<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/HeG8kyWicZaytVgtrvibzNmhBo35OBRsAlFTsOKY-1461439919.jpg" alt="Lama Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya, Soendari (kanan) Ditangkap di Blitar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lama Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya, Soendari (kanan) Ditangkap di Blitar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buronan terpidana korupsi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Soendari, berhasil ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Surabaya di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya. Saat diamankan, Soendari sempat bersikap tidak kooperatif dan mencoba untuk menghalangi petugas. &ldquo;Soendari bahkan dengan sengaja melepaskan pakaiannya sambil berteriak menolak untuk dibawa. Namun, tim gabungan tetap berhasil mengamankan yang bersangkutan,&rdquo; ujar Ajie dikonfirmasi awak media, Kamis (25/9). Setelah ditangkap pada Rabu (24/9), Soendari dibawa ke ruang tahanan Kejaksaan Negeri Blitar. Pada malam harinya, ia dipindahkan oleh Kejari Surabaya ke Rutan Perempuan Kelas IIA Porong, Kabupaten Sidoarjo. &ldquo;Soendari merupakan terpidana dalam perkara korupsi aset Pemkot Surabaya di Jalan Kenjeran Nomor 254. Ia telah lama masuk dalam DPO dan terus berupaya menghindari proses hukum,&rdquo; tambahnya. Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan lahan milik Pemkot Surabaya seluas 537 meter persegi di Jalan Kenjeran No. 254. Lahan itu merupakan aset Pemkot sejak 1926 dan sempat difungsikan semarak Kantor Kelurahan Rangkah. Namun, pada 2003, Soendari membuat peta bidang atas tanah itu tanpa bukti kepemilikan sah. Tidak lama kemudian, pada 2004, lahan tersebut terkena proyek pelebaran akses menuju Jembatan Suramadu.&nbsp; Soendari awalnya menolak tawaran ganti rugi Rp 116 juta dan menggugat ke pengadilan. Namun, sebelas tahun kemudian, pada 2014, ia justru menjual lahan tersebut ke pihak lain senilai lebih dari Rp 2 miliar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Aji Candra, yang turut mendampingi proses eksekusi Soendari mengatakan tindakan terpidana jelas merugikan keuangan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik. "Penangkapan ini menjadi bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena perbuatan terpidana sudah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset publik," tegasnya. Kejari Surabaya menegaskan tidak ada ruang bagi terpidana kasus korupsi yang menghindari proses hukum. "Siapapun yang mencoba melarikan diri, akan kami kejar sampai berhasil dieksekusi," seru Aji.&nbsp;

Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil menangkap buronan korupsi aset Pemkot Surabaya, Soendari, di Blitar.

