<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/WhatsApp-Image-2023-12-20-at-065303-1533323468.jpg" alt="Daop 8 Surabaya bersama BNNK Surabaya tes narkoba acak kepada awak sarana perkeretaapian dan pekerja operasional, pada Selasa (19/12)." width="100%">
<figcaption>Daop 8 Surabaya bersama BNNK Surabaya tes narkoba acak kepada awak sarana perkeretaapian dan pekerja operasional, pada Selasa (19/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dalam mempersiapkan SDM yang kompeten, andal, serta bertanggung jawab, KAI Daop 8 Surabaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya melaksanakan kegiatan tes narkoba secara acak. Itu dilakukan kepada jajaran awak sarana perkeretaapian (ASP) dan pekerja Operasional KAI Daop 8 Surabaya, pada Selasa (19/12). Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, pemeriksaan tes narkoba itu dilaksanakan di ruang Argo Wilis Stasiun Surabaya Gubeng. Diikuti 50 pekerja baik itu ASP yang terdiri atas masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi kereta api, polsuska, dan para pekerja bagian operasional. Selain itu, pemeriksaan narkoba tersebut juga dilakukan secara acak ke lokasi-lokasi di wilayah Daop 8 Surabaya. Semisal di pintu perlintasan KA, UPT perawatan prasarana KA, serta stasiun. &rdquo;KAI Daop 8 Surabaya bersama BNN Kota Surabaya melakukan cek narkotika secara acak kepada pekerja KAI di antaranya ASP dan juga bagian operasional perjalanan kereta api lainnya. Dengan pemeriksaan tes narkoba ini, dapat meyakinkan bahwa petugas yang berdinas betul-betul dalam kondisi sehat sebagai garda terdepan perusahaan yang melayani pelanggan secara langsung, dan perjalanan KA berjalan dengan selamat, aman, dan nyaman, bagi para pelanggan KAI,&rdquo; kata Luqman. Pemeriksaan tes narkoba dilakukan di luar pemeriksaan rutin yang dilakukan kepada ASP saat akan melaksanakan dinas. Hal itu dilakukan guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan perjalanan KA kepada para pelanggan KA. Utamanya untuk menyambut angkutan Nataru 2023/24. &rdquo;Pemeriksaan lebih dalam akan dilakukan apabila terdapat petugas yang dinyatakan positif pada pemeriksaan ini,&rdquo; tambah Luqman. Pemeriksaan itu dilakukan secara rahasia tidak ada pemberitahuan sebelumnya juga secara acak kepada pekerja. Dalam tes narkoba, BNN menggunakan alat tes urine dengan 6 parameter untuk mengetahui kandungan Amphetamine (AMP), Morphine/Opiate (MOP), Mariyuana (THC), Cocaine (COC) Methamphetamine (MET) dan Benzoidazepine (BZD). &rdquo;Kegiatan ini dilakukan guna memastikan lingkungan PT KAI khususnya para pekerja yang bertugas sebagai ASP dalam kondisi yang sehat dan baik, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang (NAPZA). Hal ini juga dalam rangka penanggulangan penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (Napza) di lingkungan Daop 8 Surabaya,&rdquo; ucap Luqman.

Daop 8 Surabaya bersama BNN Kota Surabaya tes narkoba secara acak kepada jajaran awak sarana perkeretaapian (ASP) dan pekerja operasional

