<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bkn-targetkan-usulan-nip-cpns-2018-rampung-akhir-februari_m_.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. BKN menargetkan usulan NIP CPNS rampung ada Februari 2019." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. BKN menargetkan usulan NIP CPNS rampung ada Februari 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daftar instansi yang sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 terus bertambah. Update terakhir, sebanyak 545 kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang sudah mengumumkan hasil akhirnya. Setelah dinyatakan lulus, peserta perlu menghadapi tahapan akhir, yakni pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP). Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan batas waktu pada akhir Februari 2019 untuk pengusulan penetapan NIP bagi CPNS 2018. Batas waktu itu ditetapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat, provinsi, dan kota. &ldquo;Usul penetapan NIP bagi CPNS sudah harus diterima secara lengkap di Kantor BKN Pusat/Kantor Regional BKN paling lambat akhir Februari,&rdquo; ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam suratnya kepada Sekretariat Kabinet yang diterima JawaPos.com, Minggu (20/1). Usul penetapan NIP tersebut harus disertai lampiran Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), tentang Penetapan Kebutuhan PNS Tahun Anggaran 2018 masing-masing instansi. Selain itu, perlu juga dilampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan peringkat hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). &ldquo;Penentuan mulai berlaku pengangkatan sebagai CPNS Tahun Anggaran 2018 terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP kepada Kepala BKN bagi Instansi Pusat atau Kepala Kantor Regional BKN bagi Instansi Daerah,&rdquo; bunyi surat itu. Adapun sesuai Peraturan BKN 14/2018, peserta seleksi dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN. Bersamaan dengan itu, MenPANRB Syafruddin mengatakan, rekrutmen tenaga honorer eks K-II melalui skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dimulai. Menurutnya, proses tersebut sudah siap dilaksanakan. &ldquo;(Setelah CPNS selesai) PPPK akan mulai. Iya PPPK sudah mulai bulan ini,&rdquo; kata mantan Wakapolri itu saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

BKN Targetkan Usulan NIP CPNS 2018 Rampung Akhir Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-formasi-nihil-pelamar-279-orang-bakal-jadi-pns-di-kota-malang_m_.jpg" alt="Peserta CPNS yang lolos seleksi saat melakukan pemberkasan di kantor BKD Kota Malang." width="100%">
<figcaption>Peserta CPNS yang lolos seleksi saat melakukan pemberkasan di kantor BKD Kota Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 279 orang yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan tahapan pemberkasan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Kamis (10/1). Proses pemberkasan tersebut mulai dilakukan sejak&nbsp;Rabu (9/10) hingga besok (11/1). Kepala BKD Kota Malang Anita Sukmawati mengatakan, para peserta yang lolos seleksi diwajibkan untuk mengumpulkan berkas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Mulai dari daftar riwayat hidup (DRH), ijazah, keterangan bebas narkoba, surat sehat jasmani dan rohani, dan lain sebagainya. Nantinya, berkas yang telah dikumpulkan itu akan dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. "Setelah ini dikirim ke BKN. BKN terbitkan NIK, kemudian mereka bisa bekerja," ujarnya kepada JawaPos.com. Pemberkasan sendiri berlangsung selama tiga hari. Namun pihaknya akan memberikan perpanjangan waktu bagi CPNS yang berkasnya kurang lengkap. "Ya memang ada yang (berkasnya) kurang. Diberi waktu sampai Senin (14/11),"&nbsp;tambahnya. Menurutnya,&nbsp;salah satu contoh berkas yang masih harus menunggu adalah surat kesehatan. "Yang nunggu lama itu kan tes sehat jasmani dan rohani. Tidak semua rumah sakit ada," jelasnya. Kota Malang sendiri menyediakan 282 formasi. Dari seluruh lowongan, paling banyak ada di sektor tenaga pendidik atau guru, yakni sebanyak 230 posisi. Lainnya, berasal dari tenaga kesehatan sebanyak 39 lowongan, dan tenaga infrastruktur teknis sebanyak 6 lowongan. Anita menyampaikan bahwa yang diterima ada 279 orang. "Ada tiga formasi yang tidak ada pelamarnya. Dokter spesialis, dokter bedah, dan dokter anestesi," terangnya. Dari seluruh peserta yang lolos seleksi, 70 persennya merupakan warga Malang. Sementara 30 persennya berasal dari luar kota. Sementara itu salah satu peserta CPNS, Indah Susanti, 31, mengatakan, dirinya hari ini mengumpulkan beberapa berkas yang telah diwajibkan. Wanita yang dulunya menjadi guru BK di SD Percobaan 1 itu melamar untuk formasi guru. "Saya senang (bisa lolos). Nantinya akan ditempatkan di SMP Negeri 1,"&nbsp;ungkapnya semringah. Wanita yang dua kali mengikuti tes CPNS itu mengaku, tahun 2018 pelaksanaan tes lebih transparan ketimbang yang diikutinya pada 2010 lalu. "Transparansi nilai. 2010 tertutup, karena ujiannya pakai kertas," pungkasya.

