<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tersangka kasus kekerasan dan penembakan di Intan Jaya, Papua, dipastikan bertambah. Sebab, belum semua kasus ditindaklanjuti Mabes TNI maupun TNI-AD.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengapresiasi langkah cepat Mabes TNI dan TNI-AD menindaklanjuti temuan tim gabungan pencari fakta (TGPF) peristiwa kekerasan dan penembakan Intan Jaya. Juga memperhatikan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).  Mahfud memastikan siapa pun yang terlibat dalam peristiwa hukum di Papua bakal ditindak tegas. Saat ini sudah delapan personel dari matra darat yang ditetapkan sebagai tersangka.  Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku telah bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Tujuannya, memastikan semua pihak yang terlibat diproses hukum secara transparan.  Menurut Mahfud, temuan TGPF yang dibentuk pemerintah dan hasil kerja tim investigasi Komnas HAM tidak berbeda jauh. Ada kesamaan. Termasuk dugaan keterlibatan aparat di balik penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. ”Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan untuk dibawa ke pengadilan,” kata dia kemarin.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/11/2020/kasus-penembakan-pendeta-yeremia-tni-ad-belum-temukan-bukti-kuat/">Kasus Penembakan Pendeta Yeremia, TNI AD Belum Temukan Bukti Kuat</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/polrestabes-medan-buru-lima-tersangka-penembakan-anggota-polri/">Polrestabes Medan Buru Lima Tersangka Penembakan Anggota Polri</a></li> </ul> Bukan hanya aparat keamanan yang terlibat, pihak-pihak lain yang mesti bertanggung jawab juga dikejar pemerintah. ”Kelompok kriminal bersenjata (KKB) juga sudah diburu dan mulai ditangkap para pelakunya,” tegas Mahfud.  Khusus kasus penembakan Pendeta Yeremia, Mabes TNI menyatakan mengerahkan kemampuan secara total. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad menjelaskan, pihaknya masih berusaha mengungkap pelaku penembakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di Intan Jaya tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=brBrKcJSKWU

Jumlah Tersangka Kasus Penembakan di Intan Jaya Bakal Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0079_1-1.jpg" alt="Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Benny Mamoto membantah jika ada saksi mata yang melihat langsung proses pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani. Hasil investigas di lapangan menemukan fakta, jika saksi di lokasi hanya melihat jenazah pendeta sudah tewas.  "Sejauh ini belum ada saksi mata yang lihat langsung kejadian. Yang ada adalah pasca kejadian ketika sang istri nunggu suami nggak pulang-pulang, akhirnyaa cek ke kandang babi ditemukan kondisi itu," kata Benny di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/10).  Ia menyampaikan, TGPF sudah mengajak langsung istri korban ke lokasi penemuan mayat. Di sana istri menjelaskan apa yang dilihat saat peristiwa. Kepada TGPF istri juga membeberkan pesan terakhir dari suaminya.  Pihak keluarga bahkan menceritakan tindak lanjut yang dilakukan setelah jenazah pendeta ditemukan, hingga proses pemakaman. Hasilnya tidak ada satupun saksi yang melihat langsung proses pembunuhan.  "Tugas tim sangat terbatas waktunya, sehingga kami maksimalkan olah TKP yang 2 anggota (TNI) jadi korban, kemudian TKP pendeta Yeremia, kemudian juga kami datang ke makam almarhum, ke kediaman almarhum," jelas Benny.  Kendati demikian, Benny menyebut temuan TGPF bukanlah kesimpulan akhir. Sebab, data yang diperoleh akan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Sehingga masih ada kemungkinan ditemukan fakta baru.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/10/2020/hasil-investigasi-tgpf-intan-jaya-diumumkan-lusa/">Hasil Investigasi TGPF Intan Jaya Diumumkan Lusa</a>  "Kita tidak tahu nanti perkembangan berikutnya. Karena kita juga setelah membangun trust dengan keluarga dan tokoh-tokoh setempat, mereka sepakat ingin beri info seandainya ada perkembangan," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menerima laporan resmi hasil investigas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya. Berkas diserahkan langsung oleh Ketua TGPF Intan Jaya Benny Mamoto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (21/10).  