah Besar: Pasangan Lansia Ditemukan Tewas dalam Kamar Mandi Saat Kebakaran</a> Menurut Syekh Khatib asy-Syarbini dalam kitab al-iqna&rsquo; fi Hilli Alfadzi Abi Syuja&rsquo; menjelaskan ada beberapa kriteria orang lansia yang tidak diwajibkan menjalankan puasa Ramadhan, sebagaimana berikut: والشيخ) وهو من جاوز الاربعين والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه (إن عجز) كل منهم (عن الصوم) بأن كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ويطعم عن كل يوم مدا Artinya: &ldquo;Orang tua renta -yakni orang yang usianya melebihi 40 tahun, wanita tua renta, dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya- jika mereka tak mampu berpuasa, sekiranya akan mengalami kesulitan yang berat, maka ia boleh tidak berpuasa dan wajib bagi mereka memberi makan untuk tiap hari yang ditinggalkan sebanyak satu mud&rdquo; (Syekh Khatib asy-Syirbini, [al-Iqna&rsquo; fi Hilli Alfadzi Abi Syuja&rsquo;], juz 2, hal. 397). Melalui hal di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria lansia yang tidak wajib menjalankan puasa Ramadhan, antara lain: <ul> <li style="font-weight: 400;">Orang tua renta yang berusia lebih dari 40 tahun&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li style="font-weight: 400;">Wanita tua renta</li> <li style="font-weight: 400;">Orang yang sakit dan dalam waktu dekat tidak bisa diharapkan kesembuhannya</li> </ul> Diketahui bahwa ketiga golongan di atas boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah di kemudian hari sebesar 1 mud perhari sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Namun, jika di waktu tertentu orang lansia tersebut kembali kuat dalam menjalankan ibadah puasa setelah sebelumnya tidak mampu, maka mereka diwajibkan untuk kembali melaksanakan puasa pada hari dimana mereka kuat melaksanakan ibadah puasa sampai waktu maghrib. Hal ini dijelaskan dalam kitab Hasyiyah al-Jamal. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tuhfah al-Muhtaj menerangkan bahwa bagi seseorang yang telah mampu berpuasa setelah tidak mampu menjalankannya, maka tidak diwajibkan untuk qadha puasa. ولو قدر بعد على الصوم لم يلزمه قضاء كما قاله الأكثرون Artinya: &ldquo;Jika seseorang telah mampu berpuasa setelah tidak mampu menjalankannya, maka tidak wajib mengqadha puasa yang telah lalu, seperti halnya yang diungkapkan oleh mayoritas ulama&rdquo; (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami,&nbsp;Tuhfah al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001], juz 1, halaman 526). Nah itu dia informasi mengenai kriteria lansia yang tidak wajib menjalankan puasa Ramadhan.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu ibadah wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk orang lansia.