Jelang Natal dan Tahun Baru, Seluruh Pekerja Kereta Api Daop 8 Surabaya Jalani Tes Narkoba, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/WhatsApp-Image-2023-04-19-at-140027-3353736840.jpg" alt="Daop 8 Surabaya bersama BNNK Surabaya tes narkoba secara acak kepada jajaran Daop 8 Surabaya." width="100%">
<figcaption>Daop 8 Surabaya bersama BNNK Surabaya tes narkoba secara acak kepada jajaran Daop 8 Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KAI Daop 8 Surabaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya melaksanakan kegiatan tes narkoba secara acak kepada jajaran Daop 8 Surabaya. Hal itu untuk mempersiapkan SDM KAI yang kompeten, andal, serta bertanggung jawab. Kegiatan pemeriksaan tes narkoba dilaksanakan di UPT Crew KA Sidotopo dan UPT Crew KA Surabaya Pasar Turi. Tes itu diikuti 30 pekerja awak sarana perkeretaapian (ASP). Yang terdiri atas masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi kereta api, dan polsuska. &rdquo;Untuk memastikan pekerja yang bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian mampu menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan KA. KAI melakukan sidak deteksi penyalahgunaan narkotika di beberapa lokasi,&rdquo; ujar Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif. Pemeriksaan tes narkoba dilakukan di luar pemeriksaan rutin yang dilakukan kepada ASP saat akan melaksanakan dinas. Hal itu dilakukan guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan perjalanan KA kepada para pelanggan KA, utamanya untuk menyambut angkutan Lebaran 2023. &rdquo;Apabila ada petugas yang dinyatakan positif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami,&rdquo; tambah Luqman. Di samping itu, menurut dia, KAI akan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta serta memastikan persyaratan dan penerapan protokol kesehatan. Diharapkan dengan pemeriksaan tes narkoba dapat meyakinkan bahwa petugas yang berdinas dalam kondisi sehat sebagai garda terdepan perusahaan yang melayani pelanggan secara langsung. Dia menambahkan, tes narkoba itu juga dalam rangka penanggulangan penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (NAPZA) di lingkungan Daop 8 Surabaya. &nbsp;

KAI Daop 8 Surabaya bersama BNNK Surabaya laksanakan kegiatan tes narkoba secara acak kepada jajaran Daop 8 Surabaya

BNNK dan KAI Daop 8 Surabaya Tes NarkobaPetugas Kereta Api 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/polda-metro-tes-urine-antara.jpg" alt="Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa (kedua kiri) pimpin tes urine dadakan terhadap personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Senin (31/10/2022). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa (kedua kiri) pimpin tes urine dadakan terhadap personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Senin (31/10/2022). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menggelar tes urine dadakan kepada seluruh personelnya tanpa terkecuali mulai dari jajaran perwira hingga bintara.  "Hari ini kita lakukan cek urine mulai dari Direktur, Wadir dan Kasubdit, kemudian baru anggota. Jika positif narkoba langsung proses," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa di Jakarta, Senin (31/10).  Dalam Inspeksi dadakan tersebut, tercatat sebanyak 434 personel yang dilakukan tes urine dengan seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. Tes tersebut juga dilaksanakan oleh personel Bidokkes dan dengan pengawasan dari Propam Polda Metro Jaya.  "434 personel Ditresnarkoba dilakukan cek urine dan hasilnya keseluruhan negatif narkoba," ujar Mukti.  Mukti mengatakan tes urine tersebut dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan, seraya mengatakan hal itu adalah bukti keseriusan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya demi memastikan personel yang bertugas memberantas narkoba tidak terlibat penyalahgunaan narkotika. "Ini adalah kegiatan rutin yang terus kita lakukan secara 'random' atau acak untuk mengantisipasi adanya anggota yang mengonsumsi narkoba," ujarnya.  Mukti juga memperingatkan seluruh kepada personel Ditresnarkoba Polda Metro untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oknum anggota yang terbukti terlibat kasus narkotika akan diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.  "Kami juga memberikan 'warning' atau peringatan kepada anggota untuk tidak main-main dengan narkoba. Jika ada yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba, saya selaku pimpinan tidak segan memberikan sanksi tegas baik pemecatan ataupun pidana," katanya. (*)

