<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/thaksin-699993598.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra." width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Thaksin Shinawatra, seorang miliarder dan mantan Perdana Menteri Thailand secara resmi telah diumumkan menjadi salah satu dewan penasihat lembaga baru pemerintah Indonesia, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Hal ini sebagaimana telah diumumkan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, pada Senin (24/3). Pengumuman Thaksin sebagai bagian dari Danantara Indonesia kemudian menjadi sorotan banyak pihak. Terlebih, ada banyak fakta penting yang kembali dikuak, salah satunya soal rekam jejak Thaksin selama menjabat sebagai PM Thailand. Berikut ini 7 Fakta Penting Thaksin Shinawatra Sebelum Jadi Penasihat Danantara Indonesia: 1. Thaksin Dikudeta Militer Thailand Thaksin dikudeta militer pada September 2006. Proses kudeta itu dilakukan militer Thailand saat Shinawatra berada di Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). 2. Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Pada bulan Oktober 2008, Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri, bersalah karena konflik kepentingan saat masih menjabat. Thaksin dijatuhkan hukuman in absentia dua tahun penjara karena konflik kepentingan penjualan tanah seluas 5,3 hektar oleh sebuah lembaga pemerintah kepada istrinya dengan harga rendah. 3. Buron 15 Tahun karena Kabur ke Luar Negeri Thaksin tercatat selama 15 tahun kabur ke luar negeri di tengah kasus korupsi yang menyeret namanya. Mulai dari kabur ke Dubai hingga kemudian di tengah penyelidikan Thaksin dan istrinya justru melarikan diri ke Inggris. Thaksin kemudian baru kembali ke Thailand pada Agustus 2023. 4. Anak Bungsunya Kini Jadi PM Thailand Paetoongtarn Shinawatra, putri bungsu Thaksin Shinawatra terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada Jumat, 16 Agustus 2024. Seperti dilansir Channel NewsAsia, PM termuda ini memiliki aset lebih dari USD 400 juta dan memiliki lebih dari 200 tas mewah dan 75 unit jam tangan mewah senilai USD 5 juta. 5. Dapat Diskon Hukuman Penjara Namun, mantan pemilik dan ketua kehormatan Manchester City Football Club ini tidak dihukum sesuai vonis. Dia hanya dipenjara selama 1 tahun, namun baru menjalani 6 bulan penjara dia dibebaskan karena telah mendapat pengampunan dari Raja Thailand. Mantan PM Thailand yang berusia 75 tahun ini akhirnya dinyatakan bebas pada Minggu, 18 Februari 2024. Tak hanya memperoleh diskon hukuman, selama ditahan ia dirawat di sebuah rumah sakit mewah. 6. Beli Klub Inggris Manchester City Thaksin membeli klub Manchester City seharga USD 148 juta pada bulan Juli 2007. Kemudian, setelah digulingkan melalui kudeta militer, ia menjual klub sepak bola tersebut kepada Abu Dhabi United Group (ADUG). Menurut nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Thaksin, ADUG akan mengambil alih 90 persen saham dengan Thaksin menjadi ketua kehormatan klub dan mempertahankan 10 persen kepemilikan saham. 7. Miliki Kekayaan Capai USD 2,1 Miliar Lahir dari keluarga terkemuka etnis Tionghoa pada bulan Juli 1949 di kota utara Chiang Mai, Thaksin memulai usaha dealer komputer kecil pada tahun 1987, dan mengembangkannya menjadi Shin Corporation, konglomerat telekomunikasi terbesar di Thailand. Ia terjun ke dunia politik pada tahun 1990-an, dan pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri. Mengutip Forbes, harta kekayaan Thaksin mencapai USD 2,1 miliar. Angka tersebut turun USD 1 juta atau 0,07 persen dan ia tercatat sebagai orang terkaya peringkat 1.635 di dunia.

Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, kini jadi penasihat Badan Pengelola Investasi Indonesia, simak 7 fakta pentingnya.

7 Fakta Penting Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra Sebelum Jadi Dewan Penasihat Danantara Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/Screenshot-2542-2915146920.png" alt="Thaksin Shinawatra mendapatkan keringanan hukuman dari Raja Thailand. (AP News)" width="100%">
<figcaption>Thaksin Shinawatra mendapatkan keringanan hukuman dari Raja Thailand. (AP News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Raja Thailand resmi meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, menjadi satu tahun penjara. Dikutip dari AP News pada Sabtu (2/9), keringanan hukuman yang diberikan Raja Thailand dilakukan berselang sehari setelah mantan miliarder Thailand tersebut memohon kepada pihak kerajaan untuk dipangkas hukumannya dari delapan tahun penjara. Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand pada pekan lalu setelah menghabiskan 15 tahun di luar negeri dalam pengasingan untuk menghindari kasus penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang dia lakukan di Thailand semasa menjabat menjadi perdana menteri. Dia pulang ke Thailand menggunakan jet pribadi dan dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukuman selama delapan tahun. Pada malam pertamanya, dia dipindahkan ke rumah sakit polisi karena nyeri pada dada yang dideritanya. Pada Kamis (31/8), dia mengajukan permintaan pengampunan kepada pihak Raja Thailand. Tidak disangka bahwa pihak kerajaan dengan mudah memberinya pengampunan terhadap tersangka kasus penyelewengan negara. "Thaksin Shinawatra merupakan perdana menteri yang berbuat baik kepada negara dan rakyatnya serta setia kepada monarki. Dia menghormati proses hukuman dan mengakui perbuatannya, dia ingin bertobat. Maka dari itu, kami memangkas hukuman yang diterimanya dari pengadilan," tulis keterangan Kerajaan Thailand dikutip dari Channel News Asia.

Raja Thailand resmi meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra menjadi satu tahun penjara

Permohonan Dikabulkan Raja Thailand, Mantan PM Thaksin Shinawatra Dipangkas Hukumannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Screenshot_20230901_133237_Gallery-2563400915.jpg" alt="Thaksin Shinawatra, Dewan Penasihat Danantara, pernah menjadi pemilik Manchester City." width="100%">
<figcaption>Thaksin Shinawatra, Dewan Penasihat Danantara, pernah menjadi pemilik Manchester City.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra telah meminta pengampunan dari pihak Kerajaan Thailand. Pengampunan ini diberikan hanya seminggu setelah ia kembali ke negaranya dan dipenjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (1/9), Thaksin Sinawatra mengirim perminataan pengampunan melalui surat yang diajukan kepada menteri kehakiman melalui departemen pemasyarakatan, sebelum Perdana Menteri mempertimbangkannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012889388/diduga-tak-tahu-batas-negara-dua-kapal-nelayan-aceh-ditangkap-otoritas-thailand">Diduga Tak Tahu Batas Negara, Dua Kapal Nelayan Aceh Ditangkap Otoritas Thailand</a> Kemudian surat tersebut akan diajukan kepada Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Mantan Perdana Menteri dan pendiri partai Pheu Thai tersebut digulingkan dalam sebuah kudeta 17 tahun yang lalu yang membuatnya mengasingkan diri. Thaksin Sinawatra kemudian kembali untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir minggu lalu, hanya untuk segera ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara atau dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/012880282/azriel-emeraldo-mukti-andima-raih-best-natcos-dan-3rd-runner-up-teen-star-international-di-thailand">Azriel Emeraldo Mukti Andima, Raih Best Natcos dan 3rd Runner-up Teen Star International di Thailand</a> Dikutip dari ABC News, Hukuman Thaksin Sinawatra ini berdasarkan pada hukuman masa lalu yang diperolehnya secara in absentia. Mantan pemimpin Thailand tersebut kembali setelah masa pengasingannya. Thaksin telah membentuk partai politik, Thai Rak Thai pada tahun 1998 yang kemudian dikenal sebagai partai Pheu Thai yang sekarang ini sedang berkuasa. Spekulasi seputar waktu pilihannya untuk kembali dari pengasingan telah meningkat dengan beberapa orang menduga bahwa partai Pheu Thai telah membuat kesepakatan dengan partai-partai lain guna memuluskan rencana Thaksin untuk memperoleh pengampunan hukuman penjaranya.

Thaksin Sinawatra mengirim perminataan pengampunan melalui surat yang diajukan kepada menteri kehakiman melalui departemen pemasyarakatan.

Didakwa Korupsi, Mantan Perdana Menteri Thailand Minta Keringanan Hukuman Terhadap Pihak Kerajaan