<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/itz5zE25pG9FRA2gTFrhqP8hBT9i4FOlxup1CPsU-4111290256.jpg" alt="Gelandang Juventus Manuel Locatelli. (Dok. Manuel Locatelli)" width="100%">
<figcaption>Gelandang Juventus Manuel Locatelli. (Dok. Manuel Locatelli)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para pemilik Juventus secara terbuka menolak tawaran pembelian dari sebuah perusahaan mata uang kripto pada (13/12) waktu setempat, memastikan bahwa raksasa Serie A ini masih akan tetap di bawah kendali keluarga Agnelli. Tether, perusahaan mata uang kripto tersebut, mengajukan tawaran senilai sekitar hampir USD 1,2 miliar untuk saham mayoritas keluarga Agnelli yang berada dalam klub juara Liga Italia 36 kali tersebut. "Juventus, sejarah dan nilai-nilai kami tidak untuk dijual," kata John Elkann, kepala eksekutif Exor, perusahaan induk keluarga Agnelli, dalam pesan video yang diposting di situs web resmi Bianconeri. Tim yang juga dikenal dengan Si Nyonya Tua ini belum memenangkan Serie A sejak meraih sembilan gelar berturut-turut antara tahun 2012 dan 2020. Klub Turin itu memecat Igor Tudor bulan lalu dan menunjuk Luciano Spalletti sebagai nahkoda baru. Melansir dari ESPN, Spalletti yang mengetahui kabar mengenai penolakan pembelian tersebut menyatakan apresiasinya atas sikap para pemilik klub untuk mempertahankan sikap. "Sungguh menyenangkan sekali lagi merasakan kekuatan dan semangat John Elkann dan keluarganya untuk klub ini," kata sang juru taktik dalam konferensi pers menjelang pertandingan Serie A Juventus melawan Bologna pada Senin (15/12) dini hari. Mantan presiden Juventus Andrea Agnelli dan seluruh dewan direksi klub telah mengundurkan diri pada tahun 2022 di tengah penyelidikan kasus penggelapan dana, namun warisannya masih terjaga hingga saat ini oleh pewarits perusahaan Fiat ini. Beberapa klub besar Italia lain, AC Milan, Inter Milan, Roma dimiliki oleh perusahaan investasi asing. Hanya Juventus dan juara bertahan Serie A Napoli, yang masih mempertahankan tradisi kepemilikan saham dari lokal.

Para pemilik Juventus secara terbuka menolak tawaran pembelian dari sebuah perusahaan mata uang kripto pada (13/12) waktu setempat.

Juventus Tak Dijual! Keluarga Agnelli Tolak Tawaran USD 1,2 Miliar, Serie A Geger Gara-Gara Tether

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/tether-3564819771.jpg" alt="Ilustrasi Tether yang melakukan pembelian bitcoin dalam jumlah besar. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tether yang melakukan pembelian bitcoin dalam jumlah besar. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasar stablecoin kembali heboh setelah dua raksasa penerbitnya, Tether dan Circle, mencetak hampir USD 2,8 miliar atau setara Rp 46,6 triliun token baru hanya dalam 24 jam terakhir. Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan komunitas kripto, terutama karena volume transaksi USDT dan USDC tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Dikutip dari BeInCrypto, Jumat (3/10), penerbitan masif stablecoin ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan regulasi terhadap aset digital. &ldquo;Dengan regulasi stablecoin yang segera datang dan ketiadaan audit pihak ketiga, aktivitas ini memicu skeptisisme komunitas,&rdquo; tulis laporan tersebut. Tether, penerbit stablecoin terbesar dunia, pekan lalu juga sempat mencetak tambahan USD 5 miliar atau Rp 83,2 triliun. Sementara Circle lebih berhati-hati dengan jumlah lebih kecil, namun tetap aktif menambah pasokan USDC. Kedua langkah ini memberi mereka ruang besar untuk menyuntikkan likuiditas ke ekosistem Web3 secara masif. Namun, alasan di balik langkah agresif ini belum jelas. &ldquo;Tether memang dikenal agresif mengejar valuasi, tetapi Circle seharusnya tidak perlu ikut serta,&rdquo; kata laporan tersebut. <h3>Kecurigaan Pump Market</h3> Di media sosial, muncul spekulasi bahwa pencetakan token dalam jumlah raksasa ini bisa terkait upaya &ldquo;pump market&rdquo; untuk mengerek harga aset kripto. Namun, tanpa data transaksi yang mendukung, tudingan ini masih sebatas dugaan. Masalah lainnya, Tether hingga kini belum pernah menjalani audit independen yang transparan. Banyak analis meragukan nilai jangka panjang USDT dan USDC jika tidak ada bukti cadangan yang sepadan. Kedua perusahaan ini juga menghadapi potensi hambatan dari RUU GENIUS Act di Amerika Serikat. Jika disahkan, undang-undang itu bisa melarang stablecoin yang tidak memenuhi standar kepatuhan, termasuk kewajiban audit rutin dan kepemilikan obligasi pemerintah AS untuk setiap token yang beredar. &ldquo;Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Tether dan Circle benar-benar menyimpan obligasi senilai pasokan stablecoin mereka,&rdquo; tulis BeInCrypto. Meski keduanya dilaporkan membeli obligasi dalam jumlah besar, nilainya masih jauh dari total pasokan token yang beredar. Hingga kini, belum ada penjelasan jelas mengenai alasan Tether dan Circle mencetak stablecoin dalam jumlah masif. Tanpa transparansi cadangan dan audit independen, kecurigaan publik masih akan terus membayangi. Bagi investor, langkah ini menjadi sinyal untuk lebih berhati-hati, karena stabilitas USDT dan USDC sedang berada di bawah sorotan besar.

