<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perwakilan TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) Armed Wijaya turut hadir melihat proses otopsi korban tragedi Kanjuruhan di Desa Krebet Senggrong, Malang, Sabtu (5/11).  Dia menyatakan, kedatangannya untuk mengawal pelaksanaan otopsi. Terlebih, kegiatan itu merupakan salah satu rekomendasi dari TGIPF. Otopsi dilakukan dengan proses ekshumasi atau pembongkaran makam.  ”Kita monitoring terus. Dilihat hasilnya nanti seperti apa dan bagaimana tindak lanjutnya,” kata Armed Wijaya, yang juga berstatus Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenpolhukam tersebut.  Armed berharap hasil otopsi bisa memastikan penyebab kematian korban berkaitan dengan gas air mata atau tidak. Dengan begitu, kasusnya juga bisa menjadi terang.  ”Isu yang berkembang, penyebab kematian para korban salah satunya karena gas air mata. Apalagi ada temuan gas air mata kedaluwarsa yang dipakai. Ini tentunya perlu dipastikan,” ungkap Armed Wijaya.  Armed menerangkan, perkiraan awal hasil otopsi bisa keluar dua pekan. Namun, tetap tergantung pada situasi.  ”Nanti kita lihat lagi, termasuk apakah hasilnya bisa memengaruhi perubahan pasal dan bertambahnya tersangka,” terang Armed Wijaya.  Ketua Kompolnas Benny Josua Mamoto juga hadir di lokasi. Dia menyebut kedatangannya untuk mengawal proses otopsi kepada korban.  ”Sejak awal, kami mengawal memberikan supervisi proses penyelidikan yang dilaksanakan teman-teman kepolisian,” ujar Benny.  Menurut dia, otopsi itu termasuk bagian penting dari proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya mengapresiasi semua yang terlibat.  ”Semua ingin tahu penyebab kematian karena apa, dan itu harus melalui otopsi,” ucap Benny.  Devi Athok Yulfitri, 43, orang tua dari 2 korban tragedi Kanjuruhan mengaku lega setelah putrinya diotopsi. Dia merasa bahwa dua putrinya tak memiliki beban setelah diotopsi dengan metode ekshumasi atau pembongkaran makam.  ”Lega bisa memakamkan mereka kembali, sekarang sudah tidak punya beban,” ungkap Devi, Sabtu (5/11) di Desa Krebet Senggrong, Malang.  Dia berharap hasil otopsi bisa mendatangkan keadilan bagi anak-anaknya. Devi meyakini mereka meninggal karena gas air mata kedaluwarsa.  ”Bukan kelalaian. Unsurnya sudah pembantaian. Mereka (polisi) sengaja bawa senjata,” tegas Devi.  Devi optimistis pengorbanan anaknya yang harus menjalani proses otopsi akan terbayar. Jika memang terbukti gas air mata menjadi penyebab kematian, dia ingin semua polisi yang menembakkan gas air mata dihukum seberat mungkin.  ”Anak saya tidak salah. Mereka duduk di tribun dan dibantai. Genosida itu,” tutur Devi.

