<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran. " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure>
<p>&nbsp;<strong>JawaPos.com</strong> - Hari Raya Idul Fitri 2026 tinggal menghitung hari. Momen yang identik dengan kebahagiaan, silaturahmi, dan berbagai kebutuhan tambahan ini juga menjadi waktu yang paling ditunggu karena hadirnya Tunjangan Hari Raya (THR).</p>
<p>Namun tanpa perencanaan keuangan yang matang, THR bisa habis bahkan sebelum takbir berkumandang.</p>
<p>Supaya kamu tidak menyesal setelah Lebaran usai, penting untuk mengatur keuangan THR dengan strategi yang tepat.</p>
<p>Dengan pengelolaan yang bijak, THR bukan hanya cukup untuk kebutuhan Idul Fitri, tapi juga bisa membantu kondisi finansial kamu tetap aman setelah perayaan selesai.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603030134/thr-karyawan-swasta-tak-boleh-dicicil-paling-lambat-cair-h-7-lebaran">THR Karyawan Swasta Tak Boleh Dicicil, Paling Lambat Cair H-7 Lebaran</a></strong></p>
<p>Berikut 7 cara atur THR saat Idul Fitri 2026 seperti dirangkum dari berbagai sumber!</p>
<h3>1. Pisahkan THR dari Gaji Bulanan Sejak Awal</h3>
<p>Langkah pertama yang sering disepelekan adalah mencampur THR dengan gaji bulanan. Padahal, memisahkan keduanya akan membantu kamu lebih disiplin dalam mengalokasikan dana.</p>
<p>Anggap THR sebagai dana khusus untuk kebutuhan Lebaran dan tujuan tertentu, bukan tambahan uang belanja harian.</p>
<p>Kamu bisa langsung membagi THR ke beberapa pos seperti kebutuhan Lebaran, zakat dan sedekah, dana darurat, cicilan, hingga tabungan.</p>
<p>Dengan begitu, kamu punya batas yang jelas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan belanja impulsif.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603030103/menko-airlangga-pastikan-thr-asn-2026-cair-bertahap-sejak-26-februari-gaji-ke-13-cair-juni">Menko Airlangga Pastikan THR ASN 2026 Cair Bertahap Sejak 26 Februari, Gaji ke-13 Cair Juni</a></strong></p>
<h3>2. Prioritaskan Kewajiban Sebelum Keinginan</h3>
<p>Sebelum memikirkan baju baru atau gadget incaran, pastikan kamu sudah menyelesaikan kewajiban utama.</p>
<p>Misalnya membayar zakat fitrah, zakat maal (jika ada), melunasi cicilan yang jatuh tempo, atau membayar utang.</p>
<p>Dengan menyelesaikan kewajiban lebih dulu, kamu bisa merayakan Idulfitri dengan lebih tenang tanpa beban finansial.</p>
<p>Selain itu, kondisi keuangan setelah Lebaran pun tetap stabil karena tidak ada tagihan yang menumpuk.</p>
<h3>3. Gunakan Rumus Alokasi THR yang Realistis</h3>
<p>Agar THR kamu maksimal, gunakan rumus pembagian yang sesuai kondisi keuangan. Salah satu contoh alokasi yang bisa kamu terapkan:</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603030175/menkeu-purbaya-diminta-hapus-pajak-thr-2026-buruh-habis-buat-mudik-kok-masih-dipotong">Menkeu Purbaya Diminta Hapus Pajak THR 2026, Buruh: Habis buat Mudik, Kok Masih Dipotong?</a></strong></p>
<p>40 persen untuk kebutuhan Lebaran (makanan, pakaian, transportasi mudik)</p>
<p>20 persen untuk zakat dan sedekah</p>
<p>20 persen untuk tabungan atau investasi</p>
<p>10 persen untuk membayar utang atau cicilan</p>
