<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/reno-syahputra-2-922513354.jpg" alt="Sosok Reno Syahputra Dewo, salah satu korban yang sempat dilaporkan hilang dan ditemukan meninggal dunia di gedung ACC Kwitang, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosok Reno Syahputra Dewo, salah satu korban yang sempat dilaporkan hilang dan ditemukan meninggal dunia di gedung ACC Kwitang, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelusuri kasus penemuan kerangka Muhammad Farhan Hamid dan Reno Sastrawijaya di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat. Kedua korban sebelumnya dilaporkan hilang usai demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Abdullah menilai, keberadaan TGPF penting untuk menjawab berbagai dugaan kejanggalan yang muncul di tengah publik. Terlebih, KontraS juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penemuan kerangka tersebut. &ldquo;Hal tersebut menjadi pertanyaan strategis yang mesti dijawab dengan bukti dan data yang valid. Saya mengusulkan dibentuknya TGPF Kerangka Farhan dan Reno, namun didahului komunikasi dengan keluarga korban,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Selasa (11/10). Berdasarkan catatan KontraS, lanjutnya, terdapat sejumlah hal ganjil, antara lain selisih waktu antara pemeriksaan forensik gedung pada 19 Oktober dan penemuan kerangka pada 29 Oktober 2025. Kesimpulan polisi yang cepat mengaitkan kerangka dengan Farhan dan Reno; fakta bahwa garis polisi sudah dicabut dan CCTV padam sebelum penemuan berlangsung. Karena itu, ia menekankan TGPF perlu melibatkan berbagai unsur agar investigasi berlangsung objektif dan menyeluruh. &ldquo;Misalnya TGPF terdiri dari unsur kepolisian, Komnas HAM, KontraS, Amnesty International Indonesia, LPSK, lembaga forensik independen dalam maupun luar negeri, akademisi, dan media,&rdquo; ujarnya. Legislator Fraksi PKB itu meyakini, pembentukan TGPF diharapkan proses investigasi dapat berlangsung transparan, profesional, dan bebas konflik kepentingan. Hal itu juga bersamaan dengan lahirnya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang belum lama ini dilantik Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Saya rasa Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin Pak Jimly Asshiddiqie akan terbuka dengan TGPF terkait temuan-temuannya nanti,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Abdullah menegaskan pembentukan TGPF bukan wujud ketidakpercayaan terhadap Polri, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. &ldquo;Kasus ini menyangkut hak hidup dua warga negara. Negara berkewajiban menjelaskan kebenarannya. Jika tidak, hukum akan kehilangan legitimasi dan tidak menghasilkan keadilan yang nyata,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, aparat kepolisian mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat (Jakpus), merupakan M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Hal itu setelah pengambilan dan pencocokan sampel DNA. Keduanya merupakan dua pendemo yang hilang akhir Agustus lalu.&nbsp;

Komisi III DPR RI mendorong pembentukan TGPF untuk menelusuri kasus kerangka Farhan dan Reno yang ditemukan di Kwitang, Jakarta.

Usut Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang, Komisi III DPR Dorong Pembentukan TGPF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/y5OnSbS7KnO3yUDF5HZ698ZJ1wr6qW1LCpNypCPH-683946469.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) demonstrasi Agustus lalu telah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan untuk membentuk tim tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung bila presiden membentuk tim tersebut.&nbsp; Menurut Yusril, usulan pembentukan TGPF disampaikan secara langsung oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Para tokoh itu bertemu dan berdialog dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (11/9). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Termasuk usul pembentukan tim investigasi khusus untuk mengungkap peristiwa demonstrasi yang menelan 10 korban jiwa. &rdquo;Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi. Jika Presiden memutuskan perlu dibentuk tim tersebut, maka pemerintah akan memfasilitasi dan dengan sepenuh hati mendukungnya,&rdquo; ungkap Yusril melalui keterangan resmi pada Jumat (12/9). Meski mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai salah seorang perwakilan GNB telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut. Yusril menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para pembantunya untuk ditindaklanjuti. &rdquo;Dalam diskusi dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo mendengarkan usulan untuk membentuk tim investigasi tersebut. Presiden menyatakan mempertimbangkan dan menganggap ide itu sebagai ide yang baik,&rdquo; jelasnya. Sesuai arahan presiden, lanjut Yusril, aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah tegas dengan mengungkap berbagai tindakan pelanggaran hukum yang terjadi saat demo yang berujung kericuhan. Dari ribuan orang yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait tindakan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan. &rdquo;Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto mendengar usulan pembentukan TGPF untuk menginvestigasi demonstrasi yang menelan korban jiwa.