Mahfud mengatakan, hasil investasi tersebut menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam tewasnya pendeta di Intan Jaya. Namun, ada kemungkinan pula korban dibunuh oleh pihak lain.  "Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud.  Sementara itu, terkait tewasnya 2 prajurit TNI Serka Sahlan 0ada 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo 2 hari setelahnya diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB). "Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020," imbuh Mahfud.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KI6kQBiSB1A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

TGPF Bantah Ada Saksi yang Melihat Langsung Pembunuhan Pendeta Yeremia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0015.jpg" alt="Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB)." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menerima laporan resmi hasil investigas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya. Berkas diserahkan langsung oleh Ketua TGPF Intan Jaya Benny Mamoto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (21/10).  Mahfud mengatakan, hasil investasi tersebut menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam tewasnya pendeta di Intan Jaya. Namun, ada kemungkinan pula korban dibunuh oleh pihak lain.  "Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud.  Sementara itu, terkait tewasnya 2 prajurit TNI Serka Sahlan 0ada 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo 2 hari setelahnya diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB). "Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020," imbuh Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan, selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Dia telah meminta pihak Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.  "Dengan demikian TGPF yang dibentuk oleh SK Kemenko Polhukam Nomor 83 Tahun 2020 dinyatakan selesai," pungkas Mahfud.  Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya 2 anggota TNI, satu warga sipil dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua. Tim sudah mulai bekerja sejak 1 Oktober 2020. “Kami bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020,” kata Mahfud, Jumat (2/10).  Mahfud mengatakan, TGPF terdiri dari 30 orang yang berasal dari beberapa latar belakang. Mereka dibagi dalam dua kelompok besar, yakni Tim Pengarah 11 orang dan Investigas Lapangan 18 anggota. Sedangkan penanggung jawab dipegang Mahfud.

Hasil Investigasi TGPF, Pembunuhan Pendeta Diduga Libatkan Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200926_201933_copy_1280x732-1.jpg" alt="Personel gabungan TNI-Polri ketika terlibat baku tembak dengan KKB di Intan Jaya, Papua. Humas Polda Papua/Antara" width="100%">
<figcaption>Personel gabungan TNI-Polri ketika terlibat baku tembak dengan KKB di Intan Jaya, Papua. Humas Polda Papua/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya sudah menyelesaikan tugas di Papua. Komnas HAM akan mengelola hasil investigasi peristiwa penembakan Pendeta Yeremia Zanambani tersebut, sedangkan TGPF rencananya melaporkan hasil kerjanya ke Menko Polhukam Mahfud MD hari ini.  Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyatakan masih membutuhkan waktu untuk mengelola hasil investigasi. Pihaknya sudah mendapat banyak data. Mulai keterangan saksi-saksi, bukti, hingga informasi pendukung yang diyakini dapat mengungkap peristiwa tersebut secara terang.  ”Komnas HAM akan mengelola seluruh data yang ada untuk menyusun kesimpulan yang lebih solid,” katanya. Komnas HAM juga akan menguji temuan tersebut dengan keterangan para ahli.  