<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Rilis-Andi-Pangerang-Hasanuddin-Salman-Toyibi-5-1-4207055934.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar</figcaption>
</figure> Tersangka Kasus Ancaman Warga Muhammadiyah Bisa Bertambah JawaPos.com &ndash; Andi Pangerang Hasanuddin (APH), peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah, sudah berstatus tersangka, ditangkap, dan ditahan. Namun, Bareskrim Polri memastikan penyidikan tidak berhenti di situ. Ada potensi tersangka lain dalam kasus ujaran kebencian tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, saat ini memang hanya ada satu tersangka, yakni Andi Pangerang Hasanuddin. &rdquo;Tapi untuk sementara ini,&rdquo; katanya kemarin (1/5). Untuk diketahui, terdapat dua peneliti BRIN yang dilaporkan dalam kasus tersebut. Selain Andi Pangerang, ada nama Thomas Djamaluddin. Andi Pengerang diketahui mengunggah ujaran kebencian di kolom komentar akun Facebook Thomas Djamaluddin. Sebelumnya, Thomas menulis posting-an yang mempermasalahkan perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah. Menurut Adi Vivid, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain bila ditemukan kembali percakapan di media sosial tersebut. Dia mengungkapkan, memang ada beberapa percakapan yang telah dihapus. &rdquo;Ya, dihapus dia,&rdquo; bebernya. Percakapan itu sudah dilakukan berulang-ulang di kolom komentar milik Thomas. Terdapat tanya jawab dalam percakapan tersebut. &rdquo;Menurut tersangka, percakapan itu tidak selesai-selesai,&rdquo; urai Adi. Masih merujuk keterangan tersangka, pada tanya jawab itu, Andi Pangerang mengalami titik lelah. Yang kemudian memicu emosinya. &rdquo;Sehingga tersangka mengetik itu. Diketahui tersangka mengetik ujaran kebencian itu pada 21 April setengah 4 pagi di Jombang, Jawa Timur,&rdquo; terangnya. Penyidik menduga motif tersangka dalam ujaran kebencian itu adalah emosi yang disebabkan kelelahan. Saat mem-posting ujaran kebencian itu, tersangka mengaku sedang sendirian. &rdquo;Itu motifnya,&rdquo; kata Adi. Penyidik berharap masyarakat turut membantu bila menemukan adanya ujaran kebencian terkait kasus tersebut. &rdquo;Kalau masyarakat, media, atau netizen menemukan ujaran kebencian lainnya, silakan laporkan ke kami,&rdquo; ucapnya. Terkait kasus tersebut, kata dia, sebelum ada laporan kepolisian, patroli siber sebenarnya telah mendeteksinya. Petugas menemukan ujaran kebencian bernada SARA yang dilakukan seseorang berinisial AP. Kemudian, dilakukan profiling atau upaya menemukan identitas pelaku. Pada Minggu (30/4) tersangka ditangkap. &rdquo;Penangkapan dilakukan pukul 12.00 di Jombang,&rdquo; ujar Kasubdit II Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Rizki Agung. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Jakarta dan tiba malam harinya. Dia mengatakan, saat penangkapan, disita sejumlah barang bukti. Di antaranya, handphone Xiaomi Poco M4, akun e-mail terhubung akun Facebook A.P. Hasanudin, dan satu notebook. &rdquo;Disita untuk penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut,&rdquo; urainya. Adi Vivid menambahkan, tidak ada perlawanan saat penangkapan. Malah, tersangka dalam kondisi ketakutan karena pernyataannya di media sosial itu memicu amarah warga Muhammadiyah. &rdquo;Kalau untuk mewujudkan ancamannya, saya kira tidak. Yang bersangkutan memiliki latar belakang keilmuan. Saat mem-posting kata-kata itu dia kelelahan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti mengapresiasi langkah cepat Dittipid Siber Bareskrim menangkap dan menahan Andi Pangerang. &rdquo;Ini merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti. Kami berharap kepolisian dan aparatur penegak hukum menegakkan hukum secara adil,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons penangkapan anak buahnya oleh jajaran kepolisian. BRIN mendukung upaya penegakan hukum terhadap salah satu pegawainya yang tersangkut kasus ancaman terhadap perorangan atau kelompok sehingga meresahkan. &rsquo;&rsquo;BRIN menghormati dan mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian,&rsquo;&rsquo; ucap Handoko di Jakarta kemarin. Dia menyerahkan sepenuhnya upaya penegakan hukum terhadap APH kepada kepolisian. Menurut Handoko, pekan lalu (26/4), BRIN melalui sidang disiplin ASN menyatakan bahwa APH bersalah dan melanggar kode etik ASN. Sidang tersebut digelar oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Proses selanjutnya adalah sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN. (idr/lum/wan/c17/fal)

Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti astronomi BRIN yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah, sudah berstatus tersangka dan ditangkap.

