<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/Screenshot_2026-02-06-00-58-38-536_comandroidchrome-edit-2719946457.jpg" alt="KPK umumkan 6 tersangka dalam OTT di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Kamis (5/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK umumkan 6 tersangka dalam OTT di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Kamis (5/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (5/2). Keenam tersangka itu antara lain, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC), Orlando Hamonangan. Kemudian, pemilik PT Blueray (BR), Jhon Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Andri; dan Manager Operasional PT BR, Dedy Kurniawan. "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan enam orang sebagai tersangka," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2). Dalam operasi senyap itu, lanjut Asep, KPK mengamankan uang senilai Rp 40,5 miliar. Uang puluhan miliar itu diamankan tim penindakan KPK dari kediaman Rizal, Orlando Hamonangan, dan kantor PT BR. Asep merinci, uang puluhan miliar itu di antaranya berbentuk pecahan rupiah, mata uang asing hingga berbentuk logam mulia. Adapun, barang bukti uang itu yakni, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp 1,89 miliar; uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 182.900. Selanjutnya, uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta; uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000; Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp 7,4 miliar; logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp 8,3 miliar; dan satu jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. "Diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp 40,5 miliar," ungkap Asep. Lembaga antirasuah langsung menjebloskan lima tersangka ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan terhitung sejak 5 Januari hingga 20 Februari 2026. "Sementara terhadap tersangka Jhon Field, KPK akan menerbitkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (cekal) dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum ini," tegasnya. Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017158756/pakar-hukum-hingga-mantan-ketua-kpk-soroti-pemberantasan-korupsi-di-indonesia">Pakar Hukum Hingga Mantan Ketua KPK Soroti Pemberantasan Korupsi di Indonesia</a> Sementara, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. (*)

KPKmenetapkan enam orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)

Breaking News! KPK Resmi Tetapkan 6 Tersangka dari OTT Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di DJBC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Yaqut-Cholil-Qoumas-_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1031366574.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, yang menyeret nama mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Proses penyidikan yang tengah berlangsung disebut-sebut sudah mengarah pada pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik saat ini tengah merampungkan berbagai bukti yang diperoleh dari serangkaian penggeledahan, baik temuan dokumen hingga barang bukti elektronik. &ldquo;Secepatnya (penetapan tersangka). Jadi nanti kita lihat perkembangan dari proses penyidikan ini, pemeriksaan, permintaan keterangan kepada para pihak juga sudah dilakukan sejak tahap penyelidikan,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/8). Budi menjelaskan, dalam surat perintah penyidikan umum, penyidik telah menindaklanjuti dengan langkah penggeledahan di sejumlah lokasi penting. Dari upaya tersebut, penyidik berhasil mengamankan dokumen, aset, serta barang bukti elektronik yang dinilai relevan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji. Menurut dia, seluruh barang bukti akan dianalisis mendalam oleh penyidik untuk menemukan keterkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat. &ldquo;Semuanya nanti akan didalami, termasuk BBE nanti akan dibuka informasi-informasi yang terkait dengan perkara ini. Untuk menjadi petunjuk dan menjadi bukti-bukti dalam penelusuran siapa-siapa yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini,&rdquo; ucap Budi. <h2>Yaqut Cholil Qoumas Bakal Diperiksa Terkait Penggeledahan</h2> Terkait kemungkinan pemanggilan kembali Yaqut Cholil Qoumas, Budi memastikan penyidik sudah memasukkan agenda tersebut dalam rencana pemeriksaan. Namun, Budi masih enggan mengungkap secara rinci terkait waktu pasti pemeriksaan terhadap adik ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu. &ldquo;Secepatnya nanti akan dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan oleh penyidik. Terlebih, sepekan kemarin telah dilakukan serangkaian penggeledahan, salah satunya di rumah yang bersangkutan,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, klarifikasi terhadap Yaqut menjadi penting mengingat sejumlah temuan hasil penggeledahan perlu diperiksa langsung kepada yang bersangkutan. Karena itu, publik diminta bersabar menunggu hasil penyidikan lebih lanjut. &ldquo;Kami pastikan proses ini berjalan sesuai prosedur hukum, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji ini akan dimintai pertanggungjawaban,&rdquo; tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Larangan bepergian ke luar negeri itu berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan. Tindakan itu dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023&ndash;2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sudah melakukan serangkaian penggeledahan dan akan segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

