<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/Gambar-gedung-kantor-pusat-Badan-Kepegawaian-Negara-Republik-Indonesia-BKN-RI-bkngoid-999035937.jpg" alt="Gambar gedung kantor pusat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia BKN RI (bkn.go.id)" width="100%">
<figcaption>Gambar gedung kantor pusat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia BKN RI (bkn.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta instansi pusat maupun daerah segera mengumumkan kelulusan seleksi PPPK tahap 1. Tujuannya, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi bisa mendaftar seleksi tahap 2. Pesan tersebut disampaikan Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Mohammad Ridwan di Jakarta kemarin (28/12). "Kepala BKN mengimbau instansi untuk segera mengumumkan hasil seleksi kompetensi PPPK tahap 1," katanya. Selain itu, bisa sekaligus melakukan approval di portal SSCASN untuk pelamar yang memenuhi kriteria bisa mendaftar di seleksi PPPK tahap 2. Sehingga seluruh tenaga non-ASN yang ada dalam pangkalan data BKN dapat mengikuti seleksi PPPK tahap 2. Seperti diketahui, pendaftaran seleksi PPPK tahap 2 dibuka sejak 17 November sampai 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB. Ridwan mengatakan, jumlah instansi yang sudah mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap 1 terus bertambah. &rsquo;&rsquo;Kemarin saya dapat info lebih dari 200 (paket data seleksi PPPK tahap 1) yang sudah dirilis ke instansi oleh BKN,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pengumuman kelulusan tetap menjadi domain masing-masing instansi. Dia mengatakan, waktu yang tersisa untuk mendaftar PPPK tahap 2 semakin mepet. Sehingga pengumuman dan approval data pegawai non-ASN harus segera dilakukan. Ridwan juga menyampaikan beberapa arahan kepada pegawai non-ASN yang akan melamar seleksi PPPK tahap 2. Antara lain, selalu mengikuti berita, informasi, dan pengumuman dari pemerintah atau institusi resmi penyelenggara seleksi ASN. &rsquo;&rsquo;Seleksi ASN tidak berbayar alias gratis,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Kecuali biaya untuk ongkos transportasi ke lokasi ujian. Atau untuk keperluan pribadi lainnya selama mengikuti proses seleksi. Ridwan meminta masyarakat tidak memercayai oknum yang menjanjikan dapat membantu proses seleksi PPPK maupun saat pemberkasan. &rsquo;&rsquo;Serta jangan lupa rajin belajar materi seleksi dan berdoa,&rsquo;&rsquo; kata dia. Ridwan menegaskan, selama memenuhi kriteria yang ditentukan, pelamar mempunyai peluang besar untuk lolos seleksi PPPK tahap 1 maupun tahap 2 nanti. Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyampaikan aturan tambahan tentang kriteria pelamar seleksi PPPK tahap 2. Antara lain, tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi seleksi PPPK tahap 1, dinyatakan TMS seleksi administrasi CPNS, atau belum melamar pada seleksi ASN. Pelamar dengan kriteria itu hanya dapat melamar pada instansi tempat bekerja saat mendaftar. Serta melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Seperti diketahui, saat ini terdapat 1,7 juta pegawai non-ASN yang tersisa di pangkalan data BKN. Namun saat dibuka proses seleksi PPPK tahap 1, usulan formasi hanya 1,17 jutaan. Sehingga masih ada sekitar 530 ribu pegawai non-ASN. Para pegawai non-ASN itu harus diberi kesempatan ikut seleksi tahun ini. Sebab, tahun depan sudah tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Pegawai di instansi pemerintah hanya ada ASN, baik itu PPPK maupun PNS. (wan/c6/oni)

BKN meminta instansi pusat maupun daerah segera mengumumkan kelulusan seleksi PPPK tahap 1. Tujuannya untuk pelamar yang dinyatakan TMS.

