<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-3JPG-3224090272.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak memahami fakta demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebab, Prabowo menyebut para perusuh bukan aktivis dan pejuang keadilan. Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid pun mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengungkap fakta di balik kerusuhan Agustus lalu. Ia menegaskan, rakyat berhak tahu apa fakta sebenarnya di balik kerusuhan akhir Agustus lalu.&nbsp; "Keluarga korban berhak untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarga mereka,&rdquo; kata Usman kepada wartawan, Selasa (30/9). Direktur Amnesty Internasional Indonesia itu menegaskan, pembentukan TGPF independen itu semakin penting, mengingat pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang terbaru dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak memahami fakta-fakta kerusuhan demonstrasi Agustus 2025. &ldquo;Pernyataan itu menunjukkan kesan seolah-olah Presiden tidak tahu fakta-fakta yang terjadi saat kerusuhan pada akhir Agustus. Atau sebenarnya Presiden tidak mau tahu,&rdquo; tegas Usman.&nbsp; Usman menjelaskan, seharusnya Presiden Prabowo meminta informasi dari Mabes Polri, Badan Intelijen Keamanan (BIK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) khususnya terkait keterlibatan aparat militer dan intelijen tempur dalam kerusuhan tersebut.&nbsp; &ldquo;Kemampuan membakar sejumlah Gedung-Gedung pemerintahan seperti DPRD maupun tindakan lain seperti penyerangan markas polisi dan penjarahan anggota DPR RI beserta rumah Menteri Keuangan mustahil dilakukan jika hanya oleh masyarakat biasa,&rdquo; cetus Usman. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq, menyesalkan negara belum serius melakukan perubahan berbagai kebijakan sosial ekonomi yang diprotes oleh para demonstran.&nbsp; &ldquo;Pernyataan Prabowo juga menyesatkan. Padahal jelas rangkaian unjuk rasa 25 Agustus hingga 2 September 2025 ialah bentuk kemarahan rakyat atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat selaku pemilik kedaulatan,&rdquo; ucap pria yang akrab disapa Nazif.&nbsp; Nazif menyebut, demonstrasi Agustus 2025 lalu membawa agenda yang jelas. Hal ini tercermin dalam tuntutan 17+8, ditambah 8 tuntutan ekonomi, perubahan aturan parpol dan sistem pemilu, 9 isu reforma agraria sejati, resolusi pelanggaran HAM berat dan tuntutan lainnya.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Intinya, rakyat mempertanyakan ketidakadilan hukum dan ketimpangan sosial ekonomi, akibat kerusakan alam, korupsi-kolusi-nepotisme, dan praktik otoriter yang mendisfungsidemokrasi. Negara seharusnya memahami dan mendengarkan kemarahan rakyat yang demikian dengan memenuhi seluruh tuntutan. Faktanya, negara lambat, tidak cakap, tidak serius, dan tidak bertanggungjawab dalam mengubah kebijakan yang dipersoalkan,&rdquo; urai Nazif. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa Agustus lalu bukan dilakukan oleh aktivis maupun pejuang demokrasi. "Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat, they're evil (mereka jahat), mereka zalim, mereka ingin buat kekacauan, mereka ingin mengadu domba," pungkas Usman dalam Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9).

Usman Hamid mendesak pembentukan TGPF independen untuk mengungkap fakta kerusuhan Agustus 2025, menanggapi pernyataan Prabowo.