Keputusan Membentuk TGPF Demonstrasi Agustus 2025 Ada di Tangan Presiden Prabowo, Menko Yusril Siap Dukung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/Pagar-DPR-jebol-Dery-Ridwansah-4JPG-1173233643.jpg" alt="Ilustrasi kawasan DPR/MPR di Jakarta, pasca demo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan DPR/MPR di Jakarta, pasca demo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Demonstrasi massa yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 melahirkan tuntutan baru agar peristiwa itu diusut tuntas. Berbagai protes lanjutan terus didengungkan secara lantang di ruang publik, mulai dari gerakan hijau pink&nbsp;dalam profil akun media sosial, gerakan 17+8, tagar #resetindonesia, tagar #wargajagawarga, hingga aneka tuntutan dan seruan lain. Kerusuhan yang menelan korban jiwa itu juga disertai tindakan anarkis, seperti pembakaran kantor-kantor kepolisian, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan properti pejabat publik. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai peristiwa ini harus dijawab dengan langkah investigasi yang kredibel.&nbsp; &ldquo;Makar, terorisme, dan dugaan keterlibatan asing merupakan tindakan dan agenda yang terorganisasi serta pelakunya terlatih. Ini mengandaikan adanya aktor-aktor di balik layar. Publik juga memunculkan dugaan adanya kontestasi politik kekuasaan, agenda politik rezim, dan sebagainya,&rdquo; kata Hendardi kepada wartawan, Minggu (7/9). Menurut dia, klarifikasi dan investigasi mendalam menjadi kebutuhan mendesak agar rangkaian kerusuhan dapat diungkap dengan terang-benderang.&nbsp; &ldquo;Siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, apa tujuan politiknya, dan sebagainya. Jika tidak, publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan bisa memantik kemarahan lanjutan,&rdquo; tegas Hendardi. Dalam konteks itu, Hendardi menekankan agar pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel.&nbsp; &ldquo;Presiden Prabowo atau pemerintah harus segera membentuk TGPF untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, menemukan pola gerakan, dan memisahkan penyampaian aspirasi demokratis dari agenda-agenda politik terselubung yang menungganginya,&rdquo; ujar Hendardi. Dia menegaskan publik berhak atas informasi dan perlindungan. Publik harus mengetahui informasi secara menyeluruh terkait peristiwa yang terjadi. "Presiden mungkin sudah memiliki data dan analisis, tetapi keterbukaan mesti ditunaikan dan partisipasi bermakna dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan pakar, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, media, penegak hukum, dan elemen sipil lainnya,&rdquo; jelas Hendardi. Dia mengingatkan, penanganan yang serampangan justru akan melahirkan kesalahan besar. TGPF dapat menjadi dasar untuk memastikan hak masyarakat atas informasi peristiwa itu sekaligus menciptakan rasa aman yang otentik. Lebih lanjut, Hendardi menekankan pengungkapan data dan fakta bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga mekanisme cooling down system dari kemarahan publik.&nbsp; &ldquo;Ini harus berjalan simultan dengan agenda-agenda mendasar untuk memperbaiki tata kelola negara yang melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; tandas Hendardi.

