<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Tes-Covid-19-di-Tiongkok-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para penumpang pesawat dari Tiongkok menuju Inggris perlu memperlihatkan hasil negatif tes Covid-19 sebelum berangkat. Hal ini disampaikan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial Inggris.  "Para penumpang dari Tiongkok ke Inggris mulai 5 Januari sebelum berangkat perlu memperlihatkan hasil negatif tes Covid-19, yang dijalani tidak lebih dari dua hari menjelang keberangkatan," kata departemen tersebut melalui pernyataan, Jumat (30/12).  Depkes Inggri juga mengatakan sedang berupaya memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan sesegera mungkin di Inggris Raya kendati tidak ada penerbangan langsung dari Tiongkok ke Skotlandia, Wales, ataupun Irlandia Utara.  Menurut pernyataan itu, sampel orang-orang yang tiba di Inggris dari Tiongkok akan diperiksakan untuk Covid-19 guna memantau varian-varian baru.  "Badan Kesehatan Inggris Raya sedang menjalankan pengawasan mulai Minggu 8 Januari akan mengambil sampel penumpang yang tiba di Inggris dari Tiongkok daratan untuk dites Covid saat kedatangan," kata Depkes.  Sebelumnya pada Jumat (30/12), Prancis mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2023 semua penumpang pesawat yang tiba dari Tiongkok akan diwajibkan menyerahkan hasil negatif tes Covid-19.  Para penumpang juga akan kembali dites Covid-19 saat kedatangan di Prancis.  Menurut Clement Beaune, menteri Prancis yang khusus menangani transportasi, kewajiban mengenakan masker akan diberlakukan pada semua penerbangan dari Tiongkok.  Pada Rabu (28/12), Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengatakan mulai 5 Januari pelaku perjalanan dari Tiongkok akan diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 sebelum masuk ke AS.  Italia, Spanyol, dan beberapa negara lainnya, juga telah memberlakukan langkah-langkah pencegahan ketika Tiongkok mengalami lonjakan kasus virus corona.  Tiongkok mulai bulan ini melonggarkan aturan-aturan ketat terkait Covid-19.

Inggris Wajibkan Tes Covid-19 bagi Penumpang dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1000-1.webp" alt="covid-19 tiongkok. AP Photo/Andy Wong, File" width="100%">
<figcaption>covid-19 tiongkok. AP Photo/Andy Wong, File</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Amerika Serikat (AS) akan mewajibkan hasil tes Covid-9 negatif bagi pelaku perjalanan dari Tiongkok sebagai bagian dari langkah antisipasi baru mulai 5 Januari, seperti diumumkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), Rabu (28/12). Langkah itu diterapkan di tengah lonjakan kasus Covid di Tiongkok.  "CDC mengumumkan langkah ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat selama terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Tiongkok, mengingat minimnya data pengurutan genom virus dan epidemiologis yang transparan dan memadai dari Tiongkok," menurut CDC.  Pejabat AS sebelumnya mengkhawatirkan transparansi data dari Tiongkok mengenai kasus baru. Menurut lembaga kesehatan itu, penumpang pesawat yang tiba dari Hong Kong dan Makau juga diharuskan menyerahkan hasil negatif tes Covid.  Pelaku perjalanan berusia 2 tahun ke atas juga diharuskan melakukan tes antigen atau PCR dan akan diawasi oleh layanan telemedika atau layanan kesehatan resmi tidak lebih dari dua hari sebelum keberangkatan, katanya.  CDC menambahkan bahwa aturan itu berlaku bagi siapa pun tanpa melihat kewarganegaraan dan status vaksinasi. Tiongkok mengumumkan pelonggaran aturan Covid-19 lebih lanjut mulai 8 Januari. Komisi Kesehatan Tiongkok (NHC) mengatakan bahwa Beijing tidak akan memberlakukan karantina bagi mereka yang tiba di negara tersebut. NHC juga tidak lagi merilis data statistik kasus Covid tanpa gejala awal Desember ini.  Negara terpadat di dunia itu juga menghapus kebijakan "nol-Covid" yang ketat pada Desember ini, menyusul aksi protes dan kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sebagian besar wilayahnya. (*)