Lama Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya Ditangkap di Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/HUT-PDIP-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi bersiap menghadiri acara perayaan HUT PDIP ke-50, Selasa, (10/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi bersiap menghadiri acara perayaan HUT PDIP ke-50, Selasa, (10/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menangis saat menyampaikan pidato politik dalam acara perayaan HUT PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1). Megawati menyebut sosok Tasdi yang merupakan mantan sopir truk, bisa menjadi Bupati Purbalingga.  Meski sempat menjadi Bupati, Tasdi ternyata terjerat perkara korupsi. Mantan Bupati Purbalingga itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Juni 2018 lalu.  "Saya yang suka nangis, ada sopir truk dia bisa jadi Bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi, itu bounding ya,' kata Megawati saat menyampaikan pidato politik.  Presiden RI kelima itu meminta para kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk mengerti isi hati rakyat. Menurut Mega, jika tidak mengerti permasalahan rakyat sebaiknya keluar dari PDIP.  "Jadi kamu kalau enggak bisa mengerti yang ibu maksud jangan ada di PDI Perjuangan, jangan. Lebih baik pindah, keluar. Karena di kita yang diperlukan adalah sehati," tegas Megawati.  Tasdi memang sempat menjalani profesi sebagai sopir truk pada era Orde Baru. Memasuki masa reformasi, Tasdi terjun ke pentas politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.  Tasdi berhasil terpilih pada Pemilu 1999 dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga untuk periode 1999-2004. Karier politik Tasdi moncer, dia terpilih sebagai Ketua DPRD selama dua periode, yakni selama 2004-2009 dan 2009-2014.  Tasdi kemudian terpilih sebagai Bupati Purbalingga pada 2015. Kala itu, ia berpasangan dengan Dyah Hayuning Pratiwi. Namun posisinya sebagai bupati hanya berlangsung hingga 2018.  Baru 2,5 tahun menjabat, Tasdi tersangkut kasus dugaan suap proyek Islamic Center Purbalingga. Tasdi yang terjaring OTT KPK, terjerat kasus suap proyek Purbalingga Islamic Center dan penerimaan gratifikasi pada Juni 2018  Tasdi telah disidangkan dan dinyataka terbukti bersalah melakukan korupsi oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Dia divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Ternyata Sosok Tasdi yang Bikin Megawati Nangis itu Terpidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ratu-atut-antara.jpg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didampingi keluarga saat mengunjungi Bapas Kelas II Serang, Banten (Azmi)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didampingi keluarga saat mengunjungi Bapas Kelas II Serang, Banten (Azmi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mantan Gubernur Banten yang merupakan terpidana kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah langsung mendatangi Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas II Serang setelah mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas II A Tangerang pada Selasa.  Atut yang didampingi keluarga, diantaranya putra pertamanya mantan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Putrinya sebagai Ketua Komite I DPD RI, Andiara Aprilia Hikmat melakukan proses wajib lapor dan bimbingan di Bapas Serang hingga tahun 2026 sebagai memenuhi syarat.  "Alhamdulillah, habis ziarah langsung ketemu Ibu saya, dan kumpul bersama keluarga serta di sini ketemu Kepala Bapas Serang. Insya Allah nanti akan mengadakan pengajian di rumah," ucapnya di Serang, Selasa (6/9).  Ia mengaku, setelah mendapat pembebasan bersyarat ini dirinya belum ada rencana untuk terjun kembali ke dunia politik. "Belum ada rencana, saat ini saya ingin berkumpul bersama keluarga," tuturnya.  Ia mengatakan, dirinya saat ini akan menjalani wajib lapor hingga 8 Juli 2026 dengan dilakukan satu bulan sekali. "Jadi nanti satu bulan sekali harus wajib lapor ke sini (Bapas Serang)," ungkap dia.  Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi menambahkan selama orang tuanya menjalani hukuman, banyak dukungan dari keluarga serta masyarakat Banten yang selalu mendoakan. "Saya ucapkan terimakasih atas doa dan 'support' dari keluarga serta semua masyarakat Banten yang selalu mendoakan Ibu saya," tuturnya.  Ia menyebutkan, saat ini orang tuanya itu akan lebih fokus menjalani kegiatan bersama keluarga. Jadi untuk maju ke politik belum ada rencana. "Beliau sekarang, intinya rutinitas Ibu lebih dekat dengan agama, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik dan mendoakan anak- anaknya. Dengan kembali bersama orang tua sudah luar biasa," kata dia.  Sebelumnya, Lapas Kelas II A Tangerang telah program reintegrasi, yakni berupa pembebasan bersyarat kepada mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mulai Selasa ini. "Benar, bahwa Ratu Atut hari ini mendapatkan program reintegrasi yaitu pembebasan berysarat," kata Kepala Lapas Kelas II A Tangerang Yekti Apriyanti di Tangerang, Selasa.  Ia mengatakan pembebasan bersyarat yang diterima Ratu Atut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Sudah sesuai dengan aturan ini," ujarnya.  Perlu diketahui berdasarkan vonis pengadilan tingkat pertama pada 1 September 2014, Ratu Atut Chosiyah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mahkamah Agung lalu memperberat hukuman Atut menjadi 7 tahun penjara pada Februari 2015. (*)  &nbsp;

Terpidana Korupsi Ratu Atut Kunjungi Bapas usai Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-DPC-Tulungagung-Antara.jpg" alt="Ketua DPC PDIP Tulungagung Susilowati. ANTARA/HO-Joko Pramono" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PDIP Tulungagung Susilowati. ANTARA/HO-Joko Pramono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung mengajukan surat rekomendasi pemecatan terhadap mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2019-2024 Supriyono karena kasus pidana korupsi yang menjerat-nya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).  "Kami sudah ajukan surat pemecatan Supriyono ke DPP PDIP," kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Tulungagung Susilowati di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (16/8).  Dalam surat permohonan itu dilampirkan pula surat instruksi DPRD Tulungagung untuk segera melakukan pergantian antar-waktu (PAW) serta surat petikan putusan kasasi terhadap Supriyono. Belum ada jawaban resmi diterima DPC PDIP Tulungagung.  Susilowati mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu putusan resmi dari DPP, untuk selanjutnya memproses PAW Supriyono yang telah setahun lebih mendekam di balik jeruji besi.  Mantan Ketua DPC PDIP sekaligus Ketua DPRD Tulungagung itu terjerat korupsi dalam pembahasan APBD dan APBD P Kabupaten Tulungagung periode 2014-2018. Dalam kasus tersebut, Supriyono menerima uang suap sebesar Rp 4,88 miliar. Saat ini kasus Supriyono sudah berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman penjara delapan tahun.  Terkait lamanya proses PAW terhadap Supriyono, Susilowati berdalih pengajuan PAW menunggu proses hukum berkekuatan hukum tetap. "Dulu memang kami sudah menerima surat dari DPRD Tulungagung untuk segera melaksanakan PAW Supriyono. Tapi pada saat itu kami masih belum bisa melakukan PAW, karena proses hukum Supriyono masih belum inkrah," tuturnya.  Dengan dasar itu pula, begitu Supriyono sudah mendapatkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada akhir 2021, pihaknya segera mengajukan surat rekomendasi pemecatan kadernya ke DPP PDI Perjuangan. (*)