Amnesty Desak Pembentukan TGPF Independen Kerusuhan Demo, Sebut Keluarga Berhak Dapat Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/novel-fedrik.jpg" alt="Novel Baswedan. Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan. Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengungkapan dua tersangka penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tidak mengendurkan desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Sebab, ada kejanggalan dan tanda tanya dalam penyidikan kasus tersebut.  M. Isnur, anggota tim advokasi Novel Baswedan, mengungkapkan, selain kejanggalan dalam penetapan tersangka, pihaknya dibuat bingung lantaran aparat kepolisian memakai pasal 170 KUHP dan pasal 351 ayat 2 KUHP.  Tim advokasi Novel Baswedan melihat adanya upaya mengaburkan insiden keji yang dialami Novel memakai narasi dendam pribadi. ”Ada kecenderungan yang dibangun bahwa tersangka adalah pelaku tunggal dan menyederhanakan serta mengalihkan kasus kejahatan itu karena persoalan dendam pribadi,” katanya kemarin.  Menurut Isnur, hal tersebut penting untuk disikapi. Jika tidak, bukan tidak mungkin penanganan kasus Novel berhenti pada kedua tersangka. ”Memutus rantai permufakatan jahat dalam kasus ini,” ucapnya.  Dengan sejumlah temuan yang sudah diperoleh sebelumnya, kata Isnur, penyidik seharusnya memilih pasal 55 KUHP. ”Hal ini pernah dilakukan Polri saat mengenakan pasal 55 kepada Pollycarpus sebagai tersangka pembunuh Munir,” ungkap dia.  Tim advokasi Novel menilai saat ini kehadiran TGPF independen sangat penting. Terutama dengan komposisi tim yang diisi orang-orang berintegritas dan kompeten. ”Agar kasus serangan terhadap Novel dapat terungkap hingga aktor intelektual atau penggeraknya,” tegas Isnur.  Lebih lanjut, Isnur menyatakan bahwa keterlibatan aparat negara dalam penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu harus digarisbawahi semua pihak. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. ”Perlu mendapat perhatian, evaluasi, dan kebijakan serius dari presiden,” cetusnya. Sebab, sangat berbahaya apabila aparat negara yang diberi berbagai kelebihan oleh negara malah melakukan tindak kejahatan.  Menurut Isnur, kejahatan yang dilakukan aparat negara bisa jadi jauh lebih sistematis dan berdampak ketimbang kejahatan yang dilakukan masyarakat. Sebab, aparat negara seperti polisi dibekali keahlian khusus, senjata, dan kewenangan. Bila didiamkan, lanjut dia, kejahatan serupa berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat kepada aparat negara. ”Menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat,” imbuhnya.  Terlebih, kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang terjadi 11 April 2017 memasuki hari keseribu pada 6 Januari 2020. Itu menunjukkan bahwa kasus Novel lambat ditangani Polri.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah yang juga bagian tim advokasi Novel menyampaikan, TGPF independen dibutuhkan untuk memastikan kasus tersebut ditangani sampai tuntas. Pengusutan perkara harus menyentuh aktor intelektualnya. Sebab, diyakini, dua tersangka itu tidak bekerja sendiri.  Wana menilai independensi kepolisian akan menjadi bias lantaran tersangka merupakan anggota Polri aktif. ”Ketika saat ini sudah diketahui siapa aktornya, seharusnya presiden dapat bersikap tegas,” tutur dia kemarin.  Ketegasan itu diwujudkan dengan membentuk tim yang independen untuk mengungkap semua fakta di balik penyerangan terhadap Novel. ”Tim itu berisi orang-orang yang tidak pernah memiliki interaksi atau relasi yang sangat dekat dengan kepolisian,” ujarnya. Dengan begitu, mereka bisa bekerja tanpa beban.  Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai hingga saat ini Polri belum juga transparan soal alat bukti yang menjerat kedua tersangka. Kondisi itu membuat banyak pihak merasa kasus hanya ditangani setengah-setengah. ”Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawabannya bila ternyata di pengadilan diputus bebas?” ucapnya. Begitu pula identitas tersangka yang belum diungkap.  Selain itu, potensi adanya aktor intelektual tidak dihiraukan Polri. Dengan kondisi tersebut, masyarakat akan bisa menilai memang ada yang sedang coba ditutupi. Bahkan dilindungi oleh Polri. ”Seakan-akan Polri menghindar dari inti utama permasalahan dalam kasus Novel,” tudingnya.  Menurut Boyamin, perlu diingat, pengungkapan kasus itu sebenarnya prestasi Kapolri Jenderal Idham Azis. Prestasi tersebut, tutur dia, jangan malah menjadi buah simalakama bagi mantan Kabareskrim itu. ”Maka, alangkah baiknya bila benar-benar semua dijelaskan,” ujarnya. Sebab, dalam persidangan, semua akan terbuka. ”Saat itu tentunya nama Polri akan dipertaruhkan,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel-750x438.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)

Penanganan Kasus Novel Dinilai Belum Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/NOVEL-TGPF-FED-4.jpg" alt="Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim pengacara Novel Baswedan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Tim pengacara akan mengirimkan surat dan dokumen ke Sekretariat Negara sebagai lambannya penyelesaian kasus penyerangan terhadap Novel.  "Kami menyerahkan surat dan dokumen ini sebagai tanggapan atas lambannya proses hukum dan kemauan politik lembaga eksekutif untuk upaya penyelesaian kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan," kata tim kuasa hukum Novel, Haris Azhar kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).  Haris menuturkan, pihaknya pun akan menyerahkan usulan draf keputusan Presiden untuk membentuk TGPF Novel Baswedan agar badan tersebut menjadi badan yang efektif dalam mengungkap kasus Novel. Karena hingga kini, tim teknis bentukan Polri belum juga mengungkap siapa pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan.  "Untuk itu dapat memberikan input agar dapat memastikan kinerja Polri menjadi semakin baik pada umumnya dan perlindungan para staff dan penyidik KPK pada umumnya," tegas Haris.  Haris menyebut, gagalnya institusi Polri dalam mengungkap kasus penyerangan Novel diduga minimnya informasi atas pihak atau pelaku penyerang. Hal ini pun dilakukan berangkat dari tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo pada 19 Juli 2019 untuk masa kerja tiga bulan yang jatuh pada Oktober 2019.  Sebelumnya, Novel Baswedan tak meyakini tim teknis bentukan Polri berhasil mengungkap pelaku penyerangan terhadap dirinya. Sebab sudah tiga bulan lamanya, belum juga berhasil memberitahu ke publik terkait pelaku penyerangan. "Walaupun sejak awal tidak yakin tim Polri akan mengungkap penyerangan terhadap saya ini, tapi tentunya saya menghormati adanya perintah dari pak Presiden yang memberikan waktu tiga bulan kepada tim Polri ini untuk menyelesaikan kewajibannya," kata Novel kepada JawaPos.com, Senin (14/10).  Kendati demikian, jika tim gabungan bentukan Polri tidak juga berhasil mengungkap pelaku penyerangan. Novel pun meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. "Walaupun sudah sangat terlambat, saya kira Presiden tidak punya pilihan lain bila ternyata perintah Presiden ketiga kalinya juga tidak dihiraukan," tegas Novel.  Kerja Tim Teknis Tertutup  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_HASIL-INVESTIGASI-TGPF-KASUS-NOVEL-BASWEDAN_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal (tengah) bersama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan. Foto: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Diketahui, kerja Tim Teknis kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswesdan tak kunjung terdengar hasilnya. Terlebih saat ini tenggat waktu 3 bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus ini akan segera habis.  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, senyapnya kinerja tim teknis karena memang tim bekerja secara tertutup. Hal itu, untuk mencegah para terduga pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat bersembunyi dari kejaran aparat.  "Hari ini kita umumkan. Kenapa tim teknis ini tak pernah memberikan update ini tim teknis bekerja sangat tertutup. Kalau kita bekerja disampaikan ke media (pelaku) kabur dong," kata Iqbal di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (16/10).  Meski begitu, Iqbal menyampaikan kerja tim teknis ini sudah memperlihatkan perkembangan. Namun, sekarang dia belum menjabarkan temuan apa saja yang sudah didapat tim teknis. "Insya Allah. Sangat signifikan, doakan. Tim kami sedang bekerja yang terbaik," imbuhnya.  Di sisi lain, mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan, tenggat waktu kinerja tim teknis tidak berdasarkan statemen Presiden yang dikeluarkan pada 19 Juli 2019. Melainkan, berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kapolri. "3 bulan itu dimulai bukan pada saat pak Presiden memberikan statemen, tergantung berdasarkan sprinnya karena alasan tadi. Sehingga 3 Agustus, tim teknis baru bekerja efektif," jelas Iqbal.

Surati Jokowi, Kuasa Hukum Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/NOVEL-TGPF-FED-4.jpg" alt="Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim teknis Bareksrim Polri sudah satu bulan bekerja, usai diberikan waktu tambahan tiga bulan oleh Presiden Joko Widodo, guna mengusut perkara penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Namun, hingga satu bulan berselang, belum juga terlihat dampak yang nyata. Sampai saat ini, sudah 862 hari sejak hari penyerangan sejak 11 April 2017, tak satupun pelaku penyerangan terhadap Novel tertangkap.  Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo berharap, tim teknis pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang dibentuk oleh Kepolisian untuk segera menangkap pelakunya.  "Kami berharap bahwa pada 19 Oktober 2019, hari terakhir dari target yang ditetapkan oleh Pak Jokowi bisa direalisasikan oleh tim teknis mengungkap siapa pelaku Novel Baswedan," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (22/8).  Jika sampai batas waktu yang ditentukan tim teknis belum juga bisa mengungkap siapa pelaku penyerangan, WP KPK menginginkan Jokowi bisa segera membentuk tim langsung di bawah koordinasi Presiden untuk mengungkap kasus ini.  "Karena terungkapnya kasus ini, akan menjadi kotak pandora dalam membuka kasus kasus teror lainnya terhadap KPK, seperti teror terhadap rumah Pak Agus Rahardjo dan Pak Laode Syarif yang juga belum terungkap pelakunya sampai saat ini," sesal Yudi.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, hasil kerja tim pencari pakta (TPF) kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan akan ditindaklanjuti oleh tim teknis Polri. Jokowi memberikan batas waktu tiga bulan untuk tim teknis mengungkap pelaku penyerangan.  "Kalau Kapolri sampaikan kemarin meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, penyiraman air keras terhadap Novel bukan kasus yang mudah. Menurutnya, jika kasus yang menimpa salah satu penyidik senior KPK itu mudah, maka dalam waktu satu sampai dua hari pelaku sudah bisa diungkap.  "Ya, ini bukan kasus mudah. Kalau kasus mudah sehari-dua hari ketemu," ujarnya.  Terkait soal akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen jika dalam waktu tiga bulan tim teknis belum berhasil mengungkap pelaku penyiraman air keras ke Novel, Jokowi mengaku akan melihat hasilnya terlebih dahulu.  "Saya beri waktu tiga bulan, saya lihat nanti setelah tiga bulan hasilnya kayak apa. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti," tegasnya.

