<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/f85f7c49-f5c9-4f37-8f33-4b1aa59111fd-2301029482.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meninjau kesiapan arus libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Pulo Gebang. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meninjau kesiapan arus libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Pulo Gebang. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Terminal Terpadu Pulo Gebang di Cakung Jakarta Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengamanan dan pelayanan arus mudik Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat pengguna transportasi bus. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya keselamatan penumpang sebagai prioritas utama selama masa mudik. Ia mengingatkan seluruh pengemudi bus agar tidak memaksakan diri mengemudi apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Kapolri juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap batas kecepatan dan kesiapan pengemudi cadangan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan di perjalanan jarak jauh. &ldquo;Kecepatannya tolong dijaga sesuai aturan yang ada, disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga saat lelah bisa saling bergantian, dan paling utama jaga keselamatan penumpang. Jangan paksakan apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk membawa penumpang. Karena ini menyangkut masalah keselamatan jiwa di jalan raya,&rdquo; kata Sigit di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Selasa (23/12). Saat meninjau area terminal, Kapolri mengecek langsung alur pelayanan mulai dari calon penumpang hingga kesiapan pengemudi. Ia menyaksikan proses pengecekan urine terhadap sopir sebelum diberangkatkan membawa penumpang. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan pengemudi bebas dari penyalahgunaan narkoba. Upaya ini menjadi bagian dari standar keselamatan agar perjalanan mudik berlangsung aman. &ldquo;Termasuk juga pengemudi, dimana tadi saya lihat ada proses pengecekan urine kemudian berikutnya juga ada pelayanan-pelayanan yang disiapkan ada pelayanan kesehatan, pelayanan playground untuk anak-anak bermain sambil menunggu waktu yang ada,&rdquo; ujar Sigit. Selain pemeriksaan terhadap pengemudi, pihak terminal juga melakukan ramp check pada armada bus sebelum keberangkatan. Kapolri menilai secara umum standar operasional prosedur di Terminal Pulo Gebang telah berjalan dengan baik. Terminal Pulo Gebang diketahui menjadi salah satu terminal dengan tujuan terbanyak ke berbagai wilayah seperti Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Tingginya mobilitas tersebut menuntut kesiapan ekstra dari seluruh unsur pengelola dan pengamanan. Oleh karena itu, Kapolri meminta agar pelayanan dan pengamanan terus ditingkatkan selama masa mudik. Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden agar angkutan Nataru berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat. &ldquo;Sehingga tentunya kita harapkan bahwa apa yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait pelayanan angkutan Nataru betul-betul kita maksimalkan. Secara umum pelayanan kesiapannya termasuk kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan kalau menghadapi lonjakan sudah dipersiapkan dengan baik,&rdquo; tutup Sigit.

Saat meninjau area terminal, Kapolri mengecek langsung alur pelayanan mulai dari calon penumpang hingga kesiapan pengemudi. Ia menyaksikan

Kapolri Cek Terminal Pulo Gebang, Tes Urine Sopir dan Ramp Check Dipastikan Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-tes-urin-wadir-narkoba-polda-kalbar-keluar-hari-ini_m_231767.jpg" alt="AKBP Hartono." width="100%">
<figcaption>AKBP Hartono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Hasil tes urine Wadir Narkoba Polda Kalimantan Barat AKBP Hartono diketahui akan keluar hari ini. Namun sayangnya, Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal&nbsp;masih menunda menyampaikan hasilnya. "(Hasil) Tes urine belum ada, hari ini baru keluarnya. Proses pidana juga sedang dilakukan, kira-kira besok bisa saya sampaikan hasilnya," tuturnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (30/7). Iqbal memandang, dengan adanya peristiwa memalukan ini, Polri akan terus melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Dengan semangat memperbaiki segala aspek yang ada, termasuk kualitas manusianya. "Budaya kultural, yang bersangkutan tidak memenuhi itu. Tindakan tegas yang dilakukan menjadi salah satu upaya Polri memperbaiki sumber daya manusia yang ada di insitusi kami," tegasnya. Terkait hal tersebut, dirinya menyatakan bahwa di institusi Polri sendiri ada program rutin untuk mengecek urine. Menurutnya, hal ini selalu dilakukan tiba-tiba dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. "Tes urine kami lakukan sebulan ada 1-2 kali. Jelas tidak pernah kita sebutkan langsung, jadi kita lakukan secara acak dan mendadak untuk melakukan tes urine," tutur Iqbal. Dalam menjaga kualitas individu di lingkungan Polri, Iqbal pun mengatakan telah disiapkan pula Div Propam yaitu Pengamanan Internal Polri (Paminal). Dirinya mengimbau agar setiap Anggota Kepolisian dapat melakukan tugasnya untuk melindungi masyarakat, bukan malah melakukan perbuatan yang tercela.

