<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (13/7). PSU yang dijadwalkan pada Sabtu (13/7) itu besok merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Irman Gusman. Irman Gusman merupakan calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024 dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPD Nomor urut 7 dalam pemilu 2024 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat. Namun, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2024 tanggal 3 November 2023 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan Putusan SPPU PTUN Jakarta No.600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 19 Desember 2023. Namun, MK mengabulkan permohonan yang dilayangkan Irman merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang sebelumnya terjerat di KPK. Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Adapun, Irman Gusman merupakan putra Minangkabau yang lahir pada 11 Februari 1962. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI sejak 2009 hingga diberhentikan pada 2016 setelah tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Irman Gusman memulai karier politiknya sejak 1999 dengan menjadi anggota MPR RI Fraksi Urusan Daerah Sumatera Barat. Pada pemilihan umum 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPD RI, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dengan perolehan suara tertinggi sebesar 348.195 suara. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Laode Ida mendampingi Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI pada periode pertama. Selanjutnya, pada Pemilu 2009 Irman Gusman kembali duduk untuk periode kedua DPD RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 293.070 suara. Ia terpilih menjadi Ketua. Bahkan, pada Pemilu 2014, Irman kembali terpilih untuk periode ketiga DPD-RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 407.443. Ia juga kembali terpilih sebagai Ketua. Pada 5 Oktober 2016, Irman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Hal itu menyusul penangkapannya dalam operasi tangkap tangan KPK pada 17 September 2016 atas dugaan korupsi terkait pengurusan kuota gula impor. Irman menjadi anggota DPD pertama yang terjaring OTT KPK. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Februari 2017, majelis hakim memvonis Irman dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Hukuman Irman dikurangi berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) menjadi 3 tahun penjara. Kini, Irman Gusman mencoba peruntungan lagi setelah memenangkan gugatan di MK. Irman Gusman kembali manu sebagai caleg Anggota DPD RI dapil Sumbar.

Mantan terpidana kasus korupsi, Irman Gusman, mengadu peruntungan sebagai senator dari dapil Sumbar lewat pemungutan suara ulang DPD RI.

Pernah Jabat Ketua DPD hingga Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Irman Gusman Ikut Kontestasi Senator di PSU DPD RI Dapil Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211210-WA0033_copy_800x533-2-1.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara IBN Wiswantanu. Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara IBN Wiswantanu. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menangkap HJ, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. HJ terpidana kasus korupsi dengan status masuk daftar pencarian orang (DPO). ”Terpidana tersebut diringkus saat hendak belanja ke Pasar Pagi Seutui di Jalan Teuku Umar, Banda Aceh, Selasa (28/12) sekitar pukul 08.05 WIB,” kata Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo seperti dilansir dari Antara di Medan. Dwi menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2006, Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp 4.750.000.000. Terpidana HJ melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHPidana. ”Terpidana HJ sebagai kepala Bappeda Kota Medan selaku pengguna anggaran bersama dengan saksi SA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016, FHB Direktur PT Indah Karya, dan saksi GS kepala PT Indah Karya Cabang Medan (perkaranya terpisah),” ucap Dwi didampingi Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan. Asintel mengatakan, terpidana sebelumnya divonis 1 tahun 6 bulan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (14/5/2012). Terpidana dinyatakan bersalah dan jaksa penuntut umum perkara tersebut mengajukan banding. ”Berdasar Putusan MA Nomor.33K/PID.SUS/2013 Tanggal 25 Juni 2013 menolak permohonan Kasasi teradakwa HJ dan mengabulkan permohonan kasasi JPU pada Kejaksaan Negeri Medan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 516.700.000,” ujar Dwi. Dia menambahkan, terpidana kasus korupsi tersebut diserahkan keKajari Medan diwakili Kasi Pidsus Kelana Putra dan Kasi Intel Bondan Subrata, kemudian dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Labuhan Deli, Medan.

