<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/Screen-Shot-2026-02-05-at-141733-1255869192.png" alt="Sejumlah tokoh mendesak Kejagung menggunakan Asas Yurisdiksi Universal yang tertuang dalam KUHP Baru, guna menyeret Israel ke Pengadilan atas genosida yang dilakukannya.(Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tokoh mendesak Kejagung menggunakan Asas Yurisdiksi Universal yang tertuang dalam KUHP Baru, guna menyeret Israel ke Pengadilan atas genosida yang dilakukannya.(Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Sebanyak 10 tokoh nasional mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (5/2). Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan dugaan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Para pelapor mendesak Kejagung untuk mengaktifkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) guna menyeret para pelaku ke pengadilan. Para pelapor mendorong penerapan Asas Yurisdiksi Universal yang tertuang dalam Pasal 598&ndash;599 KUHP Baru. Aturan ini memungkinkan Indonesia mengadili pelaku kejahatan internasional, meski kejadiannya berada di luar wilayah Indonesia. Perwakilan pelapor Fatia Maulidiyanti menjelaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar, apalagi saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. "Kejaksaan Agung inilah yang paling berperan ketika Yurisdiksi Universal ini diberlakukan. Kami berharap Kejaksaan Agung dapat segera mengimplementasikan terkait soal yurisdiksi universal ini. Tidak hanya untuk kasus Palestina, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya," ujar Fatia di lokasi, Kamis (5/2). Syarat Seret Netanyahu Sudah Terpenuhi Pelapor lainnya sekaligus Pakar Hukum Feri Amsari menegaskan, syarat untuk mengadili kejahatan luar negeri di Indonesia sudah terpenuhi. Sebab, Israel telah melakukan penyerangan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. "Ada entitas Indonesia yang terganggu, kita rumah sakit dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan," tegas Feri. Dengan penegakkan Yurisdiksi Universal, diharapkan Indonesia tidak menjadi surga bagi pelaku kejahatan Internasional untuk berlindung. "Indonesia menunjukkan sikapnya bahwa Indonesia tidak akan jadi surga bagi pelaku kejahatan internasional. Mereka bisa masuk Indonesia, mereka sesuka hatinya berbisnis di Indonesia, itu tujuan utamanya terlebih dahulu," tambahnya. Sorotan Terhadap 'Board of Peace' AS Selain laporan hukum, para tokoh juga menyoroti langkah Presiden Prabowo yang bergabung dengan Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Mereka khawatir hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di PBB. Wanda Hamidah secara tajam menyebut instrumen tersebut berada di luar hukum. Ia berharap Presiden lebih memilih menggunakan instrumen hukum nasional yang baru. "Paling tidak kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia, dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka semua," kata Wanda Hamidah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017142318/kemlu-kecam-serangan-israel-tapi-tak-sebut-negara-palestina-publik-sebut-standar-ganda">Kemlu Kecam Serangan Israel, Tapi Tak Sebut Negara Palestina: Publik Sebut Standar Ganda</a> Adapun 10 tokoh pelapor tersebut Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, Prof. Heru Susetyo, ⁠Feri Amsari, Fatiah Maulidiyanty, Wanda Hamidah dan Sri Vira Chandra. Kemudian, Dimas Bagus Arya Saputra, ⁠Eka Rahyadi Anash, Arif Rahmadi Haryono. Kehadiran mereka didampingi firma hukum Themis Indonesia. </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mb-4 rounded-lg border bg-white px-3 py-2 sm:mb-5">&nbsp;</div>

Fatia Maulidiyanti menjelaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar, apalagi saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB

10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/JKT_Barang-Bukti-Pelimpahan-Tahap-Dua-Kasus-Timah-_MIFTAHUL-HAYAT05-681420188.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar menyampaikan keterangan saat konferensi pers pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar menyampaikan keterangan saat konferensi pers pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR kembali mengagendakan revisi UU Kejaksaan tahun ini. Revisi tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Terkait rencana itu, masyarakat sipil mendesak wakil rakyat untuk fokus pada kewenangan jaksa yang terkesan &lsquo;full power&rsquo; saat ini. Setidaknya, ada beberapa aturan perundang-undangan yang perlu dikaji ulang terkait kewenangan tersebut. Salah satunya Pasal 8B UU Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang memperbolehkan jaksa menggunakan senjata api. Selain itu, ada pula Pasal 30B terkait fungsi jaksa di bidang intelijen penegakan hukum. Lewat pasal tersebut, jaksa memiliki kewenangan yang luas di bidang intelijen. Mulai dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Juga menciptakan kondisi (cipkon) dan melaksanakan pengawasan multimedia. Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan kewenangan yang luas membuat jaksa terkesan menjadi full power saat ini. Apalagi ditambah adanya pasal impunitas yang membuat jaksa terkesan tidak bisa tersentuh hukum. Pasal impunitas yang dimaksud diatur dalam Pasal 8 ayat (5). Dalam pasal tersebut, upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung. &rdquo;Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justitia dari awal sampai akhir, kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan. Full power itu akan membahayakan,&rdquo; kata Ibnu kepada wartawan, Jumat (17/1). Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan. Termasuk soal penggunaan senpi, Ibnu pun menilai jaksa sejatinya tidak perlu membawa senpi. &rdquo;Kalau untuk kebutuhan pengamanan, jaksa tinggal minta perbantuan ke kepolisian,&rdquo; ujarnya. Seperti diberitakan, DPR kembali akan merevisi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan tahun ini. Revisi kedua tersebut telah masuk daftar Prolegnas Prioritas 2025. Sebelumnya, DPR RI telah merevisi UU Kejaksaan pada 2021 lalu, yakni UU Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004. (*)

Masyarakat sipil dari Themis Indonesia mendesak DPR untuk fokus pada kewenangan jaksa yang terkesan ‘full power’ saat ini.

Kejaksaan Jadi Superbody, Themis Indonesia Minta DPR Kaji Ulang Revisi UU Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/JK-komentari-Anies-3031820100.jpg" alt="Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang positif laporan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang positif laporan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik film Dirty Vote yang mengungkap bobroknya pilpres tahun ini terus berkembang. Film besutan Dandhy Laksono itu telah ditonton 5.337.196 kali hingga pukul 18.40 kemarin (12/2). Peneliti Bidang Hukum Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez mengatakan, film Dirty Vote bermula dari hasil penelitian terkait peta rawan potensi kecurangan pemilu. Salah satu hasil penelitian itu adalah sebaran penjabat (Pj) kepala daerah. &rsquo;&rsquo;Itu penelitian dilakukan sekitar 3&ndash;4 bulan,&rdquo; ujar salah satu peneliti dalam film tersebut. Sebaran Pj Kada itu, lanjut Hemi, sudah dirilis awal Januari lalu. Data tersebut kemudian dielaborasi dengan data dan fakta yang ditemukan sepanjang proses pemilu bergulir. Semua data dan fakta itu diperoleh dari berbagai sumber terbuka (open source) yang berseliweran di media mainstream dan media sosial. &rsquo;&rsquo;Itu bukan informasi yang sulit ditemukan,&rdquo; terangnya. Dari sekian banyak informasi dan data itu, kata Hemi, hanya sedikit yang tidak bersumber dari media. Salah satunya rekaman percakapan yang merupakan bagian dari penelitian. Hemi menyebut cuplikan rekaman itu sudah mendapat persetujuan dari pemiliknya sehingga bisa dipublikasikan dan menjadi bagian cerita di film tersebut. Dirty Vote yang dirilis pada Minggu lalu mendapat tanggapan dari banyak pihak. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), misalnya, menyebut apa yang ditampilkan di film itu masih terbilang ringan daripada kenyataannya. &rdquo;Mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah, di kampung-kampung,&rdquo; tuturnya seusai bertemu Anies Baswedan kemarin. Dia mencontohkan kasus bagaimana bansos dibagikan. Lalu, bagaimana petugas mendatangi orang-orang. Lebih lanjut, JK menantang pihak yang menganggap film itu sebagai fitnah. Orang tersebut harus berani menunjukkan bagian mana dari film itu yang merupakan fitnah. Pasalnya, menurut dia, Dirty Vote telah menyajikan data secara akurat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/Screenshot_20240211-171108_YouTube-361715038.jpg" alt="Tangkapan Layar bertuliskan Dirty Vote yang diambil dari trailer Film Dokumenter Dirty Vote" width="100%">
<figcaption>Tangkapan Layar bertuliskan Dirty Vote yang diambil dari trailer Film Dokumenter Dirty Vote</figcaption>
</figure> JK menilai sutradara Dirty Vote masih sopan dalam menyajikan fakta-fakta kecurangan Pemilu 2024. &rdquo;Ini sutradaranya masih sopan. Itu pun ada pihak yang marah. Bagaimana kalau dia tidak sopan?&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai film itu sebagai black movie dan merupakan bagian dari black campaign. &rdquo;Namanya juga black movie. (Dikeluarkan) pas minggu tenang akhir-akhir ini,&rdquo; katanya. Dia menyatakan pemilu sudah berjalan aman dan lancar sehingga tak perlu dibuat keruh. Airlangga meminta masyarakat mendorong pemilu yang sesuai dengan mekanisme. &rdquo;Jangan ada pemilu yang diganggu hal semacam itu,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014154071/nobar-film-dirty-vote-dilarang-di-gresik-sampai-didatangi-polisi">Nobar Film Dirty Vote Dilarang di Gresik sampai Didatangi Polisi</a> Terpisah, Badan Pengawas Pemilu merespons kritik yang disampaikan di Dirty Vote. Dalam film itu, Bawaslu dianggap gagal mengawasi jalannya pemilu yang adil. &rdquo;Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan,&rdquo; ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dia membantah jika Bawaslu dianggap tidak bekerja. Bawaslu, kata dia, sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. &rdquo;Tapi, tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat,&rdquo; imbuhnya. Terkait munculnya film itu, Bagja menyebut sebagai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal itu dilindungi konstitusi. Namun, dia berharap hal-hal yang bisa memicu konflik lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menolak berkomentar terkait film itu. Dia mengaku belum melihatnya sehingga tidak mau berpendapat. &rsquo;&rsquo;Saya belum nonton,&rdquo; ujarnya singkat. (tyo/wan/lyn/far/rul/c18/ c7/fal/ttg)

Polemik film Dirty Vote yang mengungkap bobroknya pilpres tahun ini terus berkembang. Film besutan Dandhy Laksono itu udah ditonton 5,3 juta

JK Sebut Dirty Vote Belum Ungkap Seluruh Kecurangan

<div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Themis-3623602706.jpg" alt="Logo Themis Indonesia" width="100%">
<figcaption>Logo Themis Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Firma hukum Themis Indonesia Lawfirm membuka posko pengaduan bagi warga DKI Jakarta yang mengalami kerugian dampak kesehatan akibat polusi udara. Terlebih, indeks kualitas udara di Jakarta menembus angka 177 dengan polutan utamanya yakni PM 2,5 per 11 Agustus 2023. <div dir="auto">"Harapannya ini bisa jadi saluran bagi warga yang dirugikan akibat polusi udara yang sangat parah ini. Terutama bagi warga kelompok rentan yang menderita dampak kesehatan akibat ini," kata&nbsp;Lawyer Themis Indonesia Lawfirm,&nbsp;Shaleh Al Ghifari kepada JawaPos.com, Jumat (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Gifar belum menjelaskan secara rinci hingga saat ini pihaknya sudah berapa banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Ia memastikan, akan memberika informasi lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih terus dalam penjajakan. Kami akan update lagi nanti," ucap Ghifar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012880192/urai-polusi-udara-legislator-pks-minta-brin-segera-buat-hujan-buatan-di-jakarta">Urai Polusi Udara, Legislator PKS Minta BRIN Segera Buat Hujan Buatan di Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghifar mengungkapkan, pihaknya menyesalkan sikap Pemerintah Pusat yang sebelumnya tak mengindahkan putusan pengadilan terkait gugatan Koalisi Masyarakat Sipil atas buruknya kualitas udara. Seharusnya pemerintah mengindahkan putusan pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah DKI mengindahkan, lewat beberapa kebijakan. Tetapi pemerintah pusat dan beberapa daerah lain, menolak menerima putusan dan mengajukan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung (kasasi)," pungkas Ghifar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Harapannya ini bisa jadi saluran bagi warga yang dirugikan akibat polusi udara yang sangat parah ini. Terutama bagi warga kelompok rentan

Themis Indonesia Buka Pos Pengaduan Warga Atas Kerugian dan Dampak Kesehatan Akibat Polusi Udara Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/Agung-Themis-3074118723.jpg" alt="Dudy Agung Trisna, S.H., M.H, Konsultan Hukum Themis Indonesia" width="100%">
<figcaption>Dudy Agung Trisna, S.H., M.H, Konsultan Hukum Themis Indonesia</figcaption>
</figure> SETIDAKNYA ada 6 (enam) perusahaan plat merah (BUMN) yang akhirnya dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah pada tahun 2023 ini. Tiga diantaranya dibubarkan karena alasan putusan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu PT. Istaka Karya, PT. Merpati Airlines dan PT. Kertas Lece. Dari ketiga nama tersebut, PT. Istaka Karya lah yang menyisakan cerita yang paling menarik. Karena ternyata ada ratusan kontraktor dan supplier/vendor yang sudah menunggu selama 10 tahun agar tagihan mereka pada PT. Istaka Karya dibayarkan namun tak kunjung dibayar. Padahal apabila dilihat dari total kewajiban PT. Istaka Karya adalah berjumlah Rp 1.08 triliun, sedangkan ekuitas pada posisi minus Rp 570 miliar dan total asset perusahaan hanya sejumlah Rp 514 miliar. Hal ini tentu menambah kesedihan bagi para kreditor yang tidak tau kapan nasib tagihan mereka dapat dibayarkan. Karena meski seluruh asset perusahaan dilikuidasi, kemungkinan jumlahnya tidak akan cukup untuk membayar seluruh kewajiban. Ditambah lagi kabar tentang salah satu direksinya yang kini malah pindah ke BUMN PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Kira-kira parameter apa yang digunakan oleh para pemegang saham dalam memilih CEO yang akan menakhodai state esterprise tersebut ?. Sebelumnya di tahun 2018, Pemerintah telah melakukan pengalihan sebagian saham Negara yang ada pada PT. Istaka Karya dengan dengan mengeluarkan PP No. 44 tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan PT. Istaka Karya. Di dalam PP tersebut, Saham yang semula sebesar 100 persen hanya bersisa sebesar 7,66 persen. Sebesar 92,34 persen diberikan kepada kreditor PT. Istaka Karya sebagai bentuk pelaksanaan dari keputusan perjanjian damai (homologasi) penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Langkah yang diambil pemerintah tersebut bertujuan untuk merestrukturisasi kondisi kronis yang terjadi di Istaka Karya. Namun tampaknya langkah tersebut tidak ampuh, karena akhirnya pada Juli 2022 perjanjian damai (homologasi) antara PT. Riau Anambas Samudera dan PT. Istaka Karya dibatalkan. Artinya sejak dari putusan pengadilan Niaga nomor 23/Pdt-Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Januari 2013 tersebut di bacakan, masalah utang untuk kreditor tidak dapat terlaksana juga. Makanya 9 tahun kemudian, perjanjian homologasi tersebut akhirnya dimohonkan untuk pembatalan. Akhirnya pada bulan Maret 2023 dikeluarkan PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan (Persero) PT. Istaka Karya. Prioritas Penyelesaian Utang Akibat Pailit Dengan dikeluarkannya PP No. 44 tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan PT. Istaka Karya, maka utang para kreditor PT. Istaka Karya telah dikonversi menjadi saham yang secara keseluruhan berjumlah 92,34 persen. Dengan berubahnya status para kreditor menjadi pemegang saham berakibat pada kedudukannya sebagai penerima kekayaan hasil likuidasi yang terakhir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf d UU Perseroan Terbatas. Di pasal selanjutnya, yaitu Pasal 150 ayat (4) dikatakan bahwa dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah telah dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini menambah urutan panjang permasalahan bagi kreditor PT. Istaka Karya yang telah dikonversi sebagai pemegang saham pada saat tahun 2018 yang lalu. Tentu para kreditor tidak menjadi prioritas utama dalam hal pembagian sisa kekayaan likuidasi yang akan di lakukan pada PT. Istaka Karya oleh likuidator. Salah satu asas yang dikenal di dalam kepailitan adalah pari passu prorate parte. Didalam Pasal 1132 KUHPerdata dikatakan bahwa: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagai menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Secara implisit UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) membagi beberapa jenis kreditor (pihak yang berhak menerima pembayaran tagihan atas putusan pailit) yaitu: kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditur preferen. Kreditur separatis pada umumnya adalah pemegang jaminan kebendaan seperti jaminan gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Sehingga ia memiliki pembayaran yang didahulukan dari kreditor lainnya dari hasil penjualan jaminan tersebut. Kreditor preferen sendiri adalah kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, namun oleh undang-undang mendapatkan keistimewaan untuk didahulukan dari kreditor konkuren. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditur yang tidak mendapatkan keistimewaan untuk didahulukan pembayarannya pada saat pelunasan utang. Hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 1134 KUHPerdata, yaitu: Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Selain ketiga jenis kreditor yang mendapatkan pembagian penjualan harta pailit, Negara mempunyai hak mendahului dari ketiga kreditor tersebut atas barang-barang milik penanggung pajak sesuai Pasal 21 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007. Tulisan dari Jurnal Pro Hukum yang ditulis oleh M.Zahlan, Adi Sujanto, Anggawira (Paritas Creditorum Dalam Putusan Kepailitan Korporasi, 2022), &nbsp;di dalam usulan perjanjian homologasi dikatakan bahwa hutang pajak PT. Istaka Karya adalah sebesar Rp 48,54 Milyar. Namun dalam perjalanannya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, majelis hakim konstitusi mengubah kententuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang dalam amar putusannya kurang lebih berbunyi: pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas jenis kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Sehingga dengan begitu, urutan prioritas penyelesaian utang kepailitan adalah: upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan, pajak negara, kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan, hak-hak pekerja/buruh lainnya seperti pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima. Lalu bagaimana nasib sisa utang yang secara kasat mata masih berjumlah lumayan besar karena asset dan piutang perusahaan tidak mungkin cukup untuk membayar kepada sisa kreditor lainnya ? Tanggung Jawab Pribadi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham di BUMN Melalui laman jawapos.com dikatakan bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir akan menuntaskan masalah tersebut yang sebenarnya sudah ada sebelum ia menjabat di kementrian tersebut. Ia menyiapkan solusi dengan mengerahkan dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk menyelesaikan masalah terkait Istaka Karya. Salah satu skemanya, asset jaminan utang PPA akan dilelang, kemudian dana hasil lelang tersebut sebagian akan digunakan untuk pembayaran kreditur-kreditur UMKM yang terdaftar di list kreditur. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit telah memberi kemungkinan untuk diberlakukannya sebuah doktrin yang dikenal dengan nama Piercing The Corporate Veil. Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH, SU dan Dr. L. Wira Pria Suhartana, SH, MH yang berjudul Pengantar Hukum Perusahaan dikatakan bahwa : dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada ketiga organ perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham). Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dan membebankan tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya. Kekebalan (immunity) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi, dan komisaris dapat dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingkap tirai tabir perusahaan (piercing the corporate veil). Doktrin tersebut tertuang di dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 di dalam UU PT. Dimana dikatakan bahwa setiap pengurus perusahaan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perusahaan. Pasal 97 UU PT memberikan batasan atau semacam acuan bagi anggota direksi dalam menjalankan perusahaan. Prinsip business judgment rule yang tertuang di dalam undang-undang menggaris bawahi bahwa tindakan anggota direksi yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi kerugian adalah : kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahanya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik; tidak mempunyai conflict of interest dan telah mengambil tindak tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Maka dari itu, undang-undang telah menegaskan bahwa setiap anggota Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Di dalam Pasal 114 UU PT dikatakan bahwa tanggung jawab secara pribadi juga melekat pada dewan komisaris perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam hal tidak dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Bahkan di dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa tanggung jawab dewan komisaris tersebut dapat berlaku&nbsp; secara tanggung renteng bagi setiap anggotanya. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan, Pasal 104 ayat 2 UU PT mengatakan : dalam kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap angota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Ketentuan tanggung jawab tentang kewajiban pelunasan ini juga berlaku bagi anggota Direksi yang salah atau lalai dalam waktu jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Setidakanya langkah untuk meminta pertanggungjawaban hukum pada Direksi dan Dewan Komisaris ini dapat ditempuh sebagai upaya untuk melunasi seluruh kewajiban (utang) akibat pailitnya perusahaan. Rencana strategis yang dirancang dan target yang tercapai selama menjabat dapat menjadi bahan kajian apakah sudah dilakukan secara tepat atau tidak. Termasuk apakah kebijakan perusahaan dalam menentukan langkah operasional sudah sesuai dengan&nbsp;good corporate atau hanya kebijakan yang syarat dengan kepentingan. Tentu pertanggungjawaban secara pribadi ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu di depan pengadilan. Ada 3 unsur yang harus dibuktikan yaitu: itikad baik, penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. Apabila salah satu dari unsur hukum tersebut memang ternyata terbukti tidak dilaksanakan atau setidaknya ada kelalaian atau kesalahan dalam mengambil keputusan selama menjalankan roda perusahaan, maka para pengurus perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Untuk itu, kiranya kedepan para angota Direksi, Dewan Komisaris di BUMN agar lebih berhati hati, beritikad baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan perusahaan. Nama besar menjadi Direksi atau Komisaris di perusahaan plat merah tidak langsung membuat jumawa dan lupa diri, sehingga merasa tidak memiliki beban apabila perusahaan yang dikelolanya jatuh dalam kebangkrutan dan pailit. Pilihan PT. Danareksa bersama dengan Pemda DKI sebagai pemegang saham yang kemudian memilih mantan direksi PT. Istaka Karya sebagai anggota Direksi di PT. JIEP bisa jadi telah memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh PP No. 32 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengangkatan Direksi dimana salah satunya adalah dengan mempertimbangkan tentang rekam jejak. *) Dudy Agung Trisna, S.H., M.H, Konsultan Hukum Themis Indonesia *Tulisan merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili kelompok atau institusi

kedepan para angota Direksi, Dewan Komisaris di BUMN agar lebih berhati hati, beritikad baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh

Kepailitan PT Istaka Karya dan Tanggung Jawab Pribadi Mantan Direksinya

Themis Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Themis Indonesia

Berita Terkini

10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu

Kejaksaan Jadi Superbody, Themis Indonesia Minta DPR Kaji Ulang Revisi UU Kejaksaan

JK Sebut Dirty Vote Belum Ungkap Seluruh Kecurangan

Themis Indonesia Buka Pos Pengaduan Warga Atas Kerugian dan Dampak Kesehatan Akibat Polusi Udara Jakarta

Kepailitan PT Istaka Karya dan Tanggung Jawab Pribadi Mantan Direksinya

Download Aplikasi JawaPos.com