KPK Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji era Jokowi, yang Seret Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211205_213402.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Yuliyanto. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Yuliyanto. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jogjakarta menetapkan perempuan berinisial S sebagai tersangka kasus rekaman video asusila di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo.  Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Yuliyanto mengatakan, pemeriksaan terhadap tersangka S dilakukan Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jogjakarta. ”Status S saat ini sudah menjadi tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jogjakarta dengan didampingi pengacara yang telah disiapkan,” kata Yuliyanto seperti diansir dari Antara ppada Minggu (5/12).  Menurut pengakuan S, lanjut Yuliyanto, perekaman aksi tak terpuji tersebut bukan hanya dilakukan di YIA. Namun juga di beberapa lokasi di Jogjakarta.  ”Ada beberapa lokasi lain di Jogjakarta yang dijadikan tempat tersangka S untuk melakukan aksinya, selain yang di bandara,” ujar Yuliyanto.  Yuliyanto mengatakan, pada saat ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (4/12), S baru turun dari kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Setelah ditangkap di Bandung, tersangka langsung digelandang menuju Polda Jogjakarta untuk diperiksa.  ”Penangkapan dilakukan bersama dengan polwan dari Polrestabes Bandung,” terang Yuliyanto.

Polda Jogjakarta Tetapkan Tersangka Kasus Video Asusila di YIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211201-055350_Photos-1.jpg" alt="Petugas membawa Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi LPEI. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas membawa Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi LPEI. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara, sebagai tersangka terkait perkara dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2013–2019.  Tersangka Didit, ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (30/11) pukul 20.00 WIB. Dia dibawa ke Gedung Bundar JAM-Pidsus dan dilakukan pemeriksaan hingga Rabu (1/12) dini hari.  Sekitar pukul 00.24 WIB, tersangka keluar dari Gedung Bundar JAM-Pidsus menggunakan rompi tahanan Kejagung. Dia langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung guna penahanan selama 20 hari.  Tersangka selaku advokat/penasehat hukum yang bertindak atas nama pemberi kuasa tujuh orang saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada 2 November.  ”Tersangka telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (1/12).  Perbuatan tersangka, kata Leonard, telah menyulitkan penanganan dan penyelesaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI yang masih ditangani Tim Penyidik Satgassus P3TPK pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  Didit bersama tujuh tersangka lain ditersangkakan dengan sangkaan setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi dalam perkara penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI.  Tim penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran Didit sebagai kuasa hukum para saksi, yang dengan sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi.  Sebelum ditangkap dan dilakukan penahanan, tersangka Didit telah dipanggil secara patut sebagai saksi sebanyak dua kali yaitu pada 26 November. Namun, dia tidak menghadiri panggilan. Sehingga Tim Penyidik memanggil sekali lagi pada 30 November. Yang bersangkutan tidak juga hadir dengan alasan meminta pengunduran waktu pemeriksaan dan beralasan tidak dapat dituntut karena sedang menjalankan tugas sebagai advokat.  Selanjutnya Direktur Penyidikan mengeluarkan surat perintah untuk membawa saksi sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP berdasar Surat Perintah Membawa Saksi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:Print-01/F.2/Fd.2/11/2021 tanggal 30 November 2021.  ”Tim penyidik menemukan saksi di salah satu mal di Jakarta Selatan pada pukul 20.00 WIB yang telah dipantau sejak siang hari,” terang Leonard.  Tersangka Didit dijerat dengan pasal 21 atau pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Didit bersama tujuh tersangka lain bukan tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi LPEI. Ketujuh tersangka termasuk Didit, jadi tersangka karena tidak kooperatif dan menghalang-halangi jalannya proses penyidikan, karena tidak mau memberikan keterangan.  Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan, pihaknya memburu aktor intelektual yang mempengaruhi para saksi tidak mau memberikan keterangan. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana dugaan korupsi untuk menentukan para tersangka LPEI.  Supardi menyebutkan, korupsi di lembaga yang kini bernama Indonesia Eximbank itu terbagi menjadi beberapa klaster. Pada awal penyidikan, setidaknya ada sembilan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI. Mereka adalah Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Uam, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, PT Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur.  Penyelenggaraan pembiayaan ekspor ke sembilan debitur diduga dilakukan LPEI tanpa melalui tata kelola yang baik. Itu berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 23,39 persen. Padahal berdasar laporan keuangan per 31 Desember 2019, LEPI mengalami kerugian sebesar Rp 4,7 triliun.  Adapun tujuh tersangka sebelumnya, adalah IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI tahun 2016–2018. NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI tahun 2017–2018, EM selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) tahun 2019–2020, CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis tahun 2015–2020.  Kemudian, AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016–2018, ML selaku mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI, dan RAR selaku pegawai Manajer Resiko PT BUS Indonesia.