Masyarakat sipil mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut kerusuhan yang menelan korban jiwa pada Agustus 2025

Masyarakat Sipil Dorong Pembentukan TGPF Usut Kerusuhan yang Berujung Korban Jiwa Akhir Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0079_1-1.jpg" alt="Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Benny Mamoto mengatakan, kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Distrik Hipadipa menjadi langkah awal pengungkapan berbagai kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya.  ”Memang benar kasus yang menyeret delapan anggota TNI AD terkait dengan kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Hipadipa sudah ditangani Puspomad,” kata Ketua TGPF Benny Mamoto seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Senin (16/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/10/2020/tgpf-intan-jaya-dan-komnas-ham-laporkan-analisis-hasil-investigasi/">TGPF Intan Jaya dan Komnas HAM Laporkan Analisis Hasil Investigasi</a></li> </ul> Benny Mamoto menegaskan, delapan anggota TNI AD itu seluruhnya bertugas di Hipadipa. Timnya akan berupaya menuntaskan berbagai kasus yang terjadi di Intan Jaya karena itu menjadi tugas TGPF Intan Jaya.  Terkait dengan kasus penembakan yang menewaskan Pdt. Yeremia Zanambani, Benny Mamoto menyatakan, pihaknya saat ini belum dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut karena terkendala izin dari keluarga. Awalnya, keluarga khususnya istri Pdt. Zanambani, sudah mengizinkan untuk autopsi. Mereka meminta dokter independen yang melakukannya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya izin tersebut dicabut.  ”Belum diketahui dengan pasti apa penyebab keluarga mencabut izin untuk mengautopsi jenazah Pdt. Zanambani. Hal itu menyebabkan tim kesulitan melanjutkan penyelidikan,” kata Benny Mamoto yang didampingi anggota Kompolnas Pungki Indarti.  Kedelapan tersangka kasus pembakaran rumah dinas di Hipadipa yang terjadi pada 19 September, yakni Kapten Inf. SA, Letda Inf. KT, Serda MFA, Sertu S, Serda ISF, Kopda DP, Pratu MI, dan Prada MH. Mereka diduga melanggar pasal 187 Ayat (1) KUHP dan pasal 55 Ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X_wJaK3G-uE

Pembakaran Rumdinkes di Hipadipa Langkah Awal Ungkap Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0079_1-1.jpg" alt="Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Benny Mamoto membantah jika ada saksi mata yang melihat langsung proses pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani. Hasil investigas di lapangan menemukan fakta, jika saksi di lokasi hanya melihat jenazah pendeta sudah tewas.  "Sejauh ini belum ada saksi mata yang lihat langsung kejadian. Yang ada adalah pasca kejadian ketika sang istri nunggu suami nggak pulang-pulang, akhirnyaa cek ke kandang babi ditemukan kondisi itu," kata Benny di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/10).  Ia menyampaikan, TGPF sudah mengajak langsung istri korban ke lokasi penemuan mayat. Di sana istri menjelaskan apa yang dilihat saat peristiwa. Kepada TGPF istri juga membeberkan pesan terakhir dari suaminya.  Pihak keluarga bahkan menceritakan tindak lanjut yang dilakukan setelah jenazah pendeta ditemukan, hingga proses pemakaman. Hasilnya tidak ada satupun saksi yang melihat langsung proses pembunuhan.  "Tugas tim sangat terbatas waktunya, sehingga kami maksimalkan olah TKP yang 2 anggota (TNI) jadi korban, kemudian TKP pendeta Yeremia, kemudian juga kami datang ke makam almarhum, ke kediaman almarhum," jelas Benny.  Kendati demikian, Benny menyebut temuan TGPF bukanlah kesimpulan akhir. Sebab, data yang diperoleh akan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Sehingga masih ada kemungkinan ditemukan fakta baru.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/10/2020/hasil-investigasi-tgpf-intan-jaya-diumumkan-lusa/">Hasil Investigasi TGPF Intan Jaya Diumumkan Lusa</a>  "Kita tidak tahu nanti perkembangan berikutnya. Karena kita juga setelah membangun trust dengan keluarga dan tokoh-tokoh setempat, mereka sepakat ingin beri info seandainya ada perkembangan," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menerima laporan resmi hasil investigas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya. Berkas diserahkan langsung oleh Ketua TGPF Intan Jaya Benny Mamoto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (21/10).  Mahfud mengatakan, hasil investasi tersebut menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam tewasnya pendeta di Intan Jaya. Namun, ada kemungkinan pula korban dibunuh oleh pihak lain.  "Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud.  Sementara itu, terkait tewasnya 2 prajurit TNI Serka Sahlan 0ada 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo 2 hari setelahnya diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB). "Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020," imbuh Mahfud.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KI6kQBiSB1A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

