<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/7LPovDopDj3AuJ1O0X0MDD9hXwbv9i6V0aZNpVTV-3591853527.jpg" alt="Polres Mojokerto akan melakukan tes kejiwaan Alvi Maulana, tersangka kasus mutilasi pacet, Rabu (17/9). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polres Mojokerto akan melakukan tes kejiwaan Alvi Maulana, tersangka kasus mutilasi pacet, Rabu (17/9). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Satreskrim Polres Mojokerto akan melakukan tes kejiwaan terhadap Alvi Maulana, 24 tahun, pemuda asal Labuhan Batu yang kini menjadi tersangka kasus mutilasi Pacet, seusai menghabisi kekasihnya, TAS. Rencana tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzy Pratama setelah menggelar rekonstruksi di kamar kos dua lantai di Jalan Lidah Wetan Gang I, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya pada Rabu (17/9). &ldquo;Pemeriksaan psikologi (terhadap tersangka kasus mutilasi, Alvi Maulana) belum dilakukan, akan kami laksanakan di kemudian hari untuk menambah fakta-fakta,&rdquo; ujar AKP Fauzy di Surabaya. Sebagai informasi, kasus mutilasi Pacet terungkap setelah seorang warga setempat berinisial S menemukan potongan telapak kaki korban di jurang Jalur Pacet - Cangar, Mojokerto pada Sabtu pagi (6/9).&nbsp; Penemuan ini sempat membuat warga geger. Satreskrim Polres Mojokerto pun bergerak cepat dan meringkus Alvi Maulana di rumah kosnya di daerah Lidah Wetan, Surabaya pada Minggu dini hari (7/9). Hari ini, Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi di TKP. &nbsp;Dari pantauan JawaPos.com, tersangka Alvi tiba di TKP, rumah kos di Jalan Lidah Wetan Gang I, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya sekitar pukul 11.05 WIB.&nbsp; Ia mengenakkan seragam tahanan berwarna jingga dan potongan gundul. Dengan tangan terborgol, Alvi Maulana tampak menunduk saat diminta penyidik meragakan perbuatan kejinya terhadap korban, yakni TAS, 25 tahun. "Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya, sampai dengan proses dia melakukan perbuatan pembunuhan," imbuhnya. AKP Fauzy menyebut tersangka menghabisi nyawa korban, dengan menusuk leher bagian kanan dengan pisau sebanyak satu kali. Peristiwa ini terjadi di lantai dua kamar kos mereka setelah insiden pintu dikunci. Setelah memastikan bahwa korban meninggal dunia, tersangka lalu membawa tubuh korban dari lantai dua ke kamar mandi di lantai 1. Di sana, dengan sadis Alvi memutilasi tubuh korban menjadi ratusan bagian. "Jadi setelah pelaku memastikan korban sudah tidak bernyawa, tubuh korban dibawa ke lantai bawah, langsung dibawa ke kamar mandi. Nanti langsung di sana pelaku melakukan eksekusi (mutilasi)," terang AKP Fauzy.&nbsp; Dalam proses rekonstruksi, Alvi juga memeragakan saat dirinya membuang potongan tubuh korban menggunakan tas merah, lalu dibuang ke hujan sekitar Jalan Raya Pacet - Cangar. "(Rekonstruksi juga menampilkan) proses dia membuang barang-barang bukti di Pacet, sampai dia kembali dan melakukan proses penghancuran barang bukti di kawasan tersebut (kamar kos)," ujarnya. Setelah rekonstruksi, selain melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka, Satreskrim Polrestabes juga akan memanggil sejumlah saksi yang belum dimintai keterangan. Sejauh ini, sudah belasan saksi yang diperiksa. "Kami akan melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli, yang tujuannya untuk mendukung proses pemberkasan, baru nanti setelah berkas lengkap, kami akan melakukan pengiriman berkas perkara ke kejaksaan," tukas AKP Fauzy.

Kasus mutilasi di Pacet mengungkap tindakan keji dari Alvi Maulana, yang kini akan menjalani tes kejiwaan setelah rekonstruksi di Surabaya.

