<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CPNS-Surabaya.jpg" alt="FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS 2023 segera dimulai. Pada setiap seleksi, tentu informasi seputar nilai ambang batas SKD sangat ditunggu oleh para pelamar, terutama yang telah lolos seleksi administrasi. Nilai ambang batas atau passing grade adalah nilai batas minimal yang wajib dipenuhi dalam tes SKD CPNS agar bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI telah menetapkan passing grade SKD CPNS 2023. Adapun tesnya terdiri dari tiga bagian yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Informasi Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023 Bagi pelamar kebutuhan umum, TWK terdiri dari 30 soal memiliki nilai ambang batas 65. Sementara TIU dengan 35 butir soal memiliki nilai ambang batas 80. Sedangkan nilai ambang batas TKP yang terdiri atas 45 soal yakni sebesar 166. Adapun nilai kumulatif tertinggi adalah 550. Materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5. Jika salah atau tidak menjawab, akan bernilai nol. Sedangkan materi TKP, jawaban benar bobot nilainya paling rendah yakni 1, dan paling tinggi 5. Jika peserta tidak menjawab soal TKP, nilainya adalah nol. Adapun waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal yaitu 100 menit kecuali untuk pelamar penyandang disabilitas sensori netra yang diberikan waktu 130 menit. Perlu diingat, ketentuan bagi pelamar umum berbeda dengan peserta penetapan kebutuhan khusus. Pelamar pada kebutuhan khusus terdiri dari lulusan terbaik, diaspora, penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Selanjutnya, nilai ambang batas SKD CPNS 2023 bagi peserta cum laude dan diaspora memiliki nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Nilai TIU paling rendah sebesar 85. Sedangkan peserta penyandang disabilitas nilai kumulatif SKD paling rendah 286, dan nilai TIU paling rendah yakni 60. Terakhir, pada kategori pelamar putra-putri Papua, passing grade yang ditetapkan yakni nilai kumulatif terendahnya adalah 286 sedangkan ITU paling rendah 60.

Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS 2023 segera dimulai. Dan, perlu disimak ambang batasnya.

Berikut Informasi Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023, Simak Agar Lolos Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolri menyatakan, Polri siap merekrut lima puluh enam pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN. Pada satu sisi, cara pandang kapolri itu sudah tepat.  Menurut Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha, sikap kapolri itu artinya tetap melihat para eks-KPK itu sebagai sumber daya manusia potensial bagi penegakan hukum di Tanah Air.  ”Terlepas dari materi TWK yang dinilai problematik, lolos atau tidak lolos TWK semestinya tidak dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan karyawan. TWK sebatas menghasilkan indikator dan itu seharusnya tidak menihilkan portofolio konkret berupa keberhasilan kerja (kinerja positif) para eks-KWK dimaksud. Hasil TWK sepatutnya dipakai sebagai salah satu acuan dalam pengembangan mereka selaku SDM unggulan KPK,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Namun lanjut dia, walau Kapolri beritikad baik, kesiapan itu nampaknya tidak akan serta-merta terealisasi dengan mudah. Sebab, sebagian pegawai eks-KPK itu pernah berkarir lalu mengundurkan diri dari Polri.  ”Kembalinya lagi pegawai eks-KPK tersebut ke Polri boleh jadi akan terhalang oleh beban mental, termasuk kemungkinan sinisme dari para anggota Polri sendiri,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Apalagi menurut dia, ada peristiwa penyerangan oknum Polri terhadap penyidik KPK pada waktu lalu. ”Tentu, saya tidak berharap bahwa gesekan ekstrem semacam itu terulang lagi seandainya mantan personel Polri kembali ke korps Tribrata,” kata Abdul Rachman Thaha.  Selain itu, Abdul Rachman Thaha menjelaskan, masuk ke Polri dan mendapat status sebagai ASN semata tidak akan memberikan para eks-KPK itu kewenangan untuk melakukan kerja-kerja penyidikan. Dengan status sebatas sebagai support system, kompetensi para eks-KPK tersebut tidak akan terwadahi.  Dia menambahkan, kemungkinan demotivasi menjadi sesuatu yang dapat terjadi. Hal itu bisa menjadi kontraproduktif bagi Polri serta bagi eks-KPK bersangkutan.  ”Hal ini sepertinya bisa diatasi apabila Polri membuka formasi bagi personel kontrak. Personel polisi yang dipekerjakan dengan status kontrak merupakan praktik umum di banyak negara,” terang Abdul Rachman Thaha.