TGPF Bantah Ada Saksi yang Melihat Langsung Pembunuhan Pendeta Yeremia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0015.jpg" alt="Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB)." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya memastikan akan terus bekerja meskipun mendapat serangan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya dijadwalkan akan menyerahkan hasil investigasi pada Rabu (21/10) mendatang. Penyerahan tersebut mundur 2 hari dari yang semestinya.  "Baru saja kami mendapatkan informasi dan jadwal dari Sesmenko Polhukam, bahwa tim diagendakan untuk bertemu Pak Menko pada hari Rabu lusa untuk menyerahkan hasil investigasi lapangan oleh TGPF Intan Jaya," Ketua TGPF Intan Jaya Benny Mamoto, Senin (19/10).  Benny mengatakan, penyerahan hasil investigasi sebenarnya dijadwalkan hari ini. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD selaku penanggung jawab TGPF Intan Jaya harus menghadiri 2 agenda rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "(Mahfud berhalangan karena, Red) Memimpin beberapa rapat terkait pembahasan peraturan Omnibus Law," imbuhnya.  Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya 2 anggota TNI, satu warga sipil dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua. Tim sudah mulai bergerak sejak 1 Oktober 2020.  "Kami bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020," kata Mahfud, Jumat (2/10).

Hasil Investigasi TGPF Intan Jaya Diumumkan Lusa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201010-WA0079_1-1.jpg" alt="Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya terus menggali dan mendalami keterangan dari berbagai pihak. Termasuk keluarga korban untuk memperkuat data dan informasi. Meski sebelumnya TGPF sempat mengalami gangguan dan penembakan pada Jumat (9/10) usai mendatangi tiga tempat kejadian perkara (TKP), tidak menyurutkan target pemeriksaan.  ”Ini kami lakukan sampai malam, jadi target akan terus kami kejar hingga tercapai,” kata Ketua TGPF Benny Mamoto seperti dilansir dari Antara di Intan Jaya, Papua, Minggu (11/10).  TGPF juga berhasil meyakinkan keluarga pendeta Yeremia Zanambani untuk melakukan otopsi dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Pihak keluarga korban tidak mau menandatangani BAP dari kepolisian, sementara otopsi akan dilakukan pada kesempatan lain.  Sejauh ini, tim di bawah pimpinan Benny Mamoto, Ketua TGPF yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu telah mendatangi lokasi TKP penembakan, pemakaman, dan gereja, bertemu keluarga korban, serta sejumlah saksi lain di lapangan. Tim telah meneliti TKP dan berdialog dengan keluarga dan warga yang bercerita di lokasi TKP.  Benny melanjutkan bahwa tugas TGPF mengumpulkan data lapangan untuk membuat terang peristiwa. ”Seluruh informasi yang kami peroleh akan kami analisis, akan kami evaluasi, kemudian akan kami laporkan kepada Bapak Menko Polhukam selaku penanggung jawab,” terang Benny.  Selain itu, Benny juga memberikan apresiasi kepada TNI-Polri yang bertugas di daerah Intan Jaya, yang telah membantu keamanan tim. ”Memang berat sekali kondisi medan, kemudian keterbatasan transportasi-komunikasi, itu semua jadi kendala,” ujar Benny.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6V_PrCDXhSQ&ab_channel=jawapostvofficial