3 Formasi Nihil Pelamar, 279 Orang Bakal Jadi PNS di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-ranking-pada-seleksi-cpns-hanya-berlaku-untuk-kondisi-tertentu_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: sistem pemeringatakan pada seleksi CPNS hanya berlaku untuk kondisi tertentu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: sistem pemeringatakan pada seleksi CPNS hanya berlaku untuk kondisi tertentu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelamar CPNS yang lolos ambang batas atau passing grade (PG) seleksi kompetensi dasar (SKD) akhirnya bisa lega. Mereka tidak bakal bersaing dengan pelamar yang "terselamatkan" melalui jalur pemeringkatan. Bahkan, pelamar yang sendirian lolos PG pada formasi yang dilamar hampir dipastikan jadi CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memerinci ketentuan baru yang tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 61 Tahun 2018. Dia juga menjelaskan sejumlah contoh skenario pengisian <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/11/2018/usulan-menteri-diterima-presiden-seleksi-cpns-pakai-sistem-ranking" target="_blank">fase seleksi</a> kompetensi bidang (SKB) untuk formasi kosong. Bima mengatakan, ada perbedaan yang mendasar pada fase SKB antara formasi pemerintah daerah (pemda) dan instansi pusat. Untuk formasi pemda, hasil SKB tidak akan menggugurkan nilai SKD. Sedangkan untuk instansi pusat, hasil SKB bisa menggugurkan nilai SKD. Misalnya, ada pelamar yang mendapatkan nilai tinggi dan lolos PG, dia bisa gugur jika tidak bisa melalui SKB. Sebab, SKB di instansi pusat bisa berupa tes psikologi, kesamaptaan, ujian berenang, dan wawancara. Bima lantas menjelaskan skema kelulusan dari fase SKD menuju fase SKB untuk instansi pemda. "Jika formasinya hanya satu, sementara yang lolos PG hanya satu pelamar, satu pelamar ini saja yang maju ke fase SKB," jelas Bima. Kemudian, pada fase SKB yang diikuti satu orang itu, sifatnya hanya formalitas. Sebab, berapa pun nilai SKB tidak akan menggugurkan nilai SKD. Artinya, satu-satunya pelamar yang lolos PG SKD tersebut hampir pasti lulus jadi CPNS. Sebaliknya, jika ada formasi yang terdiri atas satu lowongan, kemudian tidak ada satu pun pelamar di instansi tersebut yang lolos PG, akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi berdasar pemeringkatan nilai akumulasi. Dengan catatan, untuk formasi umum, nilai akumulasinya minimal 255 poin. Sementara untuk beberapa formasi khusus, nilai minimalnya 220 poin. Bima mengatakan, meski nilai minimal ditetapkan 255 poin, pada praktiknya nanti, yang ada di tiga besar memiliki nilai tinggi-tinggi. Sebab, banyak pelamar yang hanya kurang satu poin untuk lolos PG. Misalnya, PG untuk materi tes karakteristik pribadi (TKP) dipatok 143 poin. Ada peserta yang mendapatkan 140 atau 142 poin untuk materi ujian TKP. "Apakah yang hanya kurang satu atau dua poin itu tidak berkulitas? Saya rasa berkualitas," katanya. Bima menegaskan, skema pemeringkatan digunakan jika dalam satu formasi tidak ada satu pun pelamar yang lolos PG. Kemudian, sistem pemeringkatan juga dilakukan jika pelamar yang lolos PG lebih sedikit dibandingkan dengan formasi yang tersedia. Misalnya, formasi yang tersedia ada empat kursi, tetapi yang lolos PG hanya dua orang, maka formasi pertama dan kedua hampir pasti diisi dua pelamar yang lolos PG. Sedangkan formasi ketiga dan keempat akan diperebutkan pelamar dari hasil pemeringkatan. Bima menuturkan, ketika dalam satu formasi terpaksa diisi dari pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan, keduanya akan dipisah. Dengan begitu, tidak ada persaingan antara pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan. Selain itu, dalam skema baru tersebut, ada kemungkinan pelamar CPNS bisa diterima di formasi lain yang masih sejenis dan dalam satu instansi. Kondisi itu diperkirakan terjadi untuk formasi guru. Sebagai contoh, di SDN 1 Kebayoran Lama ada satu formasi guru matematika. Kemudian, yang lolos PG untuk formasi tersebut dua orang. Lalu, di SDN 2 Kebayoran Lama untuk formasi yang sama tidak ada satu pun pelamar yang lolos PG. Maka, ada potensi pelamar yang lolos PG tetapi gagal bersaing SKB di SDN 1 Kebayoran Lama akan lolos ke SDN 2 Kebayoran Lama. Tetapi, jika yang lolos PG pada formasi SDN 1 Kabayoran Lama itu hanya satu orang, pengisian formasi di SDN 2 Kebayoran Lama menggunakan basis pemeringkatan. Untuk fase SKB akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi untuk bersaing memperebutkan satu kursi.&nbsp;

