<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/kadivhumas-polri-irjen-johnny-eddizon-isir-instagram-at-jasaraharjamanokwari-z5znd.webp" alt="Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Instagram @jasaraharja.manokwari)" width="100%">
<figcaption>Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Instagram @jasaraharja.manokwari)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com-Mabes Polri melakukan mutasi terhadap 54 personel di jajaran perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026. Kapolres Bima Kota dan Kapolresta Sleman yang tersandung masalah resmi ganti oleh pejabat baru.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan. Menurut dia, mutasi itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
&rdquo;Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (28/2).
Dari total 54 personel yang dimutasi, sebanyak tiga personel masuk dalam kategori evaluasi atau demosi, 44 personel promosi maupun pergeseran setara, serta tujuh personel memasuki masa pensiun. Khusus evaluasi dan demosi, ada nama Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Sleman.
&rdquo;Dimutasikan ke Divkum Polri. Jabatan Kapolresta Sleman selanjutnya diemban oleh Kombes Adhitya Panji Anom yang sebelumnya menjabat sebagai Akreditor Propam Kepolisian Madya Tingkat III Divpropam Polri,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, ada nama AKBP Didik Putra Kuncoro yang sebelumnya menjabat kapolres Bima Kota. Dia dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri setelah sidang etik memutus yang bersangkutan kena Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Posisi kapolres Bima Kota kini diisi oleh AKBP Mubiarto Banu Kristanto yang sebelumnya menjabat Kasat PJR Ditlantas Polda NTB.
Kemudian, AKBP Natalena Eko Cahyono yang sebelumnya menjabat kapolres Bungo dimutasikan menjadi Pamen Polda Jambi. Jabatan kapolres Bungo kini dipercayakan kepada AKBP Zamri Elfino yang sebelumnya menjabat Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jambi.
&rdquo;Dalam kategori promosi dan pergeseran setara sebanyak 44 personel mendapatkan jabatan baru. Pada level Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, dua personel mendapat kepercayaan sebagai Kakortastipidkor Polri, yakni Brigjen Pol Totok Suharyanto serta Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Ruddi Setiawan,&rdquo; ungkap Isir.
Sementara di level kewilayahan Brigjen Pol Yusuf mendapat kepercayaan menjadi wakapolda Kalimantan Utara. Kemudian jabatan kapolrestabes Semarang kini diisi oleh Kombes Heri Wahyudi dan jabatan kapolresta Sleman diserahkan kepada Kombes Adhitya Panji Anom.
&rdquo;Mutasi juga mencakup promosi dan pergeseran jabatan pada tingkat Irjen Pol (IB) sebanyak tujuh personel, Brigjen Pol (IIA) sebanyak 19 personel (promosi dan flat), Kombes Pol (IIB1 dan IIB2) sebanyak 11 personel, serta dua personel pada jabatan Kapolres IIIA2 atau AKBP,&rdquo; terang dia. (*)

Mabes Polri mengumumkan mutasi 54 personel, termasuk Kapolresta Sleman dan Kapolres Bima Kota yang tersandung masalah