Masuk Polri, Anggota DPD Sebut Kompetensi Para Eks KPK Tak Terwadahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETIAP tahun, pada 30 September menjadi peringatan penting atas kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. Dalam sebuah film propaganda yang dibuat rezim orde baru, digambarkan penculikan dan pembantaian terhadap sejumlah jenderal dan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa kelam ini pun dikenal dengan G30S/PKI.  Apa hubunganya dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? peristiwa itu tentu tak ada hubungannya sama sekali. Namun, 30 September bisa memberikan alternatif peringatan penting lainnya atas apa yang terjadi di Indonesia. Tanggal itu dipilih oleh KPK untuk menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk bekerja.  Sebelumnya, batas waktu tersebut adalah 1 November. Itulah kenapa, Giri Suprapdiono, pegawai KPK yang menjadi korban pemecatan, mensinyalir tanggal tersebut sengaja dipilih untuk membentuk persepsi negatif. Hal ini dinilai sangat kejam, sebab pemecatan ini bersamaan dengan hari pemberontakan yang dilakukan PKI 56 tahun silam.  Padahal faktanya, selama belasan tahun mengabdi di KPK, para pegawai yang tak lolos TWK konsisten dalam berjuang memberantas korupsi. Membersihkan negara dari praktik culas yang dilakukan para garong duit rakyat. Mereka mewakafkan hidupnya untuk merah putih karena resiko tugasnya tidak main-main. Ada yang diancam dibunuh, ada yang ditabrak hingga mengalami luka-luka, hingga ada yang seperti Novel Baswedan, buta satu matanya akibat disiram air keras. Kendati demikian, mereka semuanya tidak mengeluh dan mundur, meski berhadapan dengan maut dalam menjalankan tugasnya.  Dibidang prestasi, ada pegawai yang merupakan lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di LAN dan mengajar wawasan kebangsaan di Lemhanas, Sesko-AS, Kemhan, Sespim Polri, para pejabat eselon 1 dan para kepala daerah hingga menteri. Ada pula pegawai yang menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015. Jadi, kurang nasionalis apa mereka?  Pertanyaannya, bagaimana jika dibandingkan dengan para pimpinan KPK? Ketua KPK Firli Bahuri misalnya. Dia terbukti pernah beberapa kali melanggar etik? Seperti diketahui, Firli pernah bertemu pihak berperkara pada saat menjadi Deputi Penindakan KPK dan bergaya hidup mewah dengan naik Helikopter saat pulang kampung?.  Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti berhubungan dengan pihak perkara, namun hanya dijatuhi hukuman dengan pemotongan gaji yang nilainya tak seberapa. Apakah nasionalisme hanya diukur dari sekedar retorika dengan mengaku anak bangsa namun nirprestasi?  Tidak salah jika apa yang diputuskan Firli Bahuri Cs dengan mendepak Novel Baswedan dan pegawai lainnya per 30 September adalah buru-buru. Sebab, Ombudsman maupun Komnas HAM menemukan berbagai pelanggaran, seperti maladministrasi, hingga adanya sebelas pelanggaran HAM dalam proses TWK.  Jika ditelaah, dalih pimpinan KPK yang menyebut pemecatan berdasarkan putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak tepat. Sebab, putusan MK hanya menyangkut uji norma undang-undang KPK. Sementara putusan MA, hanya menyangkut uji formal dan material dari Perkom KPK. Putusan tersebut sama sekali tak melegalisasi tindakan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dan tidak menyentuh aspek pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam proses penyelenggaran TWK. Tafsir sesat itu membuat pimpinan KPK sembrono. <h3>Masihkah Jokowi Mendukung Pemberantasan Korupsi?</h3> Menanggapi pemecatan itu, di hadapan sejumlah pimpinan media, Presiden Jokowi justru memberikan kesan cuci tangan. Dia meminta agar semua urusan tidak dibebankan kepada dirinya, termasuk pemecatan pegawai KPK. Padahal, dalam berbagai kesempatan dia kerap ikut campur pekerjaan remeh temeh. Seperti bagi-bagi sembako yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Bagi-bagi sertifikat kepada warga. Segala sesuatu yang tidak harus dilakukan langsung oleh presiden.  Pernyataan Jokowi tidak cocok dengan ucapan sebelumnya yang meminta agar alih status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan pegawai. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak menjadikan putusan MK dan MA sebagai dasar. Sebab, dalam Pasal 38 Ayat 1 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Jokowi sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi (atasan terlapor), bersama-sama dengan terlapor (KPK) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.  