<p>10 persen untuk dana darurat atau kebutuhan tak terduga</p>
<p>Tentu saja persentase ini bisa kamu sesuaikan. Jika kamu masih memiliki banyak cicilan, porsi pembayaran utang bisa diperbesar. Intinya, jangan habiskan 100 persen THR hanya untuk konsumsi.</p>
<h3>4. Buat Daftar Belanja Lebaran Secara Detail</h3>
<p>Salah satu penyebab THR cepat habis adalah belanja tanpa perencanaan. Diskon besar menjelang Idul Fitri sering membuat kamu tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.</p>
<p>Sebelum pergi ke pusat perbelanjaan atau checkout di marketplace, buat daftar belanja yang rinci.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603030106/thr-pekerja-swasta-paling-lambat-dibayarkan-h-7-lebaran-wajib-dibayar-penuh-dan-dilarang-cicil">THR Pekerja Swasta Paling Lambat Dibayarkan H-7 Lebaran, Wajib Dibayar Penuh dan Dilarang Cicil</a></strong></p>
<p>Tentukan anggaran maksimal untuk setiap kategori, seperti baju Lebaran, hampers, atau bahan makanan. Dengan cara ini, kamu tetap bisa berbelanja tanpa over budget.</p>
<h3>5. Sisihkan untuk Dana Darurat dan Tabungan Setelah Lebaran</h3>
<p>Banyak orang lupa bahwa kebutuhan tetap berjalan setelah Idulfitri 2026 selesai. Tagihan bulanan, biaya sekolah, dan kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi.</p>
<p>Karena itu, jangan lupa menyisihkan sebagian THR untuk kebutuhan dana darurat atau tabungan.&nbsp;</p>
<p>Jika memungkinkan, kamu juga bisa mengalokasikannya ke instrumen investasi yang sesuai profil risiko kamu. Langkah ini penting agar kondisi keuangan tetap sehat hingga bulan-bulan berikutnya.</p>
<h3>6. Hindari Gaya Hidup &ldquo;Balas Dendam&rdquo;</h3>
<p>Setelah setahun bekerja keras, wajar jika kamu ingin menikmati hasilnya. Namun hati-hati dengan pola belanja &ldquo;balas dendam&rdquo; yang membuat pengeluaran membengkak.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/berita-daerah/2603030335/beredar-polres-boyolali-kirim-surat-permohonan-dukungan-operasi-ketupat-ke-pengusaha-mirip-minta-thr">Beredar Polres Boyolali Kirim Surat Permohonan Dukungan Operasi Ketupat ke Pengusaha: Mirip Minta THR?</a></strong></p>
<p>Misalnya membeli barang mewah hanya karena merasa punya uang lebih yang bersumber dari THR.</p>
<p>Ingat, THR bersifat tahunan dan bukan pendapatan rutin. Jika kamu menghabiskannya dalam waktu singkat, kamu bisa kesulitan di bulan berikutnya.</p>
<p>Lebih baik rayakan Idul Fitri secara sederhana tapi tetap bermakna bersama keluarga tercinta.</p>
<h3>7. Manfaatkan Promo Secara Cerdas, Bukan Emosional</h3>
<p>Promo dan cashback memang menggiurkan, terutama menjelang Lebaran. Tapi jangan sampai kamu membeli sesuatu hanya karena sedang diskon.</p>
<p>Gunakan promo untuk barang yang memang sudah ada dalam daftar kebutuhan. Dengan begitu, kamu tetap hemat dan THR bisa digunakan lebih maksimal tanpa mengorbankan rencana keuangan yang sudah dibuat.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/zodiak/2603030131/6-zodiak-ini-berpotensi-bakal-terima-thr-besar-di-bulan-maret-2026-kamu-termasuk-yuk-cek-zodiakmu">6 Zodiak Ini Berpotensi Bakal Terima THR Besar di Bulan Maret 2026, Kamu Termasuk? Yuk Cek Zodiakmu!</a></strong></p>

