<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/D6297DCE-BDDA-44D2-AAC3-B651BBBEB28A-1076026649.jpeg" alt="dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)" width="100%">
<figcaption>dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemeriksaan Dokter Richard Lee sebagai tersangka berlangsung sejak Rabu siang (7/1) sampai tengah malam. Tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.00 WIB, penyidik baru menghentikan pemeriksaan pada pukul 00.00 WIB. Meski begitu, Richard tidak langsung ditahan oleh polisi. Menurut Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak, Richard yang menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan treatment kecantikan itu berlangsung maraton dengan beberapa jeda istirahat. Secara terperinci, Reonald menjelaskan bahwa pemeriksaan Richard dimulai sekitar satu jam setelah yang bersangkutan tiba di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan kemudian berhenti pada pukul 18.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.00 WIB. Di tengah pemeriksaan tersebut, Richard mengeluhkan kondisi kesehatannya. Dia mengaku sudah merasa kurang enak badan sehingga kuasa hukumnya mengajukan permohonan agar pemeriksaan dihentikan. Atas permintaan itu, penyidik menyudahi pemeriksaan tersebut. &rdquo;Berdasarkan keputusan dari penyidik, pada pukul 00.00 WIB, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan,&rdquo; kata Reonald. Berdasar informasi yang diterima dari penyidik, Reonald menyampaikan bahwa Richard sudah menjawab 73 dari total 85 pertanyaan yang disiapkan. Polda Metro Jaya memastikan, nantinya Richard akan kembali diperiksa sebagai tersangka karena masih ada beberapa pertanyaan tersisa. &rdquo;Akan dijadwalkan minggu depan (untuk pemeriksaan lanjutan) atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari,&rdquo; ujarnya. Berkaitan dengan penahanan, Reonald menyebut, penyidik menilai Richard bersikap kooperatif. Sehingga penyidik tidak menahan yang bersangkutan meski sudah berstatus tersangka dan telah menjalani pemeriksaan secara maraton. Menurut dia, penyidik tidak menemukan alasan subjektif untuk menahan Richard. &rdquo;Saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan bersedia untuk hadir,&rdquo; ujarnya. Kasus yang menjerat Dokter Richard Lee dilaporkan oleh Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz. Polda Metro Jaya menetapkan dokter Richard Lee sebagai tersangka pada 15 Desember 2025. Dia menjadi tersangka setelah dilaporkan dalam laporan polisi bernomor register dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 2 Desember 2024. &rdquo;Penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL (Dokter Richard Lee),&rdquo; kata Reonald. Konflik antara Doktif Samira dengan Dokter Richard Lee sudah berlangsung cukup lama. Keduanya terlibat saling tuding berkaitan dengan obat dan treatment kecantikan. Konflik tersebut berbuntut panjang hingga berujung saling lapor ke aparat penegak hukum. Oleh polisi, Doktif Samira ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu oleh Polres Metro Jaksel. &nbsp;

Polda Metro Jaya belum menahan Dokter Richard Lee meski pemeriksaan maraton dilakukan. Kasus ini terkait perlindungan konsumen.