TGPF Intan Jaya Terus Dalami Keterangan Berbagai Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200909-WA0077-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya 2 anggota TNI, satu warga sipil dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua. Tim sudah mulai bekerja sejak 1 Oktober 2020.  “Kami bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020,” kata Mahfud, Jumat (2/10).  Mahfud mengatakan, TGPF terdiri dari 30 orang yang berasal dari beberapa latar belakang. Mereka dibagi dalam dua kelompok besar, yakni Tim Pengarah 11 orang dan Investigas Lapangan 18 anggota. Sedangkan penanggung jawab dipegang Mahfud.  Mereka yang tergabung dalam TGPF ini yakni, Tim Ketua Pengarah Tri Soewandono selaku Sekretaris Kemenko Polhukam. Anggotanya terdiri dari Purnomo Sidi, Lutfi Rauf, Rudianto, Armed Wijaya, Janedjri M Gaffar, Rus Nurhadi Sutedjo dan Rizal Mustary ketujuh orang ini merupakan pejabat di Kemenko Polhukam. Kemudian dari KSP Jaleswari Pramodhawardani dan Dari BIN Imron Cotan.  Sementara untuk Tim Investigasi Lapangan diketuai oleh Benny Mamoto yang berstatus Ketua Harian Nasional Kompolnas. Anggotanya terdiri dari Sugeng Purnomo, Makarim Wibisono, Jhony Nelson Simanjuntak, Henok Bagau, Apolo Safono, Constan Karma, Thoha Abdul Hamid, Samuel Tabuni, Victor Abraham Abaidata, I Dewa Gede Palguna, Bambang Purwoko, Budi Kuncoro, Rudy Heriyanto, Asep Subarkah, Eddy Rate Muis, Arif dan Edwin Partogi Pasaribu.  Dari nama-nama di atas, tidak ditemukan satupun perwakilan dari Komnas HAM. Padahal kasus di Intan Jaya terus dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM.

Mahfud Bentuk TGPF Kasus Tewasnya Anggota TNI dan Pendeta di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyatakan, vonis hukuman dua tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan satu tahun enam bulan terhadap Ronny Bugis terdakwa penyerangan Novel Baswedan bukan hal yang mengejutkan. Putusan tersebut semakin mengukuhkan urgensi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF).  "TGPF yang terdiri dari berbagai unsur independen, serta bebas kepentingan untuk bertanggung jawab langsung kepada Presiden menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (17/7).  Yudi memandang, vonis terhadap pelaku penyerangan Novel Baswedan tidak jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Hal tersebut mengingat fakta yang disajikan oleh Penuntut Umum didasarkan hasil kerja Penyidik Kepolisian, yang hanya lebih banyak didasarkan pada pengakuan dari terdakwa serta seakan tidak mengelaborasi alat bukti lainnya.  Yudi menyebut, putusan persidangan tidak dapat menjadi akhir dari pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan. Menurutnya, berdasarkan fakta yang ada, putusan pengadilan tersebut masih menyisakan lubang didasarkan fakta yang terjadi, termasuk dari keterangan saksi-saksi maupun temuan dugaan maladministrasi terkait prosedur penanganan kasus Novel Baswedan.  "Termasuk jenis cairan yang digunakan sampai penanganan alat bukti. Hal tersebut membuat Wadah Pegawai KPK akan secara terus menerus mendorong pengungkapan kasus penyerangan ini sampai terbongkarnya serangan yang terjadi secara sistematis dan terencana ini sampai level pelaku intelektual," beber Yudi.  Yudi menyebut, rasa keadilan bagi korban dan jaminan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi belum terpenuhi melalui penegakan hukum yang ada sehingga diperlukan upaya serius dari Presiden. Berulangkali berbagai peringatan baik nasional maupun internasional dilakukan untuk mendorong pengungkapan kasus ini.  "Akan tetapi, pada akhirnya proses penegakan hukum yang ada masih belum dapat memberikan keadilan bagi korban, karena memungkinkan pelaku sesungguhnya berpotensi masih belum dimintakan pertanggungjawaban," cetusnya.  Yudi menegaskan, hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keadilan bagi korban tetapi juga jaminan pemberantasan korupsi ke depan yang independen, membutuhkan jaminan rasa aman atas upaya nyata membunuh kerja pemberantasan korupsi.  "Hal tersebut sesuai Jakarta Principles yang merupakan pelaksanaan komitmen negara atas ratifikasi UNCAC. Untuk itu, dibutuhkan adanya pencarian fakta yang bersifat independen dan bebas dari potensi Coflict of Interest (COI) dengan pembentukan tim gabungan pencari fakta," tandasnya.

