<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-13.png" alt="Peti mati diproduksi Pemkot Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Peti mati diproduksi Pemkot Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setiap minggu, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) akan menjalani swab PCR. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya klaster sekolah.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tiap minggu, siswa akan mengikuti swab PCR. Siswa yang mendapatkan tes akan dipilih secara acak.  ”Akan di-swab secara berkala. Mereka diambil secara acak,” kata Eri pada Rabu (30/3).  Dia bersyukur, sejauh ini, tes swab PCR menunjukkan hasil negatif. PTM telah diselenggarakan selama 3 hari. ”Alhamdulillah hasil-hasilnya negatif. Jadi (PTM) berjalan seperti biasa,” ujar Eri.  Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, masih ada siswa yang belum mengikuti PTM. Rata-rata, 10 persen siswa di tiap kelas mengikuti pembelajaran via daring.  ”Alhamdulillah 80–90 persen siswa di Kota Surabaya sudah menigkuti PTM,” kata Yusuf ketika dihubungi.  Sebanyak 10 persen siswa yang tidak mengikuti PTM, disebut Yusuf karena berbagai hal. Salah satunya adalah izin orang tua.  ”Izin orang tua jadi yang paling utama. Bila orang tua tidak memberikan izin, bisa mengikuti pembelajaran via daring. Sebab sekolah masih menyediakan opsi pembelajaran daring. Masih hybrid ya. Bukan berarti PTM 100 persen terus nggak ada daring,” papar Yusuf.  Bila siswa tidak bisa mengikuti PTM, dia menambahkan, sekolah akan memberikan metode home visit. Artinya, guru akan datang ke rumah siswa.  ”Metode home visit sudah diberlakukan. Dilakukan untuk anak yang tidak bisa ikut PTM atau daring,” ucap Yusuf.

Antisipasi Klaster Sekolah, Tiap Minggu Siswa Swab PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220128-WA0005.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi disebut positif Covid-19. Eri menyebut hal itu diketahui usai tes swab PCR yang rutin dilakukan keluarganya.  ”Anakku kena Covid-19 beberapa hari yang lalu. Salah satu anakku,” kata Eri ketika ditemui di kantor Bappeda Litbang, Selasa (15/2).  Bapak 2 anak itu menyebut, dirinya dan keluarga biasa melakukan tes swab PCR tiap 2 minggu sekali. Minggu awal bulan ini, Eri beserta istri dan kedua anaknya melakukan swab PCR.  ”Hasilnya itu serumah negatif. Terus Minggu itu dia main basket,” ujar Eri.  Kemudian mendapat kabar salah satu siswa teman sekolah anak Eri dinyatakan positif. ”Saat main basket itu dapat kabar. Dikabari di sekolahnya ada yang kena. Dia lalu swab lagi, Selasa. Hasilnya abu-abu,” lanjut Eri.  Hasil abu-abu itu menunjukkan bahwa anak Eri tidak positif ataupun negatif Covid-19. Namun, Eri tetap meminta anaknya untuk melakukan isolasi mandiri.  ”Kamis swab lagi sudah negatif. Satu keluarga juga negatif,” kata Eri.  Hal itu membuat Eri optimistis, Covid-19 saat ini relatif mudah disembuhkan. Eri yakin dalam waktu 3 hari banyak pasien Covid-19 yang bisa sembuh.  ”Saya simpulkan Omicron ini warga Surabaya harus tetap tenang tidak perlu panik tapi tetap prokes. Insya Allah dengan vitamin imun tubuh jadi tetap bisa (bebas),” ujar Eri.