Anggota Polda Metro Jaya Dites Urine secara Mendadak, Begini Hasilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/buku-nikah-banyak-dipalsukan-kemenag-disdukcapil-bikin-server-bersama_m_164451.jpeg" alt="Ilustrasi Buku Nikah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Buku Nikah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Syarat tes narkoba bagi calon pengantin mendapat respons dari masyarakat. Ada yang mendukung program Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim itu. Namun, tidak sedikit juga yang menolaknya.  Nur Farida, warga Jalan Kedunganyar Gang VIII, Kecamatan Sawahan, menilai program tersebut sangat bagus. Itu bisa menjadi peringatan agar tidak mendekati narkoba. ”Karena kalau berani pakai narkoba, pasti ketahuan sebelum menikah, karena ada tesnya. Risikonya ya bisa batal menikah,” ucap dia kemarin (13/7).  Perempuan 37 tahun itu berpendapat, orang yang pakai narkoba cenderung punya gaya hidup tidak sehat Menurut dia, hal tersebut bisa berdampak kepada keturunan. ”Kalau sudah tidak baik dari induknya, nanti bagaimana anak-anaknya?” katanya.  Farid Akbar, warga Simogunung, punya pendapat yang berbeda. Pria 32 tahun itu menilai aturan tersebut tidak bisa dipaksakan. Sebab, candu atas narkoba termasuk aib yang tidak bisa dibuka begitu saja. Selain itu, para pecandu belum tentu pengedar. ”Bisa jadi, menikah adalah bentuk komitmen mereka untuk berhenti pakai narkoba,” ucapnya.  Bapak satu anak tersebut mengatakan, aturan itu berpotensi menurunkan angka pernikahan. Sebab, orang yang mau menikah, khususnya yang memang pecandu, akan mengurungkan niat untuk menjalani hidup baru. ”Repot kalau seperti itu. Sebab, sangat besar kemungkinan pernikahannya batal gara-gara calon mertua tidak setuju anaknya menikah dengan pecandu,” terangnya.  Farid berharap pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut sebelum menerapkannya. Sebab, sudah ada aturan agama yang sejatinya bisa menjadi pegangan. ”Bukan menambah-nambah aturan yang justru kontraproduktif seperti itu,” ucapnya.  Di sisi lain, Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Muhammad Amin Mahfud mengatakan bahwa program hasil kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim itu masih berada dalam tahap sosialisasi. Pada awal Agustus mendatang, syarat yang terkait dengan tes narkoba bagi calon pengantin memang akan diberlakukan. ”Tapi bertahap, tidak langsung diwajibkan,” jelasnya.  Amin mencontohkan syarat suntik tetanus bagi pasangan yang akan menikah. Awalnya, aturan itu tidak diwajibkan. Tidak pula disyaratkan dalam administrasi pernikahan di KUA (kantor urusan agama). Namun, calon pengantin disarankan untuk suntik tetanus.  Nah, suntik tetanus secara bertahap mulai disyaratkan dalam administrasi pernikahan. Sama halnya dengan tes narkoba. ”Jadi, saat ini tidak langsung diwajibkan. Hanya disarankan. Tapi, nanti pada waktunya bisa jadi akan menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi,” terangnya.  Amin menyadari bahwa tes narkoba memang hal yang sensitif bagi para pecandu. Namun, program yang menjadi pilot project itu digagas untuk meminimalkan angka pengguna narkoba.

