<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/IMG-20251020-WA0082-1120113345-4285183982.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudjhi sadewa Bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Purbaya menjamin iuran BPJS Kesehatan tidak naik, setidaknya hingga pertengahan 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudjhi sadewa Bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Purbaya menjamin iuran BPJS Kesehatan tidak naik, setidaknya hingga pertengahan 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa iuran BPJS Kesehatan tak akan naik, setidaknya hingga pertengahan 2026. Jaminan ini diberikan seiring kondisi ekonomi yang masih belum begitu bagus. &ldquo;Sampai tahun depan sepertinya belum (naik), sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya sudah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran,&rdquo; kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, dikutip Jumat (24/10). Hal ini dipertegas dengan keinginannya untuk mengucurkan dana Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan tahun depan. Dana itu untuk menalangi sekaligus menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat. &ldquo;Mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi Rp 20 triliun untuk 2026,&rdquo; tukasnya. Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan, jika dilihat pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terbagi menjadi tiga kelas, diantaranya: Kelas 1: Rp 150 ribu per orang per bulan. Kelas II: Rp 100 ribu per orang per bulan. Kelas III: Rp 42 ribu per orang per bulan, di mana Rp 7 ribu disubsidi pemerintah. Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga telah memutuskan untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan yang bernilai Rp 20 triliun. Keputusan itu diambil saat Purbaya bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (22/10).&nbsp;&nbsp; Purbaya mengungkapkan, pemutihan tersebut dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu akan disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis terkait penganggarannya.&nbsp; &ldquo;Tadi minta dianggarkan berapa, Rp 20 triliun. Sesuai dengan janji presiden, itu sudah dianggarkan,&rdquo; ungkapnya setelah bertemu dengan Ali Ghufron. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga 2026 dan mengucurkan dana Rp 20 triliun.

Menkeu Purbaya Jamin Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik, juga Suntik Rp 20 Triliun utuk Hapus Tunggakan Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/e7i7d2eEk1jUH2iLEhn29aHmjn5AfdkMm65UAhhr-1-3987286243.jpg" alt="Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada tahun ini. Bahkan, ia memastikan kenaikan masih belum akan dilakukan hingga kondisi perekonomian RI pulih. Menurut dia, saat ini ekonomi Indonesia baru akan menuju pulih. Itu sebabnya, segala hal yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat jangan dulu diotak-atik, termasuk iuran BPJS Kesehatan. "Iuran BPJS, saya bilang gini. Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan otak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya kepada wartawan di Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa kondisi ideal untuk mengotak-atik kebijakan bagi masyarakat adalah ketika ekonomi Indonesia telah mencapai di atas 6 persen. "Dalam pengertian, ekonomi tumbuhnya di atas 6 persen lebih dan masyarakat sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat," bebernya. Selanjutnya, bendahara negara ini juga memastikan pemerintah hingga saat ini masih memantau kondisi perekonomian masyarakat. Ia meyakini bahwa ketika ekonomi berada di atas 6 persen itu artinya tanda bahwa masyarakat bisa sama-sama menanggung yang selama ini dibebankan pada negara, menjadi beban bersama. "Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah,&rdquo; tutup Purbaya. Untuk diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi, investasi, dan ekspor, dengan peningkatan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa (10,67 persen) serta investasi (6,99 persen).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 6%.

