<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/FAH_0365JPG-2551726177.jpg" alt="Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung mengunjungi Balai Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung mengunjungi Balai Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan akan memiliki 7 staf khusus (stafsus) untuk membantunya dan Wakil Gubernur Terpilih Rano Karno selama menjabat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono menegaskan tidak akan menggunakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti era Gubernur Anies Baswedan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan punya 7 staf khusus tapi tentunya ada staf ahli dan saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono pun mengungkapkan alasan tidak menggunakan TGUPP dan lebih memanfaatkan 7 stafsus. Tujuh stafsus itu, kata Pramono, dipilih lantaran sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi stafsus dalam UU Nomor 2 Tahun 2024, sudah diatur dan stafsus ini tugas utamanya adalah membantu Gubernur dan Wagub," jelas Pramono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan lainnya, lanjut Pramono, dirinya ingin memiliki tim yang lebih fungsional. Sehingga bisa membantu Gubernur dan Wakil Gubernur secara maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015606386/usai-room-tour-di-balai-kota-pramono-minta-ada-ruangan-sholat">Usai Room Tour di Balai Kota, Pramono Minta Ada Ruangan Sholat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa anggota tim itu pun berasal dari kalangan profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orangnya tentunya bukan ASN, dan adalah ada yang sehari hari ngurus saya, ngurus bang Rano, tetapi beberapa profesional, dari 7 orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Politikus PDIP itu juga memastikan akan tetap percaya dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas. Ia mengaku telah terbiasa kerja sama dengan ASN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapa pun ASN itu sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi hal yang secara clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta. Saya bukan orang yang kemudian membawa dari mana-mana orang," tegasnya.</div>

Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan akan memiliki 7 staf khusus (stafsus) untuk membantunya.

Pramono Beberkan Alasan Pilih Gunakan 7 Stafsus Ketimbang TGUPP Seperti Era Anies 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/JIS-4283222243.png" alt="Jakarta International Stadium (JIS) yang rumputnya akan diganti karena disebut tidak sesuai standar FIFA." width="100%">
<figcaption>Jakarta International Stadium (JIS) yang rumputnya akan diganti karena disebut tidak sesuai standar FIFA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks anggota TGUPP di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, membantah Jakarta Internasional Stadium (JIS) tak sesuai standar FIFA. Ia mengatakan bahwa pembangunan JIS sejak awal sudah dirancang berdasarkan konsultan yang juga memiliki pengalaman merancang stadion berstandar FIFA. "Konsultan pembangunan JIS, Buro Happold dari Inggris miliki pengalaman internasional merancang stadion-stadion sepak bola modern Liga Inggris, tentu saja JIS mengikuti standar FIFA," ujar Tatak saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (5/7). Adapun terkait masalah rumput hingga akses masuk yang dianggap tak sesuai standar FIFA oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljo, katanya, keliru. "Tentu saja hal-hal teknis seperti akses masuk dan standar rumput juga sudah standar FIFA," tegasnya. "Yang komentar akses masuk cuma satu, sudah jelas keliru. Faktanya pintu akses banyak sekali sudah dijelaskan oleh Jakpro," pungkas Tatak. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa rumput Jakarta Internasional Stadium (JIS) tak memenuhi standar FIFA untuk gelaran Piala Dunia U-17 pada November mendatang. Hal itu ia sampaikan saat meninjau JIS bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya, yang juga mengevaluasi 22 stadion termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk dalam standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang," ujarnya kepada wartawan usai meninjau JIS, Selasa (4/7). Oleh karena itu, Basuki mengatakan akan mengganti rumput tersebut sebagai solusi sementara. Dengan begitu, rumput yang digunakan di JIS akan dapat sesuai standar FIFA. "Kita akan ganti semua rumput tersebut, sesuai dengan ahlinya beliau. Pak Kamal sebagai ahli agronomi untuk rumput di stadion. Menurut beliau, harus diganti kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Itu jangka pendek saja," jelasnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa masalah Jakarta Internasional Stadium (JIS) tak hanya rumput. Akses masuk stadion juga bermasalah. "Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya, ini bahaya ya," ujarnya. Oleh karena itu, ia mengatakan mesti ditambah akses masuk ke JIS agar tak terjadi penumpukan saat akan masuk kawasan stadion tersebut. "Jadi akan ditambah lima akses lagi untuk baik jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman Jakmania banyak yang parkir di Ancol dan kalau mau ke sini harus mutar," ungkapnya.