Oleh karena itu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi wajib memberi contoh yang baik dengan mematuhi aturan Undang-undang. Jika tidak mematuhi, maka sejarah akan mencatat Jokowi sebagai kepala negara yang telah membuang anak bangsa pemberantas korupsi. Jokowi juga akan dinilai sebagai satu-satunya presiden dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Masih ada waktu dua pekan ke depan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan yang bijak dengan membela pegawai KPK yang berintegritas untuk dilantik menjadi ASN. Jokowi bisa membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan mengabaikan bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang ingin mendorongnya ke jurang kehancuran. Penting bagi presiden untuk mendengarkan rakyat. Sebab, sejatinya kedaulatan ada di tangan rakyat.  <hr />  *) KUSWANDI, wartawan JawaPos.com

G30S/TWK, Operasi Penyingkiran Pegawai KPK oleh Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UMBU-T.W.-PARIANGU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KOMNAS HAM menguak fakta terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada 11 hal yang dilanggar. Antara lain, hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman (Jawa Pos, 16/8/2021).  Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya penyimpangan prosedur TWK berupa nota kesepahaman pengadaan barang atau jasa melalui swakelola yang dibuat tanggal mundur antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ORI juga melakukan koreksi terhadap nasib 75 pegawai KPK agar diangkat menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.  Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa TWK sejatinya diliputi labirin manipulasi dan persekongkolan sistematis untuk ”mengeliminasi” 75 pegawai KPK. Meskipun sebelumnya KPK ngotot membela proses TWK di hadapan rakyat, temuan Komnas HAM dan Ombusdman pada akhirnya menelanjangi kebobrokan sistemis institusi pemburu koruptor tersebut. Prinsip good governance yang selalu didengungkan Ketua KPK Firli Bahuri selama ini nyatanya hanya lip service untuk mengesankan lembaga tersebut sedang baik-baik saja.  Padahal, berbagai skandal (di antaranya pelanggaran etik ketuanya, kasus suap, pencurian barang bukti oleh penyidik KPK, hingga pelanggaran TWK) yang menggerogoti jantung KPK selama ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa lembaga ini mengidap paradoks akut. Di satu sisi, KPK dianggap inkarnasi spirit demokrasi yang dihadirkan untuk melawan kebobrokan korupsi di tubuh negara. Namun, pada saat bersamaan, KPK dengan berbagai kebijakannya cenderung memengapkan dan mengotori ruang demokrasi dan harapan keadilan dan kesejahteraan rakyat.  Kebiri Demokrasi  Harus diakui, defisitnya kepercayaan publik terhadap kekuasaan hari-hari ini salah satunya disumbang oleh perilaku elite KPK yang berupaya mereduksi benih demokrasi dengan selalu membentengi diri dari protes moral masyarakat. Bayangkan, perintah Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang meminta KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun skenario menyelamatkan 75 pegawai KPK ternyata tidak diindahkan sama sekali oleh Firli.  Padahal, sebagai panglima pemberantasan korupsi (Rahardjo, 2019), presiden memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan yang merugikan masa depan eliminasi korupsi. Pimpinan KPK juga seakan ada dalam langgam serupa yang kerap mbalela terhadap sikap kritis dan pengawalan moral publik terhadap kerja arbitrer KPK.  Kita masih ingat soal aksi protes Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap pelaksanaan TWK dengan menembakkan laser ke gedung KPK (28/6/2021). Bukannya menyikapi gerakan moral tersebut sebagai ekspresi kebebasan berpendapat publik, KPK justru melaporkan demonstrasi itu ke aparat kepolisian. Bagaimana mungkin, institusi yang bersumber dari rahim demos (rakyat) berbalik mencederai hak-hak populis rakyat dalam berdemokrasi. KPK mestinya menerima dengan lapang dada kritik publik. Toh, kritik tersebut diniatkan untuk menyelamatkan KPK dari devitalisasinya.  Michael Johnston (dalam Syndrome of Corruption, 2005) mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan demokrasi prosedural, tetapi juga perlawanan terhadap isu-isu riil antara orang dan kelompok yang mau merebut tujuan kebaikan bersama dari cengkeraman kepentingan elite oligarki (elite capture). Sayangnya, perlawanan dan kekritisan rakyat sering diberangus dengan alasan-alasan yang irasional. Tidak sedikit yang beranggapan, KPK sudah lama dijadikan sebagai arena pertempuran kekuatan koruptif yang terus sibuk membancaki sumber-sumber kekayaan negara secara barbar.  