Hasil Tes Urine Wadir Narkoba Polda Kalbar Keluar Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puluhan-sopir-bus-jalani-tes-urin-di-terminal-rajekwesi_m_220100.jpeg" alt="Kapolres Bojonegoro bersama dinas terkait melakukan cek kesehatan berupa tes urin bagi puluhan sopir di Terminal Rajekwesi Bojonegoro." width="100%">
<figcaption>Kapolres Bojonegoro bersama dinas terkait melakukan cek kesehatan berupa tes urin bagi puluhan sopir di Terminal Rajekwesi Bojonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masuk mudik Lebaran 2018, puluhan sopir bus yang transit di Terminal Rajekwesi Bojonegoro Kota, menjalani tes urine. Tes kesehatan tersebut untuk menguji kelayakan sopir bus sebelum mengangkut para pemudik. Hal itu untuk memberikan keamanan dan keselamatan pemudik yang menggunakan angkutan umum bus. Kapolres Bojonegoro, AKPB Ary Fadli mengatakan, tes urine dilakukan terhadap seluruh pengemudi AKAP, AKDP, maupun angkutan dalam kota. "Kami lakukan pengecekan pada seluruh sopir dan pengemudi angkutan umum untuk melihat apakah para sopir tersebut layak untuk mengemudikan bus atau tidak," kata Ary di Terminal Rajekwesi, Rabu (13/6). Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sopir bus dan pengemudi angkutan umum yang terindikasi mengonsumsi narkotika dan/atau obat-obatan terlarang lainnya. "Tidak ada temuan indikasi soal pengguna narkotika dan obat terlarang. Tapi banyak kami temukan pengemudi yang kelelahan, kemudian sejumlah sopir itu kami suruh istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan," ujar dia. Setelah dilakukan pemeriksaan, para pengemudi diharap dapat menjaga kesehatan. Sebab, profesi sopir yang membawa penumpang berperan penting. Pihaknya juga bersama tim akan melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi para pengemudi terutama saat terjadinya arus mudik. "Sebelumnya Dinas Kesehatan Bojonegoro juga telah melakukan cek kesehatan gula darah terhadap sopir bus. Usai sejumlah tes kesehatan kita lalui, kami berharap pengemudi bisa menjalankan tugasnya dengan baik," tutupnya.

Puluhan Sopir Bus Jalani Tes Urine di Terminal Rajekwesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/200-sopir-bus-akap-jalani-tes-urine-di-terminal-pulo-gebang_m_139642.jpeg" alt="Polda Metro Jaya dengan BNN menggelar tes urine" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya dengan BNN menggelar tes urine</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Narkob Polda Metro Jaya bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine terhadap para sopir bus antar kota antar provinsi (AKAP)&lrm; di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Nico Afinta mengatakan, &lrm;semua sopir di Terminal Pulo Gebang wajib melakukan tes urine sebelum berangkat menganggut penumpang ke luar kota. Tujuannya untuk memastikan penumpang atau pemudik yang dibawa oleh sopir tersebut bisa terjaga keselamatannya. "Jadi memang tujunnya sopir dalam kondisi sehat dalam membawa bus ini. Apabila kondisi sehat maka dapat mengemu&lrm;dikan dengan baik dan perjalanan lancar dan selamat," ujat Nico di Terminal Pulo Gebang, Kamis, Jakarta (22/6). Nico menambahkan, operasi tes urine ini dilakukan di seluruh terminal yang ada di Indonesia. Bahkan semua pengemudi baik laut dan udara juga dilakukan tes urine seperti di pelabuhan dan bandara. "Karena pengemudi sangat bertanggung jawab kepada penumpang," katanya. Sementara sopir yang kadapatan positif menggunakan narkoba dia belum bisa mengatakannya apakah akan diberikan rehabilitasi atau pidana. Namun apabila sopir itu membawa narkoba sudah pasti langsung diberikan sanksi pidana. "Apabila ditemukan barang bukti sudah pasti diproses," katanya. Sementara, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagara mengatakan, sebanyak 200 sopir bus di Terminal Pulo Gebang juga akan menjalani tes urine. Ini sebagai bukti Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serius untuk mewujudkan mudik yang aman dan selamat. "Hari ini sudah disiapkan 200 sampel, kemudian kalau memang kurang dilakukan lagi di hari berikutnya," kata Halim. (cr2/JPG)