Jadi Syarat Menikah, Positif Pecandu Bikin Calon Mertua Rentan Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/buku-nikah-banyak-dipalsukan-kemenag-disdukcapil-bikin-server-bersama_m_164451.jpeg" alt="Ilustrasi Buku Nikah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Buku Nikah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada aturan baru yang harus dijalani para calon pengantin. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan bulan depan harus siap menjalani tes narkoba. Sebab, kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim bakal memberlakukan regulasi tersebut mulai Agustus.  Syarat tes narkoba bagi calon pengantin baru disahkan kemarin (12/7). Kanwil Kemenag Jatim menggandeng badan narkotika nasional provinsi (BNNP) sebelum menerapkan aturan itu. ”Paling lambat awal Agustus akan diterapkan di 38 KUA (kantor urusan agama) di Jawa Timur, termasuk Surabaya,” ujar Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Moch. Amin Mahfud kemarin (12/7).  Amin mengatakan, syarat tersebut tidak menjadi penghalang para pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Aturan itu diterapkan sebagai bentuk deteksi dini agar para calon pengantin yang positif narkoba bisa segera mendapatkan penanganan.  Prosedurnya, para calon pengantin yang terindikasi positif mengonsumsi narkoba akan diserahkan ke BNNP Jatim. Mereka akan diikutkan program rehabilitasi sebelum melangsungkan pernikahan. ”Tapi, prosesi pernikahan tetap bisa lanjut,” jelasnya.  Amin menuturkan, hasil tes narkoba akan dimasukkan salah satu syarat administrasi pernikahan. Para calon pengantin bisa melakukan tes narkoba di BNN kota/kabupaten atau BNNP Jatim secara cuma-cuma. ”Nanti setelah keluar hasilnya, itu harus dilampirkan dan sifatnya wajib ada,” ucapnya.  Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Bambang Priyambadha menyatakan, program tersebut memang tergolong baru. Saat ini baru Jawa Timur yang menerapkannya. ”Harapannya bisa diterapkan di semua daerah,” tuturnya.  Sebab, kata Bambang, hampir setiap hari ada saja pecandu maupun pengedar narkoba yang ditangkap. Khusus untuk pecandu, rata-rata masih berusia remaja. ”Usia produktif seperti itu jangan sampai dikotori dengan narkoba,” jelasnya.  Menurut Bambang, narkotika tidak hanya mengakibatkan ketergantungan. Zat adiktif di dalamnya juga bisa merusak kesehatan. Baik secara fisik maupun pikiran. Pengguna narkoba yang sudah kecanduan berat sulit diajak berpikir jernih.  Aturan baru yang dikeluarkan Kanwil Kemenag Jatim tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Dengan demikian, para pecandu yang akan melangsungkan pernikahan bisa mendapatkan rehabilitasi yang tepat. ”Jadi, nanti bisa menghasilkan generasi yang berkualitas,” ucapnya.  Mantan Wakapolda Sulawesi Tenggara itu mengaku, selama ini edukasi terkait bahaya narkoba bagi calon orang tua memang diperlukan. Nah, dengan adanya aturan tersebut, para calon orang tua bisa mendapat pemahaman lebih luas mengenai narkoba beserta dampaknya yang bisa langsung dirasakan.  Selain itu, persyaratan tes narkoba bagi calon pengatin membantu aparat dari BNN maupun kepolisian untuk menyelidiki mereka yang terindikasi positif. Minimal, petugas bisa menggali asal barang haram yang dikonsumsi untuk membongkar peredarannya. ”Karena sejatinya pecandu hanyalah korban. Yang diburu adalah pengedarnya,” ungkap alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 itu.  Aturan tersebut mendapat berbagai respons dari masyarakat. Arif Setiawan, warga Jagir, Wonokromo, menilai aturan itu justru membuat proses pranikah semakin ribet. Sebab, persyaratan sebelum akad nikah sudah banyak. ”Proses administrasinya macam-macam dan tidak boleh salah atau kurang. Ini malah ditambah lagi. Apa nggak bikin bingung nanti,” katanya.  Selain itu, tidak semua pecandu mau membuka diri kepada keluarganya. Hasil tes narkoba yang positif justru bisa mengancam keberlangsungan hubungan para pasangan. ”Iya kalau keluarganya terima. Kalau tidak terima anaknya dinikahi pemakai (narkoba, Red), batal nikah wes. Buyar akhirnya,” jelasnya.  Hal senada diungkapkan Zuhriansyah Ramhan Putra. Warga Jalan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, itu menilai aturan tersebut sejatinya bagus. Namun, para pecandu justru tidak akan berani menikah gara-gara takut tidak diterima keluarga. Baik keluarga sendiri maupun keluarga pasangan. Karena itu, diperlukan formula yang tepat untuk menerapkan aturan tersebut.  Pria yang akrab disapa Rian itu mencontohkan aturan serupa yang diterapkan dinas kesehatan (dinkes). Selama ini, para calon pengantin sudah diwajibkan tes HIV/AIDS sebelum menikah. Namun, itu tidak menjadi syarat wajib di KUA.  Nah, bagi pasangan yang terindikasi positif mengidap HIV/AIDS, ada program khusus yang harus dijalani. Petugas puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah ikut turun tangan melakukan advokasi dan pendampingan. ”Kalau hasil tes narkoba saja yang dilampirkan tanpa memberikan pemahaman atau tindak lanjut yang tepat, pasti bisa berantakan acara pernikahannya,” ungkap lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel itu.