Tembok integritas KPK sengaja dilemahkan oleh jejaring penguasa modal yang menggunakan elite politik dan institusi KPK sebagai imprimatur proyek korupsi pada semua lini kepentingan. Sistem institusi KPK juga sengaja dibuat samar, tertutup dari kontrol agar persekongkolan najis bisa dilanggengkan dari pintu belakang (backdoor deal’s) KPK. Situasi itulah yang oleh Stephen Robbins (1994:7) disebut sebagai entropy ketika sistem di sebuah institusi perlahan-lahan mengalami kolaps dan kehancuran karena alpa memasukkan energi atau kekuatan baru.  Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang diharapkan sebagai energi baru untuk merawat sistem dan marwah KPK pun ikut-ikutan memfasilitasi bercokolnya kepentingan dimaksud. Keputusan Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik (terkait TWK KPK) yang dinilai tidak cukup bukti sehingga tak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik menunjukkan kian mediokernya fungsi dewas dalam menegakkan standar moral kerja institusi KPK. Situasi tersebut seakan menggenapi kecurigaan publik bahwa keberadaan dewas lebih sebagai pembela (ketua) KPK ketimbang menjadi hakim etik bagi tegaknya kebenaran di institusi KPK.  Tak Boleh Masa Bodoh  Bagaimanapun, ketua KPK tak boleh masa bodoh, khususnya terhadap temuan Komnas HAM atau tuntutan ORI agar KPK mengangkat 75 pegawainya sebagai ASN berhubung TWK sarat dengan maladministrasi. Itu merupakan representasi desakan moral publik untuk menyelamatkan muka KPK dari keburukan integritasnya. Hanya itu yang bisa memperkuat taring KPK ke depan untuk mematahkan tulang kaki-kaki para koruptor yang terus berupaya melangkahi ’’mayat’’ kesejahteraan rakyat Indonesia.  Kita sepakat negara ini sedang di tubir pandemi korupsi mematikan. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi korupstaat manakala institusi dan penegak hukum dibiarkan diambil alih gerombolan koruptor. Hal tersebut terlihat jelas, misalnya dari fenomena vonis hukuman rendah terhadap koruptor yang antara lain dinikmati Pinangki dan Djoko Tjandra.  Dalam keresahan itulah, bangsa ini sangat membutuhkan benevolensi elite yang memproteksi arus kuat kebencian dan permusuhan kolektif terhadap banalitas korupsi. Meminjam pendapat Joel S. Migdal, pemimpin (presiden) dan elite politik (parpol, DPR) harus berani dan bisa merelevansikan faedah kehadiran negara (state in practice) dalam kehidupan konkret rakyat.  Salah satunya dengan menjustifikasi dan memperkuat temuan korektif Komnas HAM dan ORI di atas agar dipatuhi dan dijalankan KPK. Presiden punya otoritas yang kukuh untuk meluruskan segala penyimpangan yang dilakukan KPK secara mulus. Presiden memiliki modal sosial yang cukup signifikan untuk melakukannya karena publik sedang menaruh harapan besar terwujudnya reformasi di KPK. (*)  <hr />  *) UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

KPK dan Tubir Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure><h3>Penjelasan soal Penyisipan Pasal TWK Tidak Klir</h3> JawaPos.com – Keberatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) disorot tim 57 pegawai KPK. Para pegawai yang masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai ASN itu menilai BKN telah menjadi pembela pimpinan KPK.  Perwakilan tim 57 pegawai KPK Hotman Tambunan menyatakan, jawaban BKN atas temuan ORI tentang polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut sama sekali tidak mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia (HAM). Jawaban BKN yang disampaikan Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf itu mirip dengan argumen pimpinan KPK terkait hal yang sama.  Hotman menggarisbawahi jawaban BKN terkait penyisipan pasal TWK yang tidak klir. Menurut dia, wajar BKN tidak memahami pasal sisipan tersebut karena pembahasan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN berlangsung di internal. ”Dalam poin ini, BKN sangat terlihat membela pimpinan KPK,” jelasnya kemarin (14/8).  Sebelumnya, BKN menyebutkan bahwa pelaksanaan asesmen TWK sudah sesuai dengan pasal 5 ayat (4) Perkom Nomor 1 Tahun 2021. Tugas dan kewenangan menilai kompetensi ASN juga dimandatkan dalam pasal 48 huruf b UU 5/2014 tentang ASN. BKN juga menilai penunjukan lembaga penilaian kompetensi dan penggunaan asesor adalah tindakan yang sah.  