<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/tes-haji_1-1.jpg" alt="Seorang haji asal Kabupaten Pati tergabung kloter pertama Debarkasi Solo mengikuti tes usap antigen di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jateng Sabtu (16/7) dini hari. Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang haji asal Kabupaten Pati tergabung kloter pertama Debarkasi Solo mengikuti tes usap antigen di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jateng Sabtu (16/7) dini hari. Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Solo telah melakukan tes usap antigen secara acak kepada 36 dari 360 haji kloter pertama asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (16/7) dini hari. Hasil tes tersebut semua negatif.  Menurut Koordinator Humas PPIH Debarkasi Solo Sarip Sahrul Samsudin, sampel tes usap antigen yang sudah diambil sebanyak 10 persen dari jamaah kloter pertama 360 orang dan hasilnya semua negatif Covid-19. Mereka tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Sabtu (16/7) dini hari.  Jamaah haji kloter pertama asal Pati sangat antusias ingin mengikuti tes usap antigen. Tetapi karena sampel hanya 10 persen sehingga sebanyak 36 orang yang mengikuti tes.  ”Kami ikut memantau haji kloter pertama yang melalui proses termoscan kelihatan ceria dan suhu tubuhnya rata-rata di monitor hanya berkisar 35–36 derajat celcius,” kata Sarip seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/7) malam.  Menurut Sarip, dilaksanakan tes antigen secara acak 10 persen untuk haji yang tiba di Tanah Air itu merupakan petunjuk dari Kementerian Kesehatan.  Masing-masing Debarkasi termasuk di Asrama Haji Donohudan langsung menyesuaikan.  ”Tes antigen berjalan lancar dan haji yang dites acak semua nonreaktif dan akan dilaksanakan semua kloter yang tiba di Tanah Air,” tutur Sarip.  Bahkan, PPIH Debarkasi Solo juga menyediakan pelayanan vaksinasi penguat (booster) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, bagi haji yang belum disuntik dosis ketiga.  Sementara itu, sebanyak 360 haji asal Kabupaten Pati yang tergabung kloter pertama Debarkasi Solo tiba di Tanah Air melalui Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (15/7), pukul 22.44 WIB. Ratusan haji kloter pertama tersebut turun dari pesawat terbang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 6201. Mereka langsung dijemput sembilan bus menuju ke Asrama Haji Donohudan Boyolali dan disambut Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin.  Wagub Jateng Taj Yasin merasa bahagia dengan kedatangan haji kloter pertama dari Kabupaten Pati yang terlihat tidak merasa lelah, tetapi wajahnya ceria. Artinya, haji kloter pertama semua sehat dan nanti langsung pulang ke daerahnya.  ”Kalau melihat wajah yang ceria ini, semua haji mabrur. Haji ini, perdana setelah dua tahun tidak ada penyelenggaraan karena pandemi Covid-19,” kata Taj Yasin.  Kendati demikian, Taj Yasin meminta doa dari para haji kloter pertama terkait adanya bencana banjir yang melanda di wilayah Pati, beberapa waktu lalu. ”Semoga Pati aman dari bencana alam,” ucap Taj Yasin.  Kedatangan haji kloter pertama asal Pati tersebut di Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian diserahterimakan dari Ketua PPIH Debarkasi Solo Masmin Afif kepada Bupati Pati Haryanto, untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

PPIH Debarkasi Solo Tes Antigen Kloter Pertama, Hasil Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/mary.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Mary Liziawati. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Mary Liziawati. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 19 atau 0,8 persen pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif Covid-19. Hal itu diketahui setelah menjalani tes usap antigen Covid-19 usai libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.  ”Ada 2.359 ASN dan non-ASN wajib menjalani tes usap antigen Covid-19. Dari jumlah tersebut, 19 orang menunjukkan hasil positif Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Mary Liziawati seperti dilansir dari Antara di Depok, Selasa (10/5).  Mary menjelaskan, 19 orang yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut, 13 orang menjalani pemeriksaan di lingkungan Balai Kota Depok dan 6 orang di luar Balai Kota Depok.  ”Untuk perangkat daerah di luar balai kota, mereka menjalani pemeriksaan di puskesmas setempat dan sejumlah tempat yang telah ditentukan,” terang Mary Liziawati.  Dia mengatakan, bagi ASN maupun non-ASN dengan hasil positif Covid-19 diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian dilakukan tracing bagi keluarga atau kontak erat.  Dinkes Kota Depok kembali melakukan tes usap antigen Selasa (10/5) untuk para guru.