Polres Mojokerto Akan Lakukan Tes Kejiwaan Alvi Maulana, Tersangka Mutilasi Pacet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/IMG-20250210-WA0083-4121434806.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin sebut anggarkan Rp4,7 triliun untuk program pemerintah cek kesehatan gratis (CKG). (Puguh Sujiatmiko / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin sebut anggarkan Rp4,7 triliun untuk program pemerintah cek kesehatan gratis (CKG). (Puguh Sujiatmiko / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya skrining psikologis rutin setiap enam bulan bagi para peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015907285/tips-life-hack-saat-stres-bangun-rutinitas-yang-bikin-kamu-stay-cool-dan-kalem-di-tengah-tekanan"> Tips Life Hack saat Stres: Bangun Rutinitas yang Bikin Kamu Stay Cool dan Kalem di Tengah Tekanan</a>&nbsp; Langkah ini dinilai penting untuk memantau kondisi kejiwaan para dokter muda yang menjalani pendidikan intensif dan kerap menghadapi tekanan mental tinggi. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa setiap enam bulan harus dilakukan skrining psikologis sehingga kondisi kejiwaan para peserta bisa kita monitor dengan rutin," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (21/4). Menurutnya, pemeriksaan kejiwaan secara rutin terhadap dokter PPDS itu diharapkan bisa meminimalisasi kasus perundungan hingga kekerasan seksual di sana. "Kalau ada tekanan besar di mental mereka, bisa kita identifikasi lebih dini,&rdquo; ungkapnya. Selain soal kesehatan mental, Menkes juga menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dinilai belum ideal. Ia mengkritik praktik pengajaran yang lebih banyak dilakukan oleh senior atau kakak tingkat, bukan langsung oleh konsulen atau pengajar resmi yang memiliki kompetensi. &ldquo;Kami banyak mendengar bahwa pendidikan dokter spesialis yang dilakukan di rumah sakit-rumah sakit tidak langsung dilakukan oleh konsulennya, tapi oleh senior atau kakak kelas," tuturnya. "Ini menciptakan kualitas pembelajaran yang tidak kita inginkan, baik dari segi keterampilan maupun budaya kerja,&rdquo; tegas Budi. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan yang melibatkan peserta pendidikan dokter spesialis di berbagai kota, termasuk Semarang, Batu, Jakarta, Manado, dan Medan. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistematis agar proses pendidikan dokter spesialis lebih aman, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta. (*)

Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya skrining psikologis rutin bagi dokter spesialis untuk menjaga kesehatan mental.

Banyak Kasus, Menkes Minta Dokter PPDS Dites Kejiwaan 6 Bulan Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/2024050110364603-499063808.jpg" alt="Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono sempat menyatakan bahwa ke depan akan dilakukan penjaringan psikologis bagi calon dokter. Salah satu metodenya dengan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Wacana itu dikuatkan oleh Dokter spesialis kesehatan jiwa, dr Lahargo Kembaren SpKJ yang menyatakan tes MMPI cukup efektif.&nbsp; Lahargo mengatakan, kondisi mental seseorang dapat diketahui melalui dua cara. Pertama, bisa dilakukan wawancara psikiatri terstruktur. Kedua intrumen pemeriksaan psikologis seperti MPPI. &ldquo;Ini cukup efektif," kata Lahargo saat dihubungi Jawa Pos, Jumat (18/4).&nbsp;&nbsp; Merujuk pada website National Library of Medicine, MPPI adalah tes psikometrik yang paling umum dirancang untuk menilai ciri-ciri kepribadian dan psikopatologi. Data ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang psikopati peserta tes atau untuk menafsirkan karakteristik psikologis dibandingkan dengan norma. Pengaplikasian tes ini untuk mengevaluasi ulang gambaran klinis yang ambigu. Data yang didapat, membantu dalam menciptakan data yang dapat digeneralisasikan yang relevan dengan banyak kemungkinan kondisi. MMPI dikembangkan pada 1930-an dan dipublikasikan melalui Universitas Minnesota pada 1942 oleh Stuart Hathaway dan Charley McKinley. Uji cobanya menggunakan pengunjung pasien di rumah sakit Universitas Minnesota sebagai sampel dasar dalam menyusun teori tentang penyakit kejiwaan dan menggunakan instrumen tersebut. Pengujian dilakukan melalui 567 item benar atau salah menggunakan buklet dengan lembar jawaban yang menyertainya. Intrumen untuk penelitiannya selalu diperbarui. Yang terakhir adalah MPPI 3 yang baru dirilis 2020.&nbsp; Untuk mengetahui kondisi kejiwaan, Lahargo menyatakan tes bisa dilakukan secara berkala. "Setahun sekali,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sebelumnya Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan profesionalisme tenaga medis tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis, tetapi juga kesiapan psikologis dalam menghadapi beban kerja, tantangan etik, serta tekanan emosional yang menyertai praktik kedokteran. Sehingga pelru pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan psikologis dan menjadi bagian dari sistem pendukung profesional yang sehat dan berkelanjutan.&nbsp;(lyn)

Wamen Kesehatan rencanakan penjaringan psikologis calon dokter dengan tes MMPI untuk evaluasi kesehatan mental secara berkala.