Agar Peserta Tidak Memenuhi Syarat Bisa Daftar Tahap 2, BKN Minta Hasil Seleksi PPPK Segera Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/Gambar-Lolly-Suhenty-anggota-Bawaslu-RI-saat-memberikan-keterangan-di-Gedung-Bawaslu-antaranewscom-2293437053.jpeg" alt="Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung serentak kemarin. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung membuka pintu aduan terkait tahapan penetapan paslon tersebut. Aduan dapat dilaporkan jika dalam prosesnya terdapat indikasi pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). &rdquo;Pengawas harus sigap untuk menerima jika ada dugaan pelanggaran atau bahkan temuan dari Bawaslu,&rdquo; ujar anggota Bawaslu Lolly Suhenty di sela kegiatan sosialisasi di Jakarta kemarin (22/9). Sesuai ketentuan UU Pilkada, pasca penetapan paslon, terbuka ruang sengketa bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Misalnya, calon yang memenuhi syarat (MS), namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), ataupun sebaliknya. Mekanismenya akan ditempuh melalui proses sidang sengketa. Lolly menegaskan, dalam tahapan penetapan paslon, jajaran Bawaslu telah diperintahkan melakukan pengawasan secara melekat di kantor KPU masing-masing daerah. Hal itu juga bagian dari upaya pengawasan di luar aduan masyarakat ataupun partai politik dan tim sukses paslon. Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Herwyn Malonda menambahkan, dalam tahap penetapan paslon, potensi pelanggaran terdapat pada kesalahan penelitian administrasi. Yakni, menyangkut keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencalonan seperti ijazah atau lainnya. &rdquo;Juga ada syarat-syarat lain yang secara administratif itu tidak terpenuhi, tetapi (dinyatakan) lolos,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, hingga tadi malam, KPU belum mendapatkan rekapitulasi data terkait berapa banyak paslon yang dinyatakan TMS. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, rapat pleno di sebagian daerah masih berlangsung. &rdquo;Nanti kami segera infokan,&rdquo; ujarnya. Namun, dari informasi yang dihimpun, sejumlah paslon dinyatakan TMS di beberapa daerah. Di antaranya, satu paslon di pemilihan gubernur (pilgub) Aceh dan satu paslon di pemilihan bupati (pilbup) Labuhanbatu Utara. (far/c19/bay)

Bawaslu langsung membuka pintu aduan terkait tahapan penetapan paslon kepala daerah di Pilkada 2024. Aduan dapat dilaporkan.

Bawaslu Buka Ruang Sengketa Pencalonan Pasangan yang Tidak Memenuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 memasuki periode pengumuman hasil seleksi administrasi. Pada tahap ini, akan diketahui pelamar yang dianggap lulus maupun yang tidak memenuhi syarat (TMS). Pelamar yang dinyatakan TMS berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini diumumkan. Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah.&nbsp; Harus diperhatikan oleh pelamar, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan Sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya.&nbsp; Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya. Apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat yang ditimbulkan.&nbsp; Berikut tautan dan cara mengajukan sanggah: <ol> <li>Peserta yang dinyatakan TMS, dapat memilih tombol ajukan sanggah di laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a>.</li> </ol> - Akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah.&nbsp; - Pada bagian bawah halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang disclaimer kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah.&nbsp; - Jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong kemudian pelamar memilih mengakhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan, &ldquo;Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah&rdquo;.&nbsp; - Jika Peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari 1, dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena 1 persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan TMS (tidak memenuhi syarat). Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan, permintaan, ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi akan diabaikan.&nbsp; <ol start="2"> <li>Setelah mengisi sanggahan, sistem akan menampilkan peringatan, &ldquo;Apakah anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan?&rdquo; Jika sudah yakin, pelamar bisa mengklik tombol iya. Namun jika pelamar tidak yakin silakan pilih tidak.&nbsp;</li> <li>Setelah memilih tombol iya, akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil.&nbsp;</li> <li>Pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah kemudian ingin melakukan sanggah kembali dengan memilih tombol sanggah tidak akan diproses. Sistem akan menampilkan informasi &ldquo;Mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silakan refresh halaman resume Anda&rdquo;.</li> <li>Pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilakan untuk melakukan refresh halaman resume. Kemudian sistem akan menampilkan keterangan yang berbunyi, &ldquo;Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut&rdquo;.</li> <li>Jika masa sanggah sudah berakhir, maka akan tampil masa sanggah sudah berakhir yang berarti pelamar sudah tidak bisa lagi menyanggah hasil dari seleksi administrasi.&nbsp;</li> </ol>

Pelamar yang dinyatakan TMS berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS diumumkan.