Diperiksa 11 Jam Sebagai Tersangka, Dokter Richard Lee Tidak Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Screenshot_2025-11-13-11-20-34-132_cominstagramandroid-edit-2409303940.jpg" alt="Lisa Mariana saat ini ditetapkan jadi tersangka pada 2 kasus sekaligus. (Instagram Lisa Mariana)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana saat ini ditetapkan jadi tersangka pada 2 kasus sekaligus. (Instagram Lisa Mariana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, akhirnya rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur di Polda Jawa Barat (Jabar), Jumat (5/12). Meski sempat dijemput paksa sehari sebelumnya karena berkali-kali mangkir dari panggilan, Lisa tetap diperbolehkan pulang dan tidak dilakukan penahanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan, selama pemeriksaan penyidik melayangkan 47 pertanyaan kepada Lisa untuk mendalami konstruksi hukum kasus yang menyeretnya bersama teman laki-lakinya. &ldquo;Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan tidak menahan Lisa Mariana,&rdquo; ujar Hendra. Dia menjelaskan setidaknya terdapat tiga poin utama, yaitu:&nbsp;Pertama, kepentingan penyidikan sudah terpenuhi.&nbsp;Seluruh materi penyidikan dan unsur pasal yang disangkakan telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik. Kedua, tidak berpotensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Polisi menilai tidak ada kekhawatiran Lisa akan kabur maupun merusak barang bukti. Ketiga,&nbsp;Tidak berpotensi mengulangi perbuatannya&nbsp;Ancaman mengulangi tindak pidana yang sama dianggap kecil sehingga penahanan dianggap tidak mendesak. &nbsp;&ldquo;Seluruh proses tetap mengacu pada prinsip objektivitas dan kebutuhan penyidikan,&rdquo; tegas Hendra. Sebelumnya, Lisa dijemput paksa pada Kamis (4/12) setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Panggilan kedua tersebut langsung disertai upaya paksa sesuai prosedur.&nbsp;&ldquo;Sudah kami tangkap Lisa, sudah kami bawa ke sini, lagi diperiksa,&rdquo; ujar Hendra saat itu.. Lisa&nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016826228/lisa-mariana-jadi-tersangka-kasus-video-asusila-dan-pencemaran-nama-baik-pihak-rk-tegas-tak-akan-cabut-laporan">Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Asusila dan Pencemaran Nama Baik, Pihak RK Tegas Tak akan Cabut Laporan</a> Kasus ini bermula dari video syur yang viral di media sosial. Setelah rangkaian pemeriksaan, penyidik menetapkan Lisa dan pria yang ada dalam video tersebut sebagai tersangka. Keduanya disebut sudah mengakui membuat video tersebut secara sadar. (*)

Polda Jabar tidak menahan Lisa Mariana setelah dijemput paksa. Polisi membeberkan tiga alasan utama di balik keputusan tersebut.

Tak Ditahan Usai Dijemput Paksa, Ini Alasan Polisi Bebaskan Lisa Mariana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-lyra-virna-diperiksa-sebagai-tersangka-tapi-tidak-ditahan_m_199605.jpeg" alt="Lyra Virna dan suaminya Fadlan" width="100%">
<figcaption>Lyra Virna dan suaminya Fadlan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Setelah menjalani pemeriksaan sejak Selasa (27/3) siang di Subdit Kamneg, Ditreskrimum, Lasty Annisa, bos Ada Tours and Travel akhirnya dipulangkan. Lasty dipulangkan kepolisian pada Selasa malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan, Lasty diperiksa oleh Subdit Kamneg terkait laporan yang dibuat oleh Lyra Virna atas dugaan penipuan atau penggelapan. Laporan diproses sejak 8 Juni 2017. Mantan Dit Tahti Polda Kaltim itu mengungkapkan, bos tour and travel itu dibawa oleh petugas dari Bekasi. "Kami bawa dari kediaman Bu Lasty ini," ujarnya. Langkah kepolisian untuk membawa Lasty karena diduga tidak mematuhi prosedur hukum pada penyidikan. Argo menyebutkan, sebelumnya Lasty telah dipanggil oleh penyidik. Namun, Lasty tidak datang. "Sebelumnya kan dipanggil, cuma nggak datang," terangnya. Setelah menjalani pemeriksaan dan memulangkan Lasty, Argo belum bisa memastikan apakah kepolisian akan memanggil kembali Lasty atau tidak. "Tunggu bagaimana penyidik saja nanti," ungkapnya. Lasty dijerat dengan Pasal 378 dan 372 KHUP tentang penipuan dan penggelapan. Lasty dituduh menggelapkan uang Lyra untuk umrah bareng dan sang suami, Fadlan Muhammad. Lyra dijanjikan berangkat umrah secepatnya. Namun, janji itu hanya isapan jempol belaka. Status Lasty dari terlapor menjadi tersangka sejak 19 Februari 2018. Informasi sebagai tersangka telah beredar sejak 24 Maret lalu.

Pelapor Lyra Virna Diperiksa sebagai Tersangka, tapi Tidak Ditahan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/wartawan-metro-tv-yang-tabrak-tiang-listrik-tidak-ditahan_m_169259.jpeg" alt="Hilman Mattauch" width="100%">
<figcaption>Hilman Mattauch</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Hilman Mattauch, wartawan Metro TV yang mengendarai mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO dan menabrak tiang lampu di Jalan Permata Berlian, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam, meski dianggap bersalah karena lalai dan menyebabkan orang lain terluka, namun polisi akhirnya melepaskan Hilman. "Tidak dilakukan penahanan, hanya wajib lapor dua kali seminggu," kata Kasusbdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto saat dikonfirmasi, Sabtu, (18/11). Alasan tidak dilakukan penahanan terhadap Hilman, kata Budiyanto, karena dianggap kooperatif dan atas pertimbangan penyidik. "Kooperatif dan penahanan juga bukan merupakan keharusan, sepanjang tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti, tidak akan melakukan perbuatan yang sama," tutur Budiyanto Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Hilman dinyatakan bersalah dan dikenakan Undang-undang lalu lintas. "Artinya bahwa untuk sopir kan menyebabkan penumpang ada yang luka, itu nanti bisa dikenakan Undang-Undang lex spesialis itu undang-undang lalu lintas ada disitu ada di pasal 310 dan pasal 283 yang ancamannya tiga bulan dan satu tahun," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat, (17/11) kemarin. Dalam kasus kecelakaan tersebut selain memeriksa Hilman, polisi juga meminta keterangan tiga saksi lain yakni dua warga sekitar yang melihat insiden kecelakan dan petugas derek. Seperti diketahui, mobil Toyota Fortuner bewarna hitam tersebut ditumpangi oleh Ketua DPR Setya Novanto. Akibatnya, politikus partai Golkar itu mengalami luka cukup parah sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan di rujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM).

Wartawan Metro TV yang Tabrak Tiang Listrik Tidak Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selepas-keluar-penjara-ahok-kapok-masuk-dunia-politik_m_.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan bebas dari penjara" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan bebas dari penjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 25 anggota dari Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Kamis (1/12) menyambangi Kejaksaan Agung. Kedatangan mereka untuk menemui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad. Mereka hendak menanyakan langsung ke Jampidum mengapa pihak Kejaksaan Agung tidak melakukan penahanan pada tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal telah dilakukan pelimpahan tahap dua, tersangka dan barang bukti ke Kejagung dari Bareskrim Polri. "Kami ke sini mau tindaklanjuti hasil penyerahan penyidik ke Jampidum untuk segera diproses pengadilan. Kami mau dialog dengan Jampidum untuk terbuka, kenapa Ahok tidak ditahan? Supaya publik tahu," ujar Irvan Pulungan, Juru Bicara Tim Advokasi, GNPF MUI di Kejagung. Menurut dia, dari alasan hukum jelas Ahok bisa dilakukan penahanan oleh Kejagung. Lantaran Kejagung tidak menahan Ahok, pihaknya ingin mendengar langsung alasan subjektif dari para jaksa yang meneliti berkas Ahok. "Kami perlu penjelasan kenapa tidak ditahan, apa alasan subjektif Jaksa,” tuntas dia. (elf/JPG)

Ahok Tak Ditahan, Advokasi GNPF MUI Sambangi Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68050_87225_Ahok-close-up-besar.jpg" alt="Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung memastikan tak akan menahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Meski kini, pelimpahan barang bukti dan tersangka terkait kasus penistaan agama telah dilakukan Bareskrim Polri ke Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Roem mengatakan, alasan pihaknya enggan&nbsp; melakukan penahanan lantaran Ahok sudah dilarang untuk tidak bepergian ke luar negeri. &quot;Kemudian sesuai SOP di kita (Kejagung) apabila dalam proses penyidikan (polisi) tak ditahan, kita juga tidak,&rdquo; kata dia di Kejaksaan Agung, Kamis (1/12). Selain itu, lanjut dia, tim peneliti berkas perkara milik calon petahana gubernur DKI ini berpendapat tidak perlu dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. &quot;Selanjutnya bahwa tersangka kooperatif,&quot; klaim mantan Wakajati DKI tersebut. Alasan yang terakhir adalah dakwaan kasus Ahok akan disusun secara alternatif. Yaitu pasal 156a dan pasal 156 KUHP atau sebalikanya. &quot;Karena&nbsp; disusun alternatif jadi kita belum tahu terbukti yang mana. Apa yang ancaman hukumannya 4 tahun 156, atau 156a yang 5 tahun,&rdquo; terang dia. Lebih jauh dia menuturkan, barang bukti yang diserahkan dalam proses tahap dua sebanyak 51 item. Berkas perkara terdiri dari 30 saksi, kemudian 11 saksi ahli dan satu tersangka yang disusun dalam berkas setebal 826 halaman. &quot;Jadi yang diperiksa kurang lebih 42 orang. Ini sudah kita lakukan periksa tahap 2, dan prosesi sudah selesai. Nanti kita liat dipersidangan. Berkas segera dilimpahkan ke pengadilan,&rdquo; tukasnya. (elf/JPG)

Ini Dalih Kejagung Tak Menahan Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66623_85758_Buni-Yani.jpg" alt="Buni Yani" width="100%">
<figcaption>Buni Yani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buni Yani si pengunggah video ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tersangka. Meski begitu, Buni yang sempat ditangkap dan diperiksa selama 1x24 jam, akhirnya dilepas dan tak ditahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menerangkan, alasan dari pihaknya tak menahan salah satu dosen di universitas ternama di Jakarta itu karena Buni kooperatif. &quot;Dia kooperatif, dia jawab semua pertanyaan penyidik.Subjektifnya, terkait tak melarikan dirinya, kita juga sudah upaya pencegahan untuk tak pergi keluar negeri dan akan kami kirimkan waktu dekat ke kejaksaan agung RI selama 60 hari ke depan,&rdquo; kata Awi di Polda Metro Jaya, Kamis (24/11). Lanjut Awi menerangkan, Buni juga tak hilangkan barbuk karena sudah disita semua dan tak ulangi perbuatan. &ldquo;Tentu kita harapkan dia diberi kepercayaan tak ulangi perbuatannya lagi di kemudian hari sehingga penyidik tak lakukan penahanan,&rdquo; timpal Awi. Polisi sejauh ini telah menyita telepon genggam dan akun facebook dari Buni Yani. DIketahui, Buni ditetapkan tersangka di kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, dari hasil penyidikan selama ini oleh Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus, telah dilakukan pemeriksaan saksi dan saksi ahli. &quot;Sampai hari ini telah memanggil terlapor tadi pagi jam 10 hadir sebagai saksi. Sampai pukul 19.30 selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,&rdquo; kata Awi di Polda Metro Jaya, Rabu (23/11). Dia menerangkan, dari pemeriksaan kemudian didalami dan pada pukul 20.00 WIB dengan bukti permulaan yang cukup, Buni Yani resmi dijadikan tersangka. &quot;BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi unsur pidananya yaitu terkait adanya penghasutan yang berbau sara,&rdquo; tutur Awi. Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 28 ayat (2) UU nomor 11 tentang ITE dan Pasal 45 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. (elf/JPG)

Menjadi Tersangka, Buni Yani Tetap Tak Ditahan

tidak ditahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tidak ditahan

Berita Terkini