<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-koreksi-jumlah-anggota-tgupp-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta telah mengubah jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.&nbsp;16/2019&nbsp;tentang TGUPP yang diundangkan pada 22 Februari 2019. Menariknya dalam aturan baru, pasal 17 Pergub No.&nbsp;16/2019&nbsp;tertulis bahwa keanggotaan TGUPP terdiri dari unsur PNS dan non-PNS. Sementara jumlah keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. "Sebenarnya bukan perombakan, sehingga sekarang memungkinkan bagi ASN untuk berada d situ," jelas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/3). Sementara itu, tidak hanya menghapus batas keanggotaan, Anies juga mengurangi jumlah bidang yang ada. Dalam Pergub No.&nbsp;187/2017, TGUPP memiliki lima bidang yaitu bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, serta bidang percepatan pembangunan. Namun untuk Pergub terbaru hanya ada empat bidang saja di dalam TGUPP yaitu bidang respons strategis, bidang hukum dan pencegahan korupsi, bidang pengelolaan pesisir, serta bidang ekonomi dan percepatan pembangunan. Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, aturan baru tersebut bertujuan menghemat anggaran. Agar jumlah tim yang tergabung dalam TGUPP dapat sesuai dengan yang dibutuhkan gubernur saja. "Supaya hemat, untuk membantu gubernur langsung ada lima orang gitu kan jadi malah hemat nggak semua dipakai sesuai kebutuhan. Ada khusus yang pantai reklamasi, penegakan hukum jadi sesuai kebutuhan," terang Saefullah. "Intinya supaya akurat, dan tepat sasaran, jadi DKI ini kan sangat kompleks sehingga butuh dukungan semua pihak," ujarnya. Sebagaimana diketahui Pergub lama memiliki batas jumlah anggota TGUPP yang diatur dalam Pergub No.&nbsp;187/2017&nbsp;yaitu sebanyak 73 orang. Sekarang diubah menjadi tidak terbatas. Dalam APBD 2019, TGUPP mendapatkan anggaran sebesar Rp 19,8 milliar.

Anies Koreksi Jumlah Anggota TGUPP, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-dki-sebut-skpd-lebih-takut-tgupp-ketimbang-inspektorat_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan saat memperkenalkan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) yang masuk dalam TGUPP DKI." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan saat memperkenalkan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) yang masuk dalam TGUPP DKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam pelaksanaan tugas sebagai Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) yang merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), nampaknya belum terlihat secara jelas. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono melihat memang secara tupoksi TGUPP ada di bawah kendali Gubernur. Sehingga, dirinya tidak dapat mengkritisi kinerja para Komite PK DKI yang telah bekerja selama 8 bulan ini. "Tetapi kita akan mencoba memaksimalkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. TGUPP menggunakan alokasi APBD tentunya Gubernur pun harus mampu mempertangungjawabkan kinerja yang dilakukan oleh TGUPP," jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (11/9). Jika dibandingkan dengan Inspektorat DKI Jakarta, secara pelaksanaan tugas Gembong melihat adanya tumpang tindih. Seharusnya, Gembong menegaskan baik TGUPP dan Inspektorat dapat mengerti batasan masing-masing agar dapat bersinergi. "Ya makin banyak tim yang dibentuk tentunya makin menciptakan ketumpangtindihan dalam pelaksanaan tugas. Sebetulnya, yang dilakukan TGUPP tidak masuk dalam ranah SKPD, tugas dia memonitor, melakukan pemantauan kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur," terang Gembong. "Kalau yang melekat pada SKPD ya menjadi tanggungjawabnya inspektorat tetapi kadang-kadang orang lebih takut TGUPP daripada inspektoratnya. Ini kebalik-balik ya," tuturnya. Maka dari itu, Gembong meminta Komite PK tidak melahap wilayah kerja Inspektorat yang melekat pada SKPD yang ada. Sebab, kerja Inspektorat sendiri dilindungi oleh undang-undang, sedangkan TGUPP Komite PK tugasnya memang hanya membantu untuk melakukan percepatan kinerja Gubernur. "Tugasnya Komite PK hanya memberikan report, masukan pada Gubernur seharusnya tidak operasional menentukan langkah-langkah di lapangan, sebab itu bagiannya Inspektorat," tandasnya. Gembong menerima jika tuga TGUPP Komite PK sebatas memberikan tindakan pencegahan korupsi seperti sosialisasi, itu bisa dilakukan. Namun, jika berhubungan dengan operasional dirinya melihat TGUPP Komite PK dapat berbenturan dengan Inspektorat.