200 Sopir Bus Akap Jalani Tes Urine di Terminal Pulo Gebang

Dua Pengendara Terindikasi Pakai Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/duh-33-dewan-dipaksa-buang-air-kecil_m_121621.jpeg" alt="JADI CONTOH : Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo hendak ke kamar mandi mengeluarkan air kecing untuk dites urinnya, kemarin." width="100%">
<figcaption>JADI CONTOH : Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo hendak ke kamar mandi mengeluarkan air kecing untuk dites urinnya, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 33 anggota DPR dewan menjalani tes urine yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Depok. Usai mengelar Rapat Paripurna para wakil rakyat itu dipaksa buang air kecil di toilet gedung DPRD Kota Depok. Sementara sisanya 17 dewan tidak hadir. Namun, sayang hasil dari tes urin tersebut tidak diberikan secara gamblang. &ldquo;Memang sengaja kami tidak beritahu akan ada tes urin ke teman-teman dewan,&rdquo; kata Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo, kepada Radar Depok (Jawa Pos Group), Rabu (05/04). Hendrik menyatakan, mendukung memerangi barang haram tersebut di DPRD Kota Depok. Bahkan, dia menilai narkoba merupakan musuh seluruh elemen bangsa. Tidak hanya itu, dengan adanya tes urine ini untuk menepis anggapan masyarakat kepada dewan Depok. Apalagi belum lama ada salah satu anggota DPRD terjerat narkoba. &ldquo;Kami (DPRD) mendukung pemerintah dan BNN mendukung memberantas narkoba,&rdquo; ucapnya. Kebetulan saat itu ada kegiatan sidang Paripuran pembahasan pemadangan fraksi tentang dua Raperda: Sistem Kesehatan Daerah dan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. &ldquo;Tentunya anggota banyak yang datang sehingga waktunya tepat,&rdquo; katanya. Sayang, saat ingin dikonfirmasi ke BNN dan Dinas Kesehatan semua petugas yang ada tidak memberikan keterangan pasti. &ldquo;Belum bisa diumumkan, nanti akan diumumkan resmi,&rdquo; kata salah satu petugas tes urin. Masih dilokasi yang sama, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna pun ikut serta dites urinenya. &ldquo;Saya juga ikut dites,&rdquo; katanya. Pradi menuturkan, tes urin ini langkah baik bagi DPRD dan pemerintah Depok dalam pencegahan narkotika di Depok. Upaya ini diharapkan tidak parsial dan terprogram untuk dijalankan. &ldquo;Tidak hanya lembaga ini saja, tapi seluruh stekholder dites juga. Ini bentuk pencegahan dan perlawanan kami terhadap narkoba,&rdquo; kata Pradi. Oleh karena itu, semua kompenen harus mendukung memberantas narkoba, karena narkoba itu musuh seluruh rakyat Indonesia. &ldquo;Terlebih hampir setiap hari puluhan ribu orang di seluruh Indonesia tewas akibat penyalahgunaan narkoba,&rdquo; tutupnya. (pj/irw/yuz/JPG)

