<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0005.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pembongkaran 109 tiang pancang proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Rabu (14/1). Langkah ini bukan sekadar pembersihan "fosil" proyek masa lalu, tapi juga di klaim dapat menurunkan kemacetan di sana. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, pembongkaran ini akan memperluas jalan di jalan Rasuma Said. Dengan begitu, akan menghilangkan jalur cepat dan jalur lambat disana. "Jadi hasil asesmen kami, dengan ada penambahan satu lajur cepat nantinya dan kemudian dihilangkan pemisah, median pemisah, ini akan ada perbaikan sekitar 18% unjuk kerja jaringan di Rasuna Said ini. Jadi akan ada peningkatan unjuk kerjanya 18%," ujar Syafrin di lokasi, Rabu (14/1). Dengan hilangnya median jalan dan tiang tersebut, jalur cepat akan bertambah luas, sehingga botol leher (bottleneck) yang sering terjadi di titik-titik tiang bisa teratasi. <h3>Skema Pengerjaan: Satu Malam Satu Tiang</h3> Syafrin memastikan tidak akan ada penutupan jalan total selama proses pengerjaan. Pengerjaan dilakukan pada mulai pukul 23.00 WIB hingga 05.00 WIB. "Jadi rekayasa lalu lintasnya adalah pertama tidak ada penutupan jalan. Dan karena pekerjaannya itu pada malam hari, dan sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana satu tiang satu malam," jelas Syafrin. Meski begitu, Syafrin menyoroti kebiasaan pengendara yang sering memperlambat laju kendaraan hanya untuk melihat proses konstruksi. Ia pun mengimbau agar pengendara tetap memacu kendaraannya dengan normal agar tidak memicu antrean di belakang. Untuk menjaga kelancaran, sebanyak 30 personel gabungan dari Dishub dan Satpol PP disiagakan setiap malam di lokasi pengerjaan. <h3>Habiskan Anggaran Rp254 juta</h3> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos), serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DK Jakarta Patris Yusrian Jaya memantau langsung proses pembongkaran. Pramono menjelaskan, sebanyak 109 tiang yang tersebar di sepanjang Jalan Rasuna Said akan dipotong secara bertahap. Biaya pembongkaran tiang monorel hanya menghabiskan anggaran berkisar Rp 254 juta. Kemudian nantinya akan dilakukan penataan trotoar, jalan, saluran air dan taman dengan anggaran sekitar Rp102 miliar. "Kemudian untuk penataan secara keseluruhan nanti ada jalan, ada selokan ada taman kemudian ada pendestrian diperkirakan Rp102 miliar. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang Rp100 miliar itu bukan motongnya, motongnya hanya Rp254 juta rupiah," terangnya. &nbsp;

Dishub DKI bongkar 109 tiang monorel di Rasuna Said Jakarta. Cara ini diklaim bisa kurangi macet hingga 18% dengan tambah lajur.