AS Wajibkan Tes Negatif Covid-19 bagi Pelaku Perjalanan dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo (Jokowi)</a> menyatakan tidak perlu ada kewajiban tes usap <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> ataupun antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan juga luar negeri (LN) yang sudah mendapatkan dosis <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid  -19</a> secara lengkap.  "Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapat dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> maupun antigen," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden</a> menyampaikan, pelonggaran kebijakan tersebut karena kondisi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia yang sudah semakin terkendali. Kepala Negara juga memutuskan untuk memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker jika sedang beraktivitas di luar ruangan atau di kawasan terbuka yang tidak padat.  "Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker," imbuhnya.  Sedangkan, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden</a> menyarankan tetap menggunakan masker saat beraktivitas. "Demikian juga bagi masyarakat yang punya gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas," tutur <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>. (*)

Sudah Vaksin Lengkap, Perjalanan Domestik-LN Tak Perlu Tes Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kim-jong-un-pakai-masker-antara.jpg" alt="Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengenakan masker di tengah wabah COVID-19 saat memeriksa apotek di Pyongyang, dalam foto tak bertanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 15 Mei 2022. (ANTARA/KCNA via Reuters/as)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengenakan masker di tengah wabah COVID-19 saat memeriksa apotek di Pyongyang, dalam foto tak bertanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 15 Mei 2022. (ANTARA/KCNA via Reuters/as)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib Korea Utara (Korut) kian parah. Pada Minggu (15/5), sudah ada 50 orang meninggal yang diduga karena Covid-19. Sebanyak 1.213.550 lainnya mengalami demam. Korut tidak memiliki alat uji yang akurat. Mereka hanya mendeteksi penularan dari gejala demam.  Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un mengkritik para pejabat yang dinilai gagal mengendalikan pandemi. Salah satunya dengan memastikan apotek buka 24 jam selama sepekan untuk mendistribusikan obat.  Jong-un mengetahui penduduk kekurangan obat setelah melakukan pengecekan personal ke beberapa apotek. Sebagai gantinya, dia mengerahkan tentara untuk menstabilkan suplai obat-obatan di Pyongyang. Di ibu kota Korut tersebut, kasus penularan terjadi paling banyak.  ”Dia tampaknya sudah menduganya. Tapi, situasinya mungkin lebih serius dari yang dia duga,” kata peneliti di Sejong Institute Cheong Seong-jang, seperti dikutip Agence France-Presse.  Korea Selatan (Korsel) dan beberapa negara lain menawarkan bantuan. Namun, sejauh ini belum ada respons dari Korut. ”Jika Korut menerima, kami akan memberi dukungan yang diperlukan seperti obat-obatan, vaksin Covid-19, pasokan medis, dan personel perawatan kesehatan,” tegas Presiden Korsel Yoon Suk-yeol.

Korut Darurat Covid-19, Tak Punya Alat Uji, Deteksi dari Gejala Demam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Tes-Covid-19-di-Tiongkok-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 25 juta warga Beijing mengantre untuk mengikuti tes Covid-19. Pihak berwenang di ibu kota Tiongkok itu bekerja keras membasmi wabah untuk mencegah penerapan lockdown seperti di Shanghai yang melemahkan seluruh kota.  Reuters melaporkan 25 juta penduduk di Beijing frustrasi terkait merebaknya lagi Covid-19. Hal itu membuat warga di sana menimbun persediaan makanan.  Video yang diunggah di media sosial menunjukkan orang-orang di Shanghai marah dan dari jendela memukul panci. Laporan tersebut menyebutkan bahwa warga Beijing berharap bisa menghindari drama seperti itu dengan bertindak cepat dengan memulai tes di distrik terpadat Chaoyang. Perintah datang beberapa hari setelah puluhan kasus infeksi terdeteksi.  Seorang koki dari Beijing bernama Liu Wentao mengatakan dia khawatir tentang virus varian baru. Meski dia yakin ibu kota bisa mengatasinya. Dia berharap agar Beijing tak akan seperti Shanghai.  Beijing, khususnya, mencatat 33 infeksi Covid-19 baru pada 25 April lalu dan naik dari 19 hari sebelumnya, tanpa kematian. Jumlah total kasus dikatakan sangat kecil, dibandingkan dengan ratusan ribu orang di Shanghai, seperti laporan National Post.  Sementara itu, di ibu kota, toko, sekolah, dan kantor tetap buka. Para pejabat telah mendorong penduduk untuk menahan diri dan tidak meninggalkan ibu kota. Selain itu, warga diminta menghindari pertemuan untuk liburan Hari Buruh pada 30 April hingga 4 Mei.