"Tentu saja hal-hal teknis seperti akses masuk dan standar rumput juga sudah standar FIFA," tegasnya.

Mantan Anggota TGUPP Era Anies Baswedan Bantah Rumput JIS Tak Standar FIFA, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200907_213949.jpg" alt="Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Raides Aryanto menyatakan bahwa pengadaan titik-titik Jakwifi memang berkurang karena menyesuaikan anggaran yang diberikan dalam APBD 2023.  Hal itu menanggapi cuitan Eks Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang mengomentari titik Jakwifi sudah tak lagi gratis di beberapa titik.  "Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Dengan begitu, ia mencontohkan bahwa jika sebelumnya di tiap RW ada tiga titik Jakwifi, sekarang dengan anggaran yang ada hanya ada satu titik Jakwifi di satu RW. Mulanya, Diskominfotik mengusulkak anggaran Jakwifi untuk 3.500 titik, namun akhirnya hanya disetujui 1.263 titik.  "Pengurangan anggaran itu berkurang secara kuantiti, tentu yang merasa selama ini kok berkurang, alat aksesnya tentu menurun, tapi tidak hilang, tetap ada di tiap RW semua kita siapkan akses poinnya," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data Aditia Prana mengatakan bahwa sebelumnya anggaran yang diusulkan Diskominfotik untuk pengadaan titik Jakwifi adalah Rp 174 miliar.  "Yang disetujui kurang lebih Rp 56 miliar," tandasnya.  Sebelumnya, eks anggota TGUPP DKI Jakarta Tatak Ujiyati menuding Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mematikan layanan Jakwifi pada sejumlah titik. Lewat media sosial miliknya, Tatak membagikan tangkapan layar yang menampilkan narasi pemutusan layanan JakWIFI oleh Pemprov DKI Jakarta pada suatu wilayah per 1 Januari 2023.  Namun, eks TGUPP era mantan Gubernur Anies Baswedan ini tidak menyebutkan wilayah mana yang mengalami pemutusan internet gratis program Anies tersebut.  "Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," kata Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati, dikutip Senin, 2 Januari.  Tatak pun berasumsi bahwa dugaan penghentian operasional JakWIFI ini dilakukan karena faktor ketidaksukaan kepada Anies  "Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," cecarnya.  Tatak pun menduga Pemprov DKI dan DPRD DKI memotong alokasi anggaran JakWIFI dalam APBD tahun anggaran 2023 yang pembahasannya dilakukan setelah Anies lengser  "Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," tandasnya.

Eks TGUPP Anies Kritisi Jakwifi yang Mati, Ini Penjelasan DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221019-WA0041_2.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat meninjau Stasiun Pompa di Waduk Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat meninjau Stasiun Pompa di Waduk Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak dipakai lagi di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, hal itu berlaku karena Heru bukan seorang pemimpin yang lahir dari Pilkada. Dengan begitu, tidak ada tuntutan membentuk tim khusus untuk percepatan program prioritas yang sering digaungkan para calon dalam kontestasi Pilkada.  "Cara berpikirnya berbeda. Karena dia kan birokrat. Dulu pernah di Wali Kota, lalu dibawa oleh Jokowi jadi sekretariat Kepresidenan karena emang dekat dengan Jokowi. Kalau sekarang jadi Pj Gubernur DKI karena tidak pernah ikut kontestasi Pilkada, dia birokrat tadi, cara pandangnya memaksimalkan birokrasi atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada," jelasnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (29/10).  Lemahnya, menurut Ujang, kekurangan dari mengandalkan SKPD yang birokratis adalah kerjanya kebanyakan lambat karena terhambat dengan berbagai aturan yang ada.  "Birokrat kita itu seperti itu. Ya memang kalau tidak ada yang mengawal dari pihak luar, seperti TGUPP ya sulit emang kepala daerah utk mengontrol, memantau SKPD-SKPD itu," ucapnya.  Namun begitu, pendiri Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan bahwa TGUPP pun tidak wajib ada dalam pemerintahan. Sebab, keberadaannya memang tergantung kebutuhan masing-masing.  "Ya saya, sih melihatnya kebutuhan saja. Kalau emang butuh, ya gunakan. Kalau tidak, ya, tidak ada masalah begitu," katanya.  "Ya mungkin Heru simpel saja. Maksimalkan SKPD, maksimalkan birokrasi, itu pun bisa jalan," imbuhnya.  Selain itu, menurut Ujang, positifnya dari tidak adanya TGUPP adalah menghemat anggaran karena gaji anggota tim khusus itu cukup besar. Apalagi jika jumlah anggotanya cukup banyak.  "Tidak dipakai memang mengirit anggaran karena kan gaji dari TGUPP itu cukup besar. Jadi itu soal hak dan kewenangan dari Heru saja mau menggunakan atau tidak, mau memaksimalkan birokrasi atau tidak," tandasnya.