Pelajari 7 cara atur keuangan THR agar tidak habis sebelum Lebaran dan tetap aman setelahnya. Tips bijak kelola THR di Idul fitri 2026 ini perlu diterapkan.

7 Cara Atur THR agar Maksimal di Hari Raya, Jangan Habis Sebelum Lebaran!

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/03/29/DXYqtIs0U7dvN6ZcOm4NYwzwshc0NzS91L2UBefw-3136187034.jpg" alt="Ilustrasi belanja pakai uang THR. (Riana Setiawan / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi belanja pakai uang THR. (Riana Setiawan / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Sudahkah Tunjangan Hari Raya (THR) Anda cair? Bagi banyak orang, momen ini selalu dinanti.</p> <p>Saldo rekening bertambah, daftar belanja pun langsung tersusun, mulai dari beli baju baru, kirim hampers, mudik ke kampung halaman, hingga berbagi rezeki dengan keluarga.</p> <p>Namun, tak sedikit yang merasakan hal sama setiap tahun, setelah Lebaran usai, THR seperti &ldquo;numpang lewat&rdquo;.</p> <p>Uang habis tanpa jejak yang jelas. Penyebabnya bukan semata karena nominalnya kurang, melainkan karena tidak ada strategi pengelolaan yang matang.</p> <p>Padahal, THR adalah pemasukan tambahan di luar gaji rutin. Jika dikelola dengan bijak, dana ini bisa menjadi momentum memperkuat kondisi finansial keluarga setelah Idulfitri.</p> <p>Agar keuangan tetap stabil dan tidak boncos pasca-Lebaran, berikut strategi alokasi THR yang bisa Anda terapkan seperti dirangkum dari Sunlife Syariah.</p> <h3>1. Dahulukan Kewajiban dan Berbagi (10-15 persen)</h3> <p>Langkah pertama dalam mengelola THR adalah menunaikan kewajiban seperti zakat fitrah (sekitar Rp50.000 per jiwa), sedekah, atau membantu keluarga yang membutuhkan.</p> <p>Selain menjalankan perintah agama, kebiasaan menyisihkan dana sejak awal juga membantu mengontrol pengeluaran agar tidak impulsif.</p> <h3>2. Lunasi Utang dan Cicilan (10-20 persen)</h3> <p>Tagihan paylater, kartu kredit, atau cicilan lainnya sering terasa ringan per bulan, tetapi bisa menjadi beban jangka panjang jika menumpuk.</p> <p>Mengalokasikan sebagian THR untuk mengurangi atau melunasi utang dapat membuat kondisi finansial lebih sehat dan ringan setelah Lebaran.</p> <h3>3. Tetapkan Anggaran Kebutuhan Lebaran (40-50 persen)</h3> <p>Mudik, sajian khas hari raya, angpao, hingga pakaian baru adalah bagian dari tradisi dan kebahagiaan Idulfitri.</p> <p class="class-paragraph">Namun tanpa batas anggaran, pengeluaran bisa membengkak. Tentukan alokasi maksimal agar perayaan tetap meriah tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.</p> <h3>4. Sisihkan untuk Dana Darurat dan Investasi (10-20 persen)</h3> <p>Jangan habiskan seluruh THR untuk konsumsi. Sisihkan sebagian untuk dana darurat atau instrumen likuid seperti emas, tabungan syariah, atau Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) syariah.</p> <p>Dana ini akan sangat membantu jika ada kebutuhan mendadak setelah Lebaran, seperti biaya kesehatan atau kebutuhan tak terduga lainnya.</p> <h3>5. Lengkapi dengan Perlindungan Finansial Syariah</h3> <p>Tabungan memang penting, tetapi risiko besar seperti sakit kritis atau kecelakaan dapat menguras dana dalam waktu singkat.</p> <p>Karena itu, perlindungan finansial menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan keluarga.</p> <p>Sebagai salah satu solusi perlindungan berbasis syariah, Sun Life Syariah bisa hadir dengan prinsip tolong-menolong (tabarru&rsquo;). Melalui skema ini, peserta saling membantu menghadapi risiko kehidupan secara transparan dan sesuai prinsip syariah.</p> <p>Dengan perlindungan yang tepat, THR tidak hanya membuat Lebaran terasa meriah, tetapi juga membantu keluarga tetap tenang dalam jangka panjang.</p> <p>&nbsp;</p>

5 strategi cerdas mengelola THR agar keuangan pasca Lebaran tetap stabil. Simak tips alokasi THR dan cara atur keuangan agar tak cepat habis