Tersandung Masalah, Kapolres Bima Kota dan Kapolresta Sleman Resmi Diganti Pejabat Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/Y7YGCcEULS1IiIgWhTxmC2Q98tz97HVwF3QYswcS-59497340.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), komitmen pemberantasan korupsi kerap digaungkan. Namun realitasnya, sejumlah menteri dalam kabinetnya justru terseret kasus besar, bahkan di sektor-sektor vital, Seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur digital. Terbaru, mantan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) era Jokowi, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022.&nbsp; Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebuut merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 1,9 triliun. Nadiem ppun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum Nadiem, ada 7 menteri era Jokowi yang sudah dan sedang tersangkut kasus korupsi. Ditambah Nadiem, jumlahnya menjadi 8. Berikut daftar menteri era Jokowi yang tersandung kasus korupsi dan menjadi sorotan publik: <h3>1. Imam Nahrawi &ndash; Suap Dana Hibah KONI</h3> Jabatan: Menteri Pemuda dan Olahraga (2014&ndash;2019) Kasus: Suap dan gratifikasi dana hibah KONI Rp11 miliar Imam Nahrawi dinyatakan bersalah karena menerima suap dari penyaluran dana hibah olahraga. Dana yang seharusnya untuk pembinaan atlet malah masuk ke kantong pribadi. Pada Juni 2020, ia divonis 7 tahun penjara. <h3>2. Edhy Prabowo &ndash; Suap Ekspor Benih Lobster</h3> Jabatan: Menteri Kelautan dan Perikanan (2019&ndash;2020) Kasus: Suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo ditangkap KPK pada 2020 setelah terbukti menerima suap dari izin ekspor benih lobster. Ironisnya, uang hasil suap digunakan untuk belanja mewah di luar negeri. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. <h3>3. Juliari Batubara &ndash; Korupsi Bansos COVID-19</h3> Jabatan: Menteri Sosial (2019&ndash;2020) Kasus: Suap pengadaan bansos pandemi Covid-19 Kasus Juliari Batubara dianggap sebagai bentuk pengkhianatan moral. Saat rakyat menderita akibat pandemi Covid-19, ia justru meminta fee dari setiap paket sembako. Pada 2021, ia divonis 12 tahun penjara&mdash;salah satu hukuman terberat bagi menteri Jokowi. <h3>4. Idrus Marham &ndash; Korupsi Bansos Jabodetabek</h3> Jabatan: Menteri Sosial Kasus: Penyelewengan bantuan sosial COVID-19 Idrus Marham ikut terseret kasus bansos untuk wilayah Jabodetabek. Skandal ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2020. <h3>5. Johnny G. Plate &ndash; Korupsi Proyek BTS 4G</h3> Jabatan: Menteri Komunikasi dan Informatika (2019&ndash;2024) Kasus: Korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo Johnny G. Plate terjerat kasus pembangunan BTS 4G yang ditujukan untuk desa-desa terpencil. Audit menemukan pembayaran fiktif hingga pengadaan alat yang tidak sesuai. Ia ditetapkan tersangka pada Mei 2023. <h3>6. Syahrul Yasin Limpo &ndash; Pemerasan di Kementan</h3> Jabatan: Menteri Pertanian (2019&ndash;2023) Kasus: Pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yasin Limpo terbukti memeras bawahan dan mengatur kontrak pengadaan di Kementerian Pertanian. Pada Juli 2024, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. <h3>7. Yaqut Cholil Qoumas &ndash; Kuota Haji Bermasalah</h3> Jabatan: Menteri Agama (2020&ndash;2024) Kasus: Dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023&ndash;2024 Distribusi 20.000 kuota haji tambahan di tahun 2024 era Jokowi diduga diselewengkan dengan skema 50:50 untuk reguler dan khusus. Padahal aturannya, haji khusus hanya dapat 8 persen. Skema ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun dan merugikan calon jamaah haji reguler. Meski belum ada pengumuman resmi tersangka, KPK sudah mencegah Yaqut untuk bepergian ke luar negeri. <h3>8. Nadiem Anwar Makarim &ndash; Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook</h3> Jabatan: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2019&ndash;2024) Kasus: Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Mantan bos Gojek ini resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Kasusnya terkait pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Proyek yang seharusnya memajukan dunia pendidikan justru dipenuhi dugaan rekayasa dan pengaturan. Rentetan kasus ini jelas menunjukkan bahwa korupsi di level elite kabinet bukan sekadar kasus individu, melainkan kegagalan sistem pengawasan negara. Sektor-sektor vital, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, tercemar praktik busuk yang langsung merugikan rakyat. Pertanyaannya: sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan jika orang-orang terdekat presiden pun tidak luput dari jerat hukum?

Korupsi di era Jokowi melibatkan menteri dari berbagai sektor, dampaknya merugikan rakyat dan mencoreng kepercayaan publik.

