<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1191358695.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan praktik permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk atau modus apa pun. KPK menegaskan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan praktik meminta THR dapat melanggar etika serta membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. &ldquo;Permintaan THR oleh pejabat dan ASN jelas bertentangan dengan kode etik maupun aturan yang berlaku. Tidak hanya berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, tetapi juga melanggar etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Jumat (27/2). Selain mengingatkan pejabat dan ASN, KPK juga mengimbau pihak swasta agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Budi menambahkan, apabila pejabat atau ASN telanjur menerima gratifikasi, mereka dapat segera melaporkannya kepada KPK secara daring melalui laman gol.kpk.go.id. Melalui sistem tersebut, pelapor dapat dengan mudah dan cepat menyampaikan laporan secara online tanpa harus langsung mengirimkan barang yang diterima. Cukup dengan memotret barang atau bukti penerimaan, lalu melampirkannya dalam laporan. Selanjutnya, KPK akan menganalisis laporan tersebut untuk menentukan apakah penerimaan itu termasuk gratifikasi atau tidak. Jika dinyatakan sebagai gratifikasi, penerima wajib menyerahkan uang atau barang tersebut kepada KPK. Namun, apabila ditetapkan sebagai milik penerima, barang atau uang tersebut tidak perlu dikirimkan ke KPK. "KPK terus mengimbau jangan ada permintaan THR dengan modus apa pun. Itu bertentangan dengan kode etik maupun aturan," pungkasnya. &nbsp;

KPK peringatkan pejabat dan ASN agar tidak minta THR. Larangan ini untuk hindari korupsi dan pelanggaran etik yang bisa berujung pidana.

KPK Peringatkan Pejabat dan ASN Tak Minta THR Jelang Hari Raya Idul Fitri: Berpotensi Pidana dan Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/1000547530-2-1898352880.jpg" alt="Ilustrasi THR. (Pinterest)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR. (Pinterest).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah (Lebaran), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membuka 54 posko pengaduan THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Sigit Priyanto, menyebut pembukaan posko ini untuk mengawal kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak THR pekerjanya. "Untuk Posko THR, terdapat 38 posko di (masing-masing) kabupaten/kota dan 16 posko di tingkat provinsi, sehingga totalnya 54 posko pengaduan THR. Ada pula posko tingkat nasional yang akan dikoordinasikan," ucap Sigit, Jumat (27/2). Posko THR di setiap kabupaten/kota dikelola kepala dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta terhubung dengan posko tingkat provinsi guna menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. "Posko THR provinsi Jatim sudah siap beroperasi mulai Rabu (25/2) kemarin, sambil menunggu surat edaran resmi dari pusat (Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker)," tambahnya. Meskipun masih menunggu regulasi formal, Sigit menyebut sejumlah aduan dari buruh sudah masuk dan ditindaklanjuti. Salah satunya aduan dari pekerja PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap. Perusahaan makanan dan minuman di Gresik itu diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sekitar 400 pekerjanya, senelum memasuki bulan Ramadhan. Kabar ini beredar luas dan viral di media sosial. "Salah satu pengaduan yang telah masuk tahun ini berasal dari Gresik, perusahaan sektor makanan dan minuman dengan jumlah pekerja sekitar 553 orang. Terdapat indikasi rencana pengajuan PHK," ucap Sigit. Sepanjang 2025, Disnakertrans Jatim menerima total 236 pengaduan terkait THR. Sebanyak 231 kasus telah diselesaikan, sementara lima sisanya tidak dapat diproses karena alamat perusahaan tidak jelas dan berada di luar Jatim. &nbsp;

Disnakertrans Jatim buka 54 posko pengaduan THR 2026 jelang Lebaran. Pemprov awasi hak pekerja dan tindaklanjuti laporan.

Kawal Hak Pekerja, Disnakertrans Jatim Buka 54 Posko Pengaduan THR 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran. " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran. </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cairnya THR Idulfitri 2026 tentu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik dari kalangan PNS ataupun karyawan swasta. Sebab, dengan THR, masyarakat bisa membeli sejumlah perlengkapan yang diperlukan menjelang lebaran, entah itu pakaian baru, THR untuk sanak keluarga, dan lainnya. Meski begitu, banyak masyarakat yang belum mengetahui total THR yang akan mereka dapat. Dengan ini, penting untuk memahami cara menghitung THR baik untuk PNS ataupun karyawan swasta. <h3>Cara Menghitung THR PNS Berdasarkan Masa Kerja</h3> 1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih PNS yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih akan memperoleh THR sebesar satu bulan penghasilan dirinya secara penuh. Komponen yang dihitung sendiri diantaranya gaji pokok serta seluruh tunjangan tetap yang melekat. Sebagai contoh, apabila penghasilan tetap setiap bulan berjumlah Rp 7.000.000 maka THR yang berhak diterima yakni Rp 7.000.000 pula. Meski begitu, nominal ini belum turut memperhitungkan kebijakan khusus terkait dengan tunjangan kinerja (tukin), jika memang ada ketentuan tambahan dari pemerintah. 2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan PNS yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, maka perhitungannya menggunakan rumus (Masa Kerja &divide; 12) &times; 1 bulan penghasilan. Contohnya sendiri masa kerja 5 bulan, total penghasilan tetap per bulan Rp7.000.000. Perhitungannya menjadi 5/12 &times; Rp7.000.000 = Rp2.870.000 Dengan demikian, THR yang diterima sebesar Rp2.870.000. <h3>Cara Menghitung THR Karyawan Swasta</h3> Sementara itu, perhitungan THR untuk karyawan swasta mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Ketentuannya sendiri dibedakan berdasarkan masa kerja karyawan. 1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih Karyawan yang bekerja dengan jangka waktu selama 12 bulan atau lebih akan menerima THR sebesar satu bulan upah penuh. Upah yang dimaksud terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Alhasil, jika memang total penghasilan tetap per bulan adalah Rp6.000.000, maka THR yang diterima juga sebesar Rp6.000.000. 2. Masa Kerja Minimal 1 Bulan dan Kurang dari 12 Bulan Karyawan yang memiliki masa kerja minimal satu bulan dan belum mencapai 12 bulan, THR dihitung secara menggunakan rumus, (Masa Kerja &times; 1 bulan upah) &divide; 12. Sebagai contoh masa kerja 6 bulan, gaji bulanan (take home pay) Rp 5.000.000. Perhitungannya adalah: 6 &times; Rp 5.000.000 &divide; 12 = Rp 2.500.000 Alhasil, THR yang diterima yakni Rp 2.500.000. &nbsp;

Cara hitung THR Idulfitri 2026 untuk PNS dan karyawan swasta di Indonesia. Simak rumus dan perhitungan agar kamu dapat THR tepat.

Cara Hitung THR Idulfitri 2026 untuk PNS atau Karyawan Swasta, Kamu Dapat Berapa?

THR Lebaran 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#THR Lebaran 2026

Berita Terkini

KPK Peringatkan Pejabat dan ASN Tak Minta THR Jelang Hari Raya Idul Fitri: Berpotensi Pidana dan Etik

Kawal Hak Pekerja, Disnakertrans Jatim Buka 54 Posko Pengaduan THR 2026

Cara Hitung THR Idulfitri 2026 untuk PNS atau Karyawan Swasta, Kamu Dapat Berapa?

Download Aplikasi JawaPos.com