5 Strategi Cerdas Mengelola Uang THR agar Tidak Langsung Habis Setelah Lebaran

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/14/027-Perbedaan-PPPK-Paruh-Waktu-dan-PPPK-Penuh-Waktu-Dok-beritadepokgoid-1-574159076.png" alt="Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu (Dok. Pemerintah Kota Depok)" width="100%">
<figcaption>Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu (Dok. Pemerintah Kota Depok)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menjelang Idul Fitri 2026, kepastian mengenai THR PPPK 2026 dan PNS mulai terungkap. Pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo untuk memastikan kesejahteraan para pegawai di hari raya.</p> <p>Tahun ini, anggaran THR untuk ASN hingga TNI/Polri melonjak menjadi Rp55 triliun, naik signifikan dibanding tahun 2025 yang berada di angka Rp49,9 triliun. Lantas, apakah besaran dan komponen yang diterima PPPK akan sama dengan PNS?</p> <h3>Komponen THR PPPK 2026: Apakah Setara PNS?</h3> <p>Merujuk pada aturan yang berlaku sejak 2024, komponen THR bagi PPPK dan PNS pada dasarnya memiliki formula yang sama. Keduanya berhak mendapatkan paket lengkap yang terdiri dari:</p> <p>- Gaji pokok</p> <p>- Tunjangan keluarga</p> <p>- Tunjangan pangan</p> <p>-Tunjangan jabatan atau umum</p> <p>- 100% tunjangan kinerja (tukin) sesuai kebijakan masing-masing instansi.</p> <p>Hal yang membedakan nominal akhirnya hanyalah besaran gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, serta kebijakan tukin di instansi tempat mereka bertugas.</p> <p>Kapan THR 2026 Cair? Ini Bocoran Menkeu<br />Menkeu Purbaya menjelaskan, saat ini proses pencairan masih dalam tahap penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Meski teknis administratif sedang berjalan, Menkeu menegaskan bahwa kepastian tanggal akan langsung disampaikan oleh Kepala Negara.</p> <p>"Itu (aturan) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).</p> <p>Purbaya menegaskan, ketersediaan dana THR bukanlah masalah. Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan payung hukum agar penyaluran tepat sasaran.</p> <p class="class-paragraph">"(Aturan) Kan sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tapi dananya sudah siap," ujar Purbaya.</p> <p>Jika melihat kalender 2026, Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 21&ndash;22 Maret. Dengan pola penyaluran 10 hari kerja sebelum hari raya, maka THR 2026 diperkirakan cair antara tanggal 11&ndash;15 Maret 2026.</p> <h3>Daftar Lengkap Gaji PPPK 2026 per Golongan</h3> <p>Besaran gaji pokok menjadi penentu utama nilai THR yang masuk ke rekening. Berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024, berikut rincian gaji PPPK 2026 yang menjadi dasar perhitungan:</p> <p>Golongan I Rp 1.938.500<br />Golongan V Rp 2.511.500<br />Golongan IX Rp 3.203.600<br />Golongan X Rp 3.339.100<br />Golongan XVII Rp 4.462.500</p> <p>(Catatan: Besaran di atas adalah gaji pokok minimal, belum termasuk tunjangan melekat lainnya).</p> <p>Dengan jadwal pencairan yang lebih awal, diharapkan para ASN dapat mengelola keuangan dengan lebih baik untuk keperluan mudik dan belanja kebutuhan Lebaran 2026.</p> <p>&nbsp;</p>

Cek jadwal cair THR PPPK 2026 dan aturan lengkapnya. Simak perbandingan THR PPPK dengan PNS serta daftar gaji pokok terbaru.

Apakah THR PPPK 2026 Sama dengan PNS? Simak Aturan Terbaru dan Estimasi Jadwal Cairnya