Tether dan Circle cetak Rp 46,6 triliun stablecoin dalam 24 jam. Investor curiga ada agenda tersembunyi di balik aksi ini.

Tether dan Circle Cetak Rp 46,6 Triliun Stablecoin dalam 24 Jam, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/tether-3564819771.jpg" alt="Ilustrasi Tether yang melakukan pembelian bitcoin dalam jumlah besar. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tether yang melakukan pembelian bitcoin dalam jumlah besar. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Isu bahwa perusahaan stablecoin terbesar di dunia, Tether, menjual sebagian kepemilikan Bitcoin untuk membeli emas langsung dibantah oleh CEO Paolo Ardoino. Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Bitcoinist, Selasa (9/9), Ardoino menegaskan bahwa Tether justru memperkuat komitmennya terhadap Bitcoin, bukan melepasnya. Spekulasi ini bermula dari laporan keuangan kuartal II tahun 2025 yang menunjukkan penurunan jumlah Bitcoin milik Tether, dari 92.650 BTC di akhir kuartal I menjadi 83.274 BTC di akhir kuartal II. Banyak pihak menilai penurunan itu disebabkan oleh penjualan untuk mengakumulasi emas. Tapi faktanya tak sesederhana itu. Samson Mow, CEO Jan3 dan komentator kripto ternama, membantah narasi penjualan tersebut. Ia menjelaskan bahwa angka penurunan itu bukan karena likuidasi aset, melainkan karena alih kepemilikan internal dari Tether ke perusahaan investasinya, Twenty One Capital (XXI). Menurut Mow, sebanyak 14.000 BTC telah ditransfer ke XXI pada 2 Juni, dan 5.800 BTC lagi pada Juli. Bila dua angka itu digabungkan, maka posisi bersih Tether justru naik lebih dari 10.000 BTC dibanding kuartal sebelumnya. &ldquo;Ini cuma contoh lain dari media yang haus berita buruk soal Bitcoin,&rdquo; sindir Mow dalam unggahannya di platform X. <h3>CEO Tether: Kami Tak Jual Satu Pun BTC</h3> CEO Tether Paolo Ardoino pun langsung merespons pernyataan Mow. Ia mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak menjual satu pun BTC. Ardoino menjelaskan bahwa penurunan itu hanyalah karena alokasi dana untuk anak usaha investasi mereka. &ldquo;Benar. Tether tidak menjual Bitcoin. Seperti yang dikatakan Samson, kami hanya memindahkan sebagian kepemilikan ke XXI,&rdquo; kata Ardoino. Ia menegaskan bahwa Tether tetap mengalirkan sebagian keuntungannya ke dalam aset yang dianggap aman, seperti Bitcoin, emas, dan tanah. Ardoino menyebut strategi ini sebagai bagian dari diversifikasi investasi jangka panjang perusahaan. <h3>Tertarik ke Proyek Tambang Emas</h3> Meski sempat muncul tudingan bahwa Tether mengalihkan fokus dari Bitcoin ke emas, Ardoino justru menjelaskan bahwa pihaknya memang memiliki minat terhadap emas, namun tidak dengan menjual Bitcoin. Ia bahkan menyebut emas sebagai &ldquo;Bitcoin alami.&rdquo; Salah satu bentuk nyata dari minat ini adalah pembelian saham minoritas di perusahaan royalti emas Elemental Altus senilai USD 105 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun (dengan kurs Rp 16.450 per USD). Selain itu, Tether juga sedang mengeksplorasi investasi di proyek tambang emas langsung. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Tether untuk menyeimbangkan aset yang disimpan, tetapi bukan berarti mengurangi posisi mereka di Bitcoin.