Sistem Ranking Pada Seleksi CPNS Hanya Berlaku untuk Kondisi Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/honorer-bkn-mati-matian-selamatkan-pelamar-cpns-jalur-umum-yang-gagal_m_.jpg" alt="Guru honorer mendesak pemrintah lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraanya." width="100%">
<figcaption>Guru honorer mendesak pemrintah lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraanya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana soal pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kosong, menuai kritikan keras dari Ketua Forum Komunikasi Kategori 2 Indonesia (FKK2I) Iman Supriatna. Menurut Iman, pernyataan kepala BKN pusat bahwa peserta tes CPNS umum yang tidak lolos akan dibuatkan perangkingan dengan alasan untuk mengisi kekosongan guru dan di kesehatan adalah keliru. "Ada kepentingan apa kepala BKN sampai mau membela peserta tes CPNS jalur umum mati-matian sampai mau membuat sistem perangkingan," tanya Iman, Minggu (18/11). Dia melanjutkan, apakah kepala BKN tidak melihat atau buta hatinya bahwa selama ini dari dulu baik pendidik atau kesehatan banyak diisi honorer. Kenapa baru sekarang ada pengakuan kekurangan guru dan kesehatan. "Maaf, apakah kami honorer ini dianggap tidak profesional sehingga bapak tetap akan memaksakan meluluskan peserta tes CPNS 2018 yang sudah jelas gagal dan tidak mampu mencapai nilai yang sudah ditentukan," ucapnya. Saat ini, lanjutnya, seluruh honorer berharap semoga langkah kepala BKN ini tidak keliru sehingga tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Iman pun mengingatkan, jangan karena memegang jabatan penting, bisa sewenang-wenang membuat aturan sendiri. Buka mata dan lihatlah banyak honorer yang sudah mengabdikan diri kepada negara ini dan sudah banyak menghasilkan putra-putri yang berguna bagi negara. "Semoga ini menjadi pertimbangan kepala BKN sekaligus pemerintah," tandasnya.

Honorer: BKN Mati-matian Selamatkan Pelamar CPNS Jalur Umum yang Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digaji-rp-150-ribu-per-bulan-begini-cara-guru-honorer-bertahan-hidup_m_.jpg" alt="Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib guru honorer yang mengabdi demi mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh dari kata sejahtera. Banyak di antara mereka yang terpaksa menjadi buruh kasar, demi menyambung hidup. Perihnya kehidupan guru honorer itu diungkapkan oleh Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih. Ada yang menjadi buruh bangunag, sales, jualan makanan, ngojek dan lain sebagainya. "Kalau enggak gitu gimana bisa hidup. Emang cukup gaji Rp 150 ribu per bulan yang diterima per triwulan itu," kata Titi kepada kepada Jpnn (JawaPos Grup), Jumat (16/11). Seharusnya, lanjut guru kelas di SDN Banjarnegara ini, pemerintah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena pemerintah tidak bisa memberikan gaji layak, guru honorer pun terpaksa cari tambahan di luar. Meski sambi kerja, Titi mengklaim, mereka tetap melaksanakan tugasnya mengajar. Bukan hanya satu mata pelajaran (mapel) dan sejam. Melainkan semua mapel kecuali olah raga dan agama. "Apa hubunganya dengan bisnis di luar. Apa ada yang salah kalau guru honorer punya bisnis atau kerjaan sampingan? Toh kewajiban sebagai honorer di sekolah tetap dijalankan," ucapnya. Karean itu, lanjut Titi, sangatlah wajar kalau sekarang seluruh honorer K2 menuntut keadilan untuk penghargaan atas pengabdian yang sudah berpuluh tahun. Kalau honorer andalkan gaji yang tidak layak dari pemerintah, sangat tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. "Kok aneh usaha di luar pengabdian disalahkan," ujar Titi. Seharusnya, tambah Titi, yang dipikirkan pemerintah adalah bagaimana agar status dan kesejahteraan honorer K2 meningkat. "Jangan terus mencari kambing hitam untuk matikan honorer K2," katanya.