Hasil Tes Swab Abu-Abu, Anak Wali Kota Eri Negatif Covid dalam 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-17.23.02.jpg" alt="Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandar Udara Internasional Juanda. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandar Udara Internasional Juanda. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 123 pekerja migran Indonesia (PMI) menjalani tes swab PCR kedua hari ini, Kamis (27/1). Dari hasil tes swab PCR itu, seluruh PMI dinyatakan negatif Covid-19.  Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Sugianto mengatakan, hari ini (27/1) merupakan hari keenam karantina. Otomatis, tes PCR dilakukan demi memantau apakah ada virus di dalam tubuh PMI asal kedatangan Malaysia itu.  ”Seluruh PMI dalam kondisi baik-baik saja. Kesehatan secara umum baik. Hari ini (27/1) hari karantina ke-6 dan ada kegiatan swab PCR kedua,” kata Sugianto.  Swab PCR dilakukan pukul 07.00 WIB. Seluruh PMI dibagi dalam 2 kloter. Kloter kedua mendapatkan tes swab PCR pada pukul 09.00 WIB.  ”Mereka dibagi dalam 5 lokasi dalam 1 gedung. Sampel pertama dikirim pukul 08.40 WIB, sebanyak 56 PMI hasilnya negatif,” ujar Sugianto.  Kemudian hasil tes swab PCR dari beberapa PMI di kloter kedua keluar pada pukul 11.00 WIB. Sementara sampel sisanya keluar pada pukul 12.00. ”Sisa sampel dari PMI semua menunjukkan hasil negatif,” ungkap Sugianto.  Ditanya hasil tes swab PMI yang sedang dirawat di RSU Haji, Sugianto mengatakan, mereka diperlakukan seperti PMI lain yang tidak sakit. Tes swab PCR pun diambil di RSU Haji tempat mereka dirawat. ”Negatif semua,” ucap Sugianto.  Untuk itu, seluruh PMI akan segera dijemput pulang pemerintah kota dan pemerintah kabupaten asal mereka tinggal. Penjemputan dilakukan Jumat (28/1).  ”Setelah diadakan rapat terbatas antara gubernur dengan jajaran Kodam termasuk pejabat pemkab/pemkot, mereka akan dijemput pemerintah daerah setempat,” tutur Sugianto.  Sebab, bila PMI pulang sendiri-sendiri, pemantauan akan sulit dilakukan. Kepulangan PMI dipantau kodim, koramil, dan puskesmas setempat  ”Mereka masih punya kewajiban isoman (isolasi mandiri) di rumah masing-masing selama 14 hari. Kalau pulang sendiri-sendiri tidak bisa terpantau,” kata Sugianto.

Tes Swab PCR Kedua, 123 PMI Asal Jatim Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SUASANA-PENUMPANG-KERETA-STASIUN-GAMBIR-_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Calon penumpang menunggu di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tersebut dalam r" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang menunggu di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tersebut dalam r</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Larangan untuk meliburkan sekolah secara khusus selama periode Natal 2021 dan tahun baru 2022 berpotensi dilanggar. Sebab, aturan untuk membatasi mobilitas masyarakat itu disebut hanya berisi imbauan.  Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai Surat Edaran (SE) Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 29 Tahun 2021 tidak tegas. Selain hanya imbauan, tidak ada sanksi yang mengikat bila terjadi pelanggaran.  Apalagi, aturan tersebut dibuat tidak hanya diperuntukkan sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang kebanyakan gurunya bukan aparatur sipil negara (ASN). ”Kalau sekadar imbauan, nggak akan efektif. Karena tidak ada sanksi terhadap sekolah atau guru (yang melanggar, Red),” ujarnya kemarin (4/12).  Karena itu, dia berharap kepala daerah membuat aturan turunan yang lebih tegas. Dinas pendidikan bisa mengeluarkan surat keputusan (SK) soal larangan libur dan cuti itu lebih terperinci dan tegas. Dengan begitu, lebih bisa dipatuhi. Mengingat, kepala sekolah dan guru juga berada di bawah naungan kepala dinas pendidikan.  Pada bagian lain, pemerintah terus memperketat akses di pintu masuk Indonesia untuk mencegah masuknya varian Omicron. Terbaru, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mengungkapkan, ada sejumlah perubahan terkait dengan aturan masuk penerbangan internasional, khususnya bagi kru pesawat udara asing.  Novie menjelaskan, khusus kru, baik pilot, pramugari, maupun engineer, yang akan masuk Indonesia wajib melakukan tes PCR dengan hasil negatif maksimal 3 x 24 jam. Aturan itu sebelumnya dikenakan dengan masa tes 7 x 24 jam. Setiba di bandara kedatangan, seluruhnya wajib kembali menjalani tes swab PCR. ”Ini sebelumnya tidak dilakukan. Maka, ini diberlakukan mulai 3 Desember 2021,” tuturnya dalam temu media secara daring kemarin (4/12).

