<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210912-WA0006.jpg" alt="Khusnul Khotimah (tengah) meninjau pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. DPRD Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Khusnul Khotimah (tengah) meninjau pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. DPRD Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah turun langsung membantu peserta tes CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Dari catatannya, sebanyak 2.083 peserta diwajibkan untuk tes swab antigen.  ’’Setiap peserta tes CPNS dan PPPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes antigen pada H-1 sebelum pelaksanaan tes. Rencananya, tes diselenggarakan mulai 13 hingga 17 September,’’ ujar Khusnul Khotimah pada Senin (13/9).  Bantuan tes antigen itu , lanjut Khusnul, dibutuhkan para peserta tes. Dia membantu peserta untuk swab pada tes, Jumat (10/9).  Oleh karena itu, Khusnul meminta Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, untuk membantu  secara gratis. Pemkot Surabaya harus hadir membantu mereka. Apalagi mereka juga bagian dari warga Surabaya yang tengah berusaha mencari pekerjaan dan status kerja yang lebih baik.  ’’Mungkin teknis tes swab antigen bisa dilakukan di puskesmas terdekat, serta memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan swab antigen tersebut secepatnya,’’ ujar Khusnul Khotimah yang juga alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) itu.  Menurut Khusnul, sebelumnya Pengurus Koordinator Daerah Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Surabaya, juga telah mengirim surat permohonan fasilitas tes swab antigen untuk peserta seleksi guru pegawai PPPK 2021 kepada Kepala Dinkes Surabaya. Surat permohonan tersebut telah dikirim pada 9 September.  Dalam surat itu, pengurus FHK2I memohon kepada kepala Dinkes Surabaya untuk memfasilitasi tes antigen dan vaksin Covid-19, sebagaimana persyaratan mengikuti tes PPPK 2021. Syarat terebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/II/2309/2021 pada 6 September 2021.  ’’Sebagai wakil rakyat di Komisi D DPRD Surabaya, saya minta Pemkot Surabaya melalui dinkes untuk membantu mereka. Pemerintah harus hadir membantu mereka. Harapan saya semoga semua selurus peserta tes PPPK dan CPNS bisa lolos dan diterima,’’ tutur Khusnul Khotimah.  Dalam tinjauannya, Khusnul memastikan peserta tes CPNS dan PPPK mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama pelaksanaan tes. Meski mereka sudah dinyatakan negatif berdasar tes antigen, tapi harus tetap melaksanakan prokes.  ’’Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK ini yang melakukan adalah pemerintah pusat. Semoga pelaksanaan tes PPPK dan CPNS berjalan lancar dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19,’’ ucap Khusnul Khotimah.

Komisi D DPRD Surabaya Dampingi Peserta Tes CPNS dan PPPK Swab Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kominfo-wapres-ekonomi-syariah-IMG_20201126_164101.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk pengurangan tes antigen sebagai tes Covid-19 dan lebih memilih memperbanyak tes PCR.  Hal ini menurut Ma'ruf Amin lantaran tes PCR memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Ketimbang tes antigen.  "Penggunaan antigen dan PCR sebenarnya antigen itu kalau saya amati positivity ratenya rendah," ujar Ma'ruf Amin dikutip Jumat (23/7).  Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta untuk bisa mengurangi penggunaan tes Covid-19 lewat metode antigen.  "Saya mengusulkan supaya jangan terlalu banyak di antigen. Oleh karena itu memang antigen jangan terlalu banyak karena tingkat positivity ratenya itu menjadi sangat rendah," katanya.  Adapun, pernyataan Ma'ruf di atas sebenarnya kurang tepat. Sebab, positivity rate adalah cara paling efektif untuk mengukur pengendalian Covid-19 di suatu wilayah.  Semakin rendah positivity rate artinya semakin baik, bukan sebaliknya. WHO pun telah menentukan batas aman positivity rate yakni di bawah 5 persen. Kalau sudah sampai titik itu, artinya pandemi mulai terkendali. Sementara di Indonesia positivity rate masih di atas 30 persen.  Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyoroti angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24 persen jauh di atas standar WHO yakni 5 persen.  Oleh sebab itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.  "Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," ungkapnya.  Lebih lanjut, Ma'ruf Amin juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan bed occupancy rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," pintanya.  Di samping itu, Wapres juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.  "Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," pintanya.

