<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bandara-pcr.jpg" alt="BERANGSUR PULIH: Penumpang turun dari pesawat yang berangkat dari Jakarta di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, kemarin (28/10). Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi" width="100%">
<figcaption>BERANGSUR PULIH: Penumpang turun dari pesawat yang berangkat dari Jakarta di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, kemarin (28/10). Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah harus mengantisipasi munculnya calo atau pihak yang memalsukan hasil reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Itu dampak kebijakan yang mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi.  Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang kondisi ekonomi rakyat dan kesiapan moda transportasi dalam penerapan kebijakan tersebut. "Pemerintah harus menetapkan harga tes PCR yang terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat," katanya kemarin (28/10).  Harga tes PCR yang sudah diturunkan dinilai masih memberatkan. Sebab, ekonomi masyarakat masih tertekan pandemi. Jangan sampai kondisi masyarakat yang terbebani tersebut memunculkan praktik curang. Misalnya, hasil tes PCR palsu. "Pemerintah harus memikirkan persoalan itu," tegasnya.  Bamsoet, sapaan akrabnya, juga mengimbau masyarakat berhati-hati. Tes harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, pemerintah perlu membenahi sistem pada aplikasi PeduliLindungi. ”Aplikasi PeduliLindungi harus digunakan secara maksimal,” kata dia.  Sementara itu, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai rencana kewajiban tes PCR pada ke semua moda transportasi akan semakin memberatkan masyarakat. Menurut dia, jika tidak ingin ada peningkatan kasus, yang harus digenjot adalah penyediaan vaksin. ”Sehingga, untuk menghindari gelombang ketiga, pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat. Bukan dengan melakukan tes PCR terhadap sembarang orang,’’ jelas Suryadi.  Epidemiolog Masdalina Pane juga tak sepakat dengan ketentuan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Apalagi bila tujuannya menekan mobilisasi menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). ”Karena kepentingan mobilisasi nggak terkait jenis tes,” ujarnya.  Terpisah, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito kembali menegaskan bahwa tes PCR untuk transportasi udara adalah bentuk upaya kehati-hatian di tengah aktivitas masyarakat yang mulai produktif. ”Untuk itulah, perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara menetapkan kewajiban tes PCR yang diakui menjadi metode testing paling sensitif,” katanya.  Bahkan, menurut Wiku, penerapan kebijakan tes PCR di moda transportasi udara itu akan dianalisis sebagai masukan dalam pengaturan mobilitas ke depan. ”Namun, untuk saat ini peraturan yang berlaku, baik untuk perjalanan jauh maupun harian, dapat mengacu pada SE Satgas Nomor 21 Tahun 2021 beserta adendumnya,” jelasnya.  Sementara itu, skrining ketat diberlakukan bagi pelaku perjalanan di sejumlah lokasi. Misalnya, penumpang kapal di Pelabuhan ASDP Ketapang. Selain hanya pemeriksaan hasil tes antigen, penumpang harus sudah divaksin sebelum menyeberang ke Bali.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antisipasi_1-pcr-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas memeriksa tiket kereta api calon penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. Penerapan aturan tes PCR kepada calon penumpang pesawat menuai banyak kritik. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Sebelumnya, pemeriksaan dokumen pendukung itu hanya dilakukan secara visual. Petugas tidak sampai memastikan keaslian dokumen yang disodorkan calon penumpang. Setelah terkuak kasus pemalsuan dokumen rapid test beberapa waktu lalu, akhirnya proses skrining dilakukan sejak di Pelabuhan Ketapang.  Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, para penumpang yang akan masuk ke loket pemeriksaan diminta untuk menunjukkan bukti fisik rapid test. Penumpang yang memiliki aplikasi PeduliLindungi bisa langsung melakukan scan barcode. Bagi yang tidak memiliki aplikasi atau data tes antigen, mereka diminta melakukan validasi di stan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Wangi. ”HP saya bukan yang ada internetnya, ini HP biasa. Saya harus minta stempel ke kantor KKP,” ujar Barudin, 42, calon penumpang kapal asal Situbondo.  Azis, petugas loket ASDP Ketapang, mengatakan bahwa langkah skrining dilakukan untuk mengantisipasi adanya dokumen palsu atau tidak berlaku. Jika diketahui palsu, penumpang tidak akan bisa masuk ke Bali. Di Pelabuhan Gilimanuk juga ada skrining untuk pemeriksaan dokumen rapid test antigen maupun bukti vaksin. ”Pemeriksaan dua lapis. Yang paling gampang yang sudah memiliki aplikasi PeduliLindungi. Datanya sudah ada, tinggal scan, tidak perlu menunjukkan bukti fisik,” jelas Azis.  Di Terminal Purabaya Surabaya, pemberlakuan PCR maupun antigen sudah lama berlangsung. Terutama untuk penumpang dengan tujuan Jakarta dan Bali. ’’Aturan sudah diberlakukan,’’ kata Kasubnit Terminal Purabaya Imam Hidayat. Petugas terminal mengecek penumpang lewat aplikasi PeduliLindungi di ruang tunggu keberangkatan.  Imam mengakui, diberlakukannya pemeriksaan itu sering kali membuat penumpang menghindari area terminal. Mereka masuk ke kampung-kampung lewat jalan tikus menuju terminal. Ada pula yang memilih mencegat bus di jalanan. Jauh dari Terminal Purabaya. Sementara itu, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menyebar informasi kepada operator kapal dan masyarakat terkait prokes bagi pelaku perjalanan. Penumpang usia 12 tahun diperbolehkan naik kembali, tapi harus sudah menjalani tes PCR atau antigen.  Kabid Lalu Lintas Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nanang Efendi menjelaskan, aturan terkait perjalanan laut tak banyak berubah. Penumpang wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi. ’’Syarat vaksinasi dan tes Covid-19 juga tetap. Kami juga mewajibkan masyarakat memakai masker tiga lapis,” tegas Nanang.