Kejagung Tetapkan Seorang Pengacara Sebagai Tersangka Kasus LPEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211111-WA0031_1-1.jpg" alt="Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polda Metro Jaya tetapkan empat tersangka baru dalam perkara penipuan bermodus rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melibatkan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania.  ”Ada empat lagi yang hasil gelar sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Kabidhumas Polda Metro Brigjen Pol Yusri Yunus di Jakarta, Jumat (12/11).  Yusri mengatakan, keempat tersangka berinisial FM, ES, R, dan SN, ikut membantu dalam tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dalam kasus rekrutmen CPNS. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal 55 dan 56 KUHP tentang ikut serta atau membantu terjadinya tindak pidana.  ”Dalam perkara ini, polisi menemukan bukti terjadinya tidak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378), dan pemalsuan (pasal 262 KUHP),” tutur Yusri.  Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania, setelah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penipuan bermodus rekrutmen CPNS. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah proses gelar perkara dan polisi menemukan ada unsur pidana.  Olivia dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 23 September atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat, terhadap 225 orang. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 9,7 miliar. Laporan polisi tersebut tertuang dengan laporan bernomor LP/B/4728/IX/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 23 September 2021.

Selain Olivia, Polisi Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus CPNS Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1635434627357_copy_800x450-1.jpg" alt="Kapolrestabes Medan Kombespol Riko Sunarko (dua dari kiri) didampingi Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi (dua dari kanan) di Mako Polrestabes Medan, Kamis (28/10) malam. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Medan Kombespol Riko Sunarko (dua dari kiri) didampingi Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi (dua dari kanan) di Mako Polrestabes Medan, Kamis (28/10) malam. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Polda Sumatera Utara, menetapkan tersangka dalam kasus saling lapor antara oknum preman dan pedagang di Pasar Tradisional Pringgan, Kecamatan Medan Baru. Penetapan tersangka itu terkait kasus penganiayaan.  Identitas pedagang tersebut berinisial BA, sedangkan oknum preman berinisial BS. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka.  ”BS lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka oleh Polsek Medan Baru,” kata Kapolrestabes Medan Kombespol Riko Sunarko seperti dilansir dari Antara, Jumat (29/10).  Kapolrestabes Medan menyebut, laporan BA dengan terlapor BS saat ini berkas perkaranya sudah lengkap atau P21 dan menunggu jadwal sidang. Sementara itu, untuk laporan BS dengan terlapor BA kini kasusnya sudah diambil alih Polrestabes Medan untuk dilakukan pendalaman.  ”Apabila kami tidak menemukan niat jahat daripada terlapor atau BA, kasus akan dihentikan,” tutur Riko.  Dia menjelaskan, kasus tersebut berawal pada Senin (9/8) di Pasar Pringgan, Medan. Saat itu, BA sedang menurunkan barang dagangan dari mobil, didatangi diduga preman. Mereka meminta uang kepada BA.  BA tidak memberikan uang yang diminta tersebut. Tak berapa lama kemudian, BS datang sambil marah-marah dan memukul mobil BA, hingga akhirnya antara BS dan BA saling pukul.  Saat berkelahi, BS menikam BA menggunakan senjata tajam dan melukai dada kanan BA. BA kemudian membela diri dengan memukul BS menggunakan besi atau kunci roda yang diselipkan di pinggangnya.  ”Setelah peristiwa tersebut, keduanya membuat laporan ke Polsek Medan Baru,” terang Riko.

Polrestabes Medan Tetapkan Tersangka Saling Lapor Pedagang dan Preman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-16-at-12.10.30.jpg" alt="Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat tetapkan enam tersangka baru kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Jogjakarta yang digerebek beberapa waktu lalu.  Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy mengatakan, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan setelah sebelumnya satu debt collector ditetapkan tersangka. Adapun tujuh tersangka itu berinisial GT, AZ, MZ, RS, AB, EA, dan EM.  ”Jadi perannya itu ada yang sebagai pengawas, mengawasi pelaksanaan kolektor; ada sebagai HRD yang merekrut di awal, dan ada perannya sebagai teknisi,” kata Roland seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/10).  Menurut Roland, tak menutup kemungkinan pihaknya mengembangkan kasus itu hingga bisa mengungkap tersangka lain atau tersangka pimpinan kelompok pinjol ilegal itu. ”Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita dapatkan pemilik perusahaan pinjol ilegal ini,” ujar Roland.  Adapun Roland menjelaskan, para operator atau debt collector bekerja setelah mendapat nama-nama nasabah yang berutang dari atasannya. Mereka memang diberi arahan untuk menyampaikan ancaman kepada nasabah yang tak mampu membayarkan utangnya ke pinjol tersebut.  ”Iya, sementara seperti itu (ada arahan untuk mengancam),” terang Roland.  Sejauh ini, menurut dia, baru satu korban dari pinjol ilegal yang diketahui pihaknya. Satu korban tersebut merupakan korban yang membuat laporan.  ”Kemungkinan juga ada korban yang lain, masyarakat yang pernah menjadi korban silakan hubungi kami,” tutur Roland Ronaldy.  Dalam kasus itu, ketujuh tersangka dikenakan pasal 29 UU ITE jo pasal 45b, pasal 34, dan pasal 34 KUHP. Mereka, lanjut Roland, terancam hukuman mulai dari sembilan tahun penjara.