Wapres Minta Menkes Kurangi Tes Swab Antigen dan Perbanyak PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/swab-pn-surabaya.jpg" alt="IDENTIFIKASI: Humas PN Surabaya Martin Ginting menjalani tes swab di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (1/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>IDENTIFIKASI: Humas PN Surabaya Martin Ginting menjalani tes swab di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (1/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa hari terakhir ini, penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Tercatat pada Senin (19/7) kemarin penambahan kasus terkonfirmasi adalah 34.257 orang.  Meski begitu, penurunan kasus ini bersamaan dengan anjloknya jumlah testing di tanah air. Dalam tiga hari terakhir, angka tes Covid-19 di Indonesia menurun hingga 68 persen.  Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan penyebab penurunan tersebut. Menurutnya, jumlah testing justru harus lebih ditingkatkan lebih dari biasanya demi membendung penyebaran virus korona di tanah air.  "Adanya penurunan jumlah testing Covid-19 ini juga menjadi pertanyaan bersama. Karena justru testing ini sangat krusial dalam melakukan tracing kasus. Kalau testingnya juga menurun, maka tracking kita juga tidak maksimal. Hasilnya penularan akan makin terjadi. Karenanya marilah, kita jangan bohongi diri sendiri," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (21/7).  Lebih jauh, legislator Partai Nasdem juga meminta agar pemerintah meningkatkan kapasitas testing demi membendung penyebaran virus korona varian Delta yang sangat menular. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas 3T, khususnya di daerah. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Seharusnya di kondisi seperti ini, di mana laju penularan sangat tinggi, maka testing perlu sangat digencarkan. Selain bisa membendung penularan kasus baru, hasil tes juga tentunya bisa menjadi sumber data yang digunakan untuk mengambil kebijakan ke depannya," katanya.  Diketahui, testing di Indonesia berkurang 68 persen dalam tiga hari terakhir. Setidaknya pada 17 Juli jumlah orang yang diperiksa mencapai 188 ribu. Kemudian menurun pada 18 Juli hanya 138 ribu. Lalu pada 19 juli hanya 127 ribu orang diperiksa.

Jumlah Testing Menurun, Penularan Covid-19 akan Terus Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Swab-Test-Anak-Anak-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Petugas medis mengambil sampel lendir seorang anak saat tes swab di Puskesmas, Ciganjur, Kamis (7/1/2021). Tes Swab ini terhadap puluhan warga secara gratis ini yang diadakan Sudinkes Jakarta Selatan ini dilakukan untuk screening memetakan penyebaran viru" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sampel lendir seorang anak saat tes swab di Puskesmas, Ciganjur, Kamis (7/1/2021). Tes Swab ini terhadap puluhan warga secara gratis ini yang diadakan Sudinkes Jakarta Selatan ini dilakukan untuk screening memetakan penyebaran viru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan program telemedicine gratis bagi pasien positif Covid-19 bergejala ringan yang melakukan isolasi mandiri di rumah.  Luhut juga menjelaskan, pemerintah akan memberikan secara gratis untuk konsultasi medis dan paket obat Covid-19. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi tekanan pasien ke rumah sakit. Sebab, rumah sakit hanya akan merawat pasien positif Covid-19 yang bergejala berat saja atau yang memiliki penyakit bawaan, ataupun pasien dengan saturasi oksigen di bawah 94-95 persen.  "Melalui program telemedicine bisa dilakuakn konsultasi dan kriterianya jelas. Mengenai obat juga akan disiapkan di situ," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7).  Menurut Luhut, untuk mendapatkan fasilitas telemedicine gratis tersebut, masyarakat harus melakukan tes swab di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  "Untuk memastikan bantuan pemerintah bisa diakses dan dimanfaatkan. Jangan di luar," imbuhnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Adapun layanan ini dapat diberikan melalui pesan singkat WhatsApp. Pasien yang melakukan isolasi mandiri akan mendapatkan kode layanan untuk konsultasi dokter dari salah satu platform telemedicine plus pemberian paket obat-obatan sesuai dengan kondisi apabila alami gejala ringan.  “Atau bisa diberi vitamin apabila tak ada gejala apapun," ucapnya.  Layanan ini akan diuji coba di Jakarta mulai besok, Selasa 6 Juli 2021. Setidaknya ada 11 platform telemedicine yang bekerja sama dengan pemerintah, yakni AloDokter, Get Well, Good Doctor, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, LinkSehat, Milfield Dokter, ProSehat, SehatQ dan YesDok.

Swab di Lab Afiliasi Kemenkes, Pasien Gejala Ringan Dapat Obat Gratis

Tes Swab Antigen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tes Swab Antigen

Berita Terkini

Komisi D DPRD Surabaya Dampingi Peserta Tes CPNS dan PPPK Swab Antigen

Wapres Minta Menkes Kurangi Tes Swab Antigen dan Perbanyak PCR

Jumlah Testing Menurun, Penularan Covid-19 akan Terus Terjadi

Swab di Lab Afiliasi Kemenkes, Pasien Gejala Ringan Dapat Obat Gratis

Download Aplikasi JawaPos.com