Wajib Tahu! Ini Dia 3 Kriteria Lansia yang Tidak Wajib Menjalankan Puasa Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_PELAKSANAAN-TKA-DI-SMA-70JKT_HANUNG-HAMBARA_03112025-4-3161741689.jpg" alt="Sejumlah siswa kelas XII mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMA 70 Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa kelas XII mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMA 70 Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi salah satu istilah yang mulai sering dibicarakan dalam dunia pendidikan di tahun 2026. Banyak murid, orang tua, hingga guru yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu TKA dan apakah tes ini wajib diikuti untuk bisa melanjutkan pendidikan? Dikutip dari Pusat Asesmen Pendidikan, TKA adalah tes terstandar yang dirancang untuk mengukur kemampuan akademik murid secara objektif. Tes ini hadir sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang lebih adil dan terukur terkait capaian belajar setiap individu, terutama ketika hasil penilaian sekolah dinilai belum sepenuhnya bisa dibandingkan secara merata. Namun, muncul satu pertanyaan penting: apakah TKA ini wajib? Dan jika tidak ikut, apakah ada dampaknya? <h3>TKA Tidak Wajib, Murid Punya Hak Memilih</h3> Hal yang perlu dipahami sejak awal, TKA tidak bersifat wajib. Artinya, setiap murid memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin mengikuti tes ini atau tidak. Kebijakan ini dibuat agar murid tidak merasa tertekan. Bagi yang merasa siap, TKA bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan akademiknya. Sementara bagi yang belum siap, tidak ada kewajiban untuk memaksakan diri. Menariknya, tidak ada konsekuensi langsung bagi murid yang tidak mengikuti TKA. Mereka tetap bisa lulus dari satuan pendidikan seperti biasa, karena kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh penilaian dari sekolah masing-masing. <h3>Meski Tidak Wajib, TKA Bisa Jadi Penentu Masa Depan</h3> Walaupun tidak wajib, TKA tetap punya peran penting. Hasil dari tes ini bisa digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam berbagai proses seleksi, seperti: Penerimaan murid baru ke jenjang berikutnya Seleksi masuk perguruan tinggi Kebutuhan seleksi akademik lainnya Bahkan, untuk lulusan SMA atau SMK, hasil TKA berpotensi menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. Beberapa perusahaan atau organisasi bisa saja menjadikannya sebagai indikator kemampuan akademik. Karena itu, keputusan untuk tidak mengikuti TKA sebaiknya dipikirkan secara matang, terutama jika murid memiliki rencana melanjutkan pendidikan atau masuk dunia kerja yang kompetitif. <h3 class="class-paragraph">Siapa Saja yang Bisa Mengikuti TKA?</h3> TKA terbuka untuk semua murid kelas akhir dari berbagai jalur pendidikan, baik: SD/MI/sederajat SMP/MTs/sederajat SMA/MA/sederajat SMK/MAK/sederajat Baik dari pendidikan formal, nonformal, maupun informal, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tes ini. <h3>Mata Pelajaran yang Diujikan dalam TKA</h3> Materi TKA disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Berikut rinciannya: Untuk SD/MI dan SMP/MTs: Bahasa Indonesia Matematika Untuk SMA/MA dan SMK/MAK: Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Dengan komposisi ini, TKA tidak hanya mengukur kemampuan dasar, tetapi juga memberi ruang bagi murid untuk menunjukkan keunggulan di bidang tertentu. <h3>Tujuan Utama TKA: Bukan Menentukan Lulus atau Tidak</h3> Penting untuk digarisbawahi bahwa TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan berdasarkan penilaian internal. <h3>Lalu, apa tujuan utama TKA?</h3> Pertama, memberikan laporan capaian akademik individu yang terstandar. Dengan begitu, kemampuan murid bisa dinilai secara lebih objektif dan bisa dibandingkan secara adil antar sekolah atau wilayah. Kedua, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Data dari TKA dapat digunakan untuk memetakan mutu pendidikan dan membantu pemerintah maupun sekolah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat. Ketiga, mendorong sekolah untuk memperbaiki sistem pembelajaran dan penilaian agar lebih berkualitas dan transparan. <h3>Kenapa TKA Dibutuhkan?</h3> Selama ini, penilaian akademik banyak bergantung pada nilai rapor dari masing-masing sekolah. Sayangnya, standar penilaian tiap sekolah bisa berbeda-beda, sehingga sulit digunakan dalam proses seleksi yang membutuhkan perbandingan yang adil. Di sinilah TKA hadir sebagai penyeimbang. Bukan untuk menggantikan sistem yang ada, tetapi untuk memperkuat kredibilitas penilaian akademik secara nasional. <h3>Kesimpulan</h3> TKA 2026 adalah tes akademik terstandar yang bertujuan memberikan gambaran objektif tentang kemampuan murid. Tes ini tidak wajib diikuti dan tidak menentukan kelulusan. Namun, hasilnya bisa menjadi nilai tambah penting dalam berbagai seleksi pendidikan maupun dunia kerja. Karena itu, meskipun sifatnya pilihan, TKA tetap layak dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk masa depan pendidikan dan karier. &nbsp;

TKA 2026 adalah tes akademik penting namun tidak wajib. Simak manfaat dan siapa saja yang bisa ikut untuk masa depan pendidikan.

Apa Itu TKA Terbaru 2026? Apakah Wajib untuk Masuk Satuan Pendidikan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memperbolehkan sekolah yang berada di zona kuning dan hijau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, satuan pendidikan di zona merah dan oranye masih dilarang untuk membuka sekolah.  Terkait hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun mengatakan bahwa pihak pemerintah daerah/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah yang memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut. Namun, tidak semua boleh untuk melakukan pembelajaran tatap muka.  “Bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka kembali,” terang Mendikbud dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9).  Berdasarkan data per 23 Agustus 2020 dari https://covid19.go.id, terdapat sekitar 48 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Sementara itu, sekitar 52 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau.  Mendikbud juga menekankan meski daerah sudah berada dalam zona hijau atau kuning, serta Pemda dan sekolah sudah memberikan izin pembelajaran tatap muka, keputusan terakhir ada di orang tua.  "Apabila orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka, maka anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah. Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” tegas Mendikbud.  Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau, kata Mendikbud, tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya.  “Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” pungkas Nadiem.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QqHUi28Wrjg

Mendikbud Ingatkan Tidak Wajib Buka Sekolah di Zona Kuning dan Hijau

tidak wajib

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tidak wajib

Berita Terkini

7 Golongan yang Tidak Wajib Puasa Ramadhan, Ini Ketentuan Qadha dan Fidyahnya

Wajib Tahu! Ini Dia 3 Kriteria Lansia yang Tidak Wajib Menjalankan Puasa Ramadhan

Apa Itu TKA Terbaru 2026? Apakah Wajib untuk Masuk Satuan Pendidikan?

Mendikbud Ingatkan Tidak Wajib Buka Sekolah di Zona Kuning dan Hijau

Download Aplikasi JawaPos.com