Tiang Monorel Rasuna Said Jaksel Dibongkar, Macet Bakal Berkurang 18 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Pembongkaran-tiang-monorel-4260904947.jpg" alt="Pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jakarta dimulai, secara simbolis Gubenur DKI Pramono dan manta Gubenur DKI Sutiyoso turut menyaksikan. (Masria pane /JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jakarta dimulai, secara simbolis Gubenur DKI Pramono dan manta Gubenur DKI Sutiyoso turut menyaksikan. (Masria pane /JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&nbsp;- Sebanyak empat pasukan kuning Dinas Bina Marga DKI tampak berkumpul di samping tiang monorel di Jalan H.R. Rasuna Said, kemarin (14/1) pagi. Tepatnya, di sisi timur Stasiun LRT Setiabudi. Keempatnya tampak kompak memotong tiang monorel yang sudah mangkrak hampir 22 tahun tersebut. Pemotongan itu sebagai penanda kegiatan pembongkaran tiang itu mulai dilakukan.&nbsp; Kegiatan pemotongan itu disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Rano Karno, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Patris Yusrian, &nbsp;Direktur Korsub Wilayah II KPK Brigjen Pol Bachtiar, dan jajaran pejabat DKI. &lsquo;&rsquo;Tentunya, untuk melakukan ini prosesnya panjang. Dan secara khusus, saya berterimakasihlah kepada Kajati dan KPK yang telah memberikan support sepenuhnya untuk penataan Jalan H.R. Rasuna Said ini supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari,&rsquo;&rsquo; terang Pramono. Dan hari ini, lanjutnya, mudah-mudahan menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang ada.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Pramono juga menegaskan bahwa tiang mangkrak itu tidak ada lagi permasalahan hukum. Yakni, dengan adanya surat dari Kajati. Meskipun, diakuinya bahwa tiang monorel itu merupakan aset dari Adhi Karya, salah satu BUMN. &lsquo;&rsquo;Kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhi Karya untuk mereka membongkar sendiri pada November tahun lalu. Kami kasih batasan waktu satu bulan untuk bongkar,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Lantaran tidak ada tindaklanjut Adhi Karya, Pramono memerintahkan jajarannya di Dinas Bina Marga DKI untuk membongkar tiang tersebut. Dia pun menyebutkan akan mengkomunikasikan terkait tiang yang dibongkar itu kepada Adhi Karya. &lsquo;&rsquo;Termasuk besi-besi ini kenapa tidak dikerjakan kontraktor tertentu? Karena besinya kan kami serahkan kepada Adhi Karya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Selanjutnya, bila kegiatan pembongkaran dan penataan di sana rampung pada September 2026, maka mereka akan melanjutkan pembongkaran tiang monorel yang ada di Jalan Asia Afrika.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Kalau ini sudah berjalan dengan baik karena yang di Senayan memang ada beberapa (tiang mangkrak), pasti akan kami bongkar. Tetapi beberapa akan kami sisakan untuk videotron dan sebagainya untuk reklame,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sebagai informasi, ada sebanyak 109 tiang monorel mangkrak di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tiang mangkrak itu terpancang sepanjang 3,65 kilometer dari Simpang Jalan Gembira setelah flyover Latuharhari hingga ujung Jalan Gatot Subroto di Simpang Kuningan. Pembongkaran dan penataan di sana ditargetkan rampung dalam delapan bulan atau sekitar September 2026. Total anggaran penataan dan pembongkaran itu mencapai Rp 102 miliar dari APBD DKI 2026. Khusus untuk pembongkaran tiang, kebutuhannya sekitar Rp 254 -350 juta. Di lokasi yang sama, Gubernur DKI ke-12 (1997-2007) Sutiyoso menceritakan sejarah tiang monorel tersebut. Menurutnya, pembangunan monorel itu merupakan hasil pemikirannya bersama para pakar transportasi dan juga survey ke beberapa negara untuk mengembangkan transportasi makro Jakarta. Tahun 2024 proses pembangunan dilakukan oleh Presiden Megawati. &lsquo;&rsquo;Artinya, saat dicanangkan presiden, itu berarti segala sesuatunya itu sudah ada. Rencananya jelas, investornya juga ada dari Cina (Tiongkok). Tapi saya kan harus berhenti tahun 2007,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Namun, proyek tersebut tidak dilanjutkan, melainkan diganti dengan LRT pada 2014. &nbsp;&lsquo;&rsquo;LRT yang tidak ada rencana sebelumnya, tentu gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu. Sejak itu mangkrak total ini jadi besi tua dan merusak estetika kota,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.&nbsp; Sutiyoso menyebutkan, pembongkaran menjadi langkah terbaik karena proyeknya tidak bisa dilanjutkan. &lsquo;&rsquo;Itu pilihan yang paling buruk tetapi harus kita lakukan itu. Dan saya sekali lagi secara pribadi, terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini gak sakit mata lagi saya. Yang selama ini &nbsp;terus terpikir gini, ya sedih aja ya. Aku mulai itu jadinya kayak begini,&rsquo;&rsquo; katanya. Oleh karena itu, dia berharap, setelah H.R. Rasuna Said selesai ditata, yang di Senayan juga bisa dilakukan juga pembongkaran tiang monorelnya.

Pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jakarta dimulai dengan dukungan pemerintah dan penegak hukum. Total anggaran Rp102 Miliar

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Jakarta Total Anggaran Rp102 Miliar, Ambil dari APBD DKI 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bang-yos-tak-lengkap-idul-fitri-tanpa-kehadiran-gulai-kambing_m_140046.jpeg" alt="Mantan Kepala BIN Sutiyoso" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala BIN Sutiyoso</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah hampir 22 tahun mangkrak, tiang proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said akhirnya mulai dibongkar. Langkah ini diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai solusi final atas polemik keberadaan tiang monorel. Pembongkaran perdana ini dilakukan pada Rabu (14/1) dan dihadiri langsung oleh sang penggagas awal proyek tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos). Gubernur Pramono pun turut menghadirkan Bang Yos dalam pembongkaran di depan stasiun LRT Setiabudi ini. Dalam momen itu Sutiyoso mengaku lega melihat tiang-tiang tersebut dibongkar. Ia mengaku selama bertahun-tahun merasa sedih setiap kali melintasi kawasan Kuningan karena proyek yang ia rintis pada 2003 itu tidak berlanjut dan justru menjadi beban estetika kota. "Jujur saja hari ini hati saya itu lega sekali gitu ya dengan adanya kepastian yang dicanangkan ya oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini," ujar Bang Yos di lokasi, Rabu (14/1). Ia mengakui bahwa pilihan yang ada saat ini hanya dua, yakni melanjutkan atau membongkar. Mengingat kondisi struktur yang sudah tidak memungkinkan, pembongkaran menjadi pilihan rasional. "Mudah-mudahan kalau saya lewat ini enggak sakit mata lagi saya suatu saat, yang selama ini terus terpikir gini aduh. Ya sedih aja ya gitu kan, aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat," tambahnya. <h3>Mengapa Monorel Dulu Berhenti?</h3> Sutiyoso juga buka mengenai sejarah panjang dan akhir pahit proyek monorel Jakarta. Pria yang akrab disapa Bang Yos ini mengaku lega setelah puluhan tahun melihat proyek ambisiusnya hanya menjadi "besi tua" yang terbengkalai. Kisah ini bermula pada 2003, saat Bang Yos memutar otak mencari solusi macet Jakarta. Tak main-main, ia memboyong pakar dari berbagai universitas untuk merancang Jaringan Transportasi Makro di Jakarta. Dalam proses perancangannya, Bang Yos melakukan studi banding ke berbagai negara. Namun, pilihannya jatuh pada satu kota yang dianggap memiliki kemiripan dengan Jakarta. "Saya berhenti lama di Bogota, ibu kota Kolombia. Karena situasinya sama dengan di Jakarta," kenang Bang Yos. Dari sana, lahir rencana besar empat moda transportasi terintegrasi: MRT di bawah tanah, monorel di jalur layang, 15 koridor Busway di jalan raya, dan waterway sebagai alternatif. Bang Yos mengakui bahwa membangun transportasi modern saat itu tidak mudah. Dampak kerusuhan Mei 1998 masih terasa, membuat investor enggan melirik Indonesia. "Saya mulai yang tidak perlu investor, karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei tahun 98. Itu akibatnya amat panjang, terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia lebih khusus lagi Jakarta," ungkapnya. Karena butuh langkah nyata, ia memutuskan memulai dengan Busway yang tidak memerlukan dana investor besar. Namun, demi kecepatan, monorel tetap dijalankan secara paralel. "Tetapi rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang, kalau tidak pernah saya mulai, sampai hari raya kuda juga enggak jadi-jadi gitu," tegasnya. Sayangnya, setelah masa jabatannya berakhir pada 2007, proyek tersebut kehilangan arah. Tiang-tiang yang sudah berdiri tegak di kawasan Kuningan justru dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Bang Yos menyebutkan bahwa pada 2014, rencana monorel tiba-tiba diganti menjadi LRT, sebuah langkah yang menurutnya tidak ada dalam rencana awal. Sejak saat itu, tiang beton tersebut berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan. "Nah, sejak itulah mangkrak total ini, jadi besi tua, jadi apa namanya barang seperti ini yang merusak estetika kota gitu," kata Bang Yos. <h3>109 Tiang Monorel Dibongkar</h3> Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proses hukum dan administrasi telah diselesaikan dengan hati-hati. Sebanyak 109 tiang akan dibongkar secara bertahap dalam beberapa bulan kedepan. "Tentunya untuk melakukan ini prosesnya panjang dan secara khusus saya berterima kasih kepada Kajati DKI Jakarta yang telah memberikan support sepenuhnya untuk melakukan penataan jalan Rasuna Said ini dan juga KPK karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujar Pramono Anung di lokasi, Rabu (14/1) Pramono Anung menjelaskan, biaya pembongkaran tiang monorel hanya menghabiskan anggaran berkisar Rp 254 juta. Kemudian nantinya akan dilakukan penataan trotoar, jalan, saluran air dan taman dengan anggaran sekitar Rp102 miliar. "Kemudian untuk penataan secara keseluruhan nanti ada jalan, ada selokan ada taman kemudian ada pendestrian diperkirakan Rp102 miliar. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang Rp100 miliar itu bukan motongnya, motongnya hanya Rp254 juta rupiah," terangnya. Pramono juga memberikan apresiasi kepada Sutiyoso, sang penggagas awal monorel. Menurutnya, kegagalan proyek di masa lalu lebih disebabkan oleh pergantian kebijakan setelah masa jabatan Bang Yos berakhir. "Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan," katanya. &nbsp;