TGUPP Hilang di Era Heru, Ini Plus-Minusnya Kata Pengamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/heru-budi-ist.jpg" alt="heru budi dok setpres" width="100%">
<figcaption>heru budi dok setpres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta telah bubar sejak tampuk kepemimpinan beralih ke tangan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Anggota TGUPP di era Anies Baswedan sendiri ada yang latar belakangnya merupakan PNS.  Menanggapi hal itu, Heru mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan status penempatan baru anggota TGUPP yang juga berstatus PNS di Pemprov DKI Jakarta itu.  "Nanti kita pikirkan," ujarnya kepada wartawan, Jumat, (28/10).  Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2019, keanggotaan TGUPP memang bisa berasal dari PNS dan non-PNS. Biasanya, PNS yang masuk dalam TGUPP adalah mantan birokrat yang masih berstatus PNS aktif. Sementara, non-PNS diisi oleh praktisi.  Sampai sejauh ini, kata Heru, PNS yang sebelumnya menjadi anggota TGUPP ini nantinya akan kembali pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing seperti sebelum jadi anggota TGUPP.  "Kan namanya PNS, ya, kembali ke naungannya, misalnya di biro SDM, ya kembali ke biro SDM, atau kepegawaian," ucapnya  Untuk diketahui, TGUPP adalah tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta untuk membantu program pembangunan di Ibu Kota. TGUPP juga dikenal sebagai pembisik Gubernur dalam memutuskan suatu kebijakan pemerintah daerah.  TGUPP sudah ada sejak era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maupun Anies Baswedan menjabat. Selama kepemimpinan Jokowi, TGUPP diisi oleh ASN Pemprov DKI.  Kemudian, Ahok merekrut sebagian TGUPP dari pegawai non-ASN. Begitu juga dengan Anies.  Namun bedanya, Ahok membayar gaji TGUPP dari tunjangan operasional Gubernur DKI. Sementara, gaji TGUPP yang jumlahnya juga melonjak saat era Anies diambil dari APBD DKI Jakarta.

TGUPP Bubar, Bagaimana Nasib Anggotanya yang PNS?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20200302_205330.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan belum efektif. TGUPP belum dapat mendongkrak kinerja gubernur.  ”Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselerasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi di sana juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak program yang terakselerasi?” kata Prasetio seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (27/5).  Menurut dia, TGUPP tidak efektif. ”Yang ada justru jadi mudharat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka,” ujar Prasetio.  Keberadaan TGUPP tidak efisien, lanjut Prasetio, tercermin dari kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, sebelum pandemi Covid-19.  ”Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp 0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan program enggak jalan,” ucap Prasetio.  Prasetio berpendapat, hal tersebut tak lepas dari personalia TGUPP yang cenderung diisi tim sukses. Pada pemerintahan sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijabat ASN yang segera purnabakti.  ”Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja,” tutur Prasetio.  Sebelumnya, ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya 239 ASN DKI enggan ikut lelang jabatan di 16 posisi eselon II.  Namun demikian, Prasetio enggan gegabah dalam hal tersebut tanpa adanya bukti. Karena itu, dia menyebutkan DPRD DKI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki ratusan ASN yang enggan ikut lelang jabatan, termasuk yang terkait dengan dugaan-dugaan penyebabnya.  Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Itu terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).  Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi pelaksana tugas (plt) ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karo Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan serta Waka BPD.  Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Dispendik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.  Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD Subejo, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto, Kepala Disparbud Edy Junaedi, Kepala Bappeda Sri Mahendra, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin, Kepala BPD Tsani Annafari, dan Kepala BPAD Pujiono.