Anam memang belum mengungkap keterangan saksi yang diperoleh. Juga bukti dan informasi pendukung dari lokasi kejadian. Yang pasti, terang dia, tim investigasi Komnas HAM sudah melaksanakan rekonstruksi peristiwa penembakan Pendeta Yeremia serta olah tempat kejadian perkara (TKP). ”Melakukan pemantauan dan penyelidikan ter-hadap kematian Pendeta Yeremia,” tambahnya.  Komnas HAM, kata dia, menemukan fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa penembakan Pendeta Yeremia tidak berdiri sendiri. ”Terdapat rentetan peristiwa lain yang terjadi sebelumnya,” ujarnya. Semua bakal diungkap setelah Komnas HAM menyimpulkan hasil temuannya.  Bersamaan dengan langkah tersebut, mereka juga akan memenuhi permintaan pihak keluarga untuk pendampingan otopsi. Sebagaimana disampaikan TGPF Intan Jaya yang dipimpin Benny Mamoto, jenazah Pendeta Yeremia bakal diotopsi. Pihak keluarga memberi mereka izin dengan catatan otopsi harus didampingi instansi-instansi lain seperti Komnas HAM.  Sementara itu, Benny menyatakan bahwa timnya sudah menuntaskan tugas investigasi sesuai dengan perintah Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengakui bahwa 14 hari atau dua pekan merupakan waktu yang sangat pendek untuk menginvestigasi peristiwa kekerasan dan penembakan di Intan Jaya. Namun, waktu tersebut dapat mereka maksimalkan. Rencananya, laporan timnya disampaikan langsung oleh Mahfud hari ini (19/10).  Pria yang sehari-hari bertugas sebagai ketua harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menyatakan, semua temuan yang diperoleh sudah disampaikan kepada Mahfud selaku penanggung jawab TGPF Intan Jaya. ”Menyangkut capaian tim akan disampaikan langsung oleh Pak Menko Polhukam pada Senin,” imbuhnya.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/10/2020/tgpf-intan-jaya-kantongi-keterangan-saksi-kunci/">TGPF Intan Jaya Kantongi Keterangan Saksi Kunci</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/10/2020/tgpf-intan-jaya-terus-dalami-keterangan-berbagai-pihak/">TGPF Intan Jaya Terus Dalami Keterangan Berbagai Pihak</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/10/2020/anggota-tgpf-intan-jaya-diserang-kkb-setelah-olah-tkp-hitadipa/">Anggota TGPF Intan Jaya Diserang KKB setelah Olah TKP Hitadipa</a></li> </ul> Serupa dengan Komnas HAM, TGPF juga sudah melakukan olah TKP dan mengumpulkan banyak keterangan. Tidak hanya dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, TGPF Intan Jaya juga menanyai sejumlah tokoh. Mulai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Kabupaten Intan Jaya. Semua tokoh tersebut sengaja mereka temui guna mencari data dan informasi yang lebih komprehensif. Dengan begitu, hasil kerja mereka juga lebih lengkap dan menyeluruh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fm8HxQwj254&amp;ab_channel=jawapostvofficial

TGPF Intan Jaya dan Komnas HAM Laporkan Analisis Hasil Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0015.jpg" alt="Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB)." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya dijadwalkan akan menyerahkan hasil investigasi pada Rabu (21/10) mendatang. Penyerahan tersebut mundur 2 hari dari yang semestinya.  "Baru saja kami mendapatkan informasi dan jadwal dari Sesmenko Polhukam, bahwa tim diagendakan untuk bertemu Pak Menko pada hari Rabu lusa untuk menyerahkan hasil investigasi lapangan oleh TGPF Intan Jaya," Ketua TGPF Intan Jaya Benny Mamoto, Senin (19/10).  Benny mengatakan, penyerahan hasil investigasi sebenarnya dijadwalkan hari ini. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD selaku penanggung jawab TGPF Intan Jaya harus menghadiri 2 agenda rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "(Mahfud berhalangan karena, Red) Memimpin beberapa rapat terkait pembahasan peraturan Omnibus Law," imbuhnya.  Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya 2 anggota TNI, satu warga sipil dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua. Tim sudah mulai bergerak sejak 1 Oktober 2020.  "Kami bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020," kata Mahfud, Jumat (2/10).