&nbsp; Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago mengingatkan, pemerintah jangan pernah meragukan loyalitas para tenaga honorer K2 kepada negara. &ldquo;Honorer tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya,&rdquo; kata Pangi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/11). Menurut Pangi, seharusnya pemerintah mengangkat saja semua honorer K2 sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa harus melakukan tes lagi kepada mereka. Menurut dia, ketika para honorer mengikuti proses seleksi atau tes, tentu kebanyakan dari mereka tidak lolos. &ldquo;Ya pertanyaan di ujian beda dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Harusnya pemerintah mikir, mereka para honorer harus diprioritaskan. Tidak perlu lagi ada tes-tes yang kadang pertanyaannya tidak sesuai dengan mereka,&rdquo; kata Pangi. Dia menambahkan, pemerintah tidak akan rugi juga jika mengangkat para honorer K2 menjadi CPNS. Pangi mengingatkan, dalam mengurus masyarakat, pemerintah tidak perlu berpikir untung rugi. Honorer saja tidak pernah berpikir untung rugi. Mereka rela bekerja keras demi negara, meskipun gaji yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. &ldquo;Kalau mereka rugi, kenapa mereka setia bekerja untuk negara dengan gaji kecil dan bertahan puluhan tahun. Ini artinya, pengorbanan para honorer itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada yang tidak beres di negara ini sekarang,&rdquo; ungkap Pangi.

Digaji Rp 150 Ribu per Bulan, Begini Cara Guru Honorer Bertahan Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peserta-cpns-bawa-jimat-hingga-dukun-kepala-bkn-doa-ibu-lebih-manjur_m_.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku heran dengan banyaknya peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang membawa jimat saat akan tes. Bahkan, hal itu terjadi di hampir seluruh wilayah pelaksanaan tes. Bima mengungkapkan, selama meninjau ke beberapa lokasi tes CPNS di Indonesia, pihaknya menemukan beragam tindak kecurangan peserta. Salah satunya temuan peserta yang membawa jimat.&nbsp; "(temuan) Jimat di seluruh Indonesia ada. Orang Indonesia masih percaya jimat. Mau di Jakarta, mau di daerah ada. Di Jatim banyak yang bawa jimat," ujarnya. Dia mengungkapkan, jimat tersebut ditemukan setelah petugas&nbsp;memeriksa peserta sebelum masuk ke ruang tes. "Kami kan geledah, ketemu (jimat). Ada kantong isinya brambang, dia mau masak atau apa? Ada yang isinya gunting, jarum, macam-macam," katanya. Bahkan, tidak sedikit yang membawa dukun ke lokasi tes. "Banyak juga ternyata. Karena mereka tahu tidak boleh bawa jimat, mereka bawa dukunnya sekalian. Jadi di luar itu banyak dukun-dukun," ucap Bima lalu tertawa.&nbsp; Seharusnya para peserta tidak membawa barang tersebut. Menurutnya, yang membuat peserta lulus adalah doa dari seorang ibu, bukan jimat. "Bukankah doa seorang ibu lebih manjur daripada dukun yang paling sakti. Saya pernah lihat di pusat, anaknya tes, ibunya ke musala untuk mendoakan anaknya, pas keluar ternyata anaknya lolos," ceritanya. Namun meskipun membawa jimat, peserta masih tetap diperbolehkan mengikuti ujian. "Masih bisa ikut tes, tapi kan kami ambil jimatnya. Selain jimat, pihaknya juga menemukan kecurangan yang lain. Salah satunya penggunaan joki dan transmitter. "Ada yang pakai transmitter, kami periksa, ada beberapa ketahuan. Nggak boleh, kami anulir tidak boleh ikut," jelasnya. Selain itu juga ada yang menggunakan joki profesional. Bahkan, wajah joki tersebut disamakan dengan KTP peserta. Hal itu ditemukan di wilayah Makassar dan Sumatera. "Jokinya profesional, KTP persis muka persis. Tapi kan kami tahu, karena kami pakai digital. (ketika) di-scan, loh kok lain," terangnya. Untuk peserta yang ketahuan menggunakan joki, pihaknya telah melimpahkan sepenuhnya kepada polisi. Pasalnya, pihaknya telah bekerja sama dengan Menpan dan Polri. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dilakukan oleh calon abdi negara.&nbsp; "Mau masuk aja sudah kayak gitu, gimana kalau sudah masuk, seberapa integritasnya. Belum jadi PNS sudah seperti itu, gimana kalau jadi, bisa lebih heboh lagi, serem aja," dia memungkasi.