Menurut Hotman, BKN tidak melihat substansi dari temuan ORI yang menyebutkan bahwa ada penyisipan pasal TWK yang mengubah rezim alih status menjadi seleksi ASN. Nah, proses penyisipan pasal itulah yang mestinya menjadi perhatian bersama. Termasuk prosedur dalam penyisipan pasal tersebut. ”Penyisipan pasal ini jelas terbukti oleh Ombudsman,” tegas dia.  Terkait jawaban BKN yang berdalih telah melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo, Hotman menilai BKN tidak melihat arahan tersebut secara utuh. Sebab, jika arahan kepala negara itu ditindaklanjuti secara serius, tidak mungkin ada keputusan 51 pegawai tidak dapat dibina. ”Presiden mengatakan bahwa 75 pegawai TMS tidak dapat diberhentikan melalui proses asesmen TWK.”

Tim 57 Pegawai KPK Pertanyakan Keberatan BKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/laporkan-pimpinan-kpk.jpg" alt="TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai KPK nonaktif menuding Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat membela pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam alih status pegawai komisi antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Pegawai KPK nonaktif Hotman Tambunan berpendapat, BKN sejalan dengan pimpinan KPK yang menyatakan keberatan atas dugaan malaadministrasi TWK KPK. Dalam peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN pimpinan KPK dianggap memaksakan menyisipkan pasal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  "Beberapa proses pembahasan Perkom 1 Tahun 2021 berlangsung secara internal, yang tentu saja tidak melibatkan BKN. Dalam poin ini, BKN tampak sangat ingin ikut membela Pimpinan KPK yang menyisipkan pasal TWK," kata Hotman dalam keterangannya, Minggu (15/8).  Kini memang terdapat 57 dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK masih memperjuangkan nasibnya. Sementara, 18 pegawai KPK yang sebelumnya gagal TWK bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan. Pelatihan wawasan kebangsaan itu bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).  Dalam menyikapi keputusan BKN, kata Hotman, seharusnya seluruh pimpinan lembaga negara, termasuk wakil kepala BKN, mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).  Hotman tak memungkiri pasal pelaksanaan TWK memang disisipkan ke dalam Perkom 1/2021. Penyisipan pasal TWK dilakukan pada akhir pembahasan Januari 2021. Padahal, pembahasan antar instansi dengan melibatkan para ahli sudah menyepakati tidak diperlukan adanya TWK.  "Penyisipan pasal ini disebut jelas terbukti oleh Ombudsman, berdasarkan bahan yang diserahkan KPK dan lembaga lain yang diklarifikasi dalam proses pemeriksaan, sehingga mengubah rezim alih status menjadi seleksi," ujarnya.  Hotman membeberkan, draf yang ada pada portal KPK adalah rancangan awal yang tidak mencantumkan adanya tes asesmen TWK, yakni draf yang dibuat November 2020 dan tidak pernah diperbarui. Dia menyesalkan, draf yang mencantumkan adanya TWK tidak pernah diunggah di portal KPK.  "Bagaimana bisa mengunggah draf Perkom yang memuat pasal TWK, sementara pasal tersebut muncul pada dua hari terakhir dan di sanalah dimasukkan pasal TWK," cetus Hotman.  Sebelumnya, BKN menyatakan keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Kami memanfaatkan ketentuan yang ada di ORI Nomor 48 Tahun 2020, Pasal 25 ayat 6b. Kami BKN menggunakan hak untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan ORI, atas kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi dalam proses alih status," kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dalam konferensi pers daring, Jumat (13/8).  Yusuf menjelaskan bahwa pernyataan keberatan LAHP Ombudsman bukan tanpa dasar. Pelaksanaan rapat harmonisasi yang seharusnya dipimpin oleh Dirjen Pekerjaan Umum, atas pernyataan tersebut BKN menyatakan keberatan.  "Pertimbangannya Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018, perlu saya sampaikan pengharmonisasian bertujuan untuk menseleraskan antara materi rancang muatan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan yang lebih tinggi atau setingkat, juga putusan peradilan," papar Yusuf.  "Kemudian pasal 6 ayat 3 juga dinyatakan bahwa pengharmonisasian pekerjaan umum harus mengikutsertakan instansi pemrakarsa dan lembaga pemerintah terkait. Dalam ketentuan, tidak ada yang mentakan bahwa yang hadir dalam rapat harmonisasi pejabat setingkat," sambungnya menandaskan.