Hasil Investigasi TGPF Intan Jaya Diumumkan Lusa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200909-WA0077-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya telah selesai melakukan investigasi lapangan terkait kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Hasil kerja selama 14 hari, tim berhasil mewawancarai 42 orang saksi.  "Setelah kami tim semua berkumpul dan masing-masing melaporkan, tentang siapa saja yang diwawancara sudah ada 40 saksi, ditambah dari Pak Sugeng, yang perorangan 2," kata Ketua TGPF Intan Jaya, Benny Mamoto kepada wartawan Sabtu (17/10).  Saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat yang mengetahui peristiwa penembakan dan melihat langsung jenazah korban. Seperti istri korban maupun keluarga korban.  "Orang-orang yang di Hitadipa yang menolong dan membawa korban sampai pemakaman, itu semua sudah kami periksa," imbuhnya.  Ada pula anggota TNI yang dimintai keterangan sekitar 16 orang. "Kemudian kami di Sugapa perlu bertemu dengan penyidik, Dirkrimum dan juga beberapa saksi yang ada di Hitadipa. Tapi saat itu dia tinggal di Sugapa," kata Benny.  Ketua Kompolnas itu menilai hasil kerja di lapangan sudah maksimal. Informasi yang didapat selanjutnya akan diserahkan ke Menko Polhukam Mahfud MD selaku penanggung jawab TGPF.  "Jadi, kalau dari sisi jumlah dengan waktu yang singkat, dengan itu kami merasa sudah maksimal. Informasi signifikan nanti Pak Menko yang sampaikan," pungkas Benny.  Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya 2 anggota TNI, satu warga sipil, dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua. Tim sudah mulai bekerja sejak 1 Oktober 2020.  "Kami bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020," kata Mahfud, Jumat (2/10).  Mahfud mengatakan, TGPF terdiri dari 30 orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka dibagi dalam dua kelompok besar, yakni Tim Pengarah berjumlah 11 orang dan Investigasi Lapangan Sebanyak 18 anggota. Sedangkan Mahfud sendiri berperan sebagai penanggung jawab tim.

Hasil Kerja 14 Hari, TGPF Papua Periksa 42 Orang Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/kkb_serang.jpg" alt="INTENSIF: Anggota TGPF Intan Jaya Bambang Purwoko mendapat perawatan setelah kaki kirinya kena tembak KKB di Distrik Sugapa, Jumat (9/10). (PUSPEN TNI)" width="100%">
<figcaption>INTENSIF: Anggota TGPF Intan Jaya Bambang Purwoko mendapat perawatan setelah kaki kirinya kena tembak KKB di Distrik Sugapa, Jumat (9/10). (PUSPEN TNI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kekerasan dan Penembakan Intan Jaya menyelesaikan investigasi lapangan di Papua dan telah kembali ke Jakarta. Selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tenggat hingga akhir pekan ini (17/10) kepada tim untuk menuntaskan laporan.  ”Tim sudah melapor dan tinggal menyusun laporan yang lebih sistematis,” tutur Mahfud di Jakarta kemarin (13/10). Dengan waktu yang tersisa, dia meminta analisis dan diskusi berdasar hasil investigasi di lapangan dilaksanakan cepat.  Mahfud cukup percaya diri dengan hasil investigasi lapangan TGPF. Pendekatan kultural yang diterapkan tim tersebut berhasil membuat saksi-saksi kunci bersedia memberikan keterangan. ”Di sini yang dimiliki tim adalah data primer. Ada saksi-saksi kunci, kemudian keluarga korban,” terang dia.  Keberadaan akademisi dari beberapa universitas juga dipastikan bakal menjadikan laporan dan rekomendasi TGPF sesuai dengan fakta di lapangan. ”Tidak bisa didikte. Kalau bilang ndak, ndak. Semua orang percaya (integritas mereka, Red),” tegasnya.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/10/2020/anggota-tgpf-intan-jaya-diserang-kkb-setelah-olah-tkp-hitadipa/">Anggota TGPF Intan Jaya Diserang KKB setelah Olah TKP Hitadipa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/10/2020/ungkap-kasus-penembakan-di-intan-jaya-tgpf-ditenggat-dua-pekan/">Ungkap Kasus Penembakan di Intan Jaya, TGPF Ditenggat Dua Pekan</a></li> </ul> Dia mengungkapkan, pendeta-pendeta yang menjadi tokoh di Papua juga terlibat dalam TGPF. Karena itulah, tim semakin kuat untuk bisa melihat persoalan Papua secara lebih komprehensif.  Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Peristiwa Kekerasan dan Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto menyatakan, di antara 25 saksi yang sudah diwawancarai, ada istri serta saudara dari Pendeta Yeremia Zanambani. Kemudian, tenaga medis yang menangani korban-korban kekerasan dan penembakan di Intan Jaya. ”Lalu, aparat setempat yang saat itu melakukan kegiatan di sekitar Hitadipa,” ujarnya.  Sebagai ketua tim di lapangan, Benny berjanji kepada masyarakat di Intan Jaya bahwa dirinya terus memantau progres penanganan kasus oleh Polri meski nanti TGPF dibubarkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lVWbRn8x6lU&amp;ab_channel=jawapostvofficial

TGPF Intan Jaya Kantongi Keterangan Saksi Kunci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0015.jpg" alt="Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB)." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya bentukan Menko Polhukam Mahfud MD telah selesai melakukan investigasi lapangan. Tim pada Senin (12/10) sudah bertolak kembali ke Jakarta dari Papua.  Ketua TGPF Benny Mamoto mengatakan, selama di Papua, tim telah melakukan olah TKP dan bertemu saksi-saksi. Seluruhnya ada 25 saksi yang diwawancarai. Meski ada ancaman keamanan, tim tetap bekerja secara maksimal. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/10/2020/ditembaki-kksb-di-papua-tgpf-kami-tidak-gentar/">Ditembaki KKSB di Papua, TGPF: Kami Tidak Gentar!</a></li> </ul> “Kami sudah lakukan olah TKP bertemu saksi di TKP, dan sebagainya, meski pulang dari TKP kami dihadang tembakan. Kini kami siap kembali ke Jakarta untuk meneruskan sisa waktu tugas yang tinggal beberapa hari,” ujar Benny.  Benny mengatakan setelah terjadinya penembakan terhadap TGPF di Sugata, Papua, tim tetap melanjutkan pekerjaannya. “Karena tim ini bukan pro justicia, kami bekerja dengan cara yang lebih luas ketimbang penyelidikan yang diatur di KUHAP yang setiap tahap pada prosedurnya," imbuhnya.  Ketua Kompolnas tersebut menyampaikan, untuk memperoleh informasi di lapangan, TGPF menggandeng tokoh agama dan tokoh lokal. Sehingga melalui pendekatan ini, keluarga korban bisa menerima TGPF dengan baik. Bahkan saksi mau menandatangani BAP, serta mengizinkan jenazah diotopsi.  Sedangkan tim di Jayapura di bawah Wakil Ketua TGPF Sugeng Purnomo juga telah kembali ke Jakarta. Selama di sana, tim berhasil mengumpulkan informasi, antara lain dari kalangan tokoh setempat seperti mantan Bupati Paniai Naftali Yogim yang berperan membentuk Kabupaten Intan Jaya, kalangan gereja, beberapa LSM dan pegiat HAM di Jayapura, jajaran pemerintah provinsi, kejaksaan, TNI, dan Kepolisian Papua.  Sebelumnya, TGPF Intan Jaya, Papua, ditembaki oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB). Dua orang dinyatakan tertembak namun dipastikan selamat.  Kepala Penerangan (Kapen) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, peristiwa terjadi pada Jumat (9/10) pukul 15.30 WIT. Peristiwa terjadi di daerah Kampung Mamba Bawah, Distrik Hipadita.  Saat itu TGPF hendak kembali dari Distrik Hitadipa menuju ke Sugapa. Namun, langsung dihadang KKSB dan dihujani tembakan.  Dua korban yang terluka yakni Sertu Faisal Akbar selaku Satgas Apter Hitadipa. Dia mengalami luka tembak di pinggang, namun masih sadarkan diri. Korban kedua Bambang Purwoko, Dosen Universitas Gadjah Mada sekaligus anggota TGPF. Dia tertembak di pergelangan kaki kiri dan pergelangan tangan kiri, kondisinya masih sadar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BXXr125vNms&amp;ab_channel=JawaPos