Peserta CPNS Bawa Jimat Hingga Dukun, Kepala BKN: Doa Ibu Lebih Manjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kirim-surat-terbuka-pada-jokowi-itong-blak-blakan-curangnya-tes-cpns_m_.jpg" alt="Ilustrasi Tes PNS 2018. Diketahui ratusan ribu pelamar gagal di tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tes PNS 2018. Diketahui ratusan ribu pelamar gagal di tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dianggap mengistimewakan pelamar umum yang tidak lulus tes CPNS 2018, melalui kebijakan khusus untuk mengisi formasi yang kosong. Kecaman itu disampaikan oleh kalangan Honorer K2 yang merasa bakal dizalimi lagi. "Kami tidak habis pikir dengan pemerintah. Mengapa ada yang diistimewakan. Buktinya mereka tidak lulus tes kan padahal passing grade sama dengan tahun lalu," kata pengurus Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Riyanto Agung, Jumat (16/11). Rianto yang akrab disapa Itong itu juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak adil saat seleksi CPNS. Yakni, hasil tes tidak dipublikasikan. Nah sekarang justru ada kebijakan spesial untuk mengakomodasi peserta tes yang tidak lulus. Sebagai bentuk protes, pentolan honorer K2 mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah adil memperlakukan anak bangsa.&nbsp;Berikut isi suratnya: Surat Terbuka Honorer K2 untuk Presiden Ir. Joko Widodo Yang Terhormat&nbsp; Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo&nbsp; di&nbsp; ISTANA NEGARA  Assalamu'akaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kejujuran Anak Negeri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza Wa Jalla. Dengan harapan semoga tulisan saya ini bisa sampai di hadapan Presiden Republik Indonesia&nbsp; Bapak Ir. Joko Widodo Yang Saya Hormati. "Mendengar, melihat fenomena permasalahan Honorer yang terjadi hampir 4 tahun terakhir ini yang tak kunjung usai pokok permasalahannya adalah sebuah KEADILAN yang Terabaikan" Bapak Presiden.. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, namun ada beberapa pertimbangan yang sangat riskan bila hal ini saya sampaikan secara terbuka. Kalau Sahabat &amp; Kawan Honorer jeli dan selalu mengikuti unggahan atau posstingan di Facebook saya sejak awal, pastilah minimal tahu dan memahami apa yang sudah saya unggah di Facebook. Sekali lagi saya mohon maaf beribu maaf. Bila dalam paparan yang saya tulis di sini membuat sahabat &amp; kawan Honorer atau bisa jadi para penggiat Honorer lainnya ataupun para oknum pelaku kecurangan Rekrutmen CPNS tahun 2013 tersinggung dengan tulisan saya ini. KEGADUHAN yang tak berkesudahan itu pasti, karena rentetan kejadian dan kasus per kasus saling keterkaitan. Mudah-mudahan paparan ini sedikitnya bisa membantu dan menambah pemahaman bapak presiden dalam menyikapi masalah Honorer yang tak kunjung usai ini. Mari kita ingat kembali: 1. Berdasarkan SE MenPAN-RB No. 05 Tahun 2010 THK2 seluruh Indonesia diverval 2. Hasil Verval ketemulah jumlah THK2 seluruh Indonesia kurang lebih ada 600 ribu segera mengikuti Seleksi Test CPNS 3. Tanggal, 3 November 2013 pelaksanaan Test CPNS THK2 serempak se-Indonesia 4. Kecurangan mulai tampak di berbagai daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum Pejabat pemerintahan, Pengurus Organisasi/Forum, Tokoh Masyarakat dan masyarakat yang punya hobby mencari rejeki melalui modus tipu-menipu *) 5. Panselnas Rekrutmen CPNS THK2 Tahun 2013 dan Crew-crewnya mulai puyeng. Prediksi kecurangan dari tingkat pusat sampai daerah tampaknya sudah tertata rapi dan terorganisir dengan apik dan cantik. Gaya Multilevel diterapkan dalam mengeruk keuntungan yang sering saya sebut bahwa THK2 DIANGGAP LAHAN BASAH 6. Pengumuman hasil Seleksi Rekrutmen CPNS THK2 Tahun 2013, Tidak Tepat Waktu yang sesuai jadwal diumumkan minggu pertama bulan Februari 2014 ternyata molor berkali-kali dan seingat saya pengumuman DITUNDA SAMPAI 6 - 7 KALI 7. Hasil Pengumuman Seleksi Rekrutmen CPNS THK2 Tahun 2013 sangat MENGEJUTKAN&nbsp;Nomor Test yang dinyatakan LULUS SELEKSI setelah saya cross chek dan saya bandingkan antar daerah khususnya di 38 Kabupaten / Kota se Jawa Timur hampir rata-rata mengunakan Rumus Statistik KELIPATAN (Ada yang menggunakan rumus kelipatan : 3, 6 dan 9). Misal Rumus Kelipatan 9&nbsp; ......345 (+9) = .......354&nbsp; ......354 (+9) = .......363&nbsp; ......363 (+9) = .......372 dst.... Begitu juga yang menggunakan Rumus-rumus seperti yang sudah saya sebutkan diatas. Jadi PERCUMA DIADAKAN TEST kalau nomor tes yang lulus sudah diatur sedemikian rupa. 8. Passing Grade (Nilai Hasil Ujian TIDAK DIPUBLIKASIKAN) 9. Marak Percaloan di mana-mana&nbsp;(Lihat Bukti Kwitansi yang telah kami temukan dari daerah Bandung Barat). THK2 yang dinyatakan lulus tidak menutup kemungkinan banyak yang menggunakan JALUR - MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BAYAR 10. Banyak kami temukan data THK2 yang dinyatakan lulus ternyata TERINDIKASI BODONG (Mal Administrasi).Misal dari Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, DKI, dan daerah lainnya Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan di atas bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Juga bisa menggugah hati bapak presiden sebelum menetapkan kebijakan penyelesaian masalah formasi CPNS kosong.  Wassalamu'akaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Solidaritas Tanpa Batas ttd. Riyanto Agung Subekti (Itong)

Kirim Surat Terbuka Pada Jokowi, Itong Blak-blakan Curangnya Tes CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanya-388-orang-yang-lolos-tkd-formasi-cpns-sumbar-terancam-kosong_m_.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS Pemprov Sumbar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS Pemprov Sumbar</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; 12.841 tercatat sebagai peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Mereka memperebutkan 864 formasi. Sayangnya, peserta yang berhasil melampaui&nbsp;passing grade Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) hanya 388 orang. Artinya, peserta yang lolos tak sampai setengah dari ketersediaan formasi. "Setelah kami hitung pada pelaksanaan tes terakhir, yang memenuhi passing grade hanya 388 peserta," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Yulitar, Kamis (15/11). Mereka yang memenuhi passing grade adalah yang memenuhi ambang batas tiga tes. Yakni tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). "Ketiganya harus mencapai ambang batas. Kalau dua saja, maka gagal," tambah Yulitar. BKD Sumbar akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apakah peserta yang tidak memenuhi passing grade itu dipanggil kembali sesuai ranking nilai untuk mengikuti ujian tes kemampuan bidang (TKB) atau tidak. "Kami akan koordinasi kembali dengan BKN. Sebab, banyak yang tidak lolos TKD dan jumlahnya jauh dari formasi tersedia," ungkapnya. Sebelumnya, Deputi Bidang SDM aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya tengah mengaji dua opsi kebijakan terkait banyaknya yang tidak lolos TKD. Opsi pertama yaitu menurunkan passing grade SKD. Kedua, menerapkan sistem perankingan dari jumlah total nilai TWK, TIU, dan TKP. "Nantinya akan ada kebijakan. Misalnya, ada kebijakan baru untuk mengakomodasi peserta yang tidak lulus, seperti apa diaturnya. Apakah passing grade diturunkan, apakah ranking, kami carikan jalan fair," ujar Setiawan di kantor Kemenpan RB, Senin lalu (12/11). &nbsp;

Hanya 388 Orang yang Lolos TKD, Formasi CPNS Sumbar Terancam Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunggu-permenpan-rb-terbit-pelamar-cpns-dari-honorer-k2-makin-galau_m_.jpg" alt="Forum Honorer K2 saat menggelar demo menuntut pemerintah untuk segera mengangkat sebagai PNS." width="100%">
<figcaption>Forum Honorer K2 saat menggelar demo menuntut pemerintah untuk segera mengangkat sebagai PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam waktu dekat ini pemerintah akan segera menerbitkan PermenPAN-RB yang menjadi dasar hukum pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang kosong. Rencannya akan ada dua opsi yang akan dipilih yaitu, penurunan passing grade seleksi kompetensi dasar atau perangkingan. Namun, yang mejadi tanda tanya di kalangan masyarakat adalah, apakah kebijakan itu berlaku juga untuk honorer K2 (kategori dua) usia maksimal 35 tahun yang ikut tes? Karena dalam rekrutmen CPNS 2018, pemerintah membuka jalur umum dan khusus, termasuk honorer K2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang dimintai komentarnya, enggan membocorkan informasi terkait hal itu. Alasannya masih harus dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tunggu saja, saya belum berani bilang. Masih harus lapor presiden dulu. Nanti beliau yang putuskan apakah kebijakannya untuk pelamar umum saja atau juga dengan eks honorer K2," kata Bima kepada Jpnn (JawaPos Grup), Rabu (14/11). Namun, komentar berbeda disampaikan Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdhani. Dia mengatakan, kebijakan khusus ini hanya untuk pelamar umum. Informasi itu diungkapkan Benny usai audiensi dengan MenPAN-RB Syafruddin pada Selasa (13/11). PermenPAN-RB yang baru diperuntukkan bagi pelamar umum. Sedangkan honorer K2 menggunakan mekanisme lain. "PermenPAN-RB ini cuma untuk pelamar umum. Tidak ada untuk honorer K2. Masalah honorer K2 sudah selesai. Pemerintah sudah menyiapkan mekanisme lain lewat RPP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," tandasnya.