8 Menteri Era Jokowi Tersandung Korupsi, Termasuk Nadiem Makarim: Dari Dana Hibah, Bansos Covid-19, hingga Digitalisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/New-Project-34-3047857606.jpg" alt="Mantan ibu negara Korea Selatan Kim Keon Hee. (Jung Yeon-je/AP)" width="100%">
<figcaption>Mantan ibu negara Korea Selatan Kim Keon Hee. (Jung Yeon-je/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee resmi ditangkap pada Rabu (13/8) atas dugaan korupsi, memicu situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri K-Pop itu. Kim kini menjadi tahanan bersama suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang sudah lebih dulu dipenjara sejak Juli 2025. Penangkapan dilakukan setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaan jaksa khusus yang memimpin penyelidikan besar-besaran terhadap Kim. Pengadilan menilai ada risiko perusakan barang bukti bila Kim masih berkeliaran di luar tahanan. Dikutip dari Guardian, jaksa menjerat Kim dengan tiga dakwaan: manipulasi harga saham, penerimaan dana politik ilegal, dan gratifikasi berupa barang mewah. Total keuntungan yang diduga ia peroleh mencapai lebih dari KRW 800 juta (sekitar Rp 10,4 miliar) dari skandal saham Deutsch Motors, sebuah diler BMW lokal, yang terjadi antara 2009 hingga 2012. Selain itu, Kim dituding menerima dana politik ilegal senilai KRW 270 juta lewat jasa survei opini publik gratis untuk memengaruhi pemilihan kandidat Partai Kekuatan Rakyat pada pemilu sela 2022.&nbsp; Dakwaan ketiga menyebut ia menerima hadiah mewah seperti tas Chanel dan perhiasan dari Gereja Unifikasi melalui perantara seorang dukun, sebagai imbalan atas dukungan proyek pembangunan di Kamboja. Kim telah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam pada pekan lalu sebelum surat perintah penangkapan diajukan. Dalam sidang yang berlangsung empat setengah jam, Kim membantah semua tuduhan dan mengeluhkan kasus-kasus lama yang kembali dibuka. Ia akan ditahan di Pusat Penahanan Nambu, terpisah dari Yoon Suk Yeol yang mendekam di Pusat Penahanan Seoul terkait penyelidikan upaya gagal pemberlakuan darurat militer pada akhir 2024. Selain kasus korupsi, Kim Keon Hee merupakan mantan eksekutif perusahaan pameran seni. Ia pernah dikenal memiliki pengaruh besar di balik layar pemerintahan Yoon.&nbsp; Namun masa jabatannya dibayangi kontroversi, termasuk skandal tas Dior dan pencabutan gelar master serta doktoral karena dugaan plagiarisme. &nbsp;

Mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas dugaan korupsi, guncang politik Negeri K-Pop.

Tersandung Kasus Korupsi, Mantan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee Ditangkap, Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Juga Masih Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/1000546975-1672323597.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menjerat dua pejabat PD Pasar Surya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menjerat dua pejabat PD Pasar Surya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya angkat bicara terkait dua pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, yang ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi pengelolaan parkir. Eri mengatakan bahwa upaya pengungkapan kasus ini berawal dari ketidaksesuaian laporan pendapatan parkir yang diterima PD Pasar Surya. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 725.440.000 (725,44 Juta). "Dari laporan yang ada, kita sudah bisa lihat, tidak mungkin ada pemasukan segini. Makanya saya minta pertanggungjawaban dari direkturnya," ujar Eri dalam keterangannya, Rabu (11/12). Sebagai langkah awal, ia meminta Direktur PD Pasar Surya agar bekerja sama, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.&nbsp; Sinergitas antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian ini penting dilakukan, untuk mencegah potensi penyimpangan serupa di masa depan. "Kalau ada kejanggalan, saya bilang bongkar. Kalau salah ya seleh (dibereskan). Kalau benar, lanjutkan. Ternyata hasil (pendampingan Kejari) seperti ini," imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Eri juga menyoroti dugaan penyimpangan yang terjadi di PD Pasar Surya terkait pengelolaan sewa lapak. Ia mendapati praktik ada lapak yang disewa, tetapi tidak ditempati.&nbsp; Eri lantas meminta pihak PD Pasar Surya untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pengelolaan pasar secara keseluruhan. Dengan begitu, tidak ada lagi kerugian yang dialami pedagang maupun BUMD di Surabaya. "Saya bilang ke Pak Direktur kalau seperti ini ya selesaikan. Kalau dia bayar tidak ditempati, ya jangan diperbolehkan, tapi kasihkan kepada (pedagang) yang mau menempati," ujar Eri. Sebelumnya, Kejari Tanjung Perak Surabaya menangkap dua orang pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya. Keduanya diduga melakukan korupsi pengelolaan parkir selama tiga tahun, antara tahun 2020&ndash;2023. "Setelah ditelusuri, perpanjangan perparkiran tetapi tidak sesuai prosedur perpanjangan ijin sewa atau kontrak parkir yang benar," tukas Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara. Dua pejabat yang yang ditangkap adalah M Taufiqurrahman selaku Eks Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Masrur selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tanggapi dua pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi.

Dua Pejabat PD Pasar Surya Tersandung Kasus Korupsi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bilang Begini

tersandung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tersandung

Berita Terkini

Tersandung Masalah, Kapolres Bima Kota dan Kapolresta Sleman Resmi Diganti Pejabat Baru

8 Menteri Era Jokowi Tersandung Korupsi, Termasuk Nadiem Makarim: Dari Dana Hibah, Bansos Covid-19, hingga Digitalisasi Pendidikan

Tersandung Kasus Korupsi, Mantan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee Ditangkap, Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Juga Masih Ditahan

Dua Pejabat PD Pasar Surya Tersandung Kasus Korupsi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bilang Begini

Download Aplikasi JawaPos.com