Mulai Agustus, Wajib Tes Narkoba sebelum Menikah di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/komentar-mantan-kepala-bnn-soal-hasil-tes-narkoba-andi-arief_m_.jpg" alt="Andi Arief saat ke BNN." width="100%">
<figcaption>Andi Arief saat ke BNN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tes narkotika terhadap Andi Arief di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur dinyatakan negatif. Kendati begitu, tak berarti Andi Arief sama sekali tidak menjadi pengguna. Memang ada kondisi saat zat narkotika tidak terbaca oleh berbagai tes narkotika. Kabaghumas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono menuturkan bahwa setelah mengonsumsi narkotika, seorang pengguna memiliki batas waktu untuk menjalani tes. Ada masa ketika zat narkotika di tubuh tidak terbaca. "Baik di darah, urine, maupun rambut," ujarnya. Untuk tes narkotika di darah, sehari atau dua hari setelah penggunaan, zat narkotikanya bisa terbaca. Tidak bisa lebih dari dua hari. Lalu, untuk tes urine, batas waktunya tiga hari. "Kalau lebih dari tiga hari tidak terbaca. Yang paling lama itu rambut, bisa bertahan hingga lima hari," paparnya. Meski begitu, tak berarti Andi tidak menggunakan narkotika dan terbebas dari kewajiban rehabilitasi. Menurut dia, dalam penggerebekan Bareskrim, Andi memang menggunakan narkotika. "Rehabilitasi itu bukan soal menggunakan atau tidak, tapi ketergantungannya," ujar dia. Apalagi, dari hasil assessment diketahui bahwa Andi sudah cukup lama menggunakan narkotika. Dengan tes medis atau pengamatan fisik itulah kesimpulannya. "Makanya rehabilitasi," terangnya. Menurut dia, rehabilitasi tersebut merupakan kebutuhan Andi dan keluarga. Dengan begitu, rehabilitasi sebaiknya dijalankan dengan baik. Pengawasan untuk menjalankan rehabilitasi tersebut ada di RSKO. "Demi kesehatan Pak Andi sendiri ini," ujarnya. Sementara itu, mantan Kepala BNN Komjen (pur) Anang Iskandar menuturkan, rehabilitasi tersebut justru sebenarnya merupakan hukuman yang berat bagi pengguna narkotika. Sebab, dia harus melawan ketergantungan. "Jangan dipandang rehabilitasi ini seperti lolos hukuman," ujarnya. Kalau dipenjara, pengguna itu justru akan bisa melanjutkan untuk mengonsumsi narkotika. Sudah jadi rahasia umum bahwa napi sering kali tertangkap menggunakan narkotika. Bahkan, mengedarkan narkotika. "Rehabilitasi yang paling tepat, tidak bisa pakai dan bisa sembuh," jelasnya. Belum lagi, masalah overkapasitas penjara yang selama ini disebabkan pengguna yang justru dibui.&nbsp;

Komentar Mantan Kepala BNN soal Hasil Tes Narkoba Andi Arief

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tes-narkoba-sasar-sopir-angkutan-umum_m_208615.jpeg" alt="TES: Puluhan sopir angkutan umum dan bus melakukan tes urine, Senin (30/4)." width="100%">
<figcaption>TES: Puluhan sopir angkutan umum dan bus melakukan tes urine, Senin (30/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Malang mengelar pemeriksaan narkoba. Sasarannya adalah sopir bus dan angkutan umum yang melintas di Terminal Talangagung, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim). Puluhan sopir angkutan umum diberhentikan. Mereka lantas diminta untuk melakukan tes urine. Dari 20 sopir yang dites, semuanya dinyatakan negatif sebagai pengguna narkoba. Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menjelaskan, tes urine kepada sopir angkutan umum memang sengaja digelar jelang Ramadhan. Hal itu untuk memastikan sopir tanpa pengaruh narkoba demi menjamin keselamatan penumpang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Patuh Semeru 2018. "Langkah ini diambil agar para pengemudi angkutan umum benar-benar bersih dari pengaruh narkoba," beber Ujung, Selasa (30/4). Selain tes urine, para pengemudi juga diperiksa kelengkapan kendaraannya. Seperti surat kendaraan dan sistem keamanan penumpang. Selama pelaksanaan kegiatan, para penumpang juga diberikan informasi tentang pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kabupaten Malang, Letkol (PM) Laut Agus Musrichin menambahkan, tes urine yang dilakukannya untuk memastikan agar jangan sampai pengemudi angkutan umum di bawah pengaruh narkoba. "Betapa bahayanya jika mereka dalam pengaruh narkoba. Sopir itu membawa nyawa banyak lho," imbuhnya.

