<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/Screenshot_20250112-103341_Gmail-275873411.jpg" alt="Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah penggerebekan rumah di Jalan Kedung Anyar II, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada Sabtu (31/5) perlahan terkuak. Dari tiga pelaku yang diamankan, Polrestabes Surabaya telah menetapkan dua perempuan berinisial P alias I dan S alias L sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPO di Kedung Anyar, yang kini menjadi sorotan publik. &ldquo;Sudah ditahan dua orang, inisial P alias I dan S, alias L,&rdquo; tutur Kepala Seksi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan di Surabaya, Senin (2/6). &nbsp;Keduanya ditahan sejak Sabtu (31/5). Sementara satu orang berinisial IZ tidak ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan TPPO oleh Polrestabes Surabaya. Dari penyelidikan, IZ hanya berperan sebagai penjaga rumah. &ldquo;Dia (laki-laki berinisial IZ) itu penjaga di rumah (di Jalan Kedung Anyar II, Sawahan, Surabaya),&rdquo; imbuhnya. AKP Rina juga mengatakan kedua tersangka telah mengakui perbuatannya dan hendak mengirim korban ke Malaysia. Sebelumnya, Polsek Sawahan bergerak cepat menggagalkan upaya perdagangan orang dalam operasi penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah Jalan Kedung Anyar II, Surabaya pada Sabtu (31/5). Empat orang yang disekap dalam rumah tersebut berhasil diselamatkan, yakni NS (perempuan dari Nganjuk), YY (perempuan dari Cirebon, MF (laki-laki dari Cirebon), dan S (Laki-laki dari Sumenep). Kanit Reskrim Polsek Sawahan, AKP Agus Tri Subagjo mengatakan pihaknya mendapat informasi soal penyekapan dari Command Center 112. Informasi itu berasal dari salah satu korban yang menghubungi radio swasta. "Setelah kita datangi TKP, benar ada dua orang korban perempuan dan dua orang laki-laki yang mencari kerja, namun HP-nya diamankan, tidak boleh komunikasi," tutur AKP Agus Tri.&nbsp; Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, Korban NS dan YY disekap sejak Jumat (30/5) setelah dijanjikan pekerjaan bergaji Rp 6 juta di Malaysia. Sementara S dan MF diduga disekap lebih lama dengan janji pekerjaan di Batam. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya kini tengah melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus dugaan TPPO di rumah Jalan Kedung Anyar II, Sawahan.&nbsp; </div>

Dari tiga pelaku yang diamankan, Polrestabes Surabaya telah menetapkan dua perempuan berinisial P alias I dan S alias L sebagai tersangka

Polrestabes Surabaya Tetapkan Dua Perempuan Tersangka Kasus Perdagangan Orang di Sawahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/pelaku-tppo-2102278195.jpg" alt="GELAR PERKARA: Tersangka TPPO yang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam rilis kasus di Mapolda Jateng di Semarang kemarin (12/6)." width="100%">
<figcaption>GELAR PERKARA: Tersangka TPPO yang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam rilis kasus di Mapolda Jateng di Semarang kemarin (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia sedang menghadapi darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka. Jumlah korban korban yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Berdasar data Polri, pada pekan pertama (5&ndash;11 Juni 2023), terdapat 190 laporan kasus TPPO. Jumlah itu meningkat drastis pada pekan kedua (12&ndash;17 Juni) menjadi 385 laporan. Jumlah tersangkanya pun naik lebih dari 100 persen, dari 212 orang menjadi 457 orang. Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menyatakan, 457 tersangka kasus TPPO tersebut telah ditangkap. Kemudian, dari 385 laporan, 75 kasus di antaranya telah masuk tahap penyelidikan. &rdquo;Lalu, 286 kasus masuk tahap penyidikan,&rdquo; katanya kemarin (19/6). Satu berkas perkara telah dinyatakan P-21 atau lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Lalu, 23 kasus lainnya masih dilaporkan. &rdquo;Semua masih proses,&rdquo; ujarnya. Dari semua kasus tersebut, diselamatkan 1.476 korban. &rdquo;Perinciannya, 766 lelaki dewasa, 25 anak laki-laki, 605 perempuan dewasa, dan 80 anak perempuan,&rdquo; beber Ahmad. Modus TPPO yang paling banyak adalah menawarkan bekerja sebagai PMI (pekerja migran Indonesia) ilegal atau pekerja rumah tangga. Jumlahnya mencapai 327 kasus. &rdquo;Modus kedua adalah menjadikan pekerja seks komersial (PSK),&rdquo; ungkapnya. Dia mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. &rdquo;Masyarakat harus memastikan perusahaan penyalur tenaga kerjanya resmi agar mendapatkan hal-hal perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum,&rdquo; tegasnya. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan situasi darurat akibat perdagangan orang. Saat ini lebih dari sembilan juta PMI berada di luar negeri. Setengahnya berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Mereka menjadi korban perdagangan orang yang digerakkan mafia dan sindikat di dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Sejak awal Juni, presiden memerintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh pelaku TPPO. &rdquo;Karena itu, pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Langkah pertama, membenahi mekanisme pemberangkatan PMI. Baik yang berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui skema kerja sama government-to-government (G-to-G) maupun kerja sama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri. &rdquo;Pemerintah menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal, terhormat, dan gagah,&rdquo; tuturnya. Contohnya, 504 PMI yang kemarin mendapat pembekalan dari pemerintah melalui BP2MI dan Kemenko Polhukam. Langkah kedua, pemerintah memberantas pelaku TPPO. Setelah mendapat perintah dari presiden, Polri langsung membentuk Satgas TPPO. &rdquo;Pemberantasan terhadap yang ilegal ini dalam dua sampai tiga minggu terakhir menunjukkan tren yang positif,&rdquo; ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Berdasar laporan yang dia terima, selain 457 tersangka, Polri masih memburu 356 orang yang diduga terlibat dalam praktik TPPO. Keberadaan mafia dan sindikat TPPO, lanjut Mahfud, sempat disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada presiden. Benny juga mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi. Mereka disebut membekingi aktivitas mafia dan sindikat TPPO. Atas laporan tersebut, presiden menegaskan bahwa tidak ada lagi beking-membekingi. &rdquo;Ditindak semuanya, apa pun pangkat dan kedudukannya,&rdquo; tegasnya. Jaminan itu diberikan agar Polri menindak semua pelaku TPPO tanpa pandang bulu. Pemerintah meyakini, penindakan pelaku TPPO yang dilakukan di dalam negeri bakal membuat pelaku TPPO di luar negeri kelimpungan. Melalui penindakan tersebut, pemerintah menutup akses dan suplai terhadap pelaku TPPO di luar negeri. &rdquo;Kami tutup sumbernya dari sini,&rdquo; ujar dia. Kemudian, melalui kerja sama antarnegara, pemerintah juga mengupayakan penindakan terhadap pelaku di luar negeri. Salah satunya lewat kesepakatan bersama negara-negara se-Asia Tenggara dalam KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo belum lama ini. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan, dibutuhkan sistem yang lebih cepat, komprehensif, dan terintegrasi dalam penanganan kasus TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, kasus terus mengalami perkembangan, baik dari segi angka maupun modusnya. &rdquo;Karena itu, penegakan hukum akan menjadi kunci dalam menyelesaikan secara tuntas untuk memberikan efek jera kepada pelaku,&rdquo; ujarnya. (idr/lum/syn/mia/edi/c14/c19/fal)

Indonesia sedang menghadapi darurat TPPO. Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka.

Modus Tersangka TPPO, Tawari Korban Jadi TKI hingga Jadikan PSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/tersangka-TPPO-2-1252549339.jpg" alt="JADI ATENSI: Korban TPPO memberikan keterangan proses menjadi tenaga kerja ke laur negeri saat rilis di Mapolda Jawa Timur (13/6)." width="100%">
<figcaption>JADI ATENSI: Korban TPPO memberikan keterangan proses menjadi tenaga kerja ke laur negeri saat rilis di Mapolda Jawa Timur (13/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia sedang menghadapi darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka. Jumlah korban korban yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Berdasar data Polri, pada pekan pertama (5&ndash;11 Juni 2023), terdapat 190 laporan kasus TPPO. Jumlah itu meningkat drastis pada pekan kedua (12&ndash;17 Juni) menjadi 385 laporan. Jumlah tersangkanya pun naik lebih dari 100 persen, dari 212 orang menjadi 457 orang. Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menyatakan, 457 tersangka kasus TPPO tersebut telah ditangkap. Kemudian, dari 385 laporan, 75 kasus di antaranya telah masuk tahap penyelidikan. &rdquo;Lalu, 286 kasus masuk tahap penyidikan,&rdquo; katanya kemarin (19/6). Satu berkas perkara telah dinyatakan P-21 atau lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Lalu, 23 kasus lainnya masih dilaporkan. &rdquo;Semua masih proses,&rdquo; ujarnya. Dari semua kasus tersebut, diselamatkan 1.476 korban. &rdquo;Perinciannya, 766 lelaki dewasa, 25 anak laki-laki, 605 perempuan dewasa, dan 80 anak perempuan,&rdquo; beber Ahmad. Modus TPPO yang paling banyak adalah menawarkan bekerja sebagai PMI (pekerja migran Indonesia) ilegal atau pekerja rumah tangga. Jumlahnya mencapai 327 kasus. &rdquo;Modus kedua adalah menjadikan pekerja seks komersial (PSK),&rdquo; ungkapnya. Dia mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. &rdquo;Masyarakat harus memastikan perusahaan penyalur tenaga kerjanya resmi agar mendapatkan hal-hal perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum,&rdquo; tegasnya. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan situasi darurat akibat perdagangan orang. Saat ini lebih dari sembilan juta PMI berada di luar negeri. Setengahnya berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Mereka menjadi korban perdagangan orang yang digerakkan mafia dan sindikat di dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Sejak awal Juni, presiden memerintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh pelaku TPPO. &rdquo;Karena itu, pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Langkah pertama, membenahi mekanisme pemberangkatan PMI. Baik yang berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui skema kerja sama government-to-government (G-to-G) maupun kerja sama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri. &rdquo;Pemerintah menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal, terhormat, dan gagah,&rdquo; tuturnya. Contohnya, 504 PMI yang kemarin mendapat pembekalan dari pemerintah melalui BP2MI dan Kemenko Polhukam. Langkah kedua, pemerintah memberantas pelaku TPPO. Setelah mendapat perintah dari presiden, Polri langsung membentuk Satgas TPPO. &rdquo;Pemberantasan terhadap yang ilegal ini dalam dua sampai tiga minggu terakhir menunjukkan tren yang positif,&rdquo; ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Berdasar laporan yang dia terima, selain 457 tersangka, Polri masih memburu 356 orang yang diduga terlibat dalam praktik TPPO. Keberadaan mafia dan sindikat TPPO, lanjut Mahfud, sempat disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada presiden. Benny juga mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi. Mereka disebut membekingi aktivitas mafia dan sindikat TPPO. Atas laporan tersebut, presiden menegaskan bahwa tidak ada lagi beking-membekingi. &rdquo;Ditindak semuanya, apa pun pangkat dan kedudukannya,&rdquo; tegasnya. Jaminan itu diberikan agar Polri menindak semua pelaku TPPO tanpa pandang bulu. Pemerintah meyakini, penindakan pelaku TPPO yang dilakukan di dalam negeri bakal membuat pelaku TPPO di luar negeri kelimpungan. Melalui penindakan tersebut, pemerintah menutup akses dan suplai terhadap pelaku TPPO di luar negeri. &rdquo;Kami tutup sumbernya dari sini,&rdquo; ujar dia. Kemudian, melalui kerja sama antarnegara, pemerintah juga mengupayakan penindakan terhadap pelaku di luar negeri. Salah satunya lewat kesepakatan bersama negara-negara se-Asia Tenggara dalam KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo belum lama ini. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan, dibutuhkan sistem yang lebih cepat, komprehensif, dan terintegrasi dalam penanganan kasus TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, kasus terus mengalami perkembangan, baik dari segi angka maupun modusnya. &rdquo;Karena itu, penegakan hukum akan menjadi kunci dalam menyelesaikan secara tuntas untuk memberikan efek jera kepada pelaku,&rdquo; ujarnya. (idr/lum/syn/mia/edi/c14/c19/fal)