Penggunaan Gas Air Mata Kedaluwarsa Bisa Terbukti Pasca Otopsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MALANG-Suporter-doa-bersama-dan-pasang-lilin-di-patung-singa-Stadion-Kanjuruhan-alfian-rizal_3.jpg" alt="Suporter Arema menyalakan lilin di Stadion Kanjuruhan Malang. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suporter Arema menyalakan lilin di Stadion Kanjuruhan Malang. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) memastikan tidak ada intimidasi dari pihak Kepolisian terhadap keluarga korban meninggal tragedi Kanjuruhan, terkait batalnya otopsi ulang atau ekshumasi. Perwakilan TGIPF menemui Devi Athok selaku ayah kandung dari dua korban Tragedi Kanjuruhan Natasya, 18, dan Nayla, 13, di Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.  Selain kehilangan dua anaknya, Athok juga kehilangan mantan istrinya, Gebi, 43, dalam peristiwa mematikan itu. Dalam pertemuan ini TGIPF menanyakan penyebab jadwal otopsi yang sudah direncanakan, mendadak dibatalkan.  “Kami tanyakan langsung pada keluarga korban terkait rencana otopsi. Karena keluarga korban sebelumnya sudah berjalan lancar, tahu-tahu ada pembatalan oleh keluarga. Isunya bahwa pembatalan ada intervensi oleh anggota Kepolisian. Kedatangan kami untuk klarifikasi apakah betul ada intervensi. Kita gali info, ternyata info intervensi anggota itu tidak benar,” kata Anggota TGIPF Armed Wijaya, Jumat (21/10).  Armed menuturkan, pembatalan datang dari pihak keluarga korban. Terutama ibu yang bersangkutan, tidak tega bila di otopsi dilakukan.  “Bukan intervensi, mungkin pada saat pembuatan konsep draf pembatalan, keluarga tidak paham, sehingga ada anggota yang menuntun. Karena pembatalan itu juga hak keluarga,” jelasnya.  Anggota Tim TGIPF ini menambahkan, kepastian otopsi atau tidak, semua tergantung keluarga korban. Terkait kabar bahwa adanya intervensi maupun intimidasi pihak Kepolisian kepada keluarga korban untuk membatalkan otopsi, TGIPF menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.  “Tidak benar informasi itu, kami sudah tanyakan langsung kepada keluarga korban. Seperti yang saya katakan tadi pembatalan datang dari pihak keluarga korban,terutama ibu yang bersangkutan, tidak tega bila di otopsi dilakukan,” pungkas Armed.  Sebelumnya, kerusuhan pecah usai laga Arema Malang melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (2/10). Pertandingan itu berakhir dengan skor akhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya dan menjadi kekalahan kandang pertama Arema dari klub Surabaya itu dalam 23 tahun terakhir.  Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mencatat data sementara jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi kericuhan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 125 orang. Data terakhir menyebutkan jika korban jiwa sudah mencapai 131 orang.  Data sementara diperoleh dari hasil asesmen yang dilakukan Dokter Kesehatan (Dokes) Polda Jawa Timur dan Tim DVI pada Minggu, pukul 15.45 WIB. “Data terakhir yang dilaporkan meninggal dunia 129 orang, tetapi setelah ditelusuri di rumah sakit terkait menjadi 125 orang,” kata Ketua Tim DVI Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan.  Selain korban tewas, insiden kemanusiaan itu melukai lebih dari 700 orang. Para korban mengalami luka-luka karena terinjak, patah tulang, dislokasi, engsel lepas, mata perih, dan kadar oksigen rendah.

Otopsi Ulang Batal Dadakan, TGIPF Temui Keluarga Korban Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/exco-pssi-ahmad-riyadh-antara.jpg" alt="Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh memberikan keterangan usai mendampingi PSSI menghadiri pemanggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022). (ANTARA/Syaiful" width="100%">
<figcaption>Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh memberikan keterangan usai mendampingi PSSI menghadiri pemanggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022). (ANTARA/Syaiful</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menolak rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk merombak kepengurusan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).  "Desakan mundur kan itu hanya rekomendasi. Usulan. Keputusan ya ada di aturan," kata Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Kamis (20/10).  Riyadh menjelaskan, KLB merupakan hak anggota PSSI. Jika anggota meminta dilaksanakannya KLB, maka PSSI baru akan menggelarnya. "Kalau anggota minta sesuai statuta ya terlaksana. Kalau di luar ya tidak bisa serta merta. Harus melalui statuta yang ada," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI itu.  Riyadh mengaku tidak masalah terkait adanya rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan suporter di Indonesia untuk mendesak pengurus PSSI mundur. "Ya tidak ada masalah. Indonesia berapa kali KLB? Sudah empat kali dari 2012, tapi hasilnya kayak begini terus. Kami harus konsentrasi jadi lebih baik, kami hargai masyarakat, kami tidak bisa sendiri. PSSI perlu suporter perlu pengamat," katanya.  Pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jatim itu menyatakan tidak perlu disuruh PSSI akan melaksanakan KLB pada tahun 2023. "PSSI tidak pakai disuruh nanti tahun 2023 ya ganti dan perlu proses tiga bulan sebelumnya mundur," ujarnya.  Ketum PSSI Mochamad Iriawan, lanjut dia, menyatakan bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan kooperatif saat pemeriksaan oleh kepolisian.  "Seperti menghadapi masalah hukum lewat pemeriksaan hari ini. Selain itu juga telah dibentuk tim task force. Dengan polisi kami juga tengah menggodok peraturan yang seimbang dan cocok dilaksanakan di PSSI," ujarnya. (*)