DPRD DKI Sebut SKPD Lebih Takut TGUPP Ketimbang Inspektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/jika-pns-dki-korupsi-bw-kita-bukan-kpk_m_179043.jpeg" alt="Ket foto: Ketua TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto usai dilantik di Balai Kota, Rabu (3/1)." width="100%">
<figcaption>Ket foto: Ketua TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto usai dilantik di Balai Kota, Rabu (3/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk satu bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinamakan Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK). Meskipun baru diresmikan, Komite PK TGUPP sudah mulai bekerja terhitung hari ini, Rabu (3/1). Ketua Komite PK Bambang Widjojanto mengatakan, timnya akan bekerja setelah surat keputusan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Per-hari ini dilantik berarti. Saya belum tahu SK-nya sudah ditandatangani belum, mudah-mudahan sudah. Setelah dilantik pasti ditandatanganin kan, baru kemudian bisa kerja," ujarnya di Balai Kota, Rabu (3/1). Untuk tahap awal, kata dia, komite PK rencananya akan melakukan rapat konsolidasi internal dan buat rumusan-rumusan target apa saja yang harus dicapai khususnya bidang pencegahan korupsi. "Rencana kerja kita, bagaimana bentuk koordinasi dan supervisinya bersama teman-teman SKPD. Soal target nanti setelah kita diskusi," kata pria yang akrab disapa BW itu. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menerangkan, nantinya Komite PK hanya bekerja khusus pada pencegahan bukan melakukan penegakan hukum karena itu ranah penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. "Kalau ada PNS yang korupsi itu urusannya penegak hukum, jadi ini nggak ada urusannya dengan komite, ngga ada tumpang tindih. Kita bukan KPK, kalau KPK ada penindakannya, kita enggak ada penindakannya," timpalnya. Untuk itu, dirinya bersedia untuk membantu terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Komite PK ini menjadi yang lembaga pencegahan korupsi yang pertama kali secara sengaja dibuat di provinsi. "Dengan posisi Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan,&rdquo; tegas dia. BW juga berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat anti korupsi yang sama. "Untuk itu, kami akan secara aktif menjalin kerja sama dengan KPK dan LSM Anti Korupsi untuk secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta ini," ujar dia lagi.

Jika PNS DKI Korupsi, BW: Kita Bukan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/umumkan-tgupp-bidang-pencegahan-korupsi-anies-tunjuk-bw-jadi-ketua_m_179011.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan lima anggota Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) yang merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Komite PK diketuai oleh mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW. Selain BW, anggota juga berisikan aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan Peneliti Ahli Tata Pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. Serta mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf. Anies mengatakan, komite tersebut dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien, dan partisipatif. "Komite PK Jakarta juga akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dengan masyarakat dan lembaga negara lain seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (3/1). Sementara itu, dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi Komite PK yaitu di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD). Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Untuk menyelamatkan PAD, kata Anies, perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk. &ldquo;Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas,&rdquo; tuturnya. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu, anggota Komite PK adalah orang-orang dengan kredibilitas baik dan keahlian mumpuni. "Dengan harapan agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis,&rdquo; pungkasnya. Komite PK dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Umumkan TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi, Anies Tunjuk BW Jadi Ketua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tgupp-salah-pos-anies-sebut-perubahan-terjadi-saat-soni-sumarsono_m_177741.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (27/12)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (27/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam tahap mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Salah satu yang dicermati adalah tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) karena dirasa tidak perlu dipisahkan menjadi satu pos khusus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut perubahan pos anggaran dari badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) menjadi pos biro administrasi sudah terjadi saat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. "Yang menarik sebenarnya pergeseran dari Bappeda ke Biro itu dilakukan tahun lalu. Sebelumnya di Bappeda memang, lalu tahun lalu dipindah ke administrasi dan yang memindah adalah Plt, Pak Plt Gubernur, yaitu sekarang Pak Dirjen," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (27/12). Meski demikian, Kemendagri telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Anies untuk mengatur TGUPP. Anies pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada Mendagri Tjahjo Kumolo yang telah memberi masukan mengenai pembentukan tim tersebut. &ldquo;Tak hanya itu, Kemendagri juga membantu memberi masukan mengenai di mana pos anggaran tersebut sebaiknya ditempatkan,&rdquo; katanya. Dia menambahkan, di tingkat nasional bahkan di tingkat global, tim semacam <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/27/177729/tgupp-berisi-tim-kampanye-mendagri-itu-hak-seorang-gubernur" target="_blank">TGUPP</a> ini sudah ada contohnya. &ldquo;Secara substansi tim delivery unit bagi pemimpin ini bukan sesuatu yang baru. Yang diatur bersama oleh Kemdagri adalah tata administrasinya,&rdquo; terangnya. Selain itu, Anies telah memahami arahan Kemendagri sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan tata administrasi negara yang baik. &ldquo;TGUPP bukan dibiayai lewat dana operasional tapi lewat APBD. Secara administratif TGUPP bertanggung jawab pada Bappeda dan secara substansi bertanggung jawab pada Gubernur,&rdquo; timpal Anies. Lebih lanjut, Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memastikan bahwa TGUPP yang dibentuk akan bekerja optimal dan efektif, serta turut membantu dan menjadi pelengkap kerja seluruh jajaran Pemprov DKI dalam membangun Jakarta. (yes/Yesika)