Kejati Sumut Tangkap Mantan Kepala Bappeda Medan Terpidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (19/12). Dia merupakan terpidana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia.  ”Informasi yang kami peroleh benar. Meninggal dunia sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (19/12).  Hadinoto sempat izin keluar dari rumah tahanan (rutan) untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Penahanannya otomatis dibantarkan karena sakit.  ”Untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana rekomendasi dari dokter Rutan KPK,” ucap Ali.  KPK telah menyerahkan jenazah Hadinoto kepada pihak keluarga. Pemakaman Hadinoto diserahkan sepenuhnya ke pihak keluarga.  ”Saat ini jenazah telah diserahkan perwakilan tim jaksa bersama pihak Rutan KPK kepada pihak keluarga almarhum,” terang Ali.  Dalam kasusnya, Hadinoto Soedigno divonis 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subaider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dia terbukti menerima suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia.  ”Mengadili, menyatakan terdakwa Hadinoto Soedigno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (3/6).  Hadinoto juga dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 2.302.974,08 dan EUR 477.560 atau setara dengan SGD 3.771.637,58. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita.  ”Bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Hadinoto akan dihukum pidana badan selama 4 tahun,” ungkap hakim Rosmina.  Hadinoto terbukti menerima uang senilai USD 2.302.974,08, EUR 477.540, dan SGD 3.771.637,58. Hadinoto juga disebut menerima hadiah berupa pembayaran makan malam dan biaya penginapan senilai Rp 34.812.261, serta pembayaran biaya pesawat pribadi USD 4.200.  Uang dan hadiah tersebut diterima dari Airbus S.A.S, Rolls-Royce Plc, Avions de Transport Regional melalui intermediary Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakasa milik Soetikno Soedarjo, serta dari Bombardier Canada melalui Hollingwingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc.  Sejumlah penerimaan itu diberikan agar Hadinoto bersama Emirsyah dan Capt Agus Wahjudo melakukan intervensi dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia. Terkait pengadaan pesawat itu berupa pesawat Airbus A330 series, pesawat Aribus A320, pesawat ATR 72 Serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG, serta pembelian dan perawatan mesin Rolls-Royce Trent 700 series.  Hakim juga meyakini Hadinoto melakukan tindak pidana pencucian uang (TPU). TPPU yang dilakukan Hadinoto dalam kurun waktu 2011-2016 terkait pengadaan pesawat. Hadinoto menyembunyikan uangnya dengan cara mentransfer ke anggota keluarganya. Hadinoto membuka 8 rekening Standart Chartered Bank di Singapura atas nama dirinya sendiri. Melalui rekening-rekening itu, Hadinoto mentransfer uang secara bertahap hingga totalnya senilai SGD 1.095.000.

Terpidana Korupsi, Eks Bos Garuda Hadinoto Soedigno Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-16-at-17.20.06_1.jpeg" alt="Petugas Kejari Jember membawa ketiga terpidana korupsi DAK pendidikan ke Lapas Kelas II-A Jember, Kamis (16/9). Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejari Jember membawa ketiga terpidana korupsi DAK pendidikan ke Lapas Kelas II-A Jember, Kamis (16/9). Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang menjadi terpidana kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan pada 2010 menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis (16/9).  Ketiga pejabat yang pernah di Dinas Pendidikan Pemkab Jember pada 2010 itu, yakni Sudjarwono dan Malai Sondi (staf Sub Bagian Perencanaan di Dinas Pendidikan) serta Sugeng B. Resobowo (Sekertaris Kelurahan Jember Kidul) menyerahkan diri ke Kejari Jember. Mereka menyerahkan diri setelah menerima putusan kasasi Mahkamah Agung.  ’’Kami mengapresiasi kepada keluarga ketiga terpidana yang menghadirkan terpidana secara sukarela ke kejaksaan, sehingga tidak ada upaya paksa penjemputan terpidana atas putusan MA tersebut,’’ kata Kasi Intel Kejari Jember Soemarno seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejari Jember.  Menurut dia, Kejari Jember menerima salinan putusan resmi kasasi MA yang menolak banding ketiga terpidana pada pekan lalu. Sehingga, pekan ini dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Ketiga terpidana dengan sukarela menyerahkan diri ke kejaksaan.  ’’MA menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur,’’ tutur Soemarno.  Dalam amar putusan kasasi MