<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/1000363312-3861729263.jpg" alt="Ilustrasi muslimah menjalani aktivitas pada bulan Ramadhan (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi muslimah menjalani aktivitas pada bulan Ramadhan (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Namun, ajaran Islam juga memberikan keringanan bagi golongan tertentu yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena alasan syar&rsquo;i. Keringanan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam menjunjung prinsip kemudahan dan tidak memberatkan umatnya. Berikut 8 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa beserta ketentuan penggantinya, seperti dikutip pada laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu (18/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/017210081/lafadz-niat-puasa-ramadhan-satu-bulan-penuh-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya">Lafadz Niat Puasa Ramadhan Satu Bulan Penuh Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya</a> <ol> <li style="font-weight: 400;">Orang yang Sakit Parah</li> </ol> Orang yang menderita sakit parah atau penyakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya diperbolehkan tidak berpuasa. Contohnya adalah penderita stroke berat, gangguan organ kronis, atau pasien yang harus menjalani cuci darah secara rutin. Jika penyakit tersebut masih memungkinkan untuk sembuh, maka ia wajib mengganti puasa di hari lain setelah pulih. Namun, apabila penyakitnya tidak dapat disembuhkan, maka ia wajib membayar fidyah sesuai ketentuan syariat. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">Orang yang Bekerja dengan Risiko Berat</li> </ol> Seseorang yang bekerja dalam kondisi sangat berat dan berisiko membahayakan keselamatan jika tetap berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini berlaku apabila puasa benar-benar mengancam kesehatan atau keselamatan dirinya. Meski demikian, ia tetap berkewajiban mengganti puasa tersebut di waktu lain. Apabila pekerjaannya tidak berisiko fatal, maka kewajiban puasa tetap harus dijalankan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/017210335/puasa-perdana-2026-jadwal-imsakiyah-19-21-februari-2026-untuk-wilayah-kota-yogyakarta">Puasa Perdana 2026: Jadwal Imsakiyah 19-21 Februari 2026 untuk Wilayah Kota Yogyakarta</a> <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Musafir atau Orang yang Bepergian Jauh</li> </ol> Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tertentu sesuai ketentuan fikih. Dalam literatur fikih, jarak minimal yang membolehkan berbuka sekitar 48 mil atau kurang lebih 80 kilometer. Orang yang bepergian dengan jarak tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Namun, ia tetap wajib mengganti puasa yang ditinggalkan setelah perjalanan selesai. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;">Orang Tua Renta</li> </ol> Orang tua renta yang sudah tidak sanggup berpuasa karena kondisi fisik yang lemah mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ketidakmampuan tersebut harus benar-benar karena faktor usia dan kesehatan. Dalam kondisi ini, kewajiban mengganti puasa tidak berlaku. Sebagai gantinya, ia diwajibkan membayar fidyah sesuai ketentuan yang berlaku. <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;">Perempuan Haid dan Nifas</li> </ol> Perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan menjalankan puasa. Larangan ini berlaku hingga masa haid atau nifasnya selesai. Setelah suci, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari lain. Ketentuan ini merupakan bagian dari aturan syariat yang telah disepakati para ulama. <ol start="6"> <li style="font-weight: 400;">Orang dengan Gangguan Kejiwaan</li> </ol> Orang yang mengalami gangguan kejiwaan hingga kehilangan akal sehat tidak diwajibkan berpuasa. Salah satu syarat sah puasa adalah berakal dan mampu memahami kewajiban ibadah. Selama kondisi tidak sadar atau tidak waras tersebut berlangsung, kewajiban puasa tidak berlaku. Jika kesadaran kembali, maka kewajiban ibadah kembali melekat sesuai kemampuannya. <ol start="7"> <li style="font-weight: 400;">Ibu Hamil dan Menyusui</li> </ol> Ibu hamil dan menyusui diperbolehkan tidak berpuasa apabila khawatir puasa membahayakan kesehatan dirinya atau bayinya. Pertimbangan ini harus didasarkan pada kondisi medis yang jelas. Jika tidak berpuasa, ia wajib mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah sesuai ketentuan ulama. Apabila kondisi aman dan tidak membahayakan, maka kewajiban puasa tetap berlaku. <ol start="8"> <li style="font-weight: 400;">Anak yang Belum Baligh</li> </ol> Anak kecil yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Salah satu syarat wajib puasa adalah telah baligh dan berakal. Meski tidak wajib, orang tua dianjurkan melatih anak berpuasa secara bertahap. Kewajiban puasa baru berlaku penuh setelah anak mencapai usia baligh.

Berikut 8 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa beserta ketentuan penggantinya. Simak ulasan selengkapnya.

8 Golongan yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa Ramadan Menurut Ketentuan Syariat Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/unnamed-72-2520843790.png" alt="Ilustrasi orang makan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang makan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berpuasa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah baligh. Namun terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasa sebelum waktunya (mokel) pada saat bulan Ramadhan. Salah satunya adalah perempuan yang sedang haid dan nifas. Golongan tersebut diberikan keringanan sehingga diperbolehkan untuk makan dan minum di saat bulan puasa. Allah SWT telah memberi keringanan bagi seseorang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa berdasarkan syarat dan alasan tertentu. Beberapa di antaranya diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa di lain waktu atau membayar fidyah untuk memberi makan fakir miskin. Berdasarkan penjelasan dari laman ums.ac.id, berikut adalah delapan golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. 1. Orang yang sakit keras Seorang muslim yang mengalami sakit keras selama menahun mendapatkan keringan dari Allah SWT untuk tidak berpuasa. Allah SWT berfirman di dalam Surat Al-Baqarah:184 yang intinya bagi seseorang yang sedang sakit berat tidak wajib untuk berpuasa namun harus membayar fidyah. Sehingga, bagi seorang muslim yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan akan diberikan kewajiban lain yaitu membayar fidyah. 2. Perempuan yang haid dan nifas Perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di dalam HR. Muslim Nomor. 335 mengatakan bahwa perempuan yang mengalami haid dan nifas tidak diperintahkan untuk mengganti (mengqadha) puasa. 3. Orang gila Orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan kehilangan kewarasan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berdasarkan HR. Abu Daud dan Ahmad, orang gila boleh tidak berpuasa karena tidak termasuk syarat sah berpuasa yakni berakal. 4. Ibu hamil dan menyusui Ibu hamil dan menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa apabila mengancam kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa&rsquo;i, dan Ibnu Majah menyatakan bahwa musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil boleh untuk tidak berpuasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/015791651/jangan-lewatkan-ini-5-amalan-yang-bisa-kamu-lakukan-untuk-meraih-malam-lailatul-qadar">Jangan Lewatkan! Ini 5 Amalan yang Bisa Kamu Lakukan untuk Meraih Malam Lailatul Qadar</a> 5. Pekerja berat Pekerja berat juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Alasannya adalah pekerjaan tersebut akan beresiko fatal yang mengancam keselamatan nyawa apabila dikerjakan sambil berpuasa. Sebagai gantinya, mereka harus mengqadha puasa di lain waktu berdasarkan pendapat Abu Bakar Al-Ajiry. 6. Musafir Allah SWT memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir). Syaratnya, musafir tersebut harus bepergian dengan menempuh jarak 48 mil atau sekitar 80 km. 7. Orang tua renta Orang tua yang tidak sanggup berpuasa diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Namun Allah SWT mewajibkan membayarkan fidyah sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah:184. 8. Anak kecil Anak kecil diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena salah satu syarat puasa adalah baligh. (*)

Berpuasa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah baligh, namun ada 8 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa.

Bolehkah Makan saat Puasa? Ini Daftar 8 Golongan Orang yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/pexels-quang-nguyen-vinh-3232602-3260791154.jpg" alt="Pekerja berat seperti buruh tani diperbolehkan membatalkan puasa ./Pexels/Quang Nguyen Vinh" width="100%">
<figcaption>Pekerja berat seperti buruh tani diperbolehkan membatalkan puasa ./Pexels/Quang Nguyen Vinh</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berpuasa di bulan Ramadhan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja berat. Mengingat pekerja berat merupakan profesi yang membutuhkan tenaga yang besar, dan menjadi rintangan tersendiri bagi mereka ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Puasa di bulan Ramadhan adalah kewajiban umat muslim, namun mencari nafkah untuk keluarga termasuk menjadi pekerja berat sekalipun adalah kewajiban pula. Lantas muncul sebuah pertanyaan bagaimana menanggapi kondisi yang demikian? Dikutip dari Instagram @pondoklirboyo yang berlandaskan pada kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyid &lsquo;Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin &lsquo;Umar al-Mashur. Melalui postingan yang diunggah pada Rabu (13/3) lalu, menerangkan bahwa pekerja berat tetap tidak diperbolehkan membatalkan puasanya, kecuali memenuhi enam syarat. Pertama, pekerjaannya tidak dapat ditunda hingga bulan Syawal. Dengan kata lain pekerjaannya benar-benar harus dikerjakan di bulan Ramadhan. Kedua, pekerjaan tersebut tidak dapat dikerjakan di malam hari. Meskipun bisa dilakukan di malam hari, namun justru akan mengalami kerugian. Misalnya saja seperti menimbulkan rusaknya hasil panen. Ketiga, terjadi masyaqqat (kelelahan) pada ketika sedang mengerjakan pekerjaan berat. Keempat, di malam hari masih tetap wajib niat puasa. Namun ketika di pagi setelah benar-benar menemukan masyaqqat (kelelahan), baru diperbolehkan untuk berbuka/membatalkan puasanya. Kelima, ketika berbuka atau membatalkan puasa diniatkan untuk melakukan keringanan hukum syariat. Keenam, jangan jadikan pekerjaan berat sebagai tujuan, alasan atau untuk membebani diri di luar batas kemampuan, sehingga dapat keringanan berbuka puasa. Namun, perlu digaris bawahi ukuran seseorang yang dianggap kelelahan dalam melaksanakan pekerjaan berat di sini juga ada hukumnya. Dengan kata lain, tidak semua pekerjaan yang dianggap melelahkan itu bisa sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Untuk ukuran masyaqqat alias kelelahan di sini sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Pertama adalah masyaqqat yang membahayakan bagi dirinya, dengan seukuran orang diperbolehkan melakukan tayamum atau sholat dengan duduk. Pendapat lain dari Imam Izzuddin bin Abdis-salam, bahwa tolok ukur kelelahan di sini setara dengan kelelahannya orang bepergian. Secara lebih spesifik Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain fi Irsyadin Mubtadi&rsquo;in yang menjelaskan tolok ukur kelelahan seorang pekerja berat disebandingkan dengan keadaan orang sakit. Pertama, misalnya seorang yang mengalami sakit kritis hingga ia diperbolehkan untuk tayamum, maka ia makruh untuk berpuasa dan diperbolehkan tidak berpuasa. Kedua, jika penyakit kritisnya benar terjadi, atau diduga kuat akan kritis, atau kritisnya menyebabkan kematian atau menyebabkan disfungsi salah satu organ tubuh maka penderitanya haram berpuasa. Dengan kata lain, jika seseorang mengalami kelelahan dalam pekerjaan berat yang benar-benar sangat melelahkan hingga berpotensi kematian misalnya, ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ketiga, apabila sakit ringan tidak sampai kritis yang memperbolehkan tayamum, maka ia haram untuk membatalkan puasa dan wajib berpuasa selagi tidak memperparah penyakitnya. Sama status hukumnya dengan penderita sakit adalah buruh tani, petani tambak garam, buruh kasar dan orang-orang dengan profesi seperti mereka. Pada prinsipnya mencari nafkah dan berpuasa di bulan Ramadhan keduanya adalah kewajiban. Seorang pekerja berat tetap wajib berniat puasa di malam hari. Kalaupun di siang hari ketika berpuasa betul-betul terasa berat dan tidak dapat ditolerir bagi pekerja berat, maka ia diperbolehkan membatalkan puasa dan menggantinya di luar bulan Ramadhan.

boleh tidaknya seorang pekerja berat untuk tidak puasa, beserta tolok ukurnya dan syarat-syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi.

Bagaimana Hukum Puasa bagi Pekerja Berat di Bulan Ramadhan? Simak Penjelasan Lengkapnya!

tidak berpuasa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tidak berpuasa

Berita Terkini

8 Golongan yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa Ramadan Menurut Ketentuan Syariat Islam

Bolehkah Makan saat Puasa? Ini Daftar 8 Golongan Orang yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa!

Bagaimana Hukum Puasa bagi Pekerja Berat di Bulan Ramadhan? Simak Penjelasan Lengkapnya!

Download Aplikasi JawaPos.com