<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/RK-di-GSN4-3328955241.jpg" alt="Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil hadir dalam Deklarasi GSN. (Tim Media RIDO)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil hadir dalam Deklarasi GSN. (Tim Media RIDO)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tampak kecewa dengan dinamika Pilkada Jakarta 2024, yang belakangan lebih banyak memperbincangkan soal isu-isu dibandingkan gagasan para paslon. Hal itu ia sampaikan saat ditanya mengenai isu parpol di KIM Plus yang tak solid memenangkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).&nbsp; "Saya monitor minggu-minggu di sini tuh mudah banget bermain dengan isu ini itu. Mohon konfirmasinya, isu b mohon konfirmasinya, polanya begitu," ujar RK kepada wartawan, Minggu (3/11). "Padahal yang kita inginkan tentang gagasan-gagasan, tentang politik solutif, kan selalu membahas. Tentang isu menyertai, tapi jangan digeser kualitas pemilunya hanya mengkonfirmasi," sambungnya.&nbsp; Adapun terkait isu tidak bergeraknya secara efektif mesin parpol yang tergabung di KIM Plus dalam pemenangan RIDO, mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah. "Saya kira tidak, ke mana saya pergi tempatnya saya datang paling sedikit Gerindra salah satunya, kemudian dengan PKB, PPP," tuturnya.Beberapa kali dalam kesempatan yang lain, kata RK, politisi dari PSI juga turut dalam kampanyenya.&nbsp;"Beberapa kali dengan PSI, tak ada masalah," pungkasnya.&nbsp;

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tampak kecewa dengan dinamika Pilkada Jakarta 2024, yang lebih banyak memperbincangkan isu.

Ditanya Mesin Parpol KIM Tak Efektif Menangkan RIDO, RK Singgung Terlalu Banyak Isu Padahal  MauSampaikan Gagasan di Pilkada Jakarta 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/pexels-polina-tankilevitch-5588005-1841950159.jpg" alt="Ketahui penyebab dan cara mengatasi jerawat agar tampil percaya diri." width="100%">
<figcaption>Ketahui penyebab dan cara mengatasi jerawat agar tampil percaya diri.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penyembuhan jerawat menggunakan&nbsp;plester jerawat atau acne patch, tentunya sudah tidak asing bagi kaum hawa.&nbsp; Namun tahukah kamu? penggunaan&nbsp;plester jerawat atau acne patch nyatanya tidak efektif untuk menyembuhkan masalah kulit dari jerawat. Hal ini dikatakan oleh&nbsp;Dokter Spesialis Kulit lulusan Universitas Indonesia&nbsp;(UI), dr. Margaretha Indah Maharani, SpKK, FINSDV, FAADV. Ia menjelaskan bahwa penggunaan plester jerawat atau acne patch tidak begitu efektif untuk menyembuhkan jerawat.&nbsp; Selain itu, ia juga menuturkan bahwa usai menggunakan acne patch, jerawat tidak cukup berkurang, sehingga ia menganggap penggunaannya tidak efektif.&nbsp; &ldquo;Saya belum baca literatur ilmiahnya. Tapi rasanya manfaatnya tidak banyak,&rdquo; kata&nbsp;Rani sapaan akrab sang dokter dikutp dari Antara, Jumat (22/12).&nbsp; Meski&nbsp;demikian, Rani tetap memperbolehkan pasiennya untuk menggunakan acne patch.&nbsp; Karena&nbsp;dengan menutup jerawat menggunakan acne patch, mereka pun jadi dapat meminimalisir sentuhan pada jerawatnya.&nbsp; &ldquo;Jadi kalau tergoda mau pegang, pakai saja acne patch-nya. Kalau menurut saya jangan berharap sembuh seutuhnya. Tapi akan mengurangi perasaan ingin mencet,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Rani mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan acne patch setiap hari dan dalam jangka waktu yang lama karena penggunaan yang terlalu sering dapat menyebabkan iritasi pada kulit.&nbsp; &ldquo;Tips dari saya jangan dipakai seharian. Acne patch ini kan lengket, nyabutnya susah. Kalau kita cabut, sebenarnya lapisan atas kulit kita hilang. Besok tempel lagi, hilang lagi. Akhirnya lama-lama lecet, iritasi,&rdquo; terang&nbsp;Rani.&nbsp; &ldquo;Kalau sesekali boleh. Buat nutupin jerawat di tempat yang ganggu banget boleh. Tapi perlu diingat kalau bisa menimbulkan efek samping,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; ***

Benarkah penggunaan plester jerawat atau acne patch tidak efektif? Begini kata Dokter Spesialis Kulit lulusan Universitas Indonesia (UI).