Pegawai KPK Nonaktif Tuding BKN Sangat Membela Filri Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).  Menurut Suparji, Ombudsman perlu merespon atas langkah KPK tersebut. Ia mempertanyakan mengapa muncul rekomendasi yang enggan ditindaklanjuti.  "Apakah memang rekomendasi tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, atau ada faktor yang lain," ujar Suparji kepada wartawan, Sabtu (7/8).  Namun demikian, KPK juga harus memberikan alasan yang jelas dan konkrit atas penolakan tersebut. KPK tidak cukup dengan alasan bahwa lembaganya mandiri dan tidak bisa diintervensi.  "Memang benar bahwa KPK mandiri, tetapi tak bisa juga menolak tanpa alasan dan argumentasi yang jelas. Maka KPK harus memberikan penjelasan mengapa terjadi keberatan, mengapa tidak dapat mengikuti rekomendasi tersebut," tegasnya.  Suparji juga mempertanyakan mengapa tidak ada transparansi soal TWK jika KPK merasa di jalan yang benar. Sebab, hulu dari rekomendasi Ombudsman adalah TWK yang dinilai maladministrasi.  "Seharusnya jika memang benar, KPK sejak awal memberikan penjelasan kongkrit dan tidak menyisakan polemik di tengah masyarakat. Jangan kemudian tidak melaksanakan rekomendasi karena sudah merasa benar, akan tetapi tidak ada transparansi atas TWK itu," ungkapnya.  Bila antara Ombudsman dan KPK ini tak ada jalan keluar, maka masyarakat akan semakin bingung. Lembaga mana yang harus didengarkan. Sebab, keberadaan keduanya dijamin undang-undang.  "Jangan sampai kerja lembaga negara yang dijamin oleh satu undang-undang menjadi tidak bermakna, antusiasme publik menunju rekomendasi tadi seperti tidak ada pengaruhnya," tuturnya.  Kalau itu yang terjadi, tutur Suparji, semua menjadi dipertanyakan. Faktor apa yang menyebabkan rekomendasi tak dilaksanakan. Apakah faktor keengganan melaksanakan atau faktor ketidaktepatan rekomendasi.  "Pada sisi lain Ombudsman juga memperjelas rekomendasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan formil maupun material serta dibenarkan baik secara substansial, prosedur dan kewenangan," katanya.  Sebelumnya, KPK menolak melakukan tindakan korektif atas LAHP Ombudsman soal dugaan malaadministrasi dalam proses TWK. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada 13 poin yang menjadi keberatan KPK.  Beberapa di antaranya, KPK menganggap Ombudsman tidak berwenang mengurus urusan internal seperti pegawai. KPK juga menilai Ombudsman menyalahi konstitusi karena gugatan proses pembentukan aturan internal lembaga merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman, Pakar: Alasan Harus Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah menyerahkan surat keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Surat keberatan itu disampaikan ke Ombudsman RI pada Jumat (6/8).  "Sudah (diantar)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Jumat (6/8).  Senada juga disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Dia menuturkan, KPK sudah menyerahkan surat keberatan tersebut kepada Ombudsman.  "Berdasarkan informasi yang kami terima, pagi ini surat keberatan KPK atas LHAP dimaksud sudah diserahkan kepada Ombudsman RI," tegas Ali.  Sebelumnya, Pimpinan KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman ORI yang menyebut TWK maladministrasi. Ombudsman dinilai tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK.  "Berdasarkan Pasal 25 6 b diatur bahwa dalam hal terdapat keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) maka keberatan disampaikan kepada ketua Ombudsman RI," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/8).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim, pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Dia pun lagi-lagi mengklaim, tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan TWK bagi pegawai KPK.  Ghufron berpendapat, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai tidak memenuhi syarat TWK. Mengingat 75 pegawai KPK, kini dinonaktifkan dari jabatan maupun tugas-tugasnya.