Dua Pekan, Polri Tangkap 457 Tersangka TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/walah-lawan-polda-ntb-tiba-tiba-tersangka-tppo-lakukan-ini_m_181916.jpeg" alt="Dua tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) praperadilan Polda NTB" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) praperadilan Polda NTB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tersangka dengan inisial HU dan IJ mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Permohonan itu dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan informasi penelusuran perkara di PN Mataram, permohonan praperadilan dari kedua tersangka diajukan pada Kamis (4/1) lalu. Permohonan tersebut menjadi yang pertama pada tahun ini. Dalam permohonannya, kedua tersangka mempraperadilankan Kapolda NTB. Ini terkait dengan ditetapkannya mereka sebagai tersangka dalam perkara TPPO oleh penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji mengatakan, praperadilan yang dimohonkan tersebut merupakan hak dari tersangka. &rdquo;Silakan saja kalau memang ada praperadilan. Itu kan hak juga dan ada aturannya,&rdquo; kata dia seperti dikutip Lombok Post (Jawa Pos Group), Rabu (17/1). Menurut Kristiaji, penanganan perkara yang dilakukan jajarannya sesuai dengan prosedur. Karena itu, dia tidak khawatir dengan adanya praperadilan dari tersangka. &rdquo;Yang pasti, kita sesuai dengan aturan,&rdquo; ujar Kristiaji. Sementara itu, Kabid Hukum Polda NTB AKBP Deky Subagio membenarkan adanya praperadilan dari tersangka TPPO. Pihaknya juga sudah menerima surat dari PN Mataram sebagai pihak termohon. &rdquo;Iya ada praperadilannnya,&rdquo; kata Deky. Sebagai termohon, katanya, Polda NTB siap menghadapi praperadilan itu. Pihaknya tengah mengumpulkan bahan untuk dibeberkan dalam sidang perdana nanti. Terpisah, juru bicara PN Mataram Didiek Jatmiko mengatakan sudah menerima berkas permohonan praperadilan tersebut. &rdquo;Sudah masuk dan kita terima. Kemungkinan sidangnya akan dilakukan pekan depan,&rdquo; pungkas dia. Sebelumnya, HU diamankan bersama IJ. Keduanya diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban Juliani, adik dari mantan TKW Sri Rabitah. Dugaan tersebut muncul karena saat diberangkatkan Juliani ternyata masih di bawah umur. Atas keberhasilan mereka memberangkatkan korban, keduanya diberikan imbalan sebesar Rp 1juta. Dalam perkara ini, polisi menjerat mereka dengan Pasal 10 dan atau Pasal 11 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Walah! Lawan Polda NTB, Tiba-tiba Tersangka TPPO Lakukan Ini

tersangka tppo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tersangka tppo

Berita Terkini

Polrestabes Surabaya Tetapkan Dua Perempuan Tersangka Kasus Perdagangan Orang di Sawahan

Modus Tersangka TPPO, Tawari Korban Jadi TKI hingga Jadikan PSK

Dua Pekan, Polri Tangkap 457 Tersangka TPPO

Walah! Lawan Polda NTB, Tiba-tiba Tersangka TPPO Lakukan Ini

Download Aplikasi JawaPos.com