Pemerintah Harus Antisipasi Hasil Tes PCR Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya meringkus toga pelaku pemalsu tes swab atau PCR palsu. Tiga tersangka MHA, EAD, dan MAIS mempromosikan praktek tes PCR tersebut melalui media sosial Instagram. Ketiga tersangka ini memasang tarif lebih murah dibandingkan tarif tes di setiap rumah sakit dan bandara.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, awalnya MAIS mendapatkan data hasil swab PCR atas nama PT Bumame Farmasi. Kemudian dieditnya untuk kepergiannya ke Bali. “Ternyata saat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta mereka lolos pemeriksaan dengan surat palsu tersebut,” ujar Yusri seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group) di Mapolda Metro Jaya, Kamis (7/1).  Saat tahu bisa lolos dengan surat swab PCR palsu, MAIS lalu memiliki ide untuk menjual hasil tes PCR palsu. Kemudian dia mengajak rekannya merealisasikan rencana jahatnya itu. “Lalu MHA kembali mengajak EAD, dan menggunggah di Instagram jika mereka bisa menyediakan surat swab PCR tanpa tes,” jelasnya.  Saat mengunggah di Instagram, sambung Yusri, ternyata diketahui oleh dokter yang juga influencer, dr Tirta. Dokter Tirta langsung mengunggah kembali unggahan itu. Akhirnya, PT Bumame Farmasi melapor ke Polda Metro Jaya. “Sampai PT. Bumame Farmasi akhirnya lapor ke Polda dan tim melakukan profiling. Tapi setelah viral, MHA menghapus postingan dan akun Instagram-nya,” katanya.  Saat melakukan aksi, keduanya berhasil menjerat dua pelanggan. Mereka menjual hasil tes swab PCR palsu tersebut seharga Rp 650 ribu. “Ketiganya ini masih mahasiswa ya. Bahkan MHA merupakan mahasiswa kedokteran di salah satu universitas,” jelas Yusri.  Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 33 juncto Pasal 48 dan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 12 tahun penjara. Mereka juga dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jbPEp1EqtTQ

Diungkap dr Tirta, Polisi Tangkap Mahasiswa Pemalsu Hasil Tes PCR

tes pcr palsu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes pcr palsu

Berita Terkini

Pemerintah Harus Antisipasi Hasil Tes PCR Palsu

Diungkap dr Tirta, Polisi Tangkap Mahasiswa Pemalsu Hasil Tes PCR

Download Aplikasi JawaPos.com