KPK Telah Layangkan Surat Keberatan LAHP ke Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, pihaknya sudah mempelajari temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilai maladministrasi. Dirinya menegaskan, akan mengambil sikap dari polemik yang lahir karena proses syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu  "KPK sudah mempelajari atas laporan hasil pemeriksaan ORI. KPK akan mengambil sikap dan nanti akan disampaikan kepada publik bagaimana sikap KPK atas pihak Ombudsman itu," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/8).  Firli juga mengutarakan, akan menyikapi temuan Ombudsman RI itu berdasarkan hukum. Dia menyebut, Indonesia adalah negara hukum, sehingga mengedepankan hukum dalam melaksanakan segala aktivitas.  "Seketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum, maka tentu ada independensi hukum. Jadi kewenangan lain harus tunduk pada hukum, karena itu KPK mengambil sikap menegak hormati hukum," tegas Firli.  Dalam hasil pemeriksaan tersebut, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan sejumlah maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.  Menurutnya, ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini," ujar Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).  Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.  "Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa," ungkap Robert.  Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.  "Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT," papar Robert menandaskan.

Ombudsman Anggap TWK Cacat Administrasi, Firli Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20210610_164652-3.jpg" alt="Caption: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/6).(Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Caption: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/6).(Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan menyampaikan hasil investigasi terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal TWK melaporkan tes tersebut.  Rencananya Ombudsman RI akan menyampaikan hasil investigasi TWK sekitar pukul 11.00 WIB melalui siaran daring. ”Iya jam 11. Melalui aplikasi zoom,” kata Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng yang dikonfirmasi, Rabu (21/7).  Robert menuturkan, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih akan menyampaikan secara langsung hasil investigasi dugaan maladministrasi terkait TWK yang sampai saat ini masih berpolemik. Sebab sebanyak 75 pegawai KPK tidak diangkat menjadi ASN.  ”Iya (Pak Ketua Ombudsman yang menyampaikan),” ujar Robert.  Dalam melakukan investigasi terkait dugaan maladministrasi TWK, Ombudsman telah memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pegawai KPK, hingga dua saksi ahli yakni pakar administrasi publik dan pakar hukum administrasi negara.  Para ahli yang merupakan unsur independen diminta keterangannya untuk menguji keterangan para pihak yang telah diperiksa. Mereka yang diperiksa antara lain, pimpinan KPK, perwakilan dari kementerian PANRB, BKN, kemenkumham, dan BNPT.  Dalam laporannya, pegawai KPK yang gagal TWK diwakilkan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko. Dia menilai ada sejumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan pimpinan KPK dalam proses TWK. Terlebih buntut TWK peralihan status ASN itu, 75 pegawai KPK dinonaktifkan oleh pimpinan KPK.  ”Dari kajian kita ada banyak maladministrasi yang dilakukan KPK, baik dari sisi wawancara, hampir ada enam indikasi yang kita sampaikan. Pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi, termasuk penonaktifan karena itu tidak ada dasarnya,” ujar Sujanarko.  Dia tak memungkiri, pengusutan perkara korupsi menjadi tersendat akibat nonaktif 75 pegawai KPK. Terlebih banyak dari mereka merupakan kepala satuan tugas (kasatgas) yang menangani sejumlah perkara korupsi besar yang sedang ditangani KPK.  ”Jadi kira-kira semakin cepat penyelesaian ini akan semakin baik, yang kedua ini publik juga dirugikan. Karena apa, dengan dinonaktifkannya 75 pegawai, kasus-kasus yang ditangani semuanya mandeg atau paling tidak terganggu,” beber Sujanarko.

Siang Ini, Ombudsman Sampaikan Hasil Investigasi TWK Pegawai KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tes Wawasan Kebangsaan

Berita Terkini