Tidak Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2024? Jangan Panik, Berikut Cara Ajukan Sanggah Lengkap Dengan Linknya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392-613480438.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI akan mulai mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 mulai hari ini, Sabtu (14/9). Pengumuman akan dilakukan bertahap sampai dengan 19 September 2024.&nbsp; Berdasarkan data BKN, ada sebanyak 3.872.844 orang yang mendaftar seleksi CPNS 2024. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 3,3 juta orang yang menyelesaikan proses pendaftaran. Berikut cara mengecek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024: <ol> <li>Buka laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id</a>.</li> <li>Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password</li> <li>Di halaman akun SSCASN BKN, klik opsi 'Cek Hasil' atau 'Lihat Pengumuman.'&nbsp;</li> <li>Setelah itu akan ditampilkan hasil seleksi administrasi anda.</li> </ol> Pada halaman Resume Pendaftaran, bagi pelamar yang memenuhi syarat lulus seleksi administrasi akan muncul kalimat, &ldquo;Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas&rdquo; yang terdapat di bawah tombol Cetak Kartu Pendaftaran CASN.&nbsp; Apabila masa sanggah dan masa verifikasi sanggah belum berakhir, maka akan terdapat Informasi &ldquo;Saat ini pencetakan Kartu Peserta Ujian CASN Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak Kartu Peserta Ujian CASN 2024&rdquo;.&nbsp;&nbsp; Sedangkan bagi peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, pada halaman resume pendaftaran akan muncul pemberitahuan. Bunyinya, &ldquo;Mohon Maaf. Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar&rdquo;. Disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat (TMS).&nbsp; Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah hasil seleksi diumumkan. Setiap pendaftar hanya bisa melakukan sanggah satu kali.

BKN RI akan mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 mulai hari ini, Sabtu (14/9).

Siap-siap, Hari Ini BKN Mulai Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024, Berikut Link dan dan Cara Mengeceknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) cukup banyak. Meski demikian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan TMS masih bisa mengajukan sanggahan. Sesuai data resmi BKN sampai Jumat (23/8) pukul 14.00 WIB, pendaftar TMS sebanyak 2.497 orang. Jumlah tersebut setara dengan 6,6 persen pendaftar yang sudah submit. Selama tiga hari dibuka, jumlah pendaftar CPNS yang sudah submit 37.761 orang. Plt Karo Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama mengatakan, secara sistem sampai kemarin belum diumumkan secara terbuka siapa saja pelamar yang dinyatakan TMS. &rsquo;&rsquo;Nanti saat pengumuman hasil seleksi administrasi, disampaikan oleh masing-masing instansi kepada masing-masing pelamar,&rsquo;&rsquo; kata dia kemarin (24/8). Vino mengatakan, setiap pelamar akan mengetahui apakah masuk kategori memenuhi syarat atau tidak melalui akun masing-masing. Yang memenuhi syarat bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yaitu, tes kompetensi dasar. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat bisa mengajukan sanggahan. &rdquo;Nanti sanggahan dibuka saat masuk masa sanggah,&rsquo;&rsquo; terang dia. Sesuai jadwal, masa sanggah itu berlangsung pada 18&ndash;20 September. Sedangkan jawaban atas sanggahan dikeluarkan pada 18&ndash;22 September. Artinya, jawaban sanggahan bisa sekaligus keluar atau menunggu masa pengajuan ditutup. Menurut Vino, seiring berjalannya pendaftaran CPNS 2024, jumlah pendaftar mengalami peningkatan. &rdquo;Tetapi, jumlahnya masih wajar,&rsquo;&rsquo; katanya. Pada pekan pertama pendaftaran, masyarakat atau calon pelamar masih cenderung membaca dan mempertimbangkan pilihannya. Dia menerangkan, proses submit sendiri berarti pelamar sudah selesai mendaftar (resume). Sementara itu, masih banyak pelamar yang sebatas membuat akun, tetapi belum menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Bisa jadi karena pelamar wajib mengunggah sekian banyak berkas sampai proses klik resume di bagian akhir. Proses pendaftaran dibuka sampai 6 September. Seleksi administrasi mulai 20 Agustus sampai 13 September. Hasil seleksi administrasi disampaikan pada 14&ndash;17 September. Jadwal komplet seleksi CPNS 2024 bisa dilihat langsung di website resmi BKN. Pemerintah melalui panitia seleksi nasional (panselnas) menyediakan formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 250.407 lowongan. Seluruhnya terbagi di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Keseluruhan proses rekrutmen CPNS akan melibatkan sejumlah instansi yang tergabung di panselnas. (wan/c6/oni)

Jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) cukup banyak.