Gubernur Pramono Anung bongkar 109 tiang monorel mangkrak di Rasuna Said. Disaksikan Bang Yos, biaya potong hanya Rp254 juta.

Momen Haru Bang Yos Lihat Tiang Monorel Kuningan Dibongkar Setelah 22 Tahun: Hati Saya Lega Sekali!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Tiang-Monorel-Mangkrak-di-Jakarta-Akan-Dibongkar-1JPG-3586263561.jpg" alt="Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan tiang beton peninggalan proyek Monorel Jakarta kembali jadi sorotan. Setelah bertahun-tahun berdiri tanpa fungsi, kini wacana pembongkaran yang digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat banyak dukungan publik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (ASPERKONI) Sudin Antoro menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menata ulang kawasan tiang monorel adalah langkah yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembongkaran tidak sederhana. "Proses pembongkaran memerlukan koordinasi lintas instansi dan dasar hukum yang kuat, sebab tiang-tiang itu merupakan sisa proyek besar bernilai triliunan rupiah di masa lalu," ujarnya, Jumat (24/10). Sudin menjelaskan, proyek monorel dahulu dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di atas lahan milik Pemprov DKI. Karena itu, pembongkaran tidak bisa dilakukan sepihak. "Pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan penghapusan aset melalui BPKAD DKI Jakarta, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya. Tahapan berikutnya, menurutnya, adalah audit teknis oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Kajian ini penting untuk memastikan kondisi beton, kekuatan pondasi, serta keamanan pembongkaran. Selain itu, AMDAL lalu lintas dan lingkungan juga harus disiapkan agar kegiatan pembongkaran tidak mengganggu mobilitas warga. Banyak warga Jakarta mendukung penuh rencana ini. Mereka berharap wajah ibu kota bisa kembali bersih tanpa deretan tiang beton &ldquo;mangkrak&rdquo; di tengah jalan. "Setelah dibongkar, area bekas tiang itu bisa disulap menjadi jalur pedestrian, taman kota atau vertical garden yang mempercantik kota dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Sudin. Saat ini, tiang-tiang monorel masih berdiri kokoh di kawasan Kuningan hingga Senayan, dengan tinggi mencapai 10 meter. Secara teknis, struktur beton bertulang seperti itu memiliki ketahanan hingga 50 tahun, dan baru dibangun antara 2004&ndash;2015. Artinya, masih menyimpan kekuatan struktural sekitar 35 tahun ke depan. <h2> Perlu Strategi Efisien dan Aman</h2> Meski kuat, pembongkaran harus dilakukan dengan strategi efisien. "Sebaiknya yang dibongkar hanya bagian atasnya, sementara pondasi dibiarkan tetap tertanam," ujar Sudin. Alasannya, pembongkaran total akan memakan biaya besar dan waktu panjang. Dengan cara ini, pondasi masih bisa dimanfaatkan kembali di masa depan jika diperlukan. Potensi Pemanfaatan Ulang: Dari Jalur Sepeda hingga UMKM Selain penghijauan, tiang-tiang monorel juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang produktif. "Selain untuk penghijauan dan pedestrian, tiang-tiang tersebut bisa juga diubah menjadi jalur sepeda elevated, ruang ekonomi rakyat (UMKM) di bawah struktur atau landmark kota berkelanjutan dengan desain ramah lingkungan," ujarnya. Menurutnya, gagasan ini sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global yang hijau dan berdaya saing. <h2>Sekilas Sejarah Monorel Jakarta: Dari Ambisi hingga Mangkrak</h2> Proyek Monorel Jakarta pertama kali digagas pada era Gubernur Sutiyoso (2003&ndash;2004). Kala itu, monorel dirancang sebagai solusi kemacetan, melengkapi sistem TransJakarta. Rencana awal mencakup dua jalur: <ul> <li>Green Line sepanjang 14,3 km (Rasuna Said &ndash; Casablanca &ndash; Kuningan &ndash; Sudirman)</li> <li>Blue Line sepanjang 12,7 km (Kuningan &ndash; Tanah Abang &ndash; Kampung Melayu)</li> </ul> Proyek digarap oleh PT Jakarta Monorail (JM), konsorsium Indonesia&ndash;Malaysia dengan investasi sekitar Rp 4,5 triliun, menggunakan teknologi straddle beam monorail. Sayangnya, proyek ini sempat terhenti, lalu dihidupkan kembali pada 2013&ndash;2015, namun akhirnya benar-benar tidak dilanjutkan. Dua dekade kemudian, monorel Jakarta menjadi simbol pelajaran penting dalam perencanaan infrastruktur. "Bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan ide besar, tetapi juga perlu komitmen, tata kelola, dan keberlanjutan," kata Sudin.