PDIP Ajukan pemecatan Eks Ketua DPRD Tulungagung Terpidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KADES-DOORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya mengeksekusi Mat Jai, Senin (25/7). Mantan kepala desa (Kades) Dooro, Kecamatan Cerme, yang merpidana kasus korupsi itu dijemput paksa setelah berkali-kali mangkir dari panggilan. Mat Jai pun langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II-B Gresik.  Kasipidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda mengatakan bahwa eksekusi berjalan kondusif. Mat Jai langsung dijemput paksa di rumahnya di kawasan Desa Dooro.  ”Sekitar pukul 10.00 WIB. Kami dibantu pihak kepolisian dan TNI. Alhamdulillah, tidak ada halangan signifikan,” jelasnya.  Penjemputan tersebut terpaksa dilakukan karena terpidana berkali-kali mangkir dari panggilan. Padahal, kata Alifin, pihaknya telah memberikan tenggat pada 15 Juli. Hal tersebut menjadi upaya persuasif mengingat mantan Kades Dooro itu memiliki riwayat gangguan kesehatan.  ”Namun, terpidana tidak kunjung datang atau memberikan konfirmasi lebih lanjut. Sehingga eksekusi badan terpaksa dilakukan,” jelas Alifin.  Hal tersebut berdasar surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Terpidana kasus korupsi anggaran desa itu pun langsung dijebloskan ke Rutan Kelas II-B Gresik. Mat Jai akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun serta membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Termasuk mengganti kerugian negara Rp 253 juta.  ”Uang tersebut sudah diganti yang bersangkutan. Sehingga tinggal menjalani sanksi pidana,” ujarnya.  Seperti diberitakan, terpidana Mat Jai diseret ke meja hijau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya karena telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran desa. Proses hukum pun berlangsung cukup panjang.  Pada sidang tingkat pertama, terpidana dihukum penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Di tingkat banding, majelis hakim menambah pidana menjadi 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Sementara itu, pada tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi Mat Jai dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berkali-kali Mangkir, Kejari Gresik Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan bahwa mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya Fathor Rahman telah menyerahkan uang denda dan pengganti ke lembaga antirasuah dengan total Rp 3,8 miliar.  Ali menuturkan, uang sebesar Rp 3,8 miliar tersebut sudah disetorkan lembaga antirasuah ke kas negara.  "Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang denda sejumlah Rp 200 juta, dan uang pengganti sejumlah Rp 3,6 miliar dari terpidana Fathor Rachman," ujar Ali dalam keterangannya, Senin (1/3).  Adapun, Fathor Rachman merupakan terpidana dalam kasus korupsi pengerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya pada 2009 hingga 2015. Dia wajib membayar denda dan uang pengganti karena adanya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  Ali menjelaskan, pidana denda dan pengganti itu dibayar dengan cara mencicil sebanyak sebelas kali oleh Fathor. Saat ini uang pengganti tersebut sudah lunas.  "Sehingga kewajiban terpidana untuk membayar dan uang pengganti telah selesai," katanya.  Ali menegaskan bahwa KPK juga akan menagih denda dan pidana pengganti dari beberapa petinggi Waskita Karya yang menjadi terpidana dalam kasus ini.  "Pembayaran denda dan uang pengganti dimaksud dengan tujuan untuk melakukan aset recovery dari uang yang sudah dinikmati oleh terpidana korupsi tersebut," ungkapnya.  Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman bervariasi terhadap lima mantan pejabat PT Waskita Karya (persero) antara 4 hingga 7 tahun kurungan penjara.  Kelima terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan korupsi terkait pembuatan proyek fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 202,296 miliar.  Kelima pejabat Waskita tersebut antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II Desi Arryani, mantan Kepala Divisi II Fathor Rachman, mantan Direktur Utama Waskita Beton Precast Jarot Subana. mantan Wakadiv Sipil, Fakih Usman, dan mantan Kabag Keuangan Yuly Ariandi Siregar.