Ogah Mundur, PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG20221014110453.jpg" alt="Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polri bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bakal mencari penyebab kematian korban tragedi Kanjuruhan. Itu disampaikan Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Armed Wijaya.  Dia mengingatkan polisi untuk segera menjalankan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), yakni ekshumasi korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Malang. Ekshumasi merupakan otopsi dengan menggali makam Korban. Tujuannya untuk mengetahui penyebab kematian.  ”Kami akan mengecek ada satu rekomendasi lagi tentang otopsi korban yang meninggal dunia. Untuk memastikan apa penyebab kematian dari para korban,” kata Armed, Rabu (19/10).  Dengan proses ekshumasi, polisi bisa melakukan identifikasi forensik penyebab kematian seseorang yang tidak natural dan dikuburkan sebelum dilakukan otopsi.  Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, masih menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban untuk melakukan proses ekshumasi. Berdasar aturan, proses ekshumasi harus mendapat persetujuan dari keluarga korban.  ”Ekshumasi sampai dengan hari ini (19/10) dari pihak penyidik bersama Polhukam akan bertemu dengan pihak keluarga. Sesuai dengan pasal 134 KUHP, penyidik harus melakukan komunikasi dulu dengan pihak keluarga,” tegas Dedi.  Dia berjanji penyidik bakal secepatnya menemui keluarga korban untuk meminta persetujuan dilakukannya ekshumasi. Berdasar rekomendasi, pihaknya harus melakukan ekshumasi setidaknya terhadap dua korban tragedi Kanjuruhan, Malang.  ”Yang diotopsi rekomendasinya dua orang, tapi masih dikomunikasikan,” terang Dedi.

Polisi Diminta Segera Otopsi Korban Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/presiden-FIFA-ke-PSSI-haritsah-almudatsir8.jpg" alt="Presiden Induk Asosiasi Sepak bola Dunia (FIFA) Gianni Infantino ( kanan) didampingi Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan ( kiri), setibanya di Kantor PSSI di Jakarta, Selasa (18/10/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Presiden Induk Asosiasi Sepak bola Dunia (FIFA) Gianni Infantino ( kanan) didampingi Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan ( kiri), setibanya di Kantor PSSI di Jakarta, Selasa (18/10/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan, PSSI akan menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) setelah adanya evaluasi Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia tentang Tragedi Kanjuruhan di Malang.  "Kami menunggu evaluasi dari task force," ujar Vivin usai pertemuan PSSI dan FIFA di Kantor PSSI, Jakarta, Selasa (18/10).  Gugus tugas itu sendiri beranggotakan perwakilan dari FIFA, AFC, PSSI, beberapa kementerian dan Polri. Jika sesuai dengan alur waktu yang sudah disepakati, gugus tugas itu akan melakukan rapat perdana pada 21 Oktober 2022. "Apa yang sudah dievaluasi, apa yang sudah direkomendasi itu menjadi tekad PSSI untuk mereformasi total sepak bola dan melakukan aksi kerja nyata," tutur Vivin.  Pada 14 Oktober 2022, TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya menyatakan bahwa jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.  TGIPF mencatat, korban meninggal dunia berjumlah 132 orang (sampai rekomendasi itu diturunkan, Red), lalu 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang atau ringan yang sebagian di antaranya bisa saja mengalami dampak jangka panjang.  Rekomendasi TGIPF, yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.  TGIPF pun merekomendasikan agar PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab dan bebas dari konflik kepentingan. Vivin pun meminta dukungan dari masyarakat untuk PSSI dan kebangkitan sepak bola nasional.  "Mohon dukungan dan doa agar semua berjalan maksimal. Perbaikan dari PSSI pun bisa dinikmati. Seperti kata Presiden FIFA, dengan penduduk sekitar 270 juta jiwa, Indonesia seharusnya menjadi bintang, setidak-tidaknya di kawasan regional maupun dunia," kata Vivin.  PSSI berjumpa dengan FIFA di Kantor PSSI, Jakarta, Selasa. FIFA diwakili oleh sang Presiden Gianni Infantino, sementara PSSI diwakili Ketua Umum Mochamad Iriawan.  Sebelum pertemuan itu, FIFA terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang. Presiden Joko Widodo dan Gianni Infantino pun menyepakati sejumlah hal, terutama soal transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh termasuk memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai standar FIFA (*).