Kemenkes Tes Kejiwaan Calon Dokter secara Berkala dengan Metode MMPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/IMG_0042-3584297096.jpeg" alt="Bangunan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung / sumber: Instagram @rshs_bandung" width="100%">
<figcaption>Bangunan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung / sumber: Instagram @rshs_bandung</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Kesehatan mengambil sikap serius terkait kasus tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh residen Anestesiologi RSUP Hasan Sadikin, Bandung. Kemenkes meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh untuk tata kelola program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di rumah sakit itu.&nbsp; Selain itu, ada kewajiban seluruh rumah sakit pendidikan di lingkungan Kemenkes agar melakukan tes kejiwaan berkala terhadap PPDS di seluruh tingkatan.&nbsp;&nbsp; Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, kemarin (10/4) menyatakan Kemenkes meminta RSHS agar bekerja sama dengan FK Unpad untuk upaya-upaya perbaikan. Harapannya insiden serupa atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika kedokteran tidak terulang kembali. &nbsp;&ldquo;Kami memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan PPDS di lingkungan RSHS,&rdquo; kata Aji Selanjutnya, rumah sakit pendidikan di lingkungan Kemenkes punya kewajiban untuk melakukan test kejiwaan berkala bagi peserta PPDS di seluruh angkatan. Menurut Aji, tes berkala diperlukan untuk menghindari manipulasi test kejiwaan dan mengidentifikasi secara dini kesehatan jiwa peserta didik. &nbsp; &ldquo;Kami akan terus memantau proses penanganan kasus ini dan mendorong seluruh institusi pendidikan serta fasilitas kesehatan untuk memperketat pengawasan, memperbaiki sistem pelaporan, serta membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun,&rdquo; tutur Aji. Pada kesempatan lain, Pengamat Menejemen Kesehatan Puspita Wijayanti mengungkapkan skrining kesehatan jiwa tidak bisa dilakukan sekali. Apalagi hanya dilakukan di awal penerimaan. Alasannya saat pemeriksaan psikologis saat seleksi hanya memberikan foto diam dari kondisi mental kandidat pada titik waktu tertentu. &ldquo;Ini berguna sebagai filter awal, tapi tidak memiliki fungsi prediktif terhadap kondisi psikis di kemudian hari. Dalam sistem pendidikan kedokteran yang dikenal dengan tekanan tinggi, jam kerja panjang, beban emosional dari pasien, relasi hierarkis yang kadang keras, serta kultur kompetisi , kondisi mental peserta didik bisa berubah secara drastis,&rdquo; katanya. Dia pun mengusulkan agar ada sistem yang secara aktif dapat memantau, mendeteksi, hingga merespon dinamika psikologis yang berkembang selama pembelajaran PPDS. Puspita mengungkapkan &nbsp;banyak rumah sakit pendidikan dan institusi akademik belum memiliki mekanisme pemantauan psikologis yang bersifat berkelanjutan, sistematis, dan adaptif. &ldquo;Tidak ada evaluasi psikologis periodik, tidak ada intervensi dini berbasis observasi lapangan, dan lebih parahnya lagi, tidak ada tempat aman untuk mengakui kerentanan psikis tanpa takut stigma. Ini bukan hanya celah pendidikan, tapi kebutaan sistemik terhadap kesehatan jiwa dalam dunia medis,&rdquo; katanya. Puspita memita agar evaluasi psikologis berkala dapat menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi pendidikan dokter spesialis. Setidaknya dilakukan setiap 6 bulan. Selain itu RS pendidikan perlu membentuk unit kesehatan mental internal yang independen. Selanjutnya perlu adanya mekanisme self reporting dan peer alert system. Dengan cara ini peserta didik bisa mengakui beban mental atau melaporkan rekan yang mengalami tekanan berat tanpa risiko diskriminasi. &nbsp; Kasus pemerkosaan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Priguna Anugrah Pratama membikin geram banyak kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq mendesak pencabutan gelar dan izin praktik Priguna Anugrah Pratama sebagai dokter.&nbsp; Maman menilai tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal luar biasa yang dilakukan seorang dokter kepada penunggu pasien dan dua pasien di rumah sakit. "Statusnya sebagai mahasiswa PPDS telah berakhir dan saya minta agar gelar dokternya juga dicabut serta larang praktek sebagai dokter. Jangan sampai dokter mesum kriminal seperti itu tetap berpraktek," ungkap Kiai Maman-sapaan akrab Maman Imanul Haq, Kamis (10/3). Perilaku pelaku perkosaan, menurutnya, tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Apalagi tindakan biadab tersebut dilakukan dokter kepada pasien dan keluarga pasien. Perempuan dalam kasus ini, lagi-lagi menjadi korban kejahatan seksual karena aksi kejahatan seksual tersebut. &ldquo;Bayangkan saja, masyarakat ke rumah sakit untuk pengobatan atau menemani keluarga yang sakit, tapi malah mendapat tindakan perkosaan. Dimana akal sehat yang membenarkan tindakan tersebut? Ini tindak pidana yang harus mendapat hukuman. Status keanggotaannya sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga harus dicabut,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Maman mengatakan, pelaku telah mempelajari psikologi perempuan yang menjadi pasien ataupun penunggu pasien di rumah sakit tersebut. Mereka umumnya berada dalam posisi lemah tak berdaya dan secara psikologis tidak fokus karena ada anggota keluarga yang sakit ataupun posisi korban sebagai pasien. Ketidakberdayaan inilah yang menjadi celah untuk pelaku melancarkan aksinya. Tak hanya kondisi korban yang telah diamati oleh korban. Maman mengatakan pelaku juga telah mempelajari kondisi rumah sakit sehingga tahu kapan waktu yang menurutnya tepat untuk melakukan perkosaan kepada korban. &ldquo;Pemeriksaan secara menyeluruh harus dilakukan oleh rumah sakit untuk mengetahui apakah ada pihak yang terlibat dan sebagai upaya memperketat agar tak ada celah bagi tindakan kejahatan seksual kepada siapapun di rumah sakit. Rumah sakit harus memperketat pengawasan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,&rdquo; ucapnya. (*)