Mantan Bos Waskita Karya Lunasi Uang Denda dan Pengganti Rp 3,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim tangkap buron (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara berhasil menangkap terpidana tindak pidana korupsi Direktur Utama PT. Pemutar Argeo Consultan Enginering, Pendi Sebayang. Terpidana korupsi Pendi Sebayang berhasil diamankan di Kota Medan.  "Pada Rabu 20 Januari 2021 pukul 20:10 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara kembali berhasil mengamankan terpidana tindak korupsi atas nama Pendi Sebayan di Jalan Bunga Wijaya Kusuma 16 Nomor 38-C Lingkungan 6 Sunggal Kota Medan yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (21/1).  Leonard menjelaskan, Pendi Sebayang terlibat dalam perkara dugaan korupsi dalam pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dengan nilai proyek sebesar Rp 1,4 miliar tahun anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara.  Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 732.k/Pid.Sus/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: Print-21/N.2.10/Ft.2/11/2017 tanggal 20 November 2017, terpidana Pendi Sebayang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 subsidiair pasal 3 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Leonard menegaskan, sampai saat ini Kejaksaan Agung pada 2021 telah berhasil mengamankan 20 tersangka atau terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/10/2020/101-buron-berhasil-ditangkap-oleh-tim-tabur-kejagung/">101 Buron Berhasil Ditangkap Oleh Tim Tabur Kejagung</a>  "20 tersangka maupun terpidana ditangkap Tim Tabur Kejaksaan Agung sepanjang 2021 yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan," ujar Leonard.  Melalui program Tabur Kejaksaan, sambung Leonard, pihaknya mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.  "Karena tidak ada tempat yang nyaman bagi DPO," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/F9rC1xwVao8

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Pengadaan Peta Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-2.jpg" alt="Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. (Fedrik Tarigan/ J" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. (Fedrik Tarigan/ J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Riau, Idrus Marham telah bebas dari masa hukuman pidana. Idrus telah menghiup udara segar atau bebas dari Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur mulai Jumat (11/9).  Hal ini pun dibenarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Mantan Menteri Sosial itu dinyatakan bebas murni. "Bebas murni, 11 September 2020. Telah dibebaskan pagi ini dari Lapas Kelas I Cipinang," kata Kepala Biro dan Protokol Ditjen PAS, Rika Apriyanti kepada JawaPos.com, Jumat (11/9).  Berdasarkan putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung (MA), Idrus dikurangi hukumannya menjadi dua tahum penjara. Padahal pada tingkat banding, politikus Golkar itu dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara.  Alasan meringankan hukuman Idrus, karena dinilai bukan penentu dalam proyek yang dilobi-lobi oleh bos Blackgold Natural Resource Ltd, Johanes Budisutrisno Kotjo dan mantan anggota DPR RI, Eni Saragih. Berdasarkan putusan kasasi, lanjut Rika, Idrus juga sudah membayarkan denda senilai Rp 50 juta. Denda itu dibayarkan pada 3 September 2020.  "Lama pidana 2 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi, tanggal 2 Desember 2020, no. 3681 K/PID. SUS/2019 denda 50 juta, sudah dibayarkan pada tanggal 3 September 2020," cetus Rika.  Pusaran perkara ini, berawal dari Johanes Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) ingin mendapatkan proyek di PLN tetapi kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN. Hingga akhirnya Kotjo meminta bantuan Setya Novanto, yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR.  Novanto disebut telah lama mengenal Kotjo. Dari Novanto, Kotjo dikenalkan dengan Eni Saragih, yang bertugas di Komisi VII DPR. Melalui Eni, Kotjo dapat berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.  Pada pengadilan tingkat pertama di PN Tipikor Jakarta, Idrus divonis tiga tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah senilai Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu dalam kasus suap PLTU Riau 1.  Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Eks Mensos Idrus Marham Bebas dari Lapas Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak lima orang terpidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin mendapat remisi atau pemotongan hukuman yang bertepatan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kelima narapidana korupsi tersebut menerima potongan masa pidana beragam. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Abdul Aris menyatakan, lima narapidana korupsi yang menerima remisi karena telah memenuhi syarat dan atas usulan Kalapas Sukamiskin Thurman Hutapea. "Ya sudah memenuhi syarat administrasi maupun substantif dan usulan Kalapas Sukamiskin," kata Aris dikonfirmasi, Selasa (18/8). Aris menyampaikan, lima narapidana kasus korupsi yang menerima remisi adalah mantan Wali Kota Tomohon Jefferson Soleiman Montesqiue yang menerima remisi enam bulan. Kemudian, mantan Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Mulya Hasjmy juga menerima remisi enam bulan. Selanjutnya, mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono terima remisi empat bulan, pembobol BNI Tjulang Stefanus Yawoga menerima remisi lima bulan dan pembobol BRI Hartono Tjahjadjaja menerima remisi sebanyak dua bulan. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01284014/119175-narapidana-dapat-remisi-hut-ri-negara-hemat-rp-176-m">119.175 Narapidana Dapat Remisi HUT RI, Negara Hemat Rp 176 M</a> Sebelumnya, sebanyak 119.175 narapidana menerima remisi umum yang bertepatan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-75. Rinciannya, 117.737 narapidana menerima pengurangan masa hukuman atau yang besarannya bervariasi mulai dari satu bulan hingga enam bulan, sedangkan 1.438 narapidana menghirup udara bebas. Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. "Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Reynhard Silitonga dalam keterangannya, Senin (17/8). Reynhard menyampaikan, remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Diantaranya telah menjalani pidana minimal enam bulan dan tidak terdaftar buku catatan pelanggaran disiplin narapidana, serta aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Reynhard juga menerangkan, pemberian Remisi Umum Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Tahun 2020 dapat menghemat pengeluaran uang negara dengan memangkas anggaran makan narapidana hingga lebih dari Rp 176 milyar. "Penghematan anggaran makan 117.737 orang narapidana penerima RU I mencapai Rp 173.258.730.000 sedangkan penghematan anggaran makan 1.438 orang narapidana penerima RU II mencapai Rp 3.003.900.000 sehingga total penghematan angaran makan narapidana mencapai Rp 176.262.630.000," tandasnya. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=iU0BXWNeflQ