Menkeu Purbaya Jamin Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini, Kecuali Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/IMG-20240922-WA0024-2308473365.jpg" alt="Ilustrasi jalan Tol Jogja - Solo. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jalan Tol Jogja - Solo. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan tidak ada kenaikan tarif jalan tol selama momen mudik Lebaran Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/3). "Tidak ada penyesuaian tarif tol reguler selama periode lebaran dan Nyepi," kata Subakti. Selain itu, Jasa Marga juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan tarif di sejumlah ruas tol yang sudah uji layak fungsi dan siap beroperasi. Misalnya di ruas jalan tol Jogja&ndash;Solo&ndash;Kulonprogro. Menurut Subakti, bila memang pada waktu mendatang akan dilaksanakan layak uji fungsi dan siap beroperasi, maka pihaknya tidak akan lebih dulu menerapkan tarif di jalan tersebut. Meskipun, kata Subakti, Keputusan Menteri (Kepmen) soal tarif jalan tol akan rilis seminggu setelah uji layak dilakukan. "Jasa Marga tidak akan melakukan tarif baru, sampai dengan selesai liburan lebaran dan Nyepi. Walaupun sebetulnya tol-nya sudah siap bertarif dan sudah diuji," tutupnya. Sebelumnya, Jasa Marga bakal mengoperasikan secara fungsional dan tidak dikenakan tarif alias gratis sebanyak tiga ruas jalan tol selama momen mudik Lebaran dan libur Hari Raya Nyepi 2025. Adapun jalan tol yang akan dioperasikan secara gratis selama momen mudik Lebaran dan libur Hari Raya Nyepi 2025, terdiri dari Ruas Jalan Tol Jogja&ndash;Solo Segmen Klaten&ndash;Prambanan sepanjang 8,5 km. Lalu Jalan Tol Jogja&ndash;Solo Segmen Prambanan&ndash;Purwomartani sepanjang 6,78 km. Kemudian, Jalan Tol Jakarta&ndash;Cikampek II Selatan segmen Sadang&ndash;Bojongmangu sepanjang 31,25 km dan Jalan Tol Probolinggo&ndash;Banyuwangi segmen Gending&ndash;Paiton sepanjang 23,47 km.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan tidak ada kenaikan tarif jalan tol selama momen mudik Lebaran Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi 2025.

Hore! Jasa Marga Pastikan Tarif Tol Tidak Naik Selama Mudik Lebaran Idul Fitri dan Libur Nyepi 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah memastikan tarif listrik pada Triwulan II atau periode April-Juni 2024 tidak naik. Ini dilakukan salah satunya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah memastikan tarif listrik pada Triwulan II atau periode April-Juni 2024 tidak naik. Hal itu untuk menjaga daya beli masyarakat

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik pada Periode April sampai Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/Jokowi-IKN-2907645139.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Jokowi, usai melakukan rapat terbatas membahas soal BBM di kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (4/3). &ldquo;Saya dan rombongan Insya Allah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu,&rdquo; pungkas Jokowi. (*) &nbsp;

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi Pastikan Harga BBM Tetap, Sampai Kapan?

<div id="m#msg-f:1786443773374076573" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Screenshot_2023-12-27-21-07-44-189-edit_comgoogleandroidgm-308327050.jpg" alt="Ilustrasi pengecekan meteran listrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengecekan meteran listrik</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik pada Triwulan I yang berlaku Januari-Maret Tahun 2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami kenaikan harga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013662176/intip-profil-dennis-guido-seorang-food-technologist-content-creator-yang-berani-bongkar-kandungan-asli-produk-kemasan">Intip Profil Dennis Guido, Seorang Food Technologist Content Creator yang Berani Bongkar Kandungan Asli Produk Kemasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah melalui sektor ketenagalistrikan untuk menjaga daya saing para pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat serta menjaga tingkat inflasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tarif listrik Januari sampai Maret 2024 diputuskan tetap untuk menjaga daya saing pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi di tahun yang baru," ujar Jisman dalam keterangan resmi, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Berdasarkan ketentuan tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Triwulan I Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Agustus, September, dan Oktober Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Meliputi kurs sebesar Rp15.446,85/USD, ICP sebesar 86,49 USD/barrel, inflasi sebesar 0,11 persen, dan HBA sebesar 70 USD/ton sesuai kebijakan DMO Batubara,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013662168/kebut-pembangunan-infrastruktur-bank-mandiri-salurkan-kredit-kepada-suppliersubkontraktor-jmtm-rp-100-miliar">Kebut Pembangunan Infrastruktur, Bank Mandiri Salurkan Kredit kepada Supplier/Subkontraktor JMTM Rp 100 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM," tandas Jisman. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik pada Triwulan I yang berlaku Januari-Ma

Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Tidak Naik sampai Maret 2024

Tidak Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tidak Naik