Polda Jabar Tetapkan Enam Tersangka Baru Pinjol Ilegal Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210803_175410.jpg" alt="Ilustrasi pembalakan hutan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembalakan hutan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, telah menetapkan tiga tersangka kasus pembalakan dan perusakan hutan lindung di Desa Pumpungan. Satu orang di antaranya merupakan anggota DPRD kabupaten setempat.  ”Tiga orang yang ditetapkan tersangka inisial A, M, dan N. Iya, salah satu di antaranya anggota dewan,” sebut Kasatreskrim Polres Soppeng Iptu Noviarif Kurniawan seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/8).  Salah satu anggota DPRD Soppeng tersebut berinisial A. Sedangkan M dan N adalah pesuruh A untuk melakukan eksekusi penebangan pohon di hutan lindung tersebut.  ”Modusnya, M dan N disuruh A. Memang lokasinya A, dia beli dari orang. Lokasinya sebagian tidak masuk kawasan hutan lindung, lalu diperintahkan tebang pohon untuk tanam pohon durian di kawasan hutan lindung, mau dijadikan lokasi agro wisata,” beber Arif.  Arif mengungkapkan, oknum anggota DPRD itu memiliki lahan yang lokasinya tidak masuk dalam wilayah konservasi hutan lindung, namun melakukan penebangan di wilayah hutan lindung. Luas lahan hutan lindung tersebut sekitar 13 hektare dan sudah empat hektare pohon di hutan lindung itu ditebang.  Penetapan status tersangka itu pada pekan lalu setelah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan bersama beberapa saksi lain. Semua tersangka sudah diperiksa dan bulan ini masuk ke proses tahap satu penyidikan.  Noviarif Kurniawan menambahkan, pasal yang dikenakan bagi para tersangka yakni pasal 82 ayat 1 junto pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal itu berasal dari Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.  ”Itu undang-undang lama, tetapi karena masuk di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin diperbarui, hanya bunyi pasalnya yang sedikit agak berubah, tapi sama tuntutan pidananya 5 tahun dan denda Rp 2,5 miliar,” ucap Noviarif Kurniawan.  Saat ditanyakan apakah para tersangka ditahan, Arif menyatakan, selama proses pemeriksaan para tersangka kooperatif, jadi tidak ditahan. Apalagi salah satu tersangka A, sedang sakit sehingga diberikan kelonggaran untuk perawatan kesehatan supaya pengobatannya tidak terganggu.  ”Terpenting selama penyidikan tidak dihalangi dan mereka kooperatif kita beri wajib lapor begitu juga yang lainnya. Sementara ini kita lengkapi berkas (P21). Insya Allah, pekan ini atau pekan depan kami kirim berkasnya ke kejaksaan untuk diteliti,” terang Noviarif Kurniawan.