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/1000547530-2-1898352880.jpg" alt="Ilustrasi THR. (Pinterest)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR. (Pinterest).</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh jutaan pekerja di Indonesia. Di tahun 2026, kepastian mengenai jadwal pencairan dan besaran nominal menjadi informasi krusial agar perencanaan keuangan keluarga menjelang Idulfitri 1447 H tetap aman.</p> <p>Berdasarkan kalender astronomi, Idulfitri diperkirakan jatuh pada 19-20 Maret 2026. Merujuk pada regulasi yang berlaku, perusahaan wajib menuntaskan kewajibannya jauh sebelum takbir berkumandang.</p> <h3>Kapan THR Karyawan Swasta 2026 Cair? Ini Batas Waktunya</h3> <p>Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Jika mengacu pada estimasi Lebaran di tanggal 19 Maret, maka perusahaan sudah harus menyalurkan dana THR maksimal pada tanggal 11 atau 12 Maret 2026.</p> <p>Penting bagi karyawan untuk mencatat tanggal ini sebagai pengingat hak mereka. Pasalnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja Pasal 88E telah mempertegas bahwa THR bukan sekadar bonus sukarela, melainkan bagian dari pengupahan yang menjadi hak mutlak karyawan.</p> <p>Ketentuan ini berlaku bagi semua status pekerja, baik karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT). Perusahaan yang melanggar batas waktu ini atau sengaja menunda pembayaran dapat dijatuhi sanksi administratif hingga denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.</p> <h3>Larangan Mencicil THR dan Sanksi bagi Perusahaan</h3> <p>Satu hal yang perlu digarisbawahi oleh para pekerja adalah skema pembayaran. Pemerintah melarang keras perusahaan untuk mencicil pembayaran THR. Seluruh nominal harus dibayarkan secara penuh dan tepat waktu guna memastikan daya beli masyarakat terjaga menjelang hari raya.</p> <p>Aturan mengenai pembayaran penuh ini merujuk pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Jika perusahaan nekat mencicil, karyawan memiliki hak untuk melapor ke posko aduan THR yang biasanya dibuka oleh Kemnaker setiap tahunnya.</p> <p>Bagi perusahaan yang terlambat menyalurkan THR, bersiaplah menghadapi konsekuensi denda. Perusahaan yang terlambat menyalurkan THR dapat dikenai denda sebesar 5% dari total kewajiban kepada pekerja. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Denda tersebut nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan pekerja.</p> <h3>Cara Hitung THR Idul Fitri 2026: Gaji Penuh vs Proporsional</h3> <p>Besaran THR yang diterima setiap individu sangat bergantung pada masa kerja mereka di perusahaan. Bagi Anda yang sudah bekerja minimal 12 bulan secara terus-menerus, maka Anda berhak mendapatkan satu bulan upah penuh.</p> <p>Namun, bagaimana jika masa kerja Anda belum genap setahun? Jangan khawatir, Anda tetap berhak mendapatkan THR namun dengan perhitungan proporsional (pro-rata). Rumus hitungannya adalah masa kerja dibagi 12, lalu dikalikan dengan besaran satu bulan upah.</p> <p>Skema ini memastikan rasa keadilan bagi setiap pekerja. Jika masa kerja terhitung 12 bulan atau lebih, pekerja berhak memperoleh THR sebesar satu bulan upah, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.</p> <p class="class-paragraph">Namun, jika masa kerja masih di bawah 12 bulan, maka pekerja berhak mendapatkan THR secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 dan dikalikan satu bulan upah.</p> <h3>Panduan Perhitungan THR untuk Berbagai Status Karyawan</h3> <p>Agar tidak terjadi selisih saat mengecek saldo rekening, Anda perlu memahami rincian perhitungan berdasarkan kategori pekerjaan berikut ini:</p> <p>1. Karyawan Tetap &amp; Kontrak:</p> <p>Jika masa kerja &ge; 12 bulan, Anda menerima 1 bulan gaji penuh. Jika kurang dari setahun, gunakan rumus: (Masa Kerja : 12)&times;Gaji Pokok.</p> <p>2. Karyawan Harian Lepas:</p> <p>Penghitungan bagi pekerja harian didasarkan pada jumlah hari kerja dalam setahun dengan rumus: (Jumlah Hari Kerja : 365)&times;Gaji Bulanan.</p> <p>3. Karyawan Resign atau PHK:</p> <p>Sesuai aturan, jika Anda mengundurkan diri atau terkena PHK sebelum hari raya namun sudah bekerja minimal satu bulan, Anda tetap berhak atas THR proporsional.</p> <p>Bagi rekan-rekan ASN, skema pencairan juga mengikuti prinsip yang sama dan diproses melalui transfer langsung ke rekening masing-masing secara transparan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.</p> <p>&nbsp;</p>

Cek jadwal cair THR karyawan swasta 2026 sesuai aturan Kemnaker. Ketahui batas waktu dan cara hitung THR proporsional serta sanksi.

Kapan THR Karyawan Swasta 2026 Cair? Catat Batas Waktu dan Cara Hitungnya!

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/2106-2022-Uang-3208401891.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran. " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran. </figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 untuk aparatur negara akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Hal ini mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, serta personel TNI, Polri, hingga para pensiunan.</p> <p>Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah melalui otoritas fiskal telah menyiapkan alokasi anggaran THR dan menargetkan penyalurannya dapat dilakukan pada awal Ramadhan 2026.</p> <p>"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan," ujar Purbaya setelah menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).</p> <p>Bagi sektor swasta, kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa THR merupakan bagian dari komponen pengupahan yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88E juga memperjelas bahwa THR adalah hak yang harus diterima oleh setiap pekerja.</p> <p>Berdasarkan regulasi yang berlaku, perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Apabila Lebaran diperkirakan jatuh pada 19-20 Maret 2026, maka pembayaran THR seharusnya sudah dilakukan selambat-lambatnya pada 11-12 Maret 2026.</p> <p>Perlu diperhatikan bahwa THR bagi pekerja swasta tidak boleh dibayarkan secara bertahap dan harus diberikan secara penuh. Ketentuan ini mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang tidak menyalurkan THR tepat waktu dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari total kewajiban yang harus dibayarkan kepada pekerja. Aturan ini berlaku baik untuk karyawan tetap maupun pekerja kontrak yang telah memenuhi syarat masa kerja.</p> <p>Besaran THR yang diterima pekerja ditentukan oleh lamanya masa kerja. Karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak memperoleh THR sebesar satu bulan gaji, yang terdiri dari upah pokok beserta tunjangan tetap.</p> <p>Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, nilai THR diberikan secara proporsional. Perhitungannya dilakukan dengan membagi masa kerja dengan 12 bulan, kemudian dikalikan dengan besaran satu bulan upah.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah pastikan THR Idulfitri 2026 cair awal puasa untuk PNS. Karyawan swasta wajib dapatkan THR penuh sebelum Lebaran sesuai aturan