BKN Persilakan Pelamar CPNS yang Tidak Memenuhi Syarat Ajukan Sanggahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suara terkait maraknya laporan pencatutan KTP untuk dukungan terhadap Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto di Pilkada Jakarta 2024. termasuk di dalamnya dua anak Anies Baswedan.&nbsp; Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, hal itu terjadi karena adanya&nbsp;kesalahan sistem di laman Info KPU yang belum diperbaharui. "Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat (TMS)," ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/8). "Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," sambung Dody.&nbsp; Namun, masalahnya di sistem info pemilu saat ini informasi dukungan masih tercampur antara yang di tahap verifikasi administrasi dan pascaverifikasi faktual. "Jadi datanya itu tergabung ya, data verfikasi administrasi dengan verifikasi faktual," ungkapnya.&nbsp; Terkait hal itu, ujar Dody, pihaknya sudah memberikan masukan kepada KPU RI bahwa sejumlah data sudah tidak lagi memenuhi syarat. "kami sudah lakukan namanya verifikasi faktual untuk putranya pak Anies tersebut, dan statusnya tidak memenuhi syarat," jelas Dody. Sehingga, apabila data anak Anies muncul di Info Pemilu, menurutnya itu karena informasi did laman tersebut belum diperbarui. "Seharusnya sudah tidak muncul dalam info pemilu (sebagai pendukung Dharma-Kun)," pungkas Dody. Sebelumnya, lolosnya nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur independen di Pilkada Jakarta menuai kontroversi. Pasalnya, ada banyak orang mengeluhkan KTP-nya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.&nbsp; Salah satu yang mengeluhkan pencatutan KTP itu adalah Anies Baswedan.&nbsp;Meski KTP-nya sendiri tidak dicatut, tapi ia mengaku bahwa KTP dua anaknya dan orang-orang terdekatnya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun.&nbsp; "KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujar Anies dalam unggahannya di akun X, Jumat (17/8).

KPU DKI Jakarta menyebut munculnya laporan pencatutan KTP untuk dukungan calon independen karena kesalahan sistem, dan dinyatakan TMS.

Sebut Pencatutan KTP untuk Dukungan di Pilkada Jakarta Kesalahan Sistem, KPU DKI: Dalam Verifikasi Faktual Dinyatakan TMS

<div id="m#msg-f:1805471334992671005" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-22-07-15-226_comgoogleandroidgm-edit-376851177.jpg" alt="JawaPos.com - Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan belum memenuhi syarat untuk ikut Pilgub Jakarta 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>JawaPos.com - Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan belum memenuhi syarat untuk ikut Pilgub Jakarta 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan belum memenuhi syarat untuk ikut Pilgub Jakarta 2024. Hal itu usai KPU DKI melaksanakan verifikasi faktual terhadap pemilih Dharma-Kun.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014900287/bikin-kaum-hawa-tergila-gila-ini-4-shio-pria-paling-humoris-dan-selalu-jadi-idaman-perempuan">Bikin Kaum Hawa Tergila-gila! Ini 4 Shio Pria Paling Humoris dan Selalu Jadi Idaman Perempuan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari total 721.221 dukungan yang disampaikan oleh bapaslon perseorangan, hasil verifikasi faktual sebanyak 183.043 dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan 538.178 Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya kepada wartawan, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan angka tersebut, Dodi mengatakan bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat masih kurang dari syarat minimal untuk ikut Pilgub Jakarta jalur perseorangan, yaitu 618.968 orang di 4 kabupaten/kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga atas kondisi tersebut bakal pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menerangkan, proses verifikasi faktual kesatu dilakukan sejak 11 Juli hingga 21 Juli 2024 oleh PPS dan PPK menggunakan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau di tempat lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun dinyatakan belum memenuhi syarat, Dodi mengatakan bahwa Dharma-Kun masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 25-27 Juli 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2024. Selanjutnya verifikasi faktual kedua akan dilaksanakan pada 3 Agustus-12 Agustus 2024. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