Tether bantah isu jual Bitcoin demi beli emas. CEO Paolo Ardoino pastikan mereka justru tambah kepemilikan lewat investasi XXI Capital.

Tether Bantah Jual Bitcoin Demi Emas, Justru Tambah 10.000 BTC Lewat Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/tether-3564819771.jpg" alt="Ilustrasi Tether yang melakukan pembelian bitcoin dalam jumlah besar. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tether yang melakukan pembelian bitcoin dalam jumlah besar. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gelombang akumulasi Bitcoin oleh institusi besar kembali memanas. Kali ini, Tether, penyedia stablecoin terbesar di dunia, mengumumkan telah membeli 8.888 BTC pada kuartal pertama 2025 senilai sekitar USD 735 juta atau setara Rp 12 triliun. Dengan pembelian ini, total kepemilikan Bitcoin Tether mencapai 92.647 BTC atau setara USD 7,8 miliar (Rp 128 triliun), menurut laporan bitcoin.com, Rabu (2/4). Data on-chain menunjukkan bahwa seluruh BTC yang dibeli Tether selama kuartal pertama dipindahkan secara serentak ke dompet utama mereka pada Senin (1/4). Seperti kebiasaan sebelumnya, Tether memang mengumpulkan BTC secara bertahap lalu mengonsolidasikannya di akhir kuartal. Rata-rata harga beli per BTC Tether kali ini adalah sekitar USD 82.696 atau setara Rp 1,35 miliar per koin. Menurut laporan cadangan terakhir, Bitcoin kini mewakili sekitar 5,5 persen dari total cadangan Tether, yang saat ini mencapai USD 144 miliar (Rp 2.361 triliun). Tak hanya Tether, perusahaan asal Jepang Metaplanet juga mengumumkan pembelian 696 BTC di hari yang sama, usai menggalang dana sebesar &yen;2 miliar (USD 13,3 juta atau Rp 218 miliar) melalui penerbitan obligasi. Pergerakan ini memperkuat sinyal bahwa ketertarikan institusi terhadap Bitcoin masih sangat tinggi dan menjadi pilar utama stabilitas jangka panjang aset digital ini. Saat berita ini ditulis, harga Bitcoin berada di level USD 85.240 atau sekitar Rp 1,39 miliar, naik 2,01 persen dalam 24 jam terakhir. Namun dalam sepekan terakhir, BTC masih mencatat koreksi 2,86 persen. Total volume perdagangan harian mencapai USD 27,45 miliar (Rp 450 triliun). Meski kapitalisasi pasar Bitcoin meningkat menjadi USD 1,69 triliun (Rp 27.716 triliun), dominasi pasar BTC sedikit turun ke angka 62,37 persen. Sementara itu, total kontrak berjangka BTC (futures open interest) naik menjadi USD 55,38 miliar, mencerminkan posisi leverage yang masih aktif menjelang pergerakan harga berikutnya. Menariknya, data dari Coinglass menunjukkan likuidasi posisi jual jauh lebih besar dibanding posisi beli. Dari total USD 25,64 juta yang dilikuidasi dalam 24 jam, USD 25,19 juta merupakan likuidasi short position&mdash;menandakan banyak trader bearish yang keliru membaca arah pasar. Ke depan, analis memperkirakan Bitcoin akan menguji kembali level pertengahan USD 80 ribu. Namun, jika dorongan dari institusi terus berlanjut, BTC berpeluang menembus ke zona USD 90.000 (Rp 1,47 miliar) dalam beberapa pekan mendatang.

Tether beli 8.888 BTC di kuartal I 2025, total simpanan capai Rp 128 triliun. Harga BTC melonjak ke Rp 1,39 miliar.