WP KPK Sebut Vonis Penyerang Novel Tunjukkan Urgensi Pembentukan TGPF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_HASIL-INVESTIGASI-TGPF-KASUS-NOVEL-BASWEDAN_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berlanjut pada pembentukan tim teknis. Hal ini sehubungan dengan tak kunjung terungkapnya kasus dan belum adanya tersangka meski telah dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal menyampaikan, tim teknis masih dalam proses pembuatan. Diperkirakan awal Agustus mendatang sudah mulai bekerja, mendalami temuan-temuan TPF. "Tim teknis beberapa minggu ke depan, Insya Allah bulan Agustus sudah dimulai kalau dalam prediksi saya," ujar Iqbal di Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (22/7).  Iqbal menuturkan, saat ini Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis selaku pemimpin tim teknis tengah memilih personil terbaiknya yang akan dibawanya ke tim teknis. Dengan tingkat urgensi kasus ini yang begitu penting, maka harus diiringi dengan sumber daya terbaik.  Selain itu, Idham Azis juga masih mempelajari temuan-temuan TPF. Proses ini disebutnya membutuhkan waktu. Mengingat laporan temuan jumlahnya lebih dari seribu halaman. "Itu kan (laporannya) tebel, berapa halaman tuh, dan itu harus dipelajari secara komprehensif, ini kan upaya penyelidikan dan penyidikan selanjutnya," tegas Iqbal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2-1.jpg" alt="Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Sementara itu, terkait tenggat waktu 3 bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkap kasus ini, Iqbal tak banyak berkomentar. "Prinsipnya kita akan kerja keras ya," pungkasnya.  Sebelumnya, TPF menduga kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berkaitan dengan setidaknya 6 kasus high profile yang ditangani korban. Oleh karena itu TPF mendorong agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk tim teknis guna mengungkap kasus ini.  Selain itu rekomendasi ini juga berdasarkan adanya fakta satu orang tidak dikenal mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017. Ditambah pada sehari sebelum peristiwa penyiraman ada dua orang tidak dikenal yang duduk di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ikhsan tempat Novel melaksanakan salat subuh saat penyerangan terjadi.  "Tim Pencari Fakta merekomendasikan kepada Kapolri untuk melakukan pendalaman terhadap fakta (dua temuan tersebut) dengan membentuk tim teknis berkemampuan spesifik," ujar Juru Bicara Tim Pakar, Nurkholis dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Rabu (17/7).  Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal memastikan usulan tersebut akan dijalankan polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis telah ditunjuk untuk memimpin tim ini.  "Tim teknis ini melibatkan satgas yang sangat profesional seperti tim investigator, tim lapangan, INAFIS, bahkan Densus 88 diturunkan. Ini (bukti) kami sangat serius (menangani perkara Novel)," kata Iqbal.

Iqbal Sebut Tim Teknis Kasus Novel Baswedan Akan Bekerja Awal Agustus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tgpf

Berita Terkini