Pembongkaran tiang beton monorel Jakarta mendapat dukungan publik, namun perlu strategi efisien dan aman.

Gubernur Jakarta Pramono Segera Bongkar Tiang Monorel, Asosiasi Pengusaha Konstruksi: Butuh Audit dan Koordinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/TthUaot4yx7CEuyEP04Pp5z6g46DP9DOJKbNycNx-1-799466210.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Pramono Anung menyambangi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, kemarin (16/10). Pertemuan Pramono dengan pimpinan KPK itu berlangsung secara tertutup. Setelah pertemuan itu, Pramono bersama pimpinan menyampaikan, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, terkait tiang monorel yang mangkrak yang ada di Jalan Rasuna Said dan Asia Afrika. &ldquo;Dan kami telah mendapatkan arahan, apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini,&rdquo; terangnya. Menurut Pramono, persoalan monorel itu harus segera dituntaskan. Dengan begitu, beberapa kejadian yang menjadi dampak keberadaan monorel mangkrak itu tidak terjadi lagi. Mulai dari kecelakaan hingga kemacetan lalu lintas. &ldquo;Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka, kami akan segera tata,&rdquo; jelasnya. Penataan itu ditargetkannya akan dimulai pada awal tahun 2026 mendatang. Selain membahas tiang monorel mangkrak itu, tanah Rumah Sakit Sumber Waras juga dibahas dalam pertemuan itu. &ldquo;Tanah di Rumah Sakit Sumber Waras sudah terbengkalai sejak 2014. Itu merupakan hasil temuan BPK, &ldquo; ujarnya. Lantaran jadi temuan BPK, Pemprov DKI hingga saat ini belum menyentuh tanah tersebut. &ldquo;Tetapi ada satu hal yang kemudian secara lapangan, karena memang sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi. Tidak mungkin tanah sumber waras itu untuk dijual atau dilepas, karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi ditahun 2014,&rdquo; terangnya. &nbsp;Oleh karena itu, Pramono memutuskan untuk mengkonsultasikan tanah itu dengan KPK. Tujuannya, agar lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit. Selain kedua itu, Pramono juga ingin bekerjasama dengan KPK dalam hal tindakan preventif hukum sebagai pencegahan di Balai Kota. &ldquo;Kami tentunya membuka diri seluas-luasnya untuk kerjasama di bidang pencegahan korupsi, dan untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya,&rdquo; katanya. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, kedatangan Pramono dan jajarannya ke sana untuk pemulihan dan pemanfaatan aset pengadaan tanah yang ada di Sumber Waras. &ldquo;Beliau menyampaikan bahwa sudah hampir kurang lebih belasan tahun ini aset tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala berbagai macam hal. Utamanya, masalah hukum yang telah dilaporkan ataupun yang telah ditangani di KPK,&rdquo; terangnya. Menurutnya, setelah analisa dengan berbagai bukti, KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penelidikan.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Sehingga di dalam ranah penyelidikan KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut. Dengan kondisi tersebut, pak gubernur tadi disampaikan bahwa untuk memulihkan aset tersebut yang akan digunakan menjadi rumah sakit nantinya tipe A,&rdquo; jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membahas masalah monorel dan tanah Sumber Waras.

Sambangi KPK, Pramono Koordinasi Soal Tiang Monorel Mangkrak Hingga Tanah Sumber Waras