Kementerian Kesehatan mengambil sikap serius terkait kasus tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh residen Anestesiologi RSUP

Kemenkes Minta Tes Kejiwaan Berkala untuk PPDS, Desakan Evaluasi PPDS dan Reformasi Tata Kelola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/IMG-20230712-WA0169-1351985514.jpg" alt="Ilustrasi penembakan dengan memakai senjata api. (ANTARA/doc.Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan dengan memakai senjata api. (ANTARA/doc.Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana, Minggu (8/12), memandang Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan untuk melucuti polisi dari senjata api (senpi). Hal itu sebagai respons dari maraknya penyalahgunaan senjata oleh oknum anggota Polri. Arif mengatakan bahwa polisi semestinya tidak militeristik dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan. Menurutnya pula, Polri memiliki berbagai fungsi lainnya seperti pelayanan masyarakat dan Korlantas, yang tidak membutuhkan senjata api. Berbeda dengan YLBHI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memiliki pandangan lain terkait fenomena penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri. Politikus NasDem tersebut menilai, lebih baik Polri meningkatkan pengawasan dan evaluasi penggunaan senjata api. &ldquo;Kalau polisi sama sekali tidak mengantongi senpi rasanya mustahil. Tingkat kriminal kita masih sangat tinggi dan sadis. Begal, pembunuhan, pencurian, masih marak di mana-mana," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12). "Maka Polisi, terutama satuan Reskrim, harus tetap memiliki senpi untuk memberikan efek psikologis kepada para pelaku kriminal di lapangan. Yang kita perlu perhatikan adalah penggunaannya. Harus diawasi ketat psikologis pemegangnya dan dilakukan screening ketat secara berkala,&rdquo; ungkapnya. Menurut Sahroni, nantinya polisi yang membawa senjata api merupakan mereka yang stabil secara mental dan profesional dalam bekerja. &ldquo;Cuma memang, tidak bisa kalau semua anggota bawa senpi. Kalau yang urusannya tidak berhadapan dengan potensi kriminal, pelayanan masyarakat misalnya, ya memang tidak usah," imbuhnya. "Tapi untuk yang berhadapan dengan pelaku kriminal, apalagi bandar-bandar narkoba yang kerap melawan kalau ditangkap, nah itu tetap mesti bawa senpi. Kalau enggak ya kalah aparat sama pelaku kejahatan. Ujung-ujungnya? Chaos di masyarakat, kejahatan merajalela,&rdquo;&nbsp;ungkap Sahroni. Sahroni juga berharap kepada para aparat, untuk tidak bertindak gegabah dalam melihat suatu kejadian. &ldquo;Dan yang paling penting saya ingatkan kepada seluruh aparat, untuk tidak bertindak secara gegabah. Jangan buat keputusan ngasal, nyawa orang taruhannya,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Politikus NasDem tersebut menilai, lebih baik Polri meningkatkan pengawasan dan evaluasi penggunaan senjata api.