THR Idulfitri 2026 untuk PNS Cair Awal Puasa, Karyawan Swasta Kapan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 untuk aparatur negara akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, serta personel TNI, Polri, hingga para pensiunan.</p> <p>Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah melalui otoritas fiskal telah menyiapkan alokasi anggaran THR dan menargetkan penyalurannya dapat dilakukan pada awal Ramadhan 2026.</p> <p>"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan," ujar Purbaya setelah menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).</p> <h3>Jadwal Pencairan THR PNS 2026</h3> <p>Sampai saat ini, pemerintah memang belum menetapkan tanggal resmi pencairan THR 2026. Namun, jika mengacu pada pola penyaluran di tahun-tahun sebelumnya, THR bagi aparatur negara biasanya dicairkan sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.</p> <p>Merujuk pada kalender Hijriah yang dirilis oleh Kementerian Agama, Idulfitri 1447 H diprediksi jatuh pada 21-22 Maret 2026. Dengan asumsi penyaluran dilakukan pada H-15 hingga H-10, maka THR kemungkinan akan dicairkan dalam rentang waktu 6-15 Maret 2026.</p> <p>Meski begitu, kepastian mengenai tanggal pencairan tetap menunggu regulasi resmi yang umumnya dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) menjelang bulan Ramadhan.</p> <h3>Besaran Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri 2026</h3> <p>Pada tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR bagi aparatur negara, yang meliputi ASN (PNS dan PPPK), TNI, Polri, serta para pensiunan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp49,9 triliun.</p> <p>Adapun peningkatan anggaran THR bagi ASN serta TNI-Polri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026, dengan menjadikan belanja THR sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah targetkan pencairan THR PNS 2026 lebih cepat dengan anggaran Rp 55 triliun. Simak jadwal pencairan dan besaran anggarannya.

Kapan THR PNS 2026 Cair? Berikut Perkiraan Jadwal dan Besaran Anggarannya

<div id="m#msg-f:1826759207102326640" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/Screenshot_2025-03-16-20-54-54-90_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-4281932597.jpg" alt="Para menteri Kabinet Merah Putih. (JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Para menteri Kabinet Merah Putih. (JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1826759207102326640-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - <span style="text-decoration: underline;">THR</span> Lebaran untuk pejabat negara segera cair. Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya tersebut adalah para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN yang telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut tidak disebutkan besaran THR yang akan didapatkan oleh menteri. Hanya saja Menteri, Wakil Menteri dan bererta staf khususnya disebut sebagai aparatur negara yang berhak menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, diatur pula sejumlah komponen THR yang akan didapatkan oleh menteri. Mulai dari gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015771096/komisi-ix-dpr-imbau-aplikator-penuhi-thr-ojol-dan-kurir-online-sesuai-ketetapan-pemerintah">Komisi IX DPR Imbau Aplikator Penuhi THR Ojol dan Kurir Online sesuai Ketetapan Pemerintah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, berapa besaran THR Menteri yang akan diterima tahun ini?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 disebutkan bahwa gaji pokok seorang menteri negara sebesar Rp 5.040.000 per bulan atau merupakan gaji terbesar untuk aparatur negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya gaji pokok, THR menteri juga terdiri dari tunjangan jabatan yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001 tentang&nbsp; Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa tunjangan jabatan menteri diberikan hingga Rp 13.608.000 per bulan. Dengan begitu, THR Lebaran yang akan diterima seorang menteri sebesar Rp 5.040.000 + Rp 13.608.000, yakni sekitar Rp 18.648.000. Nilai tersebut lebih dari 3 kali lipat upah minimal DKI Jakarta senilai Rp 5,3 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, besaran THR tersebut akan berbeda-beda antar menteri karena di masing-masing kementerian niai tunjangan kinerjanya tidak sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dalam THR tahun ini pula ditetapkan bahwa komponen THR terdiri dari tunjangan keluarga dan juga pangan.</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

THR Lebaran untuk pejabat negara segera cair. Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya adalah para menteri.