Takut Lockdown, 25 Juta Warga Beijing Tes Covid-19 dan Timbun Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Hiburan-malam-Singaoura-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah dua tahun terhenti karena pandemi, semua bisnis kehidupan malam di Singapura diizinkan untuk dibuka kembali sepenuhnya mulai 19 April. Tentunya dengan langkah-langkah keamanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>.  Untuk memastikan dimulainya kembali sektor ini dengan aman, semua tempat <a href="https://www.jawapos.com/tag/hiburan-malam/">hiburan malam</a> akan dikenakan tindakan manajemen aman (SMM) yang diberlakukan pada perusahaan makanan dan minuman, perusahaan minuman keras, dan pertunjukan langsung. Aturan SMM dibedakan dengan vaksinasi (VDS).  Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) dan Kementerian Dalam Negeri (MHA) menegaskan untuk tempat hiburan malam seperti kelab malam dan diskotek tetap wajib melakukan tes cepat <a href="https://www.jawapos.com/tag/antigen/">antigen</a> negatif (ART) yang diawasi oleh penyedia tes yang disetujui Kementerian Kesehatan. Tes itu diperlukan untuk pelanggan sebelum masuk.  "Tes Covid-19 akan berlaku selama 24 jam sejak saat hasil tes," kata kKementerian Kesehatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/singapura/">Singapura</a>.  Pemilik tempat hiburan malam harus diuji sebelum dimulainya kunjungan, dan paling lama 24 jam sebelum akhir kehadiran pada acara atau kegiatan tersebut. Langkah terbaru itu termuat resmi dalam pengumuman 24 Maret oleh gugus tugas multi-kementerian tentang Covid-19. Aturan itu sebagai langkah penyesuaian aktivitas tertentu di kehidupan malam.  Salah satunya seperti dimulainya kembali bisnis kehidupan malam yang terdiri dari bar, pub, tempat karaoke, diskotik, dan kelab malam. Kondisi ini disambut baik oleh para pemilik hiburan malam yang selama ini sudah mengalami kerugian besar.

Cukup Tes Antigen, Hiburan Malam di Singapura Kembali Menggeliat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tes-covid-di-bangladesh.png" alt="Foto: Effectivecooperation.org" width="100%">
<figcaption>Foto: Effectivecooperation.org</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19 caranya adalah dengan melacak dan mendeteksi kasus. Di Bangladesh, salah satu caranya untuk meningkatkan tes adalah dengan menawarkan biaya tes yang lebih murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  Dalam diskusi virtual 'Kampala Principles di Indonesia' oleh Business Call to Action UNDP dan Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC), bekerja sama dengan Jerman dan UNDP Indonesia, Anggota Business Leader Caucus,  Saber Chowdhury, memaparkan studi kasus Kampala Principles di Bangladesh, yang berfokus pada triase dan tempat test Covid-19 inovatif di Dhaka. Tempat pengecekan di sana menawarkan tes Covid-19 dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpendapat rendah.  "Lebih murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan merupakan kolaborasi antara social enterprise Digital Healthcare Solutions (DH), yayasan Institute for Developing Science and Health Initiatives (ideSHI), dan rumah sakit publik, Mugda Medical College &amp; Hospital di Dhaka," jelasnya baru-baru ini.  Dia mengatakan, studi Kasus Bangladesh merupakan bukti yang kuat dalam kerja sama pembangunan. Menurut Chowdhury, menyebarnya berbagai varian Covid-19, meningkatkan pengujian untuk memenuhi permintaan yang sangat besar dengan cepat menjadi prioritas kesehatan nasional yang terpenting.  Di Dhaka, di mana ada banyak ketakutan publik tentang virus itu, orang-orang mengantre tetapi masih belum dites karena berbagai alasan. Ketika pandemi dimulai, pengujian terbatas pada beberapa rumah sakit umum di mana permintaan dengan cepat melampaui pasokan.  Sementara warga kaya memiliki akses ke opsi pengujian pribadi, ada kebutuhan yang jelas untuk menyediakan pengujian yang dapat diakses dan terjangkau bagi komunitas kurang mampu di Dhaka. Pasalnya penduduk berpenghasilan rendah tidak memiliki akses reguler ke perawatan kesehatan dan tinggal di lingkungan padat penduduk. Untuk itu, kemitraan publik-swasta dibentuk untuk memenuhi kebutuhan saat ini.  "Mulai Juni 2020, stan tersebut menawarkan tes Covid-19 dan perawatan medis gratis kepada penduduk Dhaka. Mitra ini menunjukkan kerjasama yang sangat efektif selama waktu yang mendesak," ungkapnya.  &nbsp;  Perlu Kerja Sama Swasta  Kepala Perwakilan UNDP Indonesia,  Norimasa Shimomura, menekankan pentingnya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan peran vital sektor swasta dalam pencapaian tujuan tersebut. Menurutnya, walaupun SDGs tidak dapat dicapai tanpa kontribusi aktif dari sektor swasta, begitu pula sebaliknya.  "Sektor swasta tidak dapat meneruskan praktik bisnisnya tanpa SDGs, di mana SDGs dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk bisnis yang berkelanjutan,” kata Norimasa.  &nbsp;  Wakil Direktur Jenderal Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Uta Bölhoff, memperkenalkan Kampala Principles untuk meningkatkan dan menciptakan kerja sama pembangunan dengan sektor swasta yang efektif di tingkat negara. Sehingga isu-isu seputar pembangunan dan juga kesehatan serta ekonomi masyarakat dapat diatasi bersama. (*)  &nbsp;