Perlu Ada Tes Kejiwaan dan Psikologis Menyeluruh, Polri Diminta Perketat SOP Penggunaan Senpi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_212655-1.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan anak. Andre Angkawijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan anak. Andre Angkawijaya/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya melakukan tes kejiwaan kepada ibu berinisial R, 22, yang membuat video asusila dengan anak kandungnya. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan kondisi pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidikan itu adalah proses yg berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Salah satunya adalah pemeriksaan ahli psikologi untuk mendalami aspek kejiwaan dari tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan kejiwaan dilakukan selama dua hari. Terhitung mulai kemarin hingga hari ini. Saat ini penyidik masih menunggu laporan dari tim dokter psikologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dilakukan oleh rekan-rekan psikologi dari bagian Biro SDM Polda Metro Jaya," jelas Ade Ary.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral aksi cabul yang dilakukan seorang&nbsp;ibu&nbsp;kandung kepada anaknya yang berusia 4 tahun.&nbsp;Ibu&nbsp;muda itu membuat sebuah video yang mempertontonkan aksi asusila kepada anaknya sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video terlihat pelaku menelanjangi anaknya. Dia lalu mengisap kemaluan anaknya. Dalam video sempat terdengar jika anak tersebut memanggil perempuan di depannya dengan panggilan 'mama'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014626082/hasil-visum-belum-keluar-polisi-belum-bisa-rampungkan-berkas-perkara-dugaan-pelecehan-rektor-pancasila-non-aktif">Hasil Visum Belum Keluar, Polisi Belum Bisa Rampungkan Berkas Perkara Dugaan Pelecehan Rektor Pancasila Non Aktif </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil membenarkan adanya kasus ini. Kini pelaku berinisial R, 22, sudah diamankan petugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku pembuat video telah menyerahkan diri dan diamankan tadi malam di Polres Tangerang Selatan," kata Agil kepada wartawan, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembuatan video ini diduga dilakukan di sebuah kontrakan di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Video asusila ini kemudian viral di media sosial dan menuai banyak hujatan dari warganet.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Penyidikan itu adalah proses yg berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Salah satunya adalah pemeriksaan ahli psikologi

Polisi Lakukan Tes Kejiwaan Kepada Ibu yang Buat Video Asusila Dengan Anaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/IMG-20240513-WA0004_3-2173698775.jpg" alt="Polisi lakukan olah TKP pembunuhan balita oleh ayah kandung di Desa Blimbing, Tulungagung, Senin (13/5)." width="100%">
<figcaption>Polisi lakukan olah TKP pembunuhan balita oleh ayah kandung di Desa Blimbing, Tulungagung, Senin (13/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, mengagendakan tes kejiwaan terhadap RAP, 29, tersangka pembunuhan balita yang masih anak kandungnya sendiri. Korban ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya di Desa Blimbing&nbsp;Kecamatan Rejotangan. &rdquo;Penyidikan nanti melibatkan psikolog guna memastikan apakah benar korban melakukan itu lantaran mengalami gangguan jiwa,&rdquo; kata Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Tulungagung Iptu Nursaid seperti dilansir dari Antara di Tulungagung. Pelibatan psikolog atau ahli jiwa (kedokteran jiwa) diperlukan lantaran muncul dugaan tersangka mengalami depresi berat. RAP yang merupakan mantan TKI baru saja dipulangkan dari Taiwan karena masalah kejiwaan yang cenderung labil dan impulsif. Sehingga beberapa kali terlibat keonaran. Keluarga belum melangkah ke upaya pengobatan karena keterbatasan biaya dan ketidaktahuan langkah penanggulangan masalah depresi yang dialami RAP. Kendati lingkungan dan keluarga acap kali resah dengan perilaku RAP sampai akhirnya insiden pembunuhan terjadi. &rdquo;Untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta tentu saja kepentingan penyidikan, tersangka saat ini kami tahan,&rdquo; ujar Nursaid. Nursaid mengungkapkan, hasil otopsi, korban meninggal akibat kekurangan oksigen. Hal itu diketahui dari kuku korban yang membiru, pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, luka memar di bagian punggung, luka memar di telinga kanan, dan luka pada leher akibat cekikan. &rdquo;Korban meninggal akibat kekurangan oksigen sehingga mati lemas, yang dimungkinkan karena cekikan,&rdquo; tutur Nursaid pasca otopsi korban. Dia baru memeriksa dua saksi dalam kejadian itu. Yakni ibu dan kakek korban. &rdquo;Selama ini masih dua saksi yang diperiksa,&rdquo; ungkap Nursaid.