WP KPK Imbau Polri Penuhi Target Pengusutan Kasus Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2.jpg" alt="NOVEL BASWEDAN-FED (2) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>NOVEL BASWEDAN-FED (2) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan tim teknis dan deadline tiga bulan dari Presiden Joko Widodo tidak mampu mengikis keraguan akan masa depan penuntasan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.  Kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) tetap menyuarakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen.  Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan, selama ini tidak ada kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aktivis antikorupsi yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Sebut saja teror terhadap penyidik KPK Afief Yulian Miftach pada 2015, penyidik KPK Surya Tarmiani pada 2017, dan teror bom di rumah pimpinan KPK tahun ini.  Lalu, kasus perusakan dan percobaan pembunuhan yang dialami pegawai KPK. Begitu pula kasus teror terhadap aktivis ICW Tama S. Langkun. Penanganan semua perkara itu tidak jelas.  Asfinawati yakin, jika ditangani TGPF independen, hasilnya akan jauh lebih baik. Sebab, pengusutan kasus terhindar dari kepentingan kelompok mana pun.  Sebagai contoh, advokat kelahiran Bitung, Sulawesi Utara, itu menyebut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Kasus tersebut bisa sedikit terungkap setelah penyelidikan dialihkan dari kepolisian ke TGPF independen. "Yang bisa terungkap sedikit ketika (dibentuk, Red) TGPF independen seperti Munir. Yang lain kan cuma jadi rumor di masyarakat dan nggak pernah terungkap," kata dia.  Asfinawati mengatakan, sejak jauh hari pihaknya menilai kepolisian tidak menunjukkan iktikad yang baik dalam menangani kasus Novel. Sebab, selama ini tidak ada progres yang signifikan. Ditambah ketidakberhasilan tim pakar gabungan bentukan Polri dalam mengungkap pelaku.  "Jadi, salah kalau presiden masih memberikan kepercayaan kepada kepolisian dengan arah penyidikan yang nggak jelas," ujarnya kemarin (20/7). Kebijakan itu dinilai sama saja dengan mengulur-ulur waktu penanganan kasus tersebut.  Apalagi, lanjut dia, basis yang digunakan tim teknis untuk melanjutkan penyelidikan adalah hasil kerja tim gabungan. Padahal, penelusuran tim gabungan tidak menunjukkan hasil yang baik. Bahkan, beberapa di antaranya justru bertendensi mengkriminalisasi Novel. "Dengan menyebut Novel melakukan abuse of power dan lain-lain," imbuh dia.  Karena itu, Asfinawati tidak yakin bahwa tim teknis bentukan Polri mampu mengungkap kasus yang terjadi 11 April 2017 tersebut. "Perintah itu nggak ada gunanya dan nggak manfaat sama sekali," ucap dia.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, waktu tiga bulan yang diberikan oleh presiden harus dimanfaatkan untuk bisa mengungkap kasus. Dengan tim teknis yang dipimpin Kabareskrim, perkara itu ditangani penyidik yang secara teori paling tinggi di Indonesia. "Kalau tim teknis itu tidak mampu, sudah berarti bahwa kepolisian tidak mampu menangani kasus tersebut. Namun, analisis saya, tim itu tidak akan mampu," ujarnya.  Mengapa? Boyamin mengatakan, fakta adanya tiga orang yang perlu dikejar sebenarnya muncul sejak dua tahun lalu. "Hanya diulang-ulang saja, namun tidak dicari. Kalau ketemu pun mungkin malah sulit menghubungkan dengan kasusnya," paparnya.  Ketidakmampuan itu, menurut dia, disebabkan persoalan kemauan dari kepolisian. Dia menganalisis, berlarut-larutnya penuntasan kasus menunjukkan adanya keengganan. Bisa jadi, bila kasus diungkap secara terang benderang, bakal ada oknum yang terseret. "Itu mungkin yang membuat oknum bersih di kepolisian ewuh pakewuh," urainya.  Karena itu, setelah tiga bulan dan kasus kembali ke tangan presiden, bisa dibentuk tim independen. "Yang berada di bawah presiden," tegasnya.  