Tether Borong 8.888 BTC Senilai Rp 12 Triliun, Harga Bitcoin Sentuh Rp 1,39 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/USDT-2418860921.jpg" alt="Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, mengumumkan tengah menjajaki kerja sama dengan firma akuntansi Big Four untuk melakukan audit penuh atas cadangan dana yang mendukung USDT. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Kongres mempercepat pengesahan regulasi stablecoin. Dalam wawancara dengan Reuters, CEO Tether Paolo Ardoino menyebutkan bahwa kondisi politik saat ini membuat proses audit menjadi lebih memungkinkan. &ldquo;Ini menjadi prioritas utama kami,&rdquo; ujar Ardoino. &ldquo;Sekarang kami berada dalam lanskap yang benar-benar memungkinkan.&rdquo; Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah kehadiran Presiden Trump di acara Digital Asset Summit, di mana ia secara eksplisit menyerukan agar Kongres segera mengesahkan kerangka hukum untuk stablecoin. &ldquo;Jika Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa ini adalah prioritas utama negara, maka firma audit Big Four harus mendengarkan,&rdquo; tambah Ardoino, merujuk pada empat raksasa akuntansi global: Deloitte, PwC, EY, dan KPMG. Hingga saat ini, pasokan USDT yang beredar telah mencapai 143,46 miliar token. Namun, Tether selama ini mendapat sorotan tajam karena belum pernah diaudit oleh firma Big Four secara penuh&mdash;menimbulkan pertanyaan dari regulator dan investor terkait transparansi cadangan asetnya. Langkah Tether untuk melibatkan auditor besar dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Apalagi di tengah dorongan politik dari pemerintahan Trump yang tampaknya membuka pintu lebar bagi perkembangan stablecoin di bawah pengawasan resmi. Ardoino juga menyampaikan bahwa kejelasan regulasi bisa menjadi &ldquo;katalis penting&rdquo; bagi peran stablecoin dalam sistem keuangan global. Jika Tether sukses diaudit oleh salah satu dari Big Four, ini bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan stablecoin menuju penerimaan institusional dan adopsi massal. Dengan dukungan politik dari level tertinggi dan kesediaan Tether untuk diaudit secara ketat, masa depan stablecoin seperti USDT bisa jadi akan segera berubah. Dari yang awalnya hanya dipandang sebagai pelengkap aset kripto, kini berpotensi menjadi bagian utama dalam ekosistem keuangan digital global.

Tether incar audit dari firma akuntansi Big Four seiring tekanan Presiden Trump agar regulasi stablecoin segera disahkan.

Pasokan USDT Tembus 143 Miliar, Tether Siap Diaudit Akuntan Top Dunia

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/USDT-2418860921.jpg" alt="Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tether (USDT), penerbit stablecoin terbesar di dunia, kini menjadi salah satu pembeli terbesar obligasi pemerintah AS (U.S. Treasury securities). Menurut laporan terbaru, Tether membeli obligasi AS senilai USD 33,1 miliar (Rp 535,6 triliun) pada 2024, menempatkannya di peringkat ketujuh sebagai pembeli bersih terbesar, melampaui negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Jerman. CEO Tether, Paolo Ardoino, mengungkapkan data ini dalam kompilasi yang diambil dari laporan cadangan Tether dan Departemen Keuangan AS. Sementara itu, Jepang dan Tiongkok justru menjadi penjual bersih, dengan memangkas kepemilikan obligasi AS mereka secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan peran besar stablecoin berbasis dolar AS dalam permintaan utang pemerintah AS. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebelumnya menyatakan bahwa kripto dan stablecoin berperan penting dalam menjaga dominasi global dolar AS. Pernyataan ini diperkuat oleh Presiden AS Donald Trump, yang dalam pidatonya di Digital Asset Summit menegaskan bahwa industri kripto akan memperluas dominasi dolar AS. Tak hanya Tether, Circle (penerbit USDC) juga mengalami lonjakan besar dalam kapitalisasi pasar stablecoinnya. Pada 2024, USDT bertambah USD 45 miliar (Rp 728,2 triliun) dalam kapitalisasi pasar. Sedangkan USDC bertambah USD 19 miliar (Rp 307,8 triliun). Kedua stablecoin ini didukung oleh cadangan berbasis obligasi pemerintah AS, uang tunai, dan aset setara kas lainnya, menjadikannya instrumen keuangan yang semakin berpengaruh di pasar keuangan tradisional. Dengan Tether kini menjadi pemain utama dalam pembelian obligasi AS, beberapa pertanyaan muncul. Apakah stablecoin akan semakin mendominasi pasar keuangan global? Selain itu, apakah regulasi baru akan muncul untuk mengawasi peran stablecoin dalam perekonomian AS? dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan moneter dan dominasi dolar di masa depan? Tether dan USDT kini bukan hanya sekadar instrumen kripto, tetapi juga komponen penting dalam sistem keuangan global, yang bisa mengubah cara pemerintah dan bank sentral melihat stablecoin di masa depan.