Ketua DPRD DKI Nilai TGUPP Belum Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-tunggu-bukti-screenshot-pencemaran-nama-baik-bupati-meranti_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya memastikan, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya mangkir dari agenda pemeriksaan. Penyidik tidak mengetahui alasan mantan anak buah Anies Baswedan itu tidak hadir kemarin.  "Iya tidak hadir. Belum ada alasan (tidak hadirnya)" kata Kepala Unit V Subdirektorat IV/Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Immanuel P. Lumban Tobing saat dikonfirmasi, Kamis (4/2).  Immanuel menuturkan, pihak Marco hingga siang ini tidak mengirim pemberitahuan alasan ketidak hadiran dalam pemeriksaan tersebut. Oleh sebab itu, penyidi akan melayangkan panggilan berikutnya kepada Marco.  "Sekarang sedang disiapkan untuk panggilan keduanya," jelas Immanuel.  Diketahui, surat panggilan pemeriksaan kepada Marco tertuang dalam surat bernomor : Spgl/334/I/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus. Marco dijadwalkan mulai diperiksa pukul 10.00 WIB hari ini. Kasus ini teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/7221/XII/YAN/.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 4 Desember 2020.  Marco dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media elektronik, serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  Dalam surat tersebut, dijelaskan jika kasus pencemaran nama baik itu terjadi Pantai Indah Kapuk, Boullevard, Jakarta Utara pada 4 Desember 2020. Pelapornya sendiri yaitu Masco Afrianto Lumban Tobing.  Marco diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

Eks TGUPP Gubernur Anies Mangkir Dari Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/polisi.jpg" alt="HASIL PENGGELEDAHAN: Kapolda Sulteng Irjen Syafril Nursal dan Kapolres Poso AKBP Darno memeriksa barang bukti yang disita dari kelompok MIT, Kamis (16/4). (BUDIYANTO WIHARTO/RADAR SULTENG)" width="100%">
<figcaption>HASIL PENGGELEDAHAN: Kapolda Sulteng Irjen Syafril Nursal dan Kapolres Poso AKBP Darno memeriksa barang bukti yang disita dari kelompok MIT, Kamis (16/4). (BUDIYANTO WIHARTO/RADAR SULTENG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan kepada mantan anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Marco Kusumawijaya. Dia akan diperiksa hari ini sebagai saksi terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik.  "Iya benar (hari ini diperiksa)," kata Kanit V Subdit IV Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kompol Immanuel P. Lumbantobing saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).  Kendati demikian, Immanuel tidak merinci ihwal kasus pencemaraan nama baik ini. "Nanti dalam pemeriksaan dijelaskan ya," jelasnya.  Surat panggilan pemeriksaan kepada Marco tertuang dalam surat bernomor: Spgl/334/I/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus. Marco dijadwalkan mulai diperiksa pukul 10.00 WIB hari ini. Kasus ini teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/7221/XII/YAN/.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 4 Desember 2020.  Adapun status Marco yakni saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media elektronik. Yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  Dalam surat tersebut, dijelaskan jika kasus pencemaran nama baik itu terjadi Pantai Indah Kapuk, Boullevard, Jakarta Utara pada 4 Desember 2020. Pelapornya sendiri yaitu Masco Afrianto Lumbantobing.  Marco diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Eks Anggota TGUPP Gubernur Anies Hari Ini Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/contek-ahok-bikin-tgupp-ridwan-kamil-masukan-eks-timses_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil contek Ahok, bikin TGUPP" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil contek Ahok, bikin TGUPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim percepatan pembangunan untuk memperlancar penyelesaian beberapa proyek. Tim melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk memberikan masukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembentukan tim ini merupakan salah satu eksperimen guna membentuk birokrasi dinamis. Sehingga proyek pembangunan bisa lebih cepat penyelesaiannya. "Pemprov sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis, untuk menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan stakeholder strategis. Jadi nanti ada dan sudah di-SK-an tim akselerasi pembangunan di Jawabarat," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Kamis (17/1). Menurut Kang Emil, tim tersebut itu seperti Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Jakarta. Dengan tugas pokok dan fungsi utamanya memberi nasihat serta masukan untuk pembangunan sesuai dengan visi misi yang digaungkan Kang Emil bersama wakilnya Uu Ruzhanul Ulum. Namun tetap tim tersebut tidak akan mengambil alih peran birokrasi. "Tugasnya hanya menasihati, tidak mengambil alih persoalan teknis kebirokrasiannya," ucapnya. Sementara, anggota tim percepatan pembangunan Jawa Barat merupakan eks timsesnya saat mengikuti kontestasi Pilgub 2018 lalu. Ketua tim akselerasi pembangunan adalah rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Tri Hanggono Achmad, sedangkan anggota-anggotanya yang berjumlah belasan akan diisi oleh sejumlah eks timses Kang Emil dan Uu. Ketika disinggung soal keterlibatan timses dalam pembangunan Jawa Barat, Kang Emil menyebut bukan hal buruk. Selama tujuannya baik, tidak melanggar aturan dan tidak mengeksploitasi kedekatan, itu adalah hal wajar. Menurut Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jawa Barat Tri Hanggono Achmad, dasar dibentuknya tim ini yakni tantangan pembangunan kedepan yang semakin kompleks, disrupsi, hingga ketatnya persaingan antarbangsa. "Jawa Barat punya potensi besar asal punya daya dukung. Sementara dalam pola dynamic governance mesti ada pemikiran inovatif dan kolaboratif. Upaya tim ini yaitu mendorong governance yang ada bergulir sebaik mungkin," jelas Tri Hanggono. Hadirnya Tim Percepatan Pembangunan, akan memperkuat mempercepat kinerja pemerintah, serta memberi masukan, memfasilitasi networking, sementara secara teknis dan aturan tetap yang menggulirkannya adalah pemerintah.