Boyamin menyebut sejumlah nama yang dinilai mampu untuk menjadi anggota tim independen. Termasuk sosok yang sekaligus dihormati Polri dan KPK. Sosok semacam itu bisa didapatkan dari purnawirawan Polri. "Yang sudah pensiun setidaknya lima tahun," tuturnya. Misalnya, Benny Mamoto dan Chairuddin Ismail. Keduanya sangat senior di Polri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purnawirawan) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo belum merasa perlu membentuk TGPF. Dia beralasan, presiden masih memberi waktu tiga bulan bagi Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi tim gabungan.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan, di dalam tim teknis tidak hanya ada penyidik. Ada juga beberapa anggota Polri dari bidang teknis seperti Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis). "Semua bekerja untuk menuntaskan kasus itu," paparnya.  Bersama dengan penyidik, semua anggota tim teknis akan melakukan diskusi dan evaluasi. Semua yang diperoleh selama ini, baik dari polda maupun tim gabungan, akan dianalisis. "Jadi, tidak hanya satu bagian yang dilihat. Semuanya dijalankan," terangnya.  Bukan hanya dari hasil olah TKP seperti CCTV. Enam kasus yang sempat disebut tim gabungan juga menjadi atensi. Yakni, kasus e-KTP, kasus mantan ketua MK, kasus Sekjen MA, kasus bupati Buol, kasus wisma atlet, dan kasus yang tidak berada dalam penanganan tapi berpotensi seperti perkara burung walet di Bengkulu. "Enam kasus high profile itu akan didalami," tuturnya.  Enam kasus itu muncul dan menjadi rekomendasi tim gabungan karena ada probabilitasnya. Semua akan diverifikasi untuk memastikan adakah hubungannya dengan kasus penyiraman terhadap Novel. "Ada korelasinya atau tidak," jelasnya.

Dinilai Lebih Independen, TGPF Bisa Ungkap Penyerang Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-4-1.jpg" alt="800 HARI KASUS NOVEL_MIFTAHULHAYAT (4)" width="100%">
<figcaption>800 HARI KASUS NOVEL_MIFTAHULHAYAT (4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Alghifari Aqsa menyesalkan kinerja tim pencari fakta (TPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang juga belum mengungkap siapa pelaku lapangan dan aktor intelektual. Menurutnya, kegagalan TPF merupakan bukti Polri tidak tegas menuntaskan kasus Novel Baswedan.  "Kegagalan Tim Satgas tak lain dan tak bukan adalah kegagalan dari Polri mengingat penanggungjawab dari Tim Satgas Polri adalah Kapolri," kata Alghifari di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/7).  Padahal TPF bentukan Polri telah menemukan banyaknya alat bukti dengan memeriksa puluhan saksi untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Bahkan mereka juga dibantu oleh Australian Federal Police dan telah memeriksa 114 toko bahan kimia.   "Akan tetapi, kesimpulan dari Tim Satgas Polri malah menyatakan tidak adanya alat bukti," sesal Alghifari.  TPF bentukan Polri seakan-akan malah menyalahkan penggunaan kewenangan berlebihan dari Novel Baswedan, namun tanpa adanya terduga yang terindentifikasi melakukan kejahatan. Hal ini menunjukan bahwa TPF telah mencoba membangun opini yang spekulatif, tanpa adanya bukti yang mencukupi.  "Rekomendasi TPF hanyalah upaya untuk kembali mengulur-ngulur waktu dan semakin mengaburkan pengungkapan kasus ini penyerangan terhadap Novel Baswedan," tegasnya.  Oleh karena itu, tim kuasa hukum Novel Baswedan lagi-lagi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengambil tanggungjawab atas pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk TGPF yang bersifat independen serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  "Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara serta panglima penegakan hukum, untuk tidak melempar tanggungjawab pengungkapan kasus ini kepihak lain dan secara tegas bertanggungjawab atas pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan," tandasnya.  Sementara itu, gagalnya pengungkapan kasus Novel juga mendapat respon dari Amnesty International Indonesia. Presiden Joko Widodo harus secara proaktif dan segera mengambil inisiatif membentuk TGPF independen setelah tim pakar yang dibentuk Polri gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel Baswedan.   "Temuan tim pakar mengecewakan mengingat tim tersebut sudah diberikan waktu selama enam bulan untuk mengungkap fakta dan data dibalik penyerangan Novel. Alih-alih menemukan pelaku ataupun identitas pelaku, tim tersebut menyematkan tuduhan yang tidak etis bagi seorang korban yang sedang mencari keadilan seperti Novel Baswedan," kata Manager Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri.  Putri menilai, tidak logis TGPF bentukan Polri yang bekerja selama enam bulan memberikan kesimpulan yang tegas terkait kasus Novel Baswedan. Terlebih saat konferensi pers siang tadi, perwakilan Mabes Polri maupun tim pakar tidak mampu memberikan bukti atau penjelasan lebih lanjut terkait tuduhan tersebut.  Probabilitas lain yang menjadi pertanyaan adalah keterangan tim pakar yang mengatakan bahwa serangan terhadap wajah Novel bukan dimaksudkan untuk membunuh, tapi membuat korban menderita.  "Keterangan ini seolah mau mendegradasi keseriusan kasus yang dialami Novel. Semoga pemahaman tersebut salah. Tapi jika benar ini bisa menjadi pembenaran bagi polisi untuk tidak terlalu serius mengungkap pelaku apalagi dalang dibalik penyerangan Novel,” tukas Putri.

Presiden Jokowi Didesak Bentuk TGPF Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tuntaskan-kasus-penyerangan-novel-tgpf-independen-mendesak-dibentuk_m_148966.jpeg" alt="Novel Baswedan saat akan dipindahkan ke RS Jakarta Eye Center" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan saat akan dipindahkan ke RS Jakarta Eye Center</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut tuntas kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kian banyak datang dari berbagai kalangan. Pasalnya, 116 hari pasca penyiraman air keras terhadap Novel, Polri tak kunjung menemukan pelakunya. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Ahzar Simanjuntak meminta presiden serius mengusut kasus ini. Menurut Dahnil, kasus penyiraman air keras ke Novel ini berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, serangan yang sama juga bisa dialami penyidik KPK lainnya. "Karena kasus ini menimbulkan banyak keganjilan. Kami mendukung pembentuk TGPF. Kami berharap presiden segera menunjukkan komitmennya untuk membentuk TGPF," kata Dahnil dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/8). Dahnil mengatakan, kini Novel pesimistis polisi mampu mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya. Sementara dibentuknya Tim Gabungan KPK-Polri beberapa waktu lalu juga dinilai tak mampu mengungkap kasus tersebut. "Dia pesimis ini bisa dituntaskan oleh pihak kepolisian oleh sebab itu Novel, termasuk kami di masyarakat sipil, ICW, dan sebagainya itu mendorong yang namanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)," ujar Dahnil. Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono jug mencurigai ketidakberesan dalam penanganan kasus Novel. Dia menilai pembentukan TGPF telah mendesak. "Tim TGPF menjadi penting dan ini ujian bagi presiden bahwa apakah beliau bener-benar punya komitmen. Lamanya kasus Novel ini sudah mencurigakan," papar Ferry. Ferry menambahkan, selain kepolisian, elemen masyarakat sipil juga harus dilibatkan guna mencari kejanggalan-kejanggalan itu. "Ini enggak bisa hanya kepolisian tapi masyarakat juga dorong," kata Fery. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai TGPF merupakan terobosan yang ditunggu-tunggu. Menurut Adnan TGPF dengan melibatkan sipil diyakini bisa menerobos segala halangan struktural atau informal yang ikut mengganggu kerja pengungkapan perkara ini. "Karena itu kalau tidak dibentuk segera kita khawatir upaya menghilangkan, mengaburkan dan menyembunyikan bukti yg harusnya dimiliki penegak hukum menjadi lebih mudah karena ini sudah 116 hari," pungkasnya.

Tuntaskan Kasus Penyerangan Novel, TGPF Independen Mendesak Dibentuk

tgpf independen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tgpf independen

Berita Terkini