Cuan Banyak, Menteri-Menteri Prabowo Bakal Terima THR Lebaran 3 Kali Lipat Lebih UMP Jakarta

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/eri-thr-1571605239.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi imbau penguasa di Surabaya patuh dan bayarkan THR H-7 Lebaran. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi imbau penguasa di Surabaya patuh dan bayarkan THR H-7 Lebaran. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <br /><br /></strong><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Menjelang Idul&nbsp;Fitri 2025, Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi topik hangat di masyarakat. Sebab fakta di lapangan, masih banyak pekerja yang tak mendapatkan haknya.<br /><br />Ada perusahaan yang enggan membayar THR. Ada juga perusahaan yang berkenan membayar THR, namun nominalnya tidak sesuai ketentuan atau dicicil. Fenomena ini mendapat atensi dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.<br /><br />"Saya berharap para pelaku usaha memberikan THR sesuai dengan aturan pemerintah," tutur Eri saat menerima kunker bidang ketenagakerjaan&nbsp; Komisi IX DPR RI di ruang sidang Wali Kota pada Kamis (13/3).<br /><br />Regulasi yang dimaksud adalah&nbsp;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang&nbsp;Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, di mana THR wajib diberikan selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran.<br /><br />"Karena bagaimanapun suatu usaha tidak akan berhasil tanpa adanya pegawai. Jadi,&nbsp;<em>nyuwun tulung</em> berikan hak karyawan dalam hal ini THR, maksimal H-7 sebelum Hari Raya Idul&nbsp;Fitri," imbuhnya.<br /><br />Wali Kota Eri juga menuturkan bahwa Pemkot Surabaya melalui&nbsp;Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker),&nbsp;telah menggandeng berbagai pihak untuk mengawasi penyaluran THR.<br /><br />"Jadi, pengawasan sudah kami lakukan, bekerja sama dengan Aliansi Serikat Pekerja (Gasper). <em>Insya Allah</em> kami memastikan Tunjangan Hari Raya bisa diserahkan sesuai ketentuan," seru Eri Cahyadi.<br /><br />Sementara itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa posko pengaduan THR telah dibuka sejak Kamis, 13 Maret 2025. Posko tersebut tersedia dalam dua bentuk, yaitu online dan offline.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015761312/disperinaker-surabaya-buka-posko-pengaduan-thr-pekerja-bisa-lapor-online-dan-offline">Disperinaker Surabaya Buka Posko Pengaduan THR, Pekerja Bisa Lapor Online dan Offline</a></strong><br /><br />Ia mengimbau para pekerja yang belum menerima THR hingga H-7 Hari Raya Idul&nbsp;Fitri 2025, agar segera melaporkan melalui posko pengaduan, baik secara individu maupun berkelompok.<br /><br />"Bagi pekerja yang akan melaporkan, harus menyertakan bukti status hubungan kerja dengan perusahaannya. Jika kontrak sudah berakhir atau putus, maka laporan tidak bisa diproses lebih lanjut," tandas Zaini</p>

"Jadi, nyuwun tulung berikan hak karyawan dalam hal ini THR, maksimal H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri," imbuhnya.