Kepala Daerah Harus Pertegas Larangan Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/com_Desa-Wisata-Penglipuran-Tutup_I-MADE-MERTAWAN_Bali-Express.jpg" alt="SEPI: Sehari sebelum penutupan, Selasa (17/3), objek wisata Penglipuran sudah sepi kunjungan. (I Made Mertawan/Bali Express)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Sehari sebelum penutupan, Selasa (17/3), objek wisata Penglipuran sudah sepi kunjungan. (I Made Mertawan/Bali Express)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemprov-bali/">Pemprov Bali</a> yang mewajibkan wisatawan melakukan tes swab PCR berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah calon wisatawan mengurungkan niat untuk mengunjungi Pulau Dewata itu.  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/phri/">PHRI</a>) mencatat, sampai Selasa malam (15/12) ada permintaan refund dari 133.000 paket perjalanan. Jumlah tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp 317 miliar. ”Kami disibukkan oleh komplain karena ada permintaan PCR untuk datang ke Bali. Dari laporan anggota, data permintaan refund cukup mengkhawatirkan,” ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani kemarin (16/12).  Pihaknya, jelas Hariyadi, bisa memahami kondisi pandemi. PHRI menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai <a href="https://www.jawapos.com/tag/penularan-covid-19/">penularan Covid-19</a>. Namun, dia mengingatkan bahwa faktor ekonomi juga harus diperhatikan. ”Bali itu di kuartal ketiga pertumbuhannya minus 12,28. Ini tentunya bagi masyarakat Bali sangat memprihatinkan. Karena mereka expecting satu tahun itu festive-nya sebetulnya dua kali. Liburan pertengahan tahun dan liburan akhir tahun,” ungkapnya.  PHRI berharap pemerintah lebih memperhatikan unsur sosialisasi saat mengeluarkan sebuah aturan. Hariyadi menilai aturan yang mendadak membuat ketidakpastian pengusaha makin besar di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. ”Kalau ada sosialisasi, kami bisa menyiapkan. Tapi, karena ini sudah berjalan, mood para wisatawan sudah hilang. Kami sangat berharap pelaku usaha diajak bicara. Tentu kami akan memberikan pendapat yang objektif berdasar fakta dan data,” pungkasnya.  Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) <a href="https://www.jawapos.com/tag/wishnutama-kusubandio/">Wishnutama Kusubandio</a> meminta pelaku pariwisata sama-sama mencari jalan untuk menyiasati pandemi. Kemenparekraf sendiri sedang fokus meningkatkan sertifikasi clean, health, safety and environment (CHSE) pada pelaku parekraf. Itu untuk memastikan aspek yang mendukung kebersihan dan kesehatan bisa terpenuhi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/10/2020/gubernur-optimistis-arak-bali-bisa-bersaing-seperti-sake-dan-soju/">Gubernur Optimistis Arak Bali Bisa Bersaing Seperti Sake dan Soju</a>  ”Pariwisata tidak akan bangkit kalau kita tidak melakukan <a href="https://jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> dengan sebaik-baiknya,” tutur dia kemarin.  Daerah Juga Batasi Nataru  Sementara itu, beberapa kepala daerah membikin kebijakan khusus untuk mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan selama libur Nataru. Di Sleman, Bupati Sri Purnomo melarang arak-arakan, konvoi, hingga pesta kembang api. Penyelenggaraan Natal akan diusahakan seperti saat Idul Fitri. Yakni, tidak ada kegiatan apa-apa dan penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/11/12/2020/bukan-2-meter-covid-19-masih-bisa-menular-dalam-jarak-35-meter/">Bukan 2 Meter, Covid-19 Masih Bisa Menular dalam Jarak 3,5 Meter</a>  Larangan arak-arakan dan pesta kembang api juga berlaku untuk perayaan tahun baru. Jika nanti ditemukan kerumunan, akan langsung dibubarkan. ’’Kami bersama dengan polres, kodim, satpol PP, dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan memonitor kerumunan,’’ lanjutnya.  Di Solo, Pemkot Surakarta mematangkan rencana pengetatan pemudik saat Nataru. Detail aturan masih dibahas. Satgas Jogo Tonggo bakal jadi garda terdepan dalam pengawasan pemudik. Sementara itu, wisatawan menjadi tanggung jawab hotel dan pengelola penginapan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/12/2020/masuk-bali-via-udara-wajib-tes-pcr/">Masuk Bali via Udara Wajib Tes PCR</a>  Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, aturan lebih detail masih dibahas secara intensif.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mAqUFHaLiVU

Wajib Tes Swab, 133.000 Paket Perjalanan ke Bali Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan tes swab RT-PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction) kepada seluruh pegawainya. Tes swab dilakukan setelah tujuh pegawai KPK yang terdeteksi positif Covid-19.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pelaksanaan tes swab tersebut bakal dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada Rabu-Kamis,15-16 Juli 2020.  "Tahap dua pada hari Senin-Kamis, tanggal 20-27 Juli 2020," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/7).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, lembaga antirasuah juga terus meningkatkan upaya mitigasi risiko penyebaran wabah ini sebagai langkah pencegahan. Misalnya, pengaturan ulang terkait kapasitas lift.  "Membuat saluran komunikasi siaga (hotline) yang dikelola Poliklinik KPK untuk layanan informasi darurat terkait perkembangan situasi pencegahan Covid-19 di lingkungan KPK," beber Ali.  Ali menyebut, KPK juga terus melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di seluruh ruangan Gedung Merah Putih dan ACLC. Serta terus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.  "Menjaga jarak aman sekitar 1,5-2m antar orang dimanapun pegawai berada. Pengaturan tempat duduk dilakukan pada area kerja, ruang rapat, kantin, dan lain-lainnya," cetusnya.  Pegawai juga diwajibkan menggunakan masker selama bekerja di kantor atau beraktivitas di luar. Terakhir, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lainnya.  "Upaya ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HuzNWdT_Wrs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ij4mPvEFalM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar Swab Test

tes swab pcr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes swab pcr