Biaya Tes Covid-19 Lebih Murah untuk Warga Miskin di Bangladesh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/91.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Nabil Haroen meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melonggarkan aturan protokol kesehatan. Politikus PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah serius dalam mengkaji proses transisi status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.  "Pemerintah perlu mengkaji serius dan hati-hati terkait dengan proses transisi status pandemi menjadi endemi," kata Nabil kepada wartawan, Selasa (8/3).  Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah itu menyebut, tidak bisa disamakan konteks pandemi di Indonesia dengan di negara lain. Menurut dia, seharusnya di Indonesia ada pertimbangan yang khusus. "Jadi, memang harus ada pertimbangan khusus, misalnya memaksimalkan penerima vaksin booster serta tetap menjaga protokol kesehatan untuk perjalanan," ucap Nabil.  Menurut Nabil, pemerintah seharusnya menyelesaikan proses transisi dari pandemi menjadi endemi secara tuntas. Baru mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan. Sebab khawatir pelonggaran yang dilakukan justru berdampak negatif bagi masyarakat. "Jangan sampai, kelonggaran yang ada justru memicu efek negatif baru. Jadi, perlu monitor secara detail dan terus menerus untuk memastikan bahwa pelonggaran ini aman," tegas Nabil.  Meski demikian, Nabil mengapresiasi pencabutan tes PCR dan antigen untuk perjalanan dalam negeri. Langkah ini, menurutnya, dapat meringankan beban masyarakat dan menggairahkan industri transportasi dan pariwisata. "Namun, warga juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tentu memakai masker dalam ruangan, atau dalam kendaraan," tegas Nabil.  Terpisah, menanggapi banyaknya kritik Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan, relaksasi testing diberlakukan karena situasi pandemi saat ini semakin terkendali. Hal ini mengenai penghapusan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik.  "Data-data kasus, keterisian RS, dan angka reproduksi efektif Covid-19, semua menunjukan pandemi semakin berhasil terkendali dengan baik. Ini menjadi landasan mengapa level PPKM di beberapa daerah diturunkan dan termasuk relaksasi testing untuk pelaku perjalanan," ucap Abraham.  Abraham juga menepis pendapat jika penghapusan antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan menunjukkan pemerintah longgar soal testing Covid-19. Menurutnya, Pemerintah saat ini justru semakin spesifik dalam melakukan testing Covid-19, yakni dengan menggunakan pendekatan surveillance aktif, baik secara aktif melakukan penemuan kasus atau Active Case Finding (ACF) maupun testing epidemiologi.  "Sederhananya surveillance aktif itu, dari pemerintah yang aktif ngejar target dengan menyasar area-area tertentu. Seperti ACF di sekolah, secara acak tes akan dilakukan pada siswa dan guru untuk deteksi dini apakah ada kluster atau tidak. Lalu yang namanya testing kontak erat juga masih diteruskan," terang Abraham. (*)  &nbsp;