Satreskrim Polres Tulungagung agendakan tes kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan balita yang masih anak kandungnya

Polres Tulungagung Agendakan Tes Kejiwaan Ayah Kandung Bunuh Balita

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/RISMA-1-1922830074.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kasus siswa SMP yang membakar tetangganya yang masih bocah di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Risma mengatakan, jajarannya akan melakukan pengecekan atas kondisi pelaku. Risma merasa, ada kejanggalan. Sebab, pelaku sudah menginjak remaja, bukan anak-anak lagi. Ia tak yakin anak usia remaja tega membakar temannya tanpa sebab. Dikhawatirkan, pelaku ternyata memiliki masalah kejiwaan yang mendorongnya berbuat hal tersebut. &rdquo;Karena saya kok nggak yakin dia kondisi normal-normal saja, enggak mungkinlah. Jadi saya minta pelaku maupun korban untuk ditangani,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, kemarin (18/7). Keduanya, baik pelaku maupun korban, akan dilakukan asesmen. Ia pun sudah menugaskan dinas sosial (dinsos) setempat untuk bertindak. Termasuk, membantu korban yang sudah empat kali operasi untuk bisa kembali pulih dari trauma pascatragedi pembakaran yang menimpanya. Sebagai informasi, seorang bocah perempuan berinisial SP (7), warga Doplang II, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang diduga dibakar oleh temannya, F (12), pada 24 Juni lalu. SP diduga dibakar saat menuju ke warung dekat rumahnya. F menyalakan korek di rambut dan rok SP. Sadar api sudah merembet di tubuhnya, SP langsung lari dan berteriak. Tetangga yang melihatnya terbakar langsung mengguyur korban dengan air bak di masjid. Setelahnya, dia dilarikan ke bidan dan dirujuk untuk dirawat di RSUD dr Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Akibat aksi kejam ini, SP mengalami luka bakar hingga 32 persen di tubuhnya. Terutama, di bagian punggung hingga kakinya. Sampai saat ini, dia sudah menjalani empat kali operasi pembersihan luka di RSUD dr Gunawan Mangunkusumo. Masih belum diketahui motif pembakaran. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Minimnya saksi membuat kasus ini masih belum menemukan titik terang. Sementara, korban pun masih mengalami trauma berat atas musibah yang dialaminya. (*) &nbsp; &nbsp;

Kasus siswa SMP yang membakar tetangganya yang masih bocah di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Menteri Sosial Tri Rismaharini