Sebanyak lima orang terpidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin mendapat remisi atau pemotongan hukuman yang berte

5 Terpidana Korupsi di LP Sukamiskin Dapat Potongan Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Terdakwa-Asrama-Haji-PK-1.jpg" alt="Terdakwa Thahir Rahman, mantan Kakanwil Kemenang Jambi, tersandung kasus korupsi revitalisasi asrama haji senilai Rp 11,7 miliar. Nanang Mairiadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Thahir Rahman, mantan Kakanwil Kemenang Jambi, tersandung kasus korupsi revitalisasi asrama haji senilai Rp 11,7 miliar. Nanang Mairiadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terpidana kasus revalitalisasi Asrama Haji Jambi yang juga mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Thahir Rahman akan segara melayangkan peninjauan kembali (PK) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Berkas memori PK itu telah selesai dan siap dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam minggu ini.  Penasehat hukum Thahir, Duen Sasberi menyatakan, dalam berkas itu ada tiga alat bukti yang baru dan akan diajukan sebagai PK. Bukti itu berkaitan dengan hukuman yang diberikan majelis hakim PN Jambi. ”Dalam minggu ini, akan kita kirim berkas itu,” ujar Duen seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  Menurut dia, persidangan lalu ada pengakuan dari saksi bahwa Thahir menerima uang, tetapi itu hanya pengakuan saja dan belum bisa dibuktikan secara tertulis. Apalagi saksi juga mengaku tidak mengirimkan atau memberi uang kepada Thahir. ”Atas dasar itu kami penasehat hukum mengupayakan PK,” kata Duen Sasberi.  Untuk dua alat bukti lainnya, Duen enggan memaparkannya dan akan dibuktikan pada persidangan PK. ”Tidak mungkin disebutkan semua bukti barunya,” ujar Duen.  Sebelumnya pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa Thahir Rahman divonis bersalah atas kasus korupsi revalitalisasi asrama haji yang merugikan negara sebesar Rp 11,7 miliar dengan hukuman kurungan penjara selama lima tahun 10 bualan penjara, denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan penjara.  Thahir juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,075 miliar subsider satu tahun enam bulan penjara. Dalam amar putusan majelis hakim, Thahir dinilai telah memerintahkan Eko Dian selaku ketua pokja untuk memenangkan PT GKN Cabang Banten dalam proses lelang proyek pembangunan asrama haji.  Mantan kepala Kemenag Provinsi Jambi itu terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri, perorangan ataupun korporsi, sehingga perbuatanya patut dinilai sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 3 ayat 1 Undang Undang No 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs   https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w  &nbsp;

Terpidana Korupsi Revitalisasi Asrama Haji Akan Ajukan PK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terpidana korupsi

Berita Terkini