Bareskrim Ungkap Ada Percakapan yang Dihapus Andi Pangerang Hasanuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/Unknown-2477180882.jpeg" alt="Penelitia Astronomi BRIN AP Hasauddin (pakai topi) dibawa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Penelitia Astronomi BRIN AP Hasauddin (pakai topi) dibawa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Nasrullah mengapresiasi langkah cepat Polri dalam menangkap Andi Pangerang (AP) Hasanuddin.&nbsp;Selain itu, ia berharap penyidik juga memproses Thomas Djamaludin (TJ) sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dikutip dari ANTARA. &ldquo;Kami percaya, berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah dikantongi Polri, yang bersangkutan (AP Hasanuddin) akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, dan kami juga berharap saudara TJ pemantik munculnya permasalahan tersebut bisa segera juga diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Nasrullah dihubungi di Jakarta, Senin (1/5). Menurut Nasrullah, pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga proses pengadilan. Dan mengimbau seluruh warga Muhammadiyah untuk memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. &ldquo;Kami mengimbau seluruh warga Muhammadiyah khususnya kader Pemuda Muhammadiyah untuk mengawal dan memantau perkembangan kasus tersebut ke depannya,&rdquo; ujar Nasrullah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menangkap AP Hasanuddin, pada Minggu (30/4) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pukul 12.00 WIB. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu ditangkap berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan Nasrullah, pada Selasa (25/4) di Bareskrim Polri, terkait komentarnya dalam unggahan Thomas Djamaluddin tentang perbendaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah/2023. Selain di Bareskrim Polri, sejumlah warga Muhammadiyah juga melayangkan laporan serupa di beberapa daerah, seperti di Polda Jatim, Polda DIY dan Polda Kaltim. Seluruh laporan telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri dan ditangani oleh Direktorat Siber. Salah satu komentar AP Hasanuddin dalam unggahan Thomas Djamaluddin yang diduga memuat ujaran kebencian adalah, menghalalkan darah warga Muhamamdiyah untuk dibunuh. &ldquo;Perlu saya halalkan gak neh darahnya semua Muhammadiyah? apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? banyak bacot emang, sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan saya siap dipenjara. Saya capek liat pengaduhan kalian,&rdquo; tulis AP Hasanuddin. AP Hasanuddin disangkakan melanggar tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu/kelompok tertentu berdasarkan SARA dan/atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 juncto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hari ini, sekitar pukul 11.00 WIB, Polri bakal merilis secara detil penanganan kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA tersebut di Gedung Bareskrim Polri.

PP Muhammadiyah berharap penyidik juga memproses Thomas Djamaludin (TJ) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus AP Hasanuddin, Pemuda Muhammadiyah juga Berharap Penyidik Proses Thomas Djamaluddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/thomas-djamaluddin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KESATUAN kalender Islam menjadi dambaan umat. Bukan hanya karena kalender adalah salah bukti kemajuan peradaban. Tetapi, lebih dari itu, kalender menjadi basis penyatuan umat dalam beribadah yang bersifat massal. Perbedaan waktu mengawali ibadah Ramadan dan ber-Idul Fitri serta ber-Idul Adha akar masalahnya karena adanya beragam kalender Islam. Walaupun ada kalangan yang mendasarkan keputusannya pada rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit pertama), sesungguhnya rukyat pun bergantung pada kalender.  Secara umum, kalender adalah produk hisab (perhitungan) awal-awal bulan berdasar posisi bulan dengan kriteria tertentu. Bagi pengamal rukyat, untuk penetapan waktu ibadah, hasil hisab tersebut perlu dikonfirmasikan dengan hasil rukyat. Perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara umum bukan karena perbedaan hisab dan rukyat tersebut, melainkan karena perbedaan kriteria.  Contohnya, perbedaan penetapan awal Ramadan 1443/2022 karena beda kriteria. Pada 1 April tinggi bulan hanya sekitar 2 derajat dengan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) sekitar 3 derajat. Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal (asal piringan bulan masih menyembul di ufuk saat magrib) menganggapnya sudah masuk Ramadan karena hilal dianggap sudah wujud di atas ufuk, jadi 1 Ramadan ditetapkan 2 April. Tetapi, Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah menganggapnya belum memenuhi kriteria, jadi 1 Ramadan diputuskan 3 April. NU dan pemerintah menggunakan kriteria baru forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).  Prasyarat Kalender Mapan  Kalau kita cermati, semua sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga hal. Yakni, harus ada otoritas tunggal yang mengawalnya, harus ada kriteria tunggal yang mengaturnya, dan harus ada batas wilayah yang disepakati. Sistem kalender tanpa otoritas yang mengawalnya akan mati, seperti kalender Sunda. Sistem kalender Masehi yang saat ini menjadi kalender internasional dulu mempunyai dua versi. Versi Inggris yang menggunakan kriteria Julius dan versi Roma yang menggunakan kriteria Gregorius. Dengan dua otoritas dan dua kriteria, Hari Natal di Roma dan di Inggris kabarnya berbeda 12 hari.  Perbedaan yang sering terjadi di Indonesia dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha juga terjadi karena adanya beragam otoritas dan kriteria. Otoritas ormas Islam masih mewarnai keragaman kalender Islam di Indonesia. Otoritas itu juga menetapkan kriteria masing-masing. Setidaknya dua ormas besar mewarnai perbedaan tersebut.  Muhammadiyah dengan otoritas Majelis Tarjih dan Tajdid serta Pimpinan Pusat (PP) adalah otoritas yang menetapkan kalender Islam dengan kriteria wujudul hilal (WH). Kriteria WH tidak mensyaratkan ketampakan hilal. Hal terpenting, secara hisab, piringan bulan masih menyembul di atas ufuk saat magrib. Ketinggian bulannya sekitar 0 derajat. Jauh-jauh hari PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah berdasar hisab dengan kriteria WH.  NU dengan Lembaga Falakiyah dan Pengurus Besar (PB) menetapkan kalender Islam dengan kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal. Kalender dengan data-data posisi hilal akan menjadi rujukan dalam melakukan rukyatul hilal. PBNU membuat ikhbar (pengumuman) awal bulan Hijriah berdasar hasil rukyat, khususnya dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dulu kriteria imkan rukyat yang digunakan adalah tinggi bulan minimal 2 derajat, sesuai dengan kriteria lama MABIMS. Sekarang NU menggunakan kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat.  Bila posisi bulan berada di antara dua kriteria itu, pasti terjadi perbedaan. Seperti terjadi pada penetapan awal Ramadan 1443 lalu. Menurut Muhammadiyah, posisi bulan sudah cukup untuk menetapkan awal bulan. Sementara menurut NU, posisi bulan itu belum cukup untuk menetapkan awal bulan. Kalaupun ada yang melaporkan berhasil melihat hilal, yang biasanya sekadar pengamatan mata tanpa alat yang dikuatkan sumpah, kesaksian itu akan ditolak. Alasannya, kesaksian tersebut diragukan karena belum memenuhi kriteria imkan rukyat.  Menuju Titik Temu  Diawali dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, upaya menuju titik temu terus dilakukan. Fatwa itu menyebutkan wajibnya umat Islam untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Fatwa tersebut mengarahkan untuk menyatukan otoritas pada otoritas pemerintah.  Untuk menyatukan kriteria, fatwa itu merekomendasikan agar MUI mengupayakan adanya kriteria tunggal untuk menjadi pedoman bersama. Sayangnya, sampai saat ini rekomendasi tersebut belum terwujud. Pada 2015 pernah diusulkan kriteria baru, tapi munas MUI di Surabaya belum menerimanya. Rumusan kriteria yang diusulkan saat itu substansinya sama dengan kriteria baru MABIMS yang ditetapkan pada 2021 dan diterapkan di Indonesia pada 2022.  Pada muktamar di Makassar, diusulkan agar kalender Islam global (KIG) digunakan Muhammadiyah. Kemudian, pada 2016 Muhammadiyah melirik konsep KIG ala Turki. KIG ala Turki menggunakan kriteria imkan rukyat tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat di mana pun, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Kriteria tersebut berpotensi mengabaikan kepentingan pengamal rukyat.  Untuk mengakomodasi pengamal rukyat di Asia Tenggara, pada 2017 diusulkan konsep KIG ala Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ2017). Kriteria yang digunakan adalah kriteria yang kini digunakan sebagai kriteria baru MABIMS dengan rujukan kawasan barat Asia Tenggara. Konsep KIG RJ2017 berupaya mengakomodasi keinginan Muhammadiyah untuk menggunakan KIG, tapi juga tidak mengabaikan kepentingan pengamal rukyat seperti warga NU. Jalan panjang menuju penyatuan kalender Islam memang berliku. Namun, ada optimisme untuk mewujudkannya. (*)  <hr />  *) THOMAS DJAMALUDDIN, Profesor Riset Astronomi Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ada Optimisme Penyatuan Kalender Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Pemantauan-Hilal-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Petugas Masjid Al-Musyariin melihat posisi hilal (bulan sabit muda) menggunakan teropong untuk menentukan 1 Ramadhan 1441 H di Jakarta Barat, Kamis (23/4/2020). Berdasarkan pantauan hilal di beberapa daerah, Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1441 H" width="100%">
<figcaption>Petugas Masjid Al-Musyariin melihat posisi hilal (bulan sabit muda) menggunakan teropong untuk menentukan 1 Ramadhan 1441 H di Jakarta Barat, Kamis (23/4/2020). Berdasarkan pantauan hilal di beberapa daerah, Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1441 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, umat Islam di Indonesia kompak mengawali puasa maupun Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi, untuk tahun ini sangat mungkin terjadi perbedaan awal Ramadan. Muhammadiyah lebih dahulu, sehari kemudian disusul Nahdlatul Ulama (NU).  Analisis potensi perbedaan awal Ramadan itu disampaikan Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin.  Dia menjelaskan, Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 2 April. Pertimbangannya, hasil hisab menyebutkan hilal pada 1 April sudah berada di atas ufuk (hilal sudah wujud).  Thomas yang juga anggota tim unifikasi kalender hijriah Kemenag itu mengatakan, ketinggian hilal pada 1 April berada sedikit di atas 2 derajat. ’’Artinya, sangat tidak mungkin akan terlihat hilal pada 1 April di wilayah Indonesia,’’ katanya kemarin (6/3). Dengan demikian, NU yang selama ini menggunakan kriteria rukyat atau memantau hilal sangat mungkin menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 3 April.  Thomas menegaskan, pada umumnya tinggi hilal untuk wilayah Indonesia kurang dari 2 derajat. Itu artinya pengamatan pada 1 April nanti berpotensi tidak bisa melihat hilal. Sesuai dengan ketentuan selama ini, ketika hilal tidak terlihat, jumlah hari pada bulan tersebut disempurnakan (isti’mal) menjadi 30 hari.  Dalam konteks penetapan Ramadan kali ini, jumlah hari dalam bulan Syaban akan digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, Ramadan yang mengacu pada rukyatulhilal akan dimulai pada 3 April. ’’Tetapi, saya tidak bisa menduga dinamika di sidang isbat, bila ada saksi yang melaporkan melihat hilal,’’ katanya.

NU-Muhammadiyah Berpeluang Beda Awal Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200521-WA0002.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah tahun ini berbeda dengan biasanya. Akibat pandemi Covid-19, momen Lebaran tidak bisa dirayakan dengan sanak keluarga secara langsung di kampung halaman. Itu karena adanya anjuran tidak mudik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.  Soal perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin bercerita kalau di momen-momen lebaran yang lalu, dirinya pernah menempuh perjalanan mudik Lebaran ke kampung halamannya di Cirebon dengan waktu tempuh yang tak sebentar. Bandung-Cirebon dikatakan Thomas pernah ditempuhnya dalam waktu 12 jam.  "Momen yang paling penting dan sangat berkesan saat Lebaran adalah saat mudik. Kondisi macet justru harus dinikmati dan menjadi cerita yang berkesan. Bandung-Cirebon pernah saya tempuh lebih dari 12 jam lewat Pantura, sebelum ada tol Cipali," kenang Thomas kepada JawaPos.com.  Melanjutkan ceritanya, profesor astronomi yang mengepalai Lapan sejak 2014 lalu itu menyebut momen-momen yang paling berharga dan tak bisa terlupakan dari Lebaran adalah saat berkumpul dengan orang tua. "Dan saat bertemu dengan orang tua (saat masih ada) adalah saat yang sangat penting. Karena kesibukan, sehari-hari hanya sempat kontak via telepon. Saat mudik saya bisa berjumpa langsung dengan orang tua," ucap Thomas.  Selain mudik, berkumpul dengan keluarga dan saling bersilaturahmi, Lebaran Idul Fitri tak lengkap tanpa sajian khas menggugah selera. Wajarnya, ketupat sayur, opor dan sajian khas Lebaran lainnya biasa hadir saat momen ini.  Thomas pun demikian, dia bercerita, sebagai anak yang terlahir dari keluarga campuran Gorontalo dengan Cirebon, ada banyak menu khas tersaji saat momen Lebaran seperti saat ini. Kekhasan kuliner keluarga Thomas juga makin semarak mana kala mendapat mertua dari ranah Minang.  "Ayah saya Gorontalo, ibu Cirebon, dan mertua Minang. Menu di rumah saat lebaran biasanya bikin rendang daging dan paru, selain yang umum ketupat dan opor ayam. Kalau mudik ke Cirebon, kami selalu cari empal gentong. Saya sebenarnya kurang suka daging dan ayam, tetapi khusus Lebaran, saya harus menyesuaikan dengan menu yang tersedia," sebut Thomas.  Namun, karena pandemi Covid-19 sekarang ini, Lebaran Idul Fitri saat ini, Thomas tidak bisa berkumpul dengan keluarga besarnya. Sebagai gantinya, Thomas "mengunjungi" sanak keluarganya lewat virtual atau dengan aplikasi video call.  "Dalam suasana pandemi ini, kebiasaan bersama pergi ke masjid tidak bisa dilaksanakan. Gantinya, semuanya dikerjakan di rumah. Biasanya anak-anak juga sibuk mengurus kegiatan di masjid, jadi jarang berbuka bersama di rumah, sekarang semuanya bisa kumpul. Kami juga sudah berencana silaturahmi keluarga secara virtual saja dengan video call atau video conference," tandas Thomas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vWGQlj15qoI  https://www.youtube.com/watch?v=JvHNg9zB8Fo  https://www.youtube.com/watch?v=h_oxFe4ynXI

Momen Lebaran, Kepala Lapan Kenang Perjalanan Mudik Tahun Sebelumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/idul-adha-di-arab-dan-indonesia-beda-sehari_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jamaah haji Indonesia saat tiba di Arab Saudi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jamaah haji Indonesia saat tiba di Arab Saudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu, 22 Agustus. Penetapan itu ternyata berbeda dengan keputusan Arab Saudi yang memutuskan Idul Adha jatuh pada Selasa, 21 Agustus. Dengan demikian, saat masyarakat Indonesia menjalankan puasa Arafah (21 Agustus), jamaah haji sudah merayakan Idul Adha. Perbedaan penetapan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi itu diungkapkan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin. Dia menjelaskan, umat Islam di Indonesia sebaiknya tetap menghormati dan menghargai keputusan Saudi. "Keputusan Arab Saudi itu didasari hasil rukyat," katanya kemarin (13/8). Ketika digelar rukyat pada Sabtu (11/8), tim rukyatulhilal Saudi dikabarkan berhasil melihat hilal. Sebab, pada saat itu tinggi hilal di Saudi sudah lebih dari 2 derajat sehingga sangat memungkinkan untuk terlihat. Thomas mengatakan, pada posisi 2 derajat, penampakan hilal sangat tipis. Sementara itu, di Indonesia, saat rukyat 11 Agustus, tinggi hilal masih minus atau di bawah ufuk. Karena itulah, <a href="https://www.jawapos.com/features/09/08/2018/kisah-2-nenek-jamaah-haji-nonkuota-yang-telantar-di-bandara-arab-saudi" target="_blank">sidang isbat</a> Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan Idul Adha jatuh pada 22 Agustus. Terkait adanya perbedaan tersebut, terang Thomas, di Indonesia telah disepakati ketentuan bahwa pelaksanaan Idul Adha tidak merujuk keputusan Saudi. "Tetapi merujuk ketetapan awal Zulhijah yang didasarkan pada hisab dan rukyat di Indonesia," jelasnya. Dengan demikian, pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/12/08/2018/hafal-10-juz-alquran-dua-pemuda-diundang-raja-salman-untuk-berhaji" target="_blank">puasa Arafah</a> di Indonesia tetap merujuk keputusan Kemenag, yakni pada Selasa, 21 Agustus. Terlepas dari kondisi di Saudi bahwa jamaah haji menjalani wukuf di Arafah pada Senin, 20 Agustus. Apakah sah berpuasa <a href="https://www.jawapos.com/features/14/08/2018/menelusuri-praktik-para-pangdam-selama-musim-haji-di-makkah" target="_blank">Arafah</a> saat Saudi sudah merayakan Idul Adha? Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag A. Juraidi mengimbau masyarakat tak perlu bimbang dalam melaksanakan puasa sunah Tarwiyah (8 Zulhijah) dan puasa Arafah (9 Zulhijah). Acuannya tetap sesuai dengan hasil sidang isbat Kemenag. "Sebab, waktu pelaksanaan salat dan puasa ditetapkan secara lokal berdasar kondisi negara masing-masing," tuturnya.

Idul Adha di Arab dan Indonesia Beda Sehari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/semalam-dengar-suara-aneh-mirip-pesawat-ini-penjelasan-kepala-lapan_m_187712.jpeg" alt="Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin" width="100%">
<figcaption>Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Warga di beberapa kota Indonesia seperti Jakarta, Palembang, Medan dan Jogjakarta sempat mendengar suara gemuruh pada Jumat (9/2) malam. Netizen ramai-ramai menceritakannya lewat sosial media. Dideskripsikan kalau suara itu mirip suara pesawat terbang dalam jarak yang dekat. &nbsp; Akun Twitter @resti0202 misalnya, mengaku mendengar suara dari langit. &rsquo;&rsquo;Semacam suara pesawat tapi rada aneh. Ternyata bukan pesawat ya,&rsquo;&rsquo; tulisnya. &nbsp; Dari Bekasi, akun Twitter @ilarissa_ menuliskan telah mendengar suara mirip pesawat pada pukul 22.21 WIB. Dia lantas keluar rumah, dan mencari asal suara itu namun tidak menemukan pesawat. &rsquo;&rsquo;Baru aja gue dengar suara pesawat gitu, tapi sumpah ini bukan suara pesawat biasa. Kenceng banget. Awalnya nggak begitu kenceng, terus kayaknya makin mendekati rumah gue jadi super kenceng,&rsquo;&rsquo; kata Larissa. &nbsp; Begitu juga dengan akun Twitter @DonghanJBJ. Dia juga mendengar suara aneh dari langit. &rsquo;&rsquo;Perasaan gua apa gimana. Tapi ini suara pesawat kagak berhenti,&rsquo;&rsquo; cuitnya. &nbsp; Menanggapi fenomena itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin, memastikan suara tersebut bukanlah dari pesawat yang terbang rendah. Apalagi, suara itu muncul secara simultan di berbagai daerah. &nbsp; "Kalau kesaksian dari berbagai wilayah menyebut waktu yang sama, berlangsung beberapa saat, dan biasanya disertai gelombang kejut, ada kemungkinan itu asteroid," ujarnya saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Sabtu (10/2). &nbsp; Akan tetapi, lanjut Thomas Djamaluddin, bila hanya terdengar di lokasi tertentu saja dan ada jeda waktu yang berbeda jauh, kemungkinan sumber suara tersebut bukan dari asteroid. Kalau itu yang terjadi, berarti dari suara-suara lokal saja. &nbsp; "Dugaan saya itu suara setempat. Karena yang memviralkan banyak orang, ada yang mengait-ngaitkan suara setempat. Sebenarnya, berbeda waktu dan jenisnya, jadi seolah saling terkait," lanjutnya.  Sampai berita ini ditulis, <a href="https://www2.jawapos.com/baca/artikel/19122/Ingin-Satukan-Kalender-Hijriah-Se-Asia-Tenggara" target="_blank">Thomas</a>&nbsp;mengaku belum menerima laporan pasti terkait aktivitas asteroid sehingga memicu suara mirip pesawat itu. Keyakinan sementara ini, bukan dari asteroid karena tidak terjadi dalam kurun waktu bersamaan.  "Kalau suara dilaporkan dari Medan sampai Jogjakarta, pasti bukan asteroid. Apalagi waktunya tidak bersamaan atau bukan dalam rangkaian waktu yang runtut," terangnya.

Semalam dengar Suara Aneh Mirip Pesawat? Ini Penjelasan Kepala Lapan