19 Orang Pegawai Pemkot Depok Terkonfirmasi Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/surap-covid-palsu-antara.jpg" alt="Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers penangkapan tujuh orang yang terlibat dalam perkara pemalsuan surat keterangan hasil tes COVID-19, Senin (25/1/2020). ANTARA/Fianda SJofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers penangkapan tujuh orang yang terlibat dalam perkara pemalsuan surat keterangan hasil tes COVID-19, Senin (25/1/2020). ANTARA/Fianda SJofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap empat pemesan dan pengguna surat tes usap (swab test) antigen maupun polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 palsu.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan penyidik menjerat pembuat maupun pengguna surat kesehatan palsu.‘’’Apakah ini hanya menjerat kepada pelakunya atau tidak? Di dalam Pasal 263 kita terapkan semuanya, ayat 1 yang membuat, ayat 2 yang menggunakan,’’ kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Senin (25/1), seperti dikutip dari Antara.  Polisi awalnya menangkap delapan orang dalam kasus tersebut, namun kemudian hanya tujuh orang yang ditahan karena satu di antaranya masih di bawah umur.  Adapun inisial para tersangka tersebut yakni RSH (20), RHM (22), IS (23), MA (25), SP (38), MA (20) dan Y (23). Sedangkan satu tersangka yang berinisial DM tidak ditahan karena masih di bawah umur. Tersangka yang diketahui adalah pemesan maupun pengguna surat palsu tersebut yakni IS (23), MA (25), SP (38) dan DM.  Dia kembali menegaskan polisi akan melacak pihak yang telah menggunakan surat palsu tersebut dan dilakukan tracing untuk memetakan dan menekan potensi penyebaran Covid-19.  Kemudian terkait apakah pengguna surat kesehatan palsu yang telah melakukan perjalanan bisa dijerat pidana dan diproses hukum, Tubagus menegaskan bahwa penggunanya bisa dipidana. ’’Apa itu bisa dikenakan dan diterapkan dan dilakukan upaya hukum? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa,’’ kata Tubagus.  Para tersangka pengguna surat palsu ini akan dijerat dengan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 268 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan surat keterangan dokter dengan ancaman hukuman maksimal 6 penjara.  Polda Metro Jaya pada Kamis (7/1) meringkus tiga orang yang tersangka pemalsuan surat tes usap PCR yang dipasarkan secara daring melalui media sosial.  Tiga pelaku pemalsuan tersebut yakni MFA yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, EAD yang ditangkap di Bekasi dan MAIS yang diamankan petugas di Bali.  Terkuaknya kasus pemalsuan surat tes usap tersebut berawal dari unggahan media sosial tersangka MFA. Unggahan soal surat tes usap palsu kemudian menjadi ramai bahan pembicaraan warganet, salah satunya adalah dr. Tirta Mandira Hudhi.  Polres Bandara Soekarno-Hatta juga meringkus 15 orang sindikat pemalsuan surat hasil tes usap Covid-19 untuk digunakan sebagai syarat penerbangan.  Kelima belas tersangka dalam kasus ini berinisial MHJ, M, ZAP, DS, AA, YS, SB, IS, CY, RAS, PA, S bin N, S alias C, U alias B dan U alias U. Para tersangka ditangkap oleh petugas pada rentang waktu 7–13 Januari 2021.  Kemudian saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui para tersangka ini sudah menjalankan aksinya sejak Oktober 2020. Adapun modus para tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan memalsukan surat tes usap yang diterbitkan oleh sejumlah penyelenggara tes usap resmi. Akibat perbuatannya, para tersangka pemalsu surat tes kesehatan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CuLFpQ5mjq0

Polisi Ringkus Pengguna dan Pemesan Surat Tes Covid-19 Palsu

tes usap antigen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes usap antigen

Berita Terkini

PPIH Debarkasi Solo Tes Antigen Kloter Pertama, Hasil Negatif

19 Orang Pegawai Pemkot Depok Terkonfirmasi Positif Covid-19

Polisi Ringkus Pengguna dan Pemesan Surat Tes Covid-19 Palsu

Download Aplikasi JawaPos.com