Politisi PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghapusan Tes Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/sirkuitmandalika.jpg" alt="Suasana Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang akan menggelar MotoGP pada 18-20 Maret 2022. (ANTARA/Dhimas Budi Pratama)" width="100%">
<figcaption>Suasana Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang akan menggelar MotoGP pada 18-20 Maret 2022. (ANTARA/Dhimas Budi Pratama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penonton MotoGP Mandalika tidak perlu melakukan tes PCR atau antigen asal telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap.  ’’Tadi sudah mendapatkan arahan Bapak Presiden dengan dosis kedua di NTB yang sudah di level 70 persen, maka untuk penonton di di Mandalika MotoGP yang sudah 2 kali vaksinasi tidak perlu dites baik PCR maupun antigen lagi,” kata Menko Airlangga saat Konferensi Pers PPKM secara daring, Senin (7/3).  Peraturan tersebut, lanjut Airlangga, berlaku untuk seluruh penonton baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu guna mengatasi penyebaran COVID-19 pada saat penyelenggaraan pertandingan MotoGP, pemerintah mengurangi kuota penonton dari semula 200 ribu penonton menjadi 60 ribu penonton. ’’Kapasitas penonton adalah 60 ribu dan seluruh tiket sudah sold out, terutama di hari ketiga, di hari pertandingan,” ujarnya.  Lebih lanjut Airlangga merinci, secara keseluruhan, capaian vaksinasi Covid-19 di NTB telah mencapai 92,5 persen dan dosis keduai sebanayk 70,6 persen dan berada pada level 1. Capaian vaksinasi per kota/kabupaten adalah Mataram mencapai 116 persen untuk dosis pertama dan 86 persen untuk dosis kedua. Lombok Barat mencapai 89,5 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua sebanyak 70,7 persen. Lalu, Lombok Tengah 92 persen untuk dosis pertama dan 77 persen untuk dosis kedua.  Kemudian tinggal Lombok Timur, vaksin pertama 92,7 persen dan kedua 63,6 persen lalu Lombok Utara 88,5 persen. Secara keseluruhan vaksin pertama 92,5 dan kedua 70,6 persen dan vaksin ketiga 3,8 persen. Jadi Mandalika sudah sangat siap untuk menggelar pertandingan,” jelas Airlangga.  Ia juga menyinggung terkait travel bubble di Batam Bintan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan sesuai arahan Presiden Jokowi dengan tanpa karantina. Jumlah wisatawan yang akan ke Batam Bintan per 23 Februari-6 Maret sebanyak 240 orang dan pada 25 Februari-14 Maret sebanyak 510 orang. ’’Tadi ada arahan dari Bapak Presiden untuk disiapkan visa on arrival di Batam Bintan maupun yang sudah diberlakukan di Bali,” kata dia. (*)  &nbsp;

Penonton MotoGP Mandalika yang Vaksin Lengkap Tak Perlu Tes Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SUASANA-PENUMPANG-KERETA-STASIUN-GAMBIR-_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Calon penumpang mengantre masuk di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tersebut" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang mengantre masuk di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tersebut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara kini tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin (7/3), mengatakan kebijakan itu berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap.  "Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif," katanya.  Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali mengatakan hal itu diputuskan pemerintah dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Kebijakan secara detail akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat.  Selain itu, Luhut juga mengatakan seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan PeduliLindungi.  Kapasitas penonton yang diperbolehkan akan disesuaikan dengan level PPKM daerah di mana level 4 kapasitas hanya 25 persen; level 3 kapasitas 50 persen; level 2 kapasitas 75 persen; dan level 1 kapasitas 100 persen.  Luhut memastikan kebijakan yang diambil pemerintah diberlakukan atas dasar masukan para ahli di bidangnya. Ia juga memastikan semua peta jalan yang dibuat hingga saat ini tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut.  "Semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahap yang sering kami sampaikan yaitu, bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan," katanya.  Luhut juga meminta keterlibatan masyarakat dan edukasi mumpuni pemerintah agar hidup berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan.  "Perlu kami tegaskan semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada," katanya.  Pemerintah memastikan kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 saat ini terus membaik. Berdasarkan data, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan, begitu pula kondisi rawat rumah sakit yang juga menunjukkan penurunan. Demikian pula tingkat kematian yang semakin melandai. (*)

Penumpang Domestik yang Divaksin Lengkap Tak Perlu Tes Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tes covid-19

Berita Terkini