Tunggu PermenPAN-RB Terbit, Pelamar CPNS dari Honorer K2 Makin Galau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/solusi-untuk-seleksi-cpns-pemerintah-ambil-peserta-nilai-teratas_m_.jpg" alt="Peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 di SMAN 2 Banjarmasin yang mengikuti ujian pada Senin (5/11)." width="100%">
<figcaption>Peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 di SMAN 2 Banjarmasin yang mengikuti ujian pada Senin (5/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan skenario untuk mengatasi minimnya pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos nilai ambang batas (passing grade). Bukan dengan menurunkan nilai ambang batas. Namun mencari pelamar dengan nilai tertinggi. Meski begitu, secara resmi rencana tersebut belum tertuang dalam peraturan. Gambaran skenario penanggulangan minimnya pelamar CPNS baru yang lolos ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menegaskan, pemerintah tidak menurunkan passing grade dalam tahapan SKD rekrutmen CPNS baru. "Passing grade tidak diturunkan. Hanya (pelamar) yang terbaik dari 200 (ribuan formasi, Red)," kata JK di Kantor Wakil Presiden kemarin (13/11). Pemerintah, lanjut dia, mempertimbangkan solusi tersebut agar tidak ada formasi yang kosong dan tak terisi karena tidak ada peserta yang lolos passing grade SKD. Sebagaimana diketahui, jumlah pelamar CPNS yang mendaftar secara online mencapai 4,4 juta orang. Kemudian, pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut SKD 3,6 jutaan orang. Sementara formasi yang dibuka 238.015 kursi atau lowongan yang tersebar di 76 kementerian atau lembaga serta 525 pemda. "Yang dibutuhkan kira-kira 200 ribu totalnya. Guru saja 120 ribu. Jadi, kira-kira 200 (ribu) sekian lah. Itu yang lolos (jadi CPNS, Red) kira-kira 4 persen saja," sambung JK. Sejak awal pemerintah memang ingin menurunkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Memang tetap ada rekrutmen, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada ASN yang pensiun. Salah satu caranya ialah menekan melalui berbagai syarat dalam tes CPNS. "Kita ingin turunkan jumlah PNS dengan cara itu karena kita berlebihan," ujar dia. Karena itu, semua warga yang ingin jadi ASN harus mengikuti tes. Tujuannya, kemampuan mereka kelak untuk menjadi PNS itu betul-betul sesuai standar. "Ini kan sudah melalui beberapa tahap ujian," tambah JK. Termasuk para tenaga honorer kategori dua (K-2) yang ingin menjadi PNS. Mereka yang telah berusia lebih dari 35 tahun tidak bisa mendaftar. Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk menerima mereka yang berusia lebih dari 35 tahun. "Kalau sudah lebih umurnya 35 tahun, dia boleh berdasar kontrak. Semua bisa berdasar kontrak itu solusinya. Sama saja yang dia terima, tapi berdasar kontrak," ungkap JK. Anggaran untuk membiayai tenaga kontrak tersebut berasal dari APBN. Pengamat kebijakan publik dan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI Lina Miftahul Jannah mengatakan, minimnya pelamar yang lolos ambang batas SKD, bahkan ada formasi yang kosong, bisa dilihat dari dua pendekatan. Yakni dari pendekatan panitia atau pemerintah selaku pembuat soal dan regulator serta dari pendekatan pelamar atau masyarakat. "Kita tidak bisa menuduh soalnya sulit atau mudah," katanya. Sebab, panitia pasti sudah memiliki batasan atau acuan dasar dalam pembuatan soal. Termasuk kualitas kesulitan soalnya bagaimana. Kemudian, panitia juga sebaiknya mempertimbangkan dengan baik ketika mengambil kebijakan