Dokter Kulit Sebut Penggunaan Acne Patch Tidak Efektif untuk Menyembuhkan Jerawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/eri-cahyadi-cover-11.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sejumlah rencana besar untuk transformasi atau perubahan pada masa depan" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sejumlah rencana besar untuk transformasi atau perubahan pada masa depan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dinilai tidak efektif atau kurang optimal bakal dilebur atau dimerger menjadi satu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada wartawan di Surabaya, Kamis (7/7), mengatakan, dalam catatannya ada sejumlah BUMD yang dinilai kurang efektif sehingga perlu dilakukan penggabungan.  "Ketika ada BUMD-BUMD yang memang tidak efektif yang bisa dilebur," kata Eri.  Menurut dia, penggabungan tersebut bagian dari langkah taktis dan efisiensi untuk menyehatkan kembali BUMD yang dinilai kurang efektif.  Bahkan, Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya ini mengatakan penggabungan tersebut sudah tidak menjadi wacana karena saat ini pemkot telah mengajukan peraturan daerah (Perda) terkait BUMD kepada DPRD Surabaya.  Hanya saja, Eri tidak berkenan menyebutkan BUMD mana saja yang bakal dilebur karena pihaknya masih menunggu rampungnya pembahasan perda terkait BUMD tersebut. "Nunggu Perda-nya dulu, ini masih di DPRD," kata dia.  Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya banyak BUMD milik Pemkot Surabaya yang tengah mengalami kerugian. Hal tersebut terungkap dalam Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Surabaya 2021 yang digelar di Komisi B DPRD Kota Surabaya beberapa hari lalu.  Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah meminta Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya mengubah strategi yang tepat sasaran, dalam pengawasan untuk menata BUMD menjadi lebih baik.  "BUMD harus sehat, sehingga memperoleh laba dan bisa ada dividen. Sehingga sesuai harapan masyarakat," kata dia.  Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno sebelumnya juga menyoroti salah satu BUMD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya yang merugi karena tarif jasa potong terlalu murah yakni Rp50 ribu untuk setiap pemotongan satu hewan berupa sapi.  "Ini murah, kalau dibiarkan dan diteruskan, saya yakin RPH tidak akan berkembang dan mencapai target pendapatan surplus," kata dia.  Direktur PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan biaya operasional PD RPH Surabaya lebih besar dari pada pendapatan. Sejumlah komponen yang memicu kerugian diantaranya tanggungan tunggakan pajak dan tarif jasa potong hewan yang murah.  "Selama ini RPH menerapkan manajemen rumah potong tradisional. Jagal hanya dikenakan tarif jasa potong sebesar Rp50 ribu. Kemudian semua pekerjaan mulai dari pemotongan hingga pengemasan dilakukan oleh tim mereka," kata dia.

BUMD di Surabaya yang Tidak Efektif Bakal Dilebur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/antarafoto-penutupan-jalan-menuju-kota-tua-120121-hma-1_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan hal senada dengan Presiden Joko Widodo terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta tidak efektif menekan penyebaran Covid-19. Selama masa PPKM di Jakarta yang telah masuk tiga pekan, klaster tertinggi dalam penularan infeksi Covid-19 adalah di lingkungan keluarga.  ”Ya yang disampaikan Pak Jokowi betul. PPKM belum efektf. Ini memang perlu waktu, karena kita baru saja melewati masa libur panjang akhir tahun. Semoga kebijakan selanjutnya kita bisa lihat dampaknya,” kata Riza seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Riza mengharapkan, masyarakat juga bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan sekalipun ada di lingkungan dan di dalam rumahnya. Seperti menggunakan masker, cuci tangan, membersihkan rumah, disinfeksi, hingga memperhatikan sirkulasi udara.  Terkait dengan PPKM ketiga, Riza menyebut, hingga saat ini, DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menemukan formula yang tepat dalam menjalankan PPKM ketiga.  ”Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyerahkan kepada ahli terkait PPKM ke depan, PPKM ketiga baiknya bagaimana,” ujar Riza.  Meski demikian, menurut Riza, PPKM memiliki kelebihan dibandingkan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan PPKM yang dilakukan di kota-kota se-Jawa dan Bali, membuat kebijakan di semua daerah seragam.  ”Ini sangat baik juga substansi materi dari PPKM itu disamakan tidak hanya di Jakarta dan Bodetabek tapi Jawa-Bali,” tutur Ahmad Riza Patria.  Meski demikian, Riza mengharapkan dengan kebijakan PPKM ada peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar Bodebek dan di luar Jabodetabek dengan harapan bisa membangun percepatan, pencegahan, dan penanganan Covid-19.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran Covid-19. ”Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, 11–25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1).  Presiden menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini, adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.  ”Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujar Jokowi.  Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka Covid-19 pun malah terus meroket.  ”Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” ujar Jokowi.  Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19. ”Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” tutur Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/EB9oSHvfrNI

Wagub DKI Akui PPKM Tak Efektif Tekan Covid-19

tidak efektif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tidak efektif

Berita Terkini

Ditanya Mesin Parpol KIM Tak Efektif Menangkan RIDO, RK Singgung Terlalu Banyak Isu Padahal MauSampaikan Gagasan di Pilkada Jakarta 2024

Dokter Kulit Sebut Penggunaan Acne Patch Tidak Efektif untuk Menyembuhkan Jerawat

BUMD di Surabaya yang Tidak Efektif Bakal Dilebur

Wagub DKI Akui PPKM Tak Efektif Tekan Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com