JawaPos.com - Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan TMS

Pasangan Cagub-Cawagub Dharma Pongrekun-Kun Wardana Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Menjadi Kontestan Pilkada Jakarta 2024, Begini Alasannya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/bacaleg-dan-dcs-3133039194.png" alt="TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar calon sementara (DCS) DPR hari ini (19/8). Sebanyak 9.925 orang masuk dalam daftar tersebut. KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, mulai 19 Agustus hingga 28 Agustus mendatang. &rdquo;Kami telah menetapkan DCS untuk anggota DPR dan anggota DPD dari 38 daerah pemilihan (dapil) provinsi,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, kemarin (18/8). Selanjutnya, kata Hasyim, pada hari ini sampai 23 Agustus mendatang, pihaknya mengumumkan DCS kepada masyarakat luas melalui media yang ditentukan KPU serta lewat website dan akun media sosial milik komisi tersebut. Jadi, siapa pun warga negara Indonesia yang berkepentingan bisa membaca, melihat, dan mencermati nama-nama calon anggota DPR RI yang masuk dalam daftar tersebut. &rdquo;Masyarakat bisa langsung mengetahui dan melihat calon dewan dari pengumuman tersebut,&rdquo; terangnya. Menurut Hasyim, KPU provinsi dan kabupaten/kota juga akan mengumumkan DCS anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Waktu pengumumannya sama, yaitu mulai 19 Agustus sampai 23 Agustus. Selain pengumuman, kata Hasyim, KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DCS yang diumumkan. Saran dan masukan bisa disampaikan mulai 19 Agustus sampai 28 Agustus. &rdquo;Penyampaian masukan dilakukan sesuai dengan tingkatan,&rdquo; ujarnya. Untuk DCS anggota DPR RI, saran dan masukan bisa disampaikan langsung ke KPU RI. Untuk DCS anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukan ke KPU daerah masing-masing. &rdquo;Para pihak yang memberikan catatan, masukan, dan tanggapan harus mencantumkan identitas yang jelas sehingga bisa dikonfirmasi,&rdquo; paparnya. Pria asal Pati, Jawa Tengah, itu menyatakan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut bakal disampaikan kepada partai politik (parpol). Sebab, partailah yang mengusulkan daftar calon anggota DPR RI. Jadi, KPU akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada partai terkait dengan masukan tersebut. Selanjutnya, KPU juga meminta klarifikasi kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas atau wewenang. Misanya, tanggapan terkait dengan pendidikan para calon anggota dewan. Begitu juga keterangan dari pengadilan. Jika ada masyarakat yang memberikan masukan soal surat keterangan, KPU bakal melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan negeri. Jadi, dalam mengambil langkah, KPU akan mengacu pada standar yang ditentukan. Yaitu, melakukan klarifikasi kepada parpol dan lembaga-lembaga yang menerbitkan dokumen yang menjadi persyaratan calon anggota DPR RI. Komisioner KPU Idham Holik menyebutkan, di antara 10.185 calon, hanya 9.925 orang yang memenuhi syarat (MS) dan masuk DCS. Menurut dia, awalnya total ada 10.323 calon yang diajukan parpol saat pendaftaran 1&ndash;14 Mei lalu. Namun, ketika masuk tahap perbaikan, jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berkurang 127 orang. Jadi, total ada 10.196 bacaleg. Kemudian, kata Idham, ketika masuk tahap pencermatan rancangan DCS pada 6&ndash;11 Agustus, jumlah bacaleg mengalami pengurangan sebanyak 11 orang sehingga menyusut menjadi 10.185 orang. Ketika dilakukan penetapan DCS, di antara 10.185 calon, hanya 9.925 orang yang dinyatakan MS. Sementara, 260 bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Calon-calon yang TMS itu berasal dari enam partai. Yakni, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, dan Partai Ummat. &rdquo;Nama-nama bacaleg yang memenuhi syarat akan diumumkan pada 19&ndash;23 Agustus,&rdquo; jelasnya. Hasyim menjelaskan, setelah pengumuman DCS selesai, tahap berikutnya adalah pencermatan terhadap rancangan daftar calon tetap (DCT). Jadi, sebelum menuju ke DCT, KPU mencermati rancangan DCT, yang dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober. Menurut Hasyim, penetapan DCT bakal berlangsung pada 3 November. Pengumuman DCT, baik bacaleg DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, akan dilakukan pada 4 November 2023. &rdquo;Sehingga masyarakat berkesempatan membaca dan mencermati nama-nama calon tetap, mulai 4 November 2023 sampai 14 Februari 2024,&rdquo; tuturnya. (lum/c14/ttg)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar calon sementara (DCS) DPR hari ini (19/8). Sebanyak 9.925 orang masuk dalam daftar itu.

KPU Umumkan DCS Hari Ini, 260 Bacaleg dari 6 Partai Tidak Memenuhi Syarat