TGUPP Salah Pos, Anies Sebut Perubahan Terjadi saat Soni Sumarsono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pengamat-anggaran-tgupp-ala-anies-sandi-sangat-fantastis_m_177388.jpeg" alt="Anies-Sandi" width="100%">
<figcaption>Anies-Sandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri telah mencoret anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, anggaran dana sebesar Rp 28 miliar untuk 73 orang TGUPP sangat fantastis. Menurutnya, langkah Kemendagri mencoret anggaran TGUPP dinilai tepat. Pihak Kemendagri tidak mempermasalahkan banyaknya tim TGUPP, melainkan anggaran besar yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut. "Kelihatannya Kemendagri sendiri memang fleksibel dengan jumlah itu sepanjang tidak terlihat fantastis, tapi ini begitu fantastisnya. Ini bukan persoalan banyak orangnya, tapi soal anggarannya. Anggarannya dicantumkan di RAPBD itu besar sekali," kata Trubus Saat dihubungi JawaPos.com, Senin (25/12). Trubus menegaskan, seharusnya anggaran dana TGUPP gubernur setengah dari pemerintah pusat. Padahal, anggaran TGUPP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hanya mencapai Rp 10 sampai Rp 15 juta per orangnya. "Kalau staf ahli gubernur pasti dibawah pemerintah pusat. Kalau staf ahli di pusat itu rata-rata Rp 10 juta. Kalau gubernur ya setengah, tapi kalau dia mau naikkan ya bisa saja, tapi yang selama ini staf ahli di DPR, TGUPP ya diterima sekitar Rp 10 juta sampai maksimal Rp 15 juta," ungkapnya. Anggaran yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat mengejutkan semua pihak. Terlebih lagi, kerja TGUPP hanya membantu gubernur dan wakil gubernur saja. Masyarakat bahkan tidak bersentuhan dengan tim TGUPP. "Nah makanya, kalau Rp 10 juta dikali 74 orang, kenapa mata anggaran yang diajukan begitu besarnya. Kedua, TGUPP kerjanya kan enggak langsung ke masyarakat, masyarakat enggak pernah menikmati apa-apa. Jadi ini bertentatangan sama nalar publik," pungkasnya. Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengungkapkan TGUPP tidak akan dianggaran dalam biro adminitrasi. Pihaknya tengah mengarahkan anggaran TGUPP tersebut pada biaya operasional Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus oleh gubernur yang tidak terakomondasi oleh anggaran lainnya dalam APBD. "Termasuk kalau kami melihat keberadaan TGUPP yang akan melaksanakan tugas-tugas khusus gubernur ini lebih relevan kami arahkan untuk menggunakan biaya operasional Gubernur," katanya.