Tether membeli Rp 535,6 triliun obligasi AS pada 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketujuh, bahkan mengalahkan Kanada dan Jerman.

USDT Kuasai Pasar, Tether Borong Rp 535,6 Triliun Obligasi Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/bukele-534260350.jpg" alt="Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)</figcaption>
</figure> <h3>&nbsp;</h3> JawaPos.com &ndash; Presiden Nayib Bukele menegaskan bahwa El Salvador tidak akan berhenti menambah kepemilikan Bitcoin (BTC) meskipun mendapat tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sejak 1 Maret, negara Amerika Tengah tersebut telah membeli 13 BTC, menambah total cadangan mereka menjadi 6.105 BTC yang saat ini bernilai lebih dari USD 527 juta (sekitar Rp 8,54 triliun). Dilansir dari Cointelegraph, El Salvador biasanya membeli 1 BTC setiap 24 jam, tetapi pada 3 Maret, mereka melakukan pembelian besar dengan menambah 5 BTC dalam sehari. Langkah ini bertentangan dengan kesepakatan pinjaman USD 1,4 miliar (sekitar Rp 22,7 triliun) yang ditandatangani dengan IMF pada Desember 2024, yang mengharuskan pemerintah menghentikan status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah dan membatasi keterlibatan sektor publik dalam aset digital ini. Namun, Bukele tetap berpegang teguh pada strateginya. &ldquo;Jika kami tidak berhenti saat dunia mengucilkan kami dan sebagian besar &lsquo;bitcoiner&rsquo; meninggalkan kami, maka kami tidak akan berhenti sekarang atau di masa depan,&rdquo; tegas Bukele dalam pernyataannya. <h2>IMF Minta El Salvador Hentikan Pembelian Bitcoin</h2> Sejak awal 2025, El Salvador memang telah mengubah undang-undang Bitcoin mereka untuk menyesuaikan dengan perjanjian IMF. Pada Januari 2025, Kongres El Salvador mencabut hukum sebelumnya dalam pemungutan suara 55-2, sebagai bagian dari negosiasi dengan IMF. Namun, meskipun hukum berubah, strategi dollar cost averaging&nbsp;yang diterapkan pemerintah tetap berjalan. Pada 1 Februari, El Salvador membeli 2 BTC dalam sehari, dan mereka terus membeli Bitcoin setiap hari hingga kini. IMF sendiri kembali mengeluarkan tekanan pada 3 Maret, meminta El Salvador menghentikan akumulasi Bitcoin dan melarang negara tersebut mengeluarkan obligasi atau sekuritas berbasis BTC. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan oleh pemerintah El Salvador. Kebijakan pro-Bitcoin yang tak tergoyahkan ini telah menarik perusahaan-perusahaan kripto besar untuk pindah ke El Salvador. Bitfinex Derivatives mengumumkan relokasi dari Seychelles ke El Salvador pada 7 Januari. Tether, penerbit stablecoin terbesar dunia, menyusul dengan memindahkan kantor pusatnya ke El Salvador pada 13 Januari. Langkah ini semakin memperkuat posisi El Salvador sebagai pusat adopsi Bitcoin global, meskipun mendapat tekanan dari lembaga keuangan internasional. Dengan keberaniannya melawan IMF dan tetap berpegang teguh pada kebijakan Bitcoin, El Salvador tidak hanya mempertaruhkan masa depan ekonominya pada BTC, tetapi juga menarik perhatian dunia sebagai negara yang siap menghadapi revolusi keuangan digital.