PSSI Tindak Lanjuti Rekomendasi TGIPF setelah Evaluasi Gugus Tugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tgipf_rekomendasi.jpg" alt="SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan juga memberikan sorotan kepada pendukung Arema FC (Aremania) saat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang meletus. Pasalnya, dalam simpulan yang didapat, TGIPF menemukan bahwa suporter ikut terlibat dalam kerusuhan yang mengakibatkan tragedi berdarah tersebut karena masuk ke dalam lapangan.  "Suporter tidak mengetahui atau mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan, termasuk larangan dalam melempar flare ke dalam lapangan," tulis rekomendasi TGIPF dikutip, Sabtu (15/10).  Selain itu, TGIPF juga mengaku menemukan bahwa suporter melakukan tindakan dan mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif dan melawan petugas yang berjaga dalam laga tersebut. "Suporter juga melakukan tindakan melawan petugas, melempar benda benda keras dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas," jelasnya.  Dengan begitu, TGIPF meminta kepolisian, selain menyelidiki aparat yang bertugas dan melakukan kekerasan dalam tragedi tersebut, juga turut untuk segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap suporter.  "Perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap suporter yang melakukan provokasi, seperti yang awal mula memasuki lapangan sehingga diikuti oleh suporter yang lain, suporter yang melakukan pelemparan flare, melakukan perusakan mobil di dalam stadion, dan melakukan pembakaran mobil di luar stadion," tandas rekomendasi TGIPF tersebut.  Sebelumnya, diketahui TGIPF sudah mengeluarkan rekomendasi dari hasil temuannya atas tragedi berdarah di Kanjuruhan. Ada 10 poin rekomendasi yang sudah disusun.  Rekomendasi tersebut ditujukan kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Panitia Pelaksana kompetisi, Security Officer, Polri, TNI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. (*)

TGIPF Kanjuruhan: Suporter Provokatif, Pukul Petugas dan Pemain Arema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tgipf_rekomendasi.jpg" alt="SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD menemukan kesalahan PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang menyebakan terjadi kericuhan dan menewaskan 132 orang di Kanjuruhan. Hal itu diungkapkan dalam hasil kesimpulan dan rekomendasi atas tragedi naas yang dituliskan TGIPF dan telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam kesimpulan tersebut, PT LIB dinyatakan tidak mempertimbangkan faktor risiko (high risk match) dalam menentukan jadwal pertandingan.  "Lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media," tulis hasil temuan TGIPF yang dikutip, Sabtu (15/10).  Selain itu, PT LIB juga ditemukan tidak mempertimbangkan track record atau reputasi dan kompetensi terkait kualitas petugas ketua panitia pelaksana.  "(Mereka) pernah mendapatkan sanksi hukuman dari PSSI. Dalam menunjuk security officer tidak melakukan pengecekan kompetensi (pembekalan hanya dilakukan melalui video conference Zoom meeting selama 2 jam dan sertifikasi diberikan karena adanya kebutuhan penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 3 Oktober 2022)," lanjut kesimpulan TGIPF.  Lebih jauh lagi, PT LIB diketahui tidak bertanggung jawab secara langsung karena tidak hadir memantau pelaksanaan pertandingan. "Tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir," tulis TGIPF.  Oleh karena itu, berdasarkan temuan tersebut, TGIPF meminta PT LIB untuk memprioritaskan faktor risiko/high risk dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih mengutamakan kepentingan keamanan (security oriented) dibandingkan profit oriented.  Sebelumnya, diketahui TGIPF sudah mengeluarkan rekomendasi dari hasil temuannya atas tragedi berdarah di Kanjuruhan. Ada 10 poin rekomendasi yang sudah disusun.  Rekomendasi tersebut ditujukan kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana kompetisi, Security Officer, Polri, TNI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

TGIPF Kanjuruhan: PT LIB Lebih Prioritaskan Keuntungan Jam Penayangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MALANG-Suporter-doa-bersama-dan-pasang-lilin-di-patung-singa-Stadion-Kanjuruhan-alfian-rizal_2.jpg" alt="Suporter Arema meletakkan lilin di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suporter Arema meletakkan lilin di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD sudah memberikan hasil temuan dan rekomendasi atas tragedi tersebut kepada Presiden Joko Widodo.  Salah satu poinnya adalah merekomendasikan kementerian sosial (Kemensos) sebagai bagian dari negara turut bertanggung jawab agar semua korban yang terdampak atas kemalangan tersebut dijamin bantuannya. ”Menjamin diberikannya bantuan sosial bagi korban tragedi Kanjuruhan,” tulis rekomendasi TGIPF, dikutip Sabtu (15/10).  Selain itu, kemensos juga direkomendasikan TGIPF untuk memberikan program trauma healing bagi korban dan warga tragedi Kanjuruhan. Sebab, ada 754 orang yang jadi korban tragedi tersebut, dari yang luka ringan hingga meninggal dunia.  ”Menjamin diberikannya treatment program trauma healing bagi korban dan keluarga yang mengalami depresi atau trauma akibat tragedi Kanjuruhan,” katanya.  Sebelumnya, TGIPF sudah mengeluarkan rekomendasi dari hasil temuannya atas tragedi berdarah di Kanjuruhan. Ada 10 poin rekomendasi yang disampaikan.  Rekomendasi tersebut ditujukan kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana kompetisi, security officer, Polri, TNI, kementerian pemuda dan olahraga, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian kesehatan, dan kementerian sosial.