Pengamat: Anggaran TGUPP Ala Anies-Sandi Sangat Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tgupp-dicoret-pengamat-43-orang-isinya-tim-kampanye-anies-sandi_m_177143.jpeg" alt="Anies-Sandi" width="100%">
<figcaption>Anies-Sandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) telah menyerahkan draf evaluasi APBD DKI 2018 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun masuk ke dalam rekomendasi yang tak disetujui. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengatakan Kemendagri telah mengambil langkah tepat dengan mencoret pengajuan TGUPP. Sebab, 73 orang tersebut dinilai tidak mempunyai kompetensi dasar, terlebih lagi terdapat beberapa birokrat yang dianggap sebagai orang buangan. "Mengapa jumlahnya begitu banyak dengan anggaran yang besar. TGUPP itu kan 30 orang dari birokrat lama, 43 lainnya itu dari tim kampanye Pak Anies dulu. Nah kebanyakan dari tim birokrat 30 itu sendiri adalah tim buangan, orang-orang gagal. Kemudian dari tim kampanye itu sendiri enggak punya kompetensi, harusnya dia punya kompetensi dasar yang digunakan untuk masukan ke Gubernur," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (24/12). Dia menjelaskan, TGUPP sendiri telah ada sejak kepemimpinan Gubernur Joko Widodo yang kemudian diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Namun, tim TGUPP terdahulu diambil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat suka rela. Berbeda pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang ingin membuat ketentuan sendiri dengan memasukan anggaran TGUPP ke dalam APBD dan merekrut orang-orang pemenangan kampanyenya sendiri. "Sebenarnya TGUPP sifatnya ethok. Tapi selama ini mereka masuk dalam anggaran gubernur dan mereka sifatnya suka rela. Kemudian pak Anies ini membuat TGUPP ini menjadi sifatnya resmi formal. Tapi itu kan enggak bisa karena kententuannya itu yang resmi itu cuman SKPD dan Deputi, jadi seharusnya mereka mengoptimalkan SKPD dan deputi saja," ungkapnya. Menurutnya, langkah Anies yang memasukkan anggaran TGUPP ke dalam APBD 2018 dinilai telah melanggar aturan yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi TGUPP, lanjutnya, seharusnya melekat pada biro administrasi sekertaris daerah. "TGUPP itu melekat di biro administrasi sekertaris daerah. Jadi tidak bisa bersifat tersendiri. Tapi kalau dia mengatur sendiri nanti jadi disharmoni nanti banyak kepentingan disitu. Tetapi Pak anies salah persepsi ada sesuatu dibalik itu semua, karena Pak Gubernur ngotot," tegas Trubus. Dia pun menyarankan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu untuk mengikuti rekomendasi dari Kemendagri agar tidak membuat persepsi buruk dibenak masyarakat. "Tapi sebenarnya itu memang hak Gubernur namun jumlahnya ini kan gak rasional. Karna bertentatangan dengan nalar publik maupun peraturan yang ada.Kalau menurut saya Pak Anies menyesuaikan saja dengan rekomendasi Kemendagri," pungkasnya.

TGUPP Dicoret, Pengamat: 43 Orang Isinya Tim Kampanye Anies-Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kemendagri-arahkan-anggaran-tgupp-masuk-ke-biaya-operasional-anies_m_177122.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi sejumlah pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan bantuan partai politik dalam APBD DKI Jakarta 2018 juga dievaluasi. Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan TGUPP tidak akan dianggarkan dalam biro adminitrasi. Pihaknya tengah mengarahkan anggaran TGUPP dimasukkan pada biaya operasional Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus yang tidak terakomodasi anggaran lainnya dalam APBD. "Termasuk kalau kami melihat keberadaan TGUPP yang akan melaksanakan tugas-tugas khusus gubernur ini lebih relevan kami arahkan untuk menggunakan biaya operasional Gubernur," ujarnya di Jakarta, Minggu (24/12). Saat ini, draf APBD DKI 2018 telah diserahkan kembali ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hasil koreksi itu akan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, biaya operasi gubernur sendiri didapatkan dari besaran pendapatan anggaran daerah (PDA). Nantinya, gubernur berhak mendapatkan biaya sesuai dengan total PAD yang didapatkan Pemprov DKI Jakarta. "Tergantung dari besaran PAD-nya. Artinya kalau PAD seperti Jakarta, itu formulanya adalah 0,15 persen kali total PAD, itu paling tinggi. Artinya dibawahnya boleh tapi itu paling tinggi segitu," pungkasnya.