Minta Pengusaha Patuh, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Nyuwun Tulung, Berikan Hak Karyawan Maksimal H-7 Hari Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/Screenshot_2025-03-10-15-51-50-747_comgoogleandroidgm-edit-3834423172.jpg" alt="Presiden Prabowo menerima perwakilan driver ojol di istana. (Tangkapan layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo menerima perwakilan driver ojol di istana. (Tangkapan layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tunjangan Hari Raya atau THR belakangan banyak menjadi tuntutan mitra pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online (taksol) kepada masing-masing aplikator mereka. Pemerintah bahkan sampai turun tangan dengan membuat Surat Edaran supaya mitra pengemudi ojol dan taksol bisa mendapat THR walau secara aturan mungkin tidak tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, aplikator ride hailing mensiasatinya dengan memberikan bonus khusus hari raya sebagai pengganti THR. Salah satunya Grab, terkait dengan Bonus Hari Raya (BHR), Grab menegaskan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi tambahan dari Grab kepada mitra pengemudi aktif yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia menjelaskan, hal ini mengikuti arahan Presiden yang menekankan prinsip keaktifan Mitra dalam pemberian BHR. Berbeda dari THR untuk pekerja formal, BHR untuk mitra pengemudi ini bukan kebijakan tahunan, melainkan langkah ekstra aplikator untuk mendukung mitra pengemudi di momen spesial Hari Idul Fitri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BHR yang berupa bonus kinerja khusus ini adalah bentuk dukungan tambahan yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti Mitra Pengemudi platform digital (<em>gig worker</em>). Grab menyiapkan program bonus ini sebagai bentuk dukungan terbaik yang bisa diberikan saat ini, sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan," jelas Tirza melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Grab menerapkan prinsip keadilan dan berbasis kinerja dalam menentukan Mitra yang berhak mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR), sehingga setiap mitra aktif mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan pencapaiannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan arahan Presiden, penting untuk dipahami bahwa dalam penerapan kebijakan ini terdapat kriteria yang harus dipenuhi yaitu mitra yang aktif dan berkinerja baik, bukan diberikan kepada seluruh mitra tanpa pengecualian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mitra yang memenuhi syarat adalah mereka yang aktif dan berkinerja baik, dengan kriteria utama sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Mitra Aktif: Bukan hanya terdaftar, tetapi juga secara aktif menerima dan menyelesaikan order dalam periode tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tingkat Penyelesaian Order: Mitra memiliki tingkat pemenuhan order yang konsisten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Kepatuhan terhadap Aturan Grab: Mitra tidak memiliki pelanggaran serius terhadap kebijakan platform, seperti fraud atau pelanggaran kode etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Rating dan Umpan Balik Pelanggan: Mitra yang memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang baik dan menjaga kualitas layanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, Grab memastikan bahwa bonus kinerja yang diberikan dapat tepat sasaran dan mendukung Mitra Pengemudi yang telah berkontribusi secara aktif dalam ekosistem Grab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini juga sejalan dengan komitmen Grab untuk menjaga kualitas layanan bagi pelanggan serta menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh mitra pengemudi," lanjut Tirza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akan tetapi, jika BHR harus diberikan kepada semua mitra pengemudi terdaftar, Grab menyatakan tidak mampu memenuhinya. Namun, Grab akan berusaha untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Grab masih dalam tahap finalisasi perhitungan BHR dengan mengacu pada rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir bagi Mitra Aktif dan berkinerja baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Grab sangat berhati-hati dalam hal ini, sehingga tetap memberikan manfaat bagi mitra pengemudi teladan yang aktif, tanpa membahayakan stabilitas dan keberlanjutan ekosistem Grab. Untuk informasi lebih lanjut terkait kriteria penerima BHR maupun skemanya, Grab akan mengumumkan secara terpisah dalam pemberitahuan selanjutnya," tandas Tirza.</div>

Berbeda dari THR untuk pekerja formal, BHR untuk mitra pengemudi ini bukan kebijakan tahunan, melainkan langkah ekstra aplikator.

Ingat! Bukan Cuma-cuma, Grab Pastikan hanya Mitra Pengemudi Tertentu yang Bisa Dapat THR Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/menaker-yasierli-3464088148.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan akan segera menggelar rapat Tripartit Nasional yang terdiri dari buruh hingga pengusaha pekan depan. Ini dilakukan untuk membahas usulan Work From Anywhere (WFA) dan THR Lebaran yang dipercepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemnaker telah dibahas dan disepakati oleh Tripartit Nasional (Tripnas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita punya Tripartit Nasional jadi kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemnaker harus berangkat dari istilahnya itu partisipasi aktif dari Tripnas," kata Yassierli saat ditemui di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu depan kita akan bahas itu (percepatan THR) di Tripnas. Termasuk yang WFA, pekan depan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menaker juga memastikan bahwa kebijakan terkait THR hingga WFA saat libur lebaran Idul Fitri 2025 sebagaimana usulan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dapat diterbitkan sebelum memasuki bulan Ramadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya dong, (sebelum puasa) sudah (terbit kebijakan WFA dan THR)," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015573308/menaker-buka-suara-soal-usulan-wfa-bagi-pekerja-swasta-saat-libur-lebaran-dan-nyepi">Menaker Buka Suara soal Usulan WFA bagi Pekerja Swasta saat Libur Lebaran dan Nyepi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi usulkan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran untuk para pekerja bisa cair lebih awal. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar para pekerja dapat WFA saat libur lebaran yang berdekatan dengan Nyepi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini dilakukan agar masyarakat bisa merencanakan lebih awal untuk melaksanakan mudik. Sehingga secara signifikan dapat mengurangi penumpukan pemudik saat mudik Lebaran mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Langkah ini tidak hanya membantu mengurai kemacetan, tetapi juga memastikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat,&rdquo; kata Dudy dalam keterangannya, dikutip Senin (27/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menhub Dudy juga menyoroti momentum dua hari besar yang berdekatan. Yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret - 1 April.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menhub menilai, batas waktu dimulai dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik,&rdquo; jelas Dudy Purwagandhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemnaker telah dibahas dan disepakati oleh Tripartit Nasional (Tripnas).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#thr lebaran

Berita Terkini