Rekomendasi TGIPF, Korban Kanjuruhan Diberi Bantuan Trauma Healing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tgipf_rekomendasi.jpg" alt="SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>SERAHKAN LAPORAN: Jokowi berbincang dengan para anggota TGIPF di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil kesimpulan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD menemukan bahwa regulasi PSSI banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.  Diketahui bahwa PSSI mengelak untuk bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan karena regulasi tersebut, khususnya pada bagian Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban bilamana ada kecelakaan dalam pertandingan merupakan tanggung jawab panitia pelaksana, bukan PSSI.  Menurut temuan TGIPF, regulasi tersebut bermasalah karena tidak sesuai dengan tata kelola organisasi yang baik. Selain itu, regulasi itu juga tidak mementingkan keselamatan umum bagi warga negara.  "Penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Regulasi PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto)," tulis rekomendasi TGIPF, dikutip Sabtu (15/10).  Pada Pasal 3 poin d Ketentuan Umum dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021, disebutkan bahwa Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini.  Diketahui bahwa sebelumnya PSSI menggunakan regulasi di atas untuk cuci tangan atas tragedi yang menyebabkan 132 orang meninggal tersebut. Oleh karena itu TGIPF meminta agar PSSI merevisi aturan yang ngawur tersebut. "Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI," tulis rekomendasi TGIPF.  Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Mahfud MD juga telah memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil investigasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). Dalam hasil rekomendasi itu meminta Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan jajaran eksekutif untuk mundur. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jatuhnya korban jiwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10) malam.  “Pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral,” tulis rekomendasi TGIPF.

Regulasi PSSI Dipakai untuk Cuci Tangan, TGIPF: Harus Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/menpora-tentang-tgipf-antara.jpeg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memberikan keterangan pers terkait temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Jumat (14/10/2022). (ANTARAShofi Ayudiana)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memberikan keterangan pers terkait temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Jumat (14/10/2022). (ANTARAShofi Ayudiana)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan akan disampaikan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino yang rencananya akan datang ke Indonesia pada 18 Oktober mendatang dalam rangka membahas tim transformasi sepak bola Tanah Air.  Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, yang juga Wakil Ketua TGIPF, menanggapi pertanyaan media terkait rekomendasi TGIPF yang meminta agar Ketua Umum dan seluruh jajaran Komite Eksekutif (Exco) PSSI mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan.  Zainudin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal PSSI sehingga memilih untuk membicarakan rekomendasi tersebut terlebih dahulu bersama FIFA selaku induk organisasi internasional yang membawahi PSSI.  ’’Ya, disikapinya seperti apa itu urusan federasi (PSSI). Nanti kan sebenarnya ini menjadi bahan juga yang akan dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Jadi jelas betul bahwa pemerintah tidak akan masuk ke area yang bukan area pemerintah,” kata Zainudin kepada awak media di Jakarta, Jumat.  Laporan hasil pemeriksaan TGIPF telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua TGIPF yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Negara, Jumat (14/10).  Rekomendasi tersebut ditujukan kepada 10 kementerian/lembaga, termasuk PSSI, Polri, panitia pelaksana pertandingan, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Kesehatan.  Adapun salah satu poin pertama rekomendasi TGIPF untuk PSSI berbunyi, “secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang (korban jiwa dan luka-luka, Red).”  Namun, Menpora menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menindaklanjuti rekomendasi yang merupakan area masing-masing kementerian/lembaga. Ia mengatakan pemerintah harus berhati-hati agar tidak salah langkah dan terkesan melakukan intervensi urusan federasi sepak bola nasional. ’’Kami hanya akan menindaklanjuti hal-hal yang bisa pemerintah kerjakan. Tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dimasuki sehingga itu akan dibicarakan dengan federasi internasionalnya (FIFA),” kata Menpora.  ’’Kami berharap dari rekomendasi TGIPF ini juga bisa menjadi bagian bahan Pak Presiden untuk kemudian didiskusikan dengan Presiden FIFA. Tapi sangat jelas bahwa kalau itu area yang tidak memungkinkan pemerintah masuk, maka kami tidak akan masuk. Itu menjadi urusan federasi dengan FIFA,” ungkapnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Menpora: Temuan TGIPF akan Disampaikan kepada Presiden FIFA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TGIPF

Berita Terkini