Kemendagri Arahkan Anggaran TGUPP Masuk ke Biaya Operasional Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/empat-pergub-zaman-ahok-diubah-anies-selama-50-hari-pimpin-dki_m_172571.jpeg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Senin (16/11)." width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Senin (16/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno telah memasuki 50 hari masa kerja sejak pelantikannya pada Senin (16/10) lalu. Selama itu, keduanya bukan hanya menggantikan kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, namun juga mengganti beberapa kebijakannya. Pasangan nomor urut 3 pada Pilkada DKI 2017 lalu itu mulai merintis pelaksanaan program-program kerja yang telah dijanjikan dalam masa kampanye. Begitu pula dengan beberapa peraturan yang direvisi, diubah, dan disesuaikan dengan kondisi pemerintahan terkini. Penelusuran JawaPos.com, selama 50 hari Anies-Sandi memimpin ibu kota, terdapat empat peraturan gubernur (Pergub) yang diubah. Di antaranya, Pergub tentang upah minimum provinsi (UMP), pakaian dinas harian (PDH), pemanfaatan Monumen Nasional (Monas), dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 1. UMP DKI Jakarta 2018 Anies mengumumkan nilai UMP DKI Jakarta 2018 pada Rabu (1/11), dengan angka Rp 3.648.035. UMP 2018 tersebut dihitung dengan menggunakan rumus Kemenaker, yakni PP Nomor 78/2015 sehingga naik 8,71 persen dibanding UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750. "Mudah-mudahan ini semua memudahkan dari sisi buruh akan menikmati kenaikan dan tidak terlalu menanggung beban berat mengingat kondisi perekonomian saat ini," ujar Anies saat itu. Nilai UMP tersebut kemudian dicantumkan dalam Pergub No 182 Tahun 2017 tentang UMP Tahun 2018 junto Pergub No 227 Tahun 2016 tentang UMP Tahun 2017. Pergub perdana yang direvisi itu ditandatangani Anies pada hari yang sama saat pengumuman UMP. 2. Pakaian Dinas Anies menandatangani Pergub Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas pada Kamis (16/11), melalui persetujuan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Yayan Yuhanah. Dalam Pergub yang direvisi tersebut, perubahan terletak pada jadwal penggunan baju adat Betawi Sadariah untuk digunakan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Baju Sadariah yang sebelumnya digunakan setiap hari Kamis, kini berubah menjadi seragam wajib setiap hari Jumat. "Sesuai dengan aspirasi banyak warga dan juga banyak pegawai Pemprov bahwa baju Sadariah itu memang baiknya dipakai hari Jumat. Jadi, itu yang di-switch dari hari Kamis ke hari Jumat," kata Sandi, kemarin (4/12). 3. Pemanfaatan kawasan Monas Aturan baru tentang penggunaan Monas tertuang dalam Pergub Nomor 186 Tahun 2017. Pergub itu menyebut kawasan Monas dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan. "Dengan (Pergub) ini Monas kembali bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat dan akhirnya mendapat kepastian hukum. Kami ingin agar masyarakat bisa memanfaatkan dengan optimal dan kembali nyaman berkegiatan di Monas,&rdquo; tutur Anies saat menghadiri acara kirab kebangsaan di Monas, Minggu (26/11). Keabsahan Pergub tersebut ditandai dengan pagelaran Tausiyah Kebangsaan yang digelar pada malam harinya, Minggu (26/11). Tausiyah digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, menghadirkan tokoh-tokoh ulama dan seluruh SKPD Pemprov DKI. 4. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Setelah menuai polemik besar antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta, TGUPP akhirnya disetujui untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI 2018. Perubahan mencolok dengan tahun sebelumnya, yakni jumlah anggota yang mencapai 73 orang dan rencananya akan memakan dana Rp 28 miliar. Pergub itu merupakan yang terakhir ditertbitkan Anies dalam 50 hari ini. Aturan tentang TGUPP dituangkan melalui Pergub Nomor 187 Tahun 2017, dan ditandatangani Anies pada Selasa (28/11), serta diundangkan pada hari yang sama. "Sudah (ditandatangani Anies), sudah ditindaklanjuti, jadi Pergubnya ada dulu, jumlahnya sesuai dengan rencana kita. Oleh karena itu, prosesnya bisa jalan di DPRD, karena Pergubnya sudah diperbaharui dari Pergub sebelumnya," papar Sandi sebelum sidang paripurna pengesahan APBD, Rabu (29/11).&nbsp;

Empat Pergub Zaman Ahok Diubah Anies Selama 50 Hari Pimpin DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tgupp dki

Berita Terkini