bahwa kelulusan berbasis ambang batas. Lina menuturkan, sebenarnya menjaring CPNS baru tidak harus menggunakan passing grade. Tetapi sejak awal bisa menggunakan sistem pemeringkatan atau pe-ranking-an. "Misalnya, yang ikut SKD ada 100 orang. Formasi yang dilamar 20 kursi. Maka, diambil saja 20 pelamar dengan nilai SKD tertinggi," terangnya. Lina menambahkan, sebelum diambil kebijakan kelulusan berbasis passing grade, harus dianalisis apakah formasi atau jabatan tersebut membutuhkan kriteria passing grade. Menurut dia, sebaiknya kriteria kelulusan passing grade diterapkan di instansi tertentu saja. Misalnya di Kementerian Keuangan yang cenderung membutuhkan ketelitian tinggi. Sebab, ada yang membidangi urusan hitung-hitungan dan menuntut ketelitian. Kemudian, dari aspek pelamarnya, Lina juga memberikan sorotan. "Saya dari kampus. Saya tahu bagaimana generasi milenial sekarang," ucapnya. Dia mengungkapkan, generasi mahasiswa atau lulusan mahasiswa sekarang lebih senang copy paste dan serbainstan. Dengan kecenderungan yang serbainstan, generasi milenial sekarang membaca pun tidak mau. Padahal, dengan membaca, wawasan bisa bertambah. Lina bahkan menemukan, ketika sedang ujian, ada mahasiswa yang kebingungan. "Petunjuk soalnya apa, jawabannya apa," ucapnya. Namun, dia menegaskan, kondisi itu tidak bisa digeneralisasi. Jika pemerintah nanti menggunakan sistem mengambil pelamar dengan nilai SKD tertinggi, Lina memberikan catatan. Dia berharap, dalam skema yang tidak sesuai dengan ketentuan awal tersebut, tidak sampai ada transaksi di balik meja. Apakah itu transaksi yang dilakukan atas unsur politik atau transaksi uang alias suap. "Saya sekali lagi tidak mencoba memfitnah," tegasnya. Tetapi, imbuh dia, ingin mencegah jangan sampai ketika ada perubahan prosedur dalam rekrutmen CPNS, ada transaksi suap atau kejahatan sejenisnya. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, minimnya pelamar yang lulus passing grade memang dimungkinkan. Penyebabnya bisa materi soal atau kualitas pelamar. Namun, Ridwan menceritakan, ada pelamar yang mampu mendapatkan nilai akumulasi yang tinggi hingga 448 poin. Bahkan, di wilayah Jakarta Barat ada peserta yang menyelesaikan SKD hanya dalam tempo 29 menit dan lulus passing grade. Contoh lainnya, di Cirebon ada pelamar yang sedang hamil, kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, dia sudah mengerjakan SKD dalam tempo 30 menit. "Yang bersangkutan ini juga lolos passing grade," kata dia. Ridwan menjelaskan, Kementerian PAN-RB dalam waktu dekat mengumumkan kebijakan terkait kelulusan SKD. Keputusan akan bersifat win-win solution. Baik bagi pemerintah selaku pencari pegawai maupun bagi pelamar yang sudah berjuang mengerjakan SKD. Sebagaimana diberitakan, skema passing grade ditambah ketentuan kelulusan SKD tiga kali formasi berpotensi merugikan pelamar tertentu. Misalnya, untuk formasi guru mata pelajaran matematika di SMP A, jumlah formasinya ada satu orang. Sehingga harus dijaring tiga orang pelamar yang lolos passing grade untuk ikut seleksi kompetensi bidang (SKB). Tetapi, dari sekian banyak pelamar formasi guru itu, ternyata hanya ada satu pelamar yang berhasil lolos passing grade. Jika aturan minimal tiga kali formasi diterapkan secara kaku, pelamar tersebut tidak bisa maju ke SKB. Sebab, dia sendirian yang lolos ambang batas.&nbsp;

Solusi untuk Seleksi CPNS, Pemerintah Ambil Peserta Nilai Teratas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes cpns 2018

Berita Terkini