Polisi Tetapkan Anggota DPRD Tersangka Pembalakan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-01-at-10.18.10.jpeg" alt="Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perebutan jenazah dan perusakan mobil ambulans jenazah Covid-19 di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Polres Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perebutan jenazah dan perusakan mobil ambulans jenazah Covid-19 di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Polres Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kepolisian Resort Jember tetapkan tiga orang tersangka dalam kasus perusakan mobil ambulans dan perebutan jenazah Covid-19 di Desa Pace, Kabupaten Jember, Jawa Timur.  ”Ketiga tersangka perusakan mobil ambulans yang ditangkap adalah ME, 30; ES, 35; dan AR, 26. Ketiganya warga Dusun Sukmo Ilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,” kata Kasatreskrim AKP Komang Yogi Arya Wiguna seperti dilansir dari Antara di Jember, Minggu (1/8).  Menurut dia, polisi mengusut kasus yang sempat viral di media sosial tentang kejadian aksi perebutan jenazah Covid-19 dan perusakan mobil ambulans. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan dan kini ada tiga orang yang sudah dijadikan tersangka.  Kasus tersebut terjadi di Dusun Sukmo Ilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, pada Jumat (23/7) malam karena terpancing informasi hoaks yang menyebutkan organ jenazah hilang. Hal itu memicu warga mengamuk dan mengambil paksa jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19.  ”Modus tersangka melakukan perusakan mobil ambulans tersebut secara bersama-sama. Mereka merusak kaca sebelah kiri hingga pecah, memukul bodi ambulans hingga penyok, serta merusak alat manometer tabung oksigen di dalam mobil ambulans,” tutur Komang Yogi Arya Wiguna.  Dia menjelaskan, penyidik telah berupaya mengambil langkah-langkah penyelidikan untuk mengusut kasus tersebut sebelum menetapkan tersangka perebutan jenazah hingga perusakan mobil ambulans jenazah pasien Covid-19. ”Kami telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan terhadap lima orang saksi. Sedangkan untuk barang bukti berupa satu unit mobil ambulans dan tiga buah pakaian milik pelaku sudah kami amankan,” terang Komang Yogi Arya Wiguna.  Komang mengatakan, ketiga tersangka sudah diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Jember dan mereka sedang menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara lima tahun.  Sebelumnya warga mengadang ambulans Rumah Sakit Bina Sehat yang membawa jenazah pasien Covid-19. Mereka kemudian mengambil paksa jenazah tersebut dan membuka peti jenazahnya karena informasi hoaks terkait organ tubuh jenazah yang hilang.  Sejumlah warga juga merusak kaca mobil ambulans tersebut di Desa Pace pada Jumat (23/7) malam. Dari beberapa saksi yang dipanggil di Polres Jember, satu saksi terkonfirmasi positif setelah dilakukan tes usap antigen sebelum dimintai keterangan di mapolres setempat. Sehingga yang bersangkutan diminta pulang.

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Perusak Ambulans Jenazah Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kapolres-0107.jpeg" alt="Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak di Malapresta Surakarta, Kamis (1/7). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak di Malapresta Surakarta, Kamis (1/7). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Polres Kota Surakarta menetapkan tujuh anak sebagai tersangka kasus perusakan nisan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.  ”Setelah tim penyidik Polresta Surakarta melakukan gelar kasus tersebut, menetapkan tujuh anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai tersangka,” kata Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak seperti dilansir dari Antara usai acara peringatan HUT Ke-75 Bhayangkara di Mapolres Surakarta, Kamis (1/7).  Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lanjut Kapolresta, dari tujuh ABH akan dibagi menjadi dua kategori pananganan sesuai dengan batasan usia mereka. Anak usia 12 tahun ke atas dan belum umur 18 tahun melalui langkah-langkah diversi dengan mempertemukan semua pihak, baik korban maupun keluarga pelaku.  Dia mengatakan, pihaknya pada Kamis (1/7) melakukan upaya itu karena amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan wajib upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka. Upaya diversi tersebut dengan mempertemukan semua pihak, antara lain pihak korban, ABH yang didampingi orang tua, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Surakarta, Bapas, psikolog, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat.  Untuk penanganan kategori ABH yang usianya di bawah 12 tahun, lanjut dia, melalui keputusan tiga pilar, yakni penyidik Polresta Surakarta, pekerja sosial, dan Bapas, guna mengembalikan mereka kepada orang tuanya atau rekomendasi lain terkait dengan pembinaan lebih lanjut. Dari tujuh anak yang ditetapkan tersangka itu, terdiri atas satu anak dilakukan upaya diversi dan enam lainnya melalui keputusan tiga pilar.  Hal diversi dan keputusan tiga pilar itu, kata Kapolresta, kemudian akan diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan penetapan yang dapat dijadikan dasar kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kombespol Ade Safri Simanjutak mengungkapkan motivasi mereka melakukan perusakan bervariasi, yakni hanya main-main dan ada pula yang sengaja melakukan perbuatan itu.  Sebelumnya, perusakan di TPU Cemoro Kembar terjadi pada Rabu (16/6) sekitar pukul 15.00 WIB oleh sembilan anak murid di sebuah lembaga pendidikan kuttab di daerah itu.  ”Dari hasil pemeriksaan, ada sekitar 12 nisan rusak,” ujar Ade Safri Simanjutak.  Tim penyidik telah memanggil sembilan anak atas dugaan sebagai pelaku perusakan makam. Ketika bertemu penyidik, mereka didampingi orang tua/keluarga, Bapas, DP3APM Kota Surakarta, dan tokoh masyarakat setempat.

Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Perusakan Makam di Solo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tetapkan tersangka

Berita Terkini