El Salvador terus membeli Bitcoin meski dapat tekanan dari IMF. Cadangan BTC negara kini mencapai 6.105 BTC, senilai lebih dari USD 527 juta

Bukele Tantang IMF: El Salvador Tetap Beli Bitcoin Setiap Hari

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/trumpt-btx-3910619240.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Pintu)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Pintu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain membentuk Strategic Bitcoin Reserve, Kamis (6/3) Presiden Donald Trump juga mengumumkan pembentukan U.S. Digital Asset Stockpile. Itu adalah cadangan aset digital pemerintah yang terdiri dari berbagai altcoin hasil penyitaan dalam kasus hukum. Berbeda dengan Bitcoin yang tidak akan dijual oleh pemerintah, aset dalam Digital Asset Stockpile bisa dijual jika diperlukan. Namun, tidak ada rencana pembelian altcoin baru, sehingga aset yang ada dalam cadangan ini hanya berasal dari hasil penyitaan pemerintah. Lalu, altcoin apa saja yang saat ini dimiliki pemerintah AS? Berikut daftarnya berdasarkan data terbaru dari Arkham Intelligence dan pernyataan pejabat Gedung Putih. <h3>1. Ethereum (ETH): USD 119 Juta</h3> Ethereum menjadi salah satu altcoin terbesar yang dimiliki oleh pemerintah AS. Saat ini, AS memegang sekitar 56.035 ETH, dengan nilai sekitar USD 119 juta (Rp 1,92 triliun, asumsi 1 USD = Rp 16.200). ETH diperoleh dari hasil penyitaan berbagai kasus kriminal, termasuk peretasan dan pencucian uang. Namun, berbeda dengan Bitcoin, tidak ada kebijakan khusus untuk menyimpan Ethereum sebagai aset strategis jangka panjang. <h3>2. Tether (USDT): USD 122 Juta</h3> Pemerintah AS juga memiliki sekitar USD 122 juta dalam bentuk Tether (USDT), stablecoin yang dipatok 1:1 terhadap dolar AS. USDT kemungkinan disita dari kasus pencucian uang atau perdagangan ilegal yang menggunakan stablecoin untuk menghindari fluktuasi harga kripto. Mengingat sifatnya yang stabil, Tether mungkin akan lebih mudah dijual oleh pemerintah dibandingkan dengan aset kripto lainnya. <h3>3. Ripple (XRP), Solana (SOL), dan Cardano (ADA): Tidak Ada dalam Cadangan AS</h3> Meskipun Presiden Trump sempat menyebut bahwa XRP, Solana (SOL), dan Cardano (ADA) bisa masuk dalam cadangan kripto AS, data dari Arkham Intelligence menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki ketiga aset ini dalam jumlah signifikan. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengapa XRP, SOL, dan ADA disebut dalam pernyataan pemerintah, padahal tidak ada indikasi bahwa AS memiliki aset tersebut. Kemungkinan, Trump menyebutkan altcoin ini sebagai bagian dari strategi politik untuk menarik simpati komunitas kripto yang mendukung proyek-proyek tersebut. <h3>4. Aset Kripto Lain yang Mungkin Disita di Masa Depan</h3> Karena Digital Asset Stockpile hanya berisi aset yang telah disita, maka daftar altcoin yang dimiliki pemerintah AS bisa berubah tergantung pada kasus-kasus hukum yang terjadi. Beberapa aset yang berpotensi masuk ke dalam cadangan kripto pemerintah di masa depan antara lain: <ul> <li>Binance Coin (BNB): Jika ada kasus hukum yang melibatkan Binance di AS.</li> <li>Polygon (MATIC): Banyak digunakan dalam transaksi DeFi, rentan terhadap penyitaan terkait kejahatan keuangan.</li> <li>Monero (XMR): Kripto privasi yang sering digunakan dalam pencucian uang, sehingga bisa menjadi target penyitaan.</li> </ul> Saat ini, pemerintah AS memiliki cadangan kripto yang terdiri dari Bitcoin (BTC)&nbsp;sebanyak 200.000 BTC (USD 17,7 miliar), 56.035 ETH (Ethereum) senilai USD 119 juta atau Rp 1,92 triliun, lalu USD 122 juta Tether (USDT) atau sekitar Rp 1,98 triliun. Meskipun Strategic Bitcoin Reserve dikelola sebagai aset jangka panjang, Digital Asset Stockpile bisa dijual kapan saja sesuai kebijakan Departemen Keuangan AS. Ke depan, kepemilikan aset kripto pemerintah bisa terus berubah tergantung pada hasil penyitaan baru dan kebijakan lebih lanjut dari administrasi Trump. &nbsp;

Selain Bitcoin, pemerintah AS juga menyimpan altcoin dalam Digital Asset Stockpile. Simak daftar aset kripto yang ada di cadangan AS!

Selain Bitcoin, Ini Daftar Altcoin dalam Cadangan Kripto Amerika Serikat Donald Trump

tether

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tether

Berita Terkini