Risma Sebut Kejiwaan Siswa SMP yang Bakar Teman Bakal Diperiksa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220614_153059.jpg" alt="Ilustrasi Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polrestabes Makassar mendalami kejiwaan terhadap perempuan berinisial NM, 29, terkait kasus dugaan aborsi tujuh janin. Janin itu disimpan dalam botol minuman di rumah kontrakannya di Jalan Balangturungan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Saat ini masih berlangsung proses pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dengan Biddokes Polda Sulsel, sekalian nanti pengambilan sampel DNA, baik tersangka laki-laki maupun perempuan dan tujuh janin tersebut,” ujar Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (14/6).  Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan kejiwaan nanti tergantung kondisi tersangka dan bukan psikiater. Sebeb, memeriksa kejiwaan itu diperlukan ketenangan serta dilihat kondisi. Tidak bisa memaksakan secara cepat untuk mendapatkan hasil maksimal.  Sejauh ini, sudah dua orang ditetapkan tersangka yakni perempuan NM dan pasangannya SP, 30. Reonald menyatakan, keduanya telah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari pengamatan fisik, mereka dalam keadaan sehat dan siap dilaksanakan tes kejiwaan.  Sedangkan untuk pencocokan DNA (deoxyribonucleic acid), lanjut dia, masih berproses, mengingat ada beda pendapat antara tersangka NM. Bahwa tujuh janin itu hasil hubungan gelapnya dengan tersangka SP. Tetapi, SP menyangkal dan menyebut sepengetahuannya hanya empat janin dari hubungan itu.  ”Tapi itu kan tanpa sepengetahuan dia. Sampai saat ini tetap empat dan tujuh (janin). Makanya, kita harus melakukan tes DNA apakah benar tujuh janin tersebut hasil dari hubungan mereka berdua,” ungkap Reonald Simanjuntak.  Meski demikian, dari pemeriksaan awal dari keterangan pelaku perempuan tidak pernah ada ancaman, begitu pula dari pihak laki-laki. Keduanya memang sepakat melakukan pelanggaran aborsi.  ”Jadi sama-sama mereka memutuskan untuk melakukan aborsi itu dan sama-sama sepakat menyimpan bayi itu di dalam boks (botol minum) hingga mereka akan menikah seperti yang dijanjikan, tetapi tidak terlaksana,” tutur Reonald.  Saat ditanyakan dalam kasus itu apakah ada pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, kata dia, sejak awal kasus itu mencuat sudah didampingi tim DP3A. Soal pengakuan aborsi dilakukan di tempat berbeda sejak 2012, dia pun membenarkan.  ”Benar. Jadi, di kos-kosan mereka. Sebenarnya itu kos-kosan laki-laki, bukan yang perempuan. Jadi pelaku perempuan ini numpang di kosnya laki-laki. Tapi nanti kita lihat bagaimana rekonstruksinya karena kita belum lakukan itu,” papar Reonald Simanjuntak.  Sebelumnya, Operator Forensik Biddokes Polda Sulsel Deni Mathius menjelaskan, dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) tim Doksit di tempat temuan janin tersebut, awalnya dinyatakan satu janin. Namun, dalam pemeriksaan dan pengembangan di ruang forensik ternyata ditemukan ada tujuh yang sudah menjadi kerangka.  ”Bahkan ada yang memang sudah hancur terurai. Jadi perkiraan paling besar enam sampai tujuh bulan (usia janin). Kan ada di bawah tiga bulan, karena sudah hancur,” ungkap Deni.  Saat ditanyakan berapa masa janin itu disimpan sampai membusuk, Deni menyebut, sesuai dengan kondisi kerangka itu, serta hasil pemeriksaan kemungkinan kurang lebih enam bulan tersimpan di tempat itu.

Polrestabes Makassar Dalami Kejiwaan Tersangka Aborsi Tujuh Janin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211206_160331.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Yuliyanto. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Yuliyanto. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jogjakarta melibatkan psikolog untuk melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka kasus rekaman video asusila di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo.  ”Hari ini (6/12) yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan psikologi agar kami mendapatkan penjelasan dari ahli apakah yang bersangkutan ini mengalami gangguan dalam perilaku sehari-harinya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Yuliyanto seperti diansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (6/12).  Yuliyanto mengatakan, aparat kepolisian juga telah melakukan penggeledahan di tempat indekos tersangka yang berlokasi di Condongcatur, Kabupaten Sleman.  ”Ada beberapa barang yang diamankan dari sana yang bisa dijadikan petunjuk yang mengarah pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” kata Yuliyanto.  Sebelum melakukan penggeledahan, menurut dia, penyidik Polda Jogjakarta terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (4/11).  ”Tersangka kami amankan di Bandung kemudian dibawa ke Polda Jogjakarta dan setelah merasa cukup istirahat yang bersangkutan diperiksa sampai kurang lebih pukul 12.00 pada Minggu (5/12),” terang Yuliyanto.  Sebelumnya, dia mengatakan, berdasar pengakuan S, perekaman aksi tak terpuji tersebut bukan hanya dilakukan di YIA, namun juga di beberapa lokasi di Jogjakarta.  ”Ada beberapa lokasi di Jogjakarta yang dijadikan tempat tersangka S untuk melakukan aksinya selain yang di YIA,” ujar Yuliyanto.

Polda Jogja Libatkan Psikolog Periksa Tersangka Kasus Video Asusila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes kejiwaan

Berita Terkini