Duh, 33 Dewan Dipaksa Buang Air Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/933_17698_syarifuddin.jpg" alt="Sjarifuddin Mosii" width="100%">
<figcaption>Sjarifuddin Mosii</figcaption>
</figure>JAKARTA &ndash; Tata kelola keuangan untuk daerah Indonesia Timur mengalami peningkatan yang signifikan di semester pertama. Ini setelah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sampai dengan Agustus 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat bahwa ada beberapa provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dikonfirmasi auditor utama keuangan Negara IV BPK RI wilayah Indonesia Timur Sjafruddin Mosii menjelaskan perbedaan rekapitulasi progress di tahun 2014 dan 2015 cukup terlihat dan berbeda sangat jauh. &ldquo;Untuk tahun anggaran 2013, kami memeriksanya itu pada tahun 2014. Begitu pula untuk tahun anggaran 2014, kami baru memeriksanya 2015. Dimana dari rekapitulasi itu sangat terlihat peningkatan Opini WTP dan WDP di masing-masing pemerintah daerah,&rdquo; ucapnya. Sjarifuddin Mosii pun merincikan rekapitulasi di tahun 2014, daerah yang perolehan WTP ada 31 entitas (pemerintah daerah-red), untuk tahun 2015 BPK mencatat 74 daerah yang meraih WTP. Sementara untuk daerah yang meraih WDP di tahun 2014 berjumlah 143 entitas dan 2015 jumlahnya menurun menjadi 107 entitas. &ldquo;Entitas itu adalah pemerintah daerah. Untuk wilayah Indonesia Timur itu jumlah entitasnya mencapai 256 daerah, baik itu provinsi, kabupaten/kota. Kenapa jumlah WDP itu berkurang, karena ada daerah itu yang sudah naik ke posisi WTP. Ini berarti mengalami peningkatan dan tren positif di masing-masing pemerintah daerah,&rdquo;jelas pria kelahiran Gorontalo, 20 Juni 1957. Dari 256 entitas tersebut hanya provinsi Gorontalo, satu-satunya provinsi yang mencapai WTP 100 persen. &ldquo;Karena Gorontalo hanya memiliki 7 entitas dengan anggaran yang cukup kecil dan 5 entitas di Gorontalo sudah meraih WTP. Wajarlah jika Gorontalo bisa meraih 100 persen WTP di tahun 2015 ini. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki entitas di atas 10 pemda,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Apalagi sebelumnya dua pemda di provinsi Gorontalo sudah lebih dari 7 tahun di posisi WDP. Sehingga sangat keterlaluan kalau tidak mengalami peningkatan dan tidak bisa meraih WTP. Seharusnya jika sudah WDP, minimal 2 tahun itu sudah meraih WTP, ini nanti sudah diatas 7 tahun baru dapat WTP&rdquo; sambung Sjafruddin. Alasan lambatnya dua pemda tersebut meraih WTP, Sjarifuddin membeberkan permasalahannya. &ldquo;Terus saja permasalahnnya tentang aset. Sudah tau ada permasalahan disitu, mereka tidak melakukan perbaikan. Sehingga untuk memecahkan masalah tersebut, saya meminta kepala perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan pendampingan berupa infentarisasi dan penilaian,&rdquo; kata ayah yang memiliki tiga anak itu. Sementara itu ada pula daerah yang tidak mengalami peningkatan dalam pemeriksaan dari BPK. Daerah tersebut yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).(lihat grafis). &ldquo;Jadi butuh komitmen dari kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Meski kami telah memberikan pembimbingan bagaimana pun tetapi kepala daerah yang tidak mau menindaklanjuti, maka semuanya tidak ada gunanya,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Dalam pemeriksaan keuangan, kriteria BPK merujuk kepada standar akuntasi pemerintah. Yaitu laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan, dan keandalan system pengendalian internal. Itulah kriteria BPK dalam menetapkan pemda tersebut berhak mendapatkan opini WTP dan WDP,&rdquo; tutup Sjarifuddin Mossi.(diu/JPG) &nbsp;

Tren Opini WTP Indonesia Timur Meningkat

tes urin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes urin

Berita Terkini