Tes Narkoba Sasar Sopir Angkutan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/31-ppl-di-kabupaten-malang-jalani-tes-urine_m_193702.jpeg" alt="TES: Beberapa urine yang akan dites oleh BNN Kabupaten Malang." width="100%">
<figcaption>TES: Beberapa urine yang akan dites oleh BNN Kabupaten Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 31 pengawas pemilihan lapangan (PPL) menjalani tes urine di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang, Selasa (6/3). Mereka berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim). Yakni, Kecamatan Pagak, Ampelgading dan Dampit. Puluhan petugas PPL sudah tampak mengantre sejak pagi. Satu persatu, mereka diantarkan ke kamar mandi kemudian menyerahkan sampel urine dan dites menggunakan alat dengan lima parameter. Kepala BNN Kabupaten Malang Letkol (PM) Agus Musrichin menjelaskan, hari ini ada 31 PPL yang dites urine. Senin (5/3) kemarin, sudah ada sekitar 55 PPL yang menjalani tes serupa. Mereka berasal dari Kecamatan Pagak dan Gedangan. Tujuan tes untuk memastikan petugas PPL bersih dan bebas dari narkoba. "Jika petugas tidak bersih, bagaimana dengan pelaksanaannya," kata Agus. Rencananya, semua PPL dari 390 desa akan dites urine oleh BNN Kabupaten Malang. Namun hal ini tergantung dengan permintaan dari Panwaslu Kabupaten Malang. "Harinya kapan, kami masih belum tahu. Hanya saja nanti tergantung dengan permintaan Panwaslu," tegas Agus. Dari tes urine pada Senin kemarin, hasilnya semua negatif narkoba. Dia juga berharap tes urine hari ini juga hasilnya negatif. Jika ada yang ditemukan positif menggunakan narkoba, BNN Kabupaten Malang akan berkoordinasi dengan Panwaslu setempat. "Apa minta diuji laboratorium atau bagiamana, akan kami koordinasi dengan dengan Panwaslu," tutur Agus. Meliatur Riksa, 21, PPL dari Desa Tawangagung, Kecamatan Ampelgading, merupakan salah satu peserta tes urine. Menurutnya, tes ini penting karena PPL merupakan petugas yang mengabdi untuk negara. Sehingga tidak sepantasnya jika terindikasi menggunakan narkoba. "Saya sangat antusias dengan tes ini. Jika begini kan ketahuan mana yang bersih dan tidak," beber Meliatur di sela menunggu giliran ke kamar mandi.

31 PPL di Kabupaten Malang Jalani Tes Urine

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gandeng-bnn-seluruh-keluarga-besar-fraksi-pks-wajib-ikut-tes-urine_m_173270.jpeg" alt="Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso bersama Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini." width="100%">
<figcaption>Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso bersama Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir seluruh anggota keluarga besar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, mulai dari Anggota Legislator, Tenaga Ahli, Asisten Anggota dan Sekretariat Fraksi wajib menjalani tes urine. Tes urine itu digelar di ruangan Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12). Tujuan utamanya yakni menjadi fraksi yang konisisten sebagai pelopor aksi pemberantasan narkoba. Acara ini sendiri dirangkai dengan diskusi publik dengan tema "Indonesia Darurat Narkoba" yang menghadirkan pembicara Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Anggota Komisi III Nasir Jamil, Anggota Fraksi PKS Komjen Pol (Purn) Adang Dorodjatun. Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta, membuka secara resmi acara yang diikuti seluruh keluarga besar Fraksi PKS ini.&nbsp; Dalam sambutan pembukanya, Sukamta mengatakan bahwa aksi cek urine ini sudah diakukan Fraksi PKS untuk kesekian kalinya, hingga di berbagai daerah.&nbsp; &ldquo;Karena itu, PKS ingin bersinergi dengan BNN dalam upaya serius pemberantasan narkoba," ungkapnya. Sementara itu, menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, acara diskusi dan aksi ini adalah bentuk komitmen dan langkah kongkrit Fraksi PKS untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya dimulai dari diri sendiri (keluarga besar Fraksi PKS). &ldquo;Kita komit setahun dua kali menggelar aksi tes urine untuk memberikan pesan kuat upaya pemberantasan narkoba dimulai dari keluarga besar kami sendiri," terangnya.&nbsp; Anggota Komisi I ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa Indonesia sedang berada dalam darurat narkoba. Karena itu semua elemen bangsa ini harus benar-benar peduli dengan bahaya narkoba. "Fraksi PKS mendukung penuh BNN melakukan kampanye Indonesia darurat narkoba. Narkoba sudah sangat jelas daya rusaknya lebih dahsyat dari terorisme sekalipun. Maka kita harus serius memerangi bahaya ini," tegas Jazuli.&nbsp; Untuk itu, Anggota DPR Dapil Banten ini, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memberantas narkoba antara lain dengan aksi cek urine secara reguler. "Kami mengajak semua Fraksi di DPR, instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan untuk melakukan aksi seperti ini agar pemberantasan narkoba semakin efektif," pungkas Jazuli.