Contek Ahok Bikin TGUPP, Ridwan Kamil Masukkan Eks Timses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-ketua-tgupp-bidang-pengelolaan-pesisir-ini-penjelasan-pengamat_m_222994.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengaku mendapat panggilan kerja sejak 7 Juni 2018. Dirinya dipanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama empat anggota lainnya. "Kita dipanggil oleh Pak Gubernur tanggal 7 Juni, tapi kebetulan pada waktu itu saya lagi di luar kota. Jadi hanya sebagian yang bertemu dan Pak Gubernur minta segera bekerja. Lalu, minggu lalu kami terima SK. Jadi praktis tanggal 7 kami mulai sebetulnya," ujar Marco di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/6). Pengamat perkotaan itu tidak tahu alasan dipilihnya dia menjadi tim yang bertugas membantu Anies untuk mengelola Pantai Utara Jakarta. "Saya dikasih tahu sama teman-teman, ya dianggap orang yang berkompeten lah. Yang memang selama ini mengurus lingkungan," jelasnya. Terkait kebijakan reklamasi, dia menyakini seluruh anggotanya sepakat untuk berjalan bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menuntaskan janji kampanye orang nomor satu di ibu kota itu. "Kan janji politik itu reklamasi disetop, kepulauan seribu dikembangkan, kampung-kampung diperbaiki tanpa digusur, terus bagaimana kita mengelola supaya barang kali ada pantai di sepanjang 40 kilometer itu ada yang terbuka. Itu tugas kita," tutur dia. Menurutnya, tugasnya bukan hanya mengurus pesisir, namun juga Kepulauan Seribu. &ldquo;Tugas kami secara objek itu ya mengurusi pesisir dan kepulauan seribu. Pesisir itu artinya semua kecamatan yang berbatasan dengan laut kecuali kota tua. Jadi sebenarnya sepertiga kota tua ya kurang lebih," terangnya. Tim tersebut memiliki empat anggota lainnya, yaitu mantan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalid Muhammad, pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Irvan Pulungan, dan pakar kelautan ITB Muslim Muin. Dengan pembentukan TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, artinya sudah empat TGUPP yang terbentuk. Sisanya, antara lain TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi, yang diberi nama Komite Pencegahan Korupsi (KPK) diketuai oleh Bambang Widjojanto. Kemudian, TGUPP Bidang Pembangunan yang diketuai oleh Amin Subekti. Selain itu, TGUPP Bidang Harmonisasi Regulasi yang dipimpin oleh Rikrik Rizkiyana. Maka, masih ada satu bidang lagi yang belum terbentuk, yakni TGUPP Bidang Ekonomi.&nbsp;

Jadi Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, Ini Penjelasan Pengamat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tgupp

Berita Terkini