Meski Ditembaki KKSB, TGPF Intan Jaya Selesaikan Investigasi Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/kkb_serang.jpg" alt="INTENSIF: Anggota TGPF Intan Jaya Bambang Purwoko mendapat perawatan setelah kaki kirinya kena tembak KKB di Distrik Sugapa, Jumat (9/10). (PUSPEN TNI)" width="100%">
<figcaption>INTENSIF: Anggota TGPF Intan Jaya Bambang Purwoko mendapat perawatan setelah kaki kirinya kena tembak KKB di Distrik Sugapa, Jumat (9/10). (PUSPEN TNI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usaha tim gabungan pencari fakta (TGPF) mengungkap peristiwa kekerasan dan penembakan di Intan Jaya, Papua, diganggu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kemarin (9/10) tim yang dipimpin Benny Mamoto itu ditembaki saat pulang dari olah tempat kejadian perkara (TKP).  Tembakan dari KKB tersebut melukai tiga orang. Salah satunya Bambang Purwoko. Dia adalah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi anggota TGPF.  Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa menjelaskan, KKB menembaki TGPF di Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Tepatnya di tanjakan Waganopone. Peristiwa itu terjadi pukul 15.45 WIT. ”Setelah rombongan TGPF Intan Jaya selesai melakukan olah TKP di Hitadipa,” ungkap Suriastawa.  Tim yang bergerak dengan perlindungan anggota TNI dan Polri itu ditembaki dari kanan dan kiri jalan.  Suriastawa menyebutkan, Bambang terkena tembakan di kaki kiri. Selain Bambang, seorang prajurit TNI bernama Faisal Akbar turut menjadi korban. Dia tertembak pada bagian pinggang. ”Kedua korban langsung dievakuasi ke UPTD RSUD Sugapa untuk mendapatkan perawatan secara intensif,” terang dia.  Satu korban lainnya, lanjut Suriastawa, juga berasal dari TNI-AD. Namun, yang bersangkutan sudah bisa melanjutkan tugas. ”Iya, satu (prajurit) TNI sudah kembali bertugas,” terang perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/10/2020/tgpf-kasus-intan-jaya-dibentuk-isinya-dari-bin-hingga-tokoh-gereja/">TGPF Kasus Intan Jaya Dibentuk, Isinya dari BIN Hingga Tokoh Gereja</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/10/2020/ungkap-kasus-penembakan-di-intan-jaya-tgpf-ditenggat-dua-pekan/">Ungkap Kasus Penembakan di Intan Jaya, TGPF Ditenggat Dua Pekan</a></li> </ul> Selain Benny Mamoto yang memimpin TGPF, dalam rombongan itu juga ada Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan Ketua DPRD Intan Jaya Panius Wonda. Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigjen TNI Iwan Setiawan juga berada di lokasi kejadian. Pasca kejadian, anggota TGPF dibawa ke rumah dinas wakil bupati Intan Jaya. Suriastawa menyesalkan tindakan yang dilakukan KKB.  Tindakan KKB itu juga masuk kategori menghalang-halangi kerja TGPF. ”TNI sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan KKB yang kabur ke dalam hutan di sekitar lokasi kejadian,” ujar Suriastawa.  Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal menuturkan, pihaknya turut bergerak mencari pelaku penembakan. ”Kami melakukan penyisiran dan memastikan bahwa Distrik Sugapa, lokasi penembakan, telah aman dan kondusif,” terangnya.  Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui bahwa TPNPB-OPM melakukan penembakan terhadap tim TGPF kasus Intan Jaya. ”Kami yang bertanggung jawab dalam penembakan itu,” terangnya.  Penembakan dilakukan di bawah komando dari Komandan Wakil Panglima Kodam VIII Intan Jaya Sabinus Waker dan sejumlah komandan. ”Ini merupakan penolakan kami,” tuturnya.  Menurut dia, sejak awal TPNPB-OPM menolak tim TGPF bentukan Menko Polhukam Mahfud MD. ”Sudah dijelaskan sebelumnya, kami minta tim independen yang menginvestigasi, dari PBB, Komnas HAM, LSM, dan gereja,” paparnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Anggota TGPF Intan Jaya Diserang KKB setelah Olah TKP Hitadipa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TGPF Intan Jaya

Berita Terkini