Gandeng BNN, Seluruh Keluarga Besar Fraksi PKS Wajib Ikut Tes Urine

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/didatangi-petugas-bnn-personel-satpol-pp-positif_m_143426.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Pekanbaru mendadak mendatangi Markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah setempat pada Senin (10/7). Saat tiba di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Jalan Sudirman, petugas BNN yang mengenakan baju putih itu disambut langsung oleh Kasatpol PP Pekanbaru Zoel Fahmi Adrian. Lantas sebanyak 49 orang anggota dipilih secara dan langsung memasuki ruangan tes di lantai II markas Satpol Pekanbaru. Sebelum dilakukan tes, para peserta diharuskan untuk mengisi sejumlah formulir terlebih dahulu. Saat tes itu, wajah para personel Satpo PP tampak biasa. Beberapa ada juga yang tegang saat tes dilakukan. Setelah seluruh sampel urine dikumpulkan, akhirnya BNNK meinformasikan bahwa ada 1 orang personel yang positif terindaksi narkoba. "Kami mendapatkan informasi bahwa 1 orang anggota hasilnya positif. Memang garisnya itu seperti bayangan. Saya tanyakan, itu kata orang BNNK positif tapi sudah lama memakai (narkoba)," ujar Kasatpol PP Pekanbaru Zoel Fahmi Adrian yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), usai pelaksanaan tes. Personel yang positif tersebut, kata Zoel, merupakan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa disebut Tenaga Harian Lepas (THL). Maka dari itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan BNNK untuk tindak lanjut personel yang positif tersebut.  "Oleh BNNK di-assesment. Kami sendiri akan kami bina. Untuk yang positif kami kasih teguran. Karena tes ini akan diadakan secara berkala. Kami juga minta supervisi dari BNNK apakah harus diawasi atau bagaimana? Kalau dites lagi dia masih positif, kami akan pecat," tambahnya. Dia menjelaskan, memang jika ditotalkan jumlah pegawai Satpol PP Pekanbaru berjumlah sekitar 390 orang. Namun karena kuota tes urine yang dilaksanakan BNNK terbatas sebanyak 50 orang, pihaknya mengacak personel yang diikutkan tes. Selanjutnya, ia juga berencana akan memasukan anggaran kegiatan tes narkoba kedalam perubahan atau APBD 2018 untuk Satpol PP. Karena ditegaskan Zoel, untuk narkoba dirinya tidak akan mentolerir. Jika ketahuan maka sanksi tegas sudah menanti yang bersangkutan. Di sisi lain Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Pekanbaru&nbsp; Wan Suparman mengatakan, tes urine di Satpol PP merupakan salah satu upaya BNN dalam menindak penyalahgunaan narkotika. "Keseluruhan personel berjumlah 50 orang. 1 orang Pak Kasatpol PP tadi," ujarnya. Dia berharap tes urine yang dilakukan pihaknya dapat memacu instansi lainnya untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba. (nda/iil/JPG)

Didatangi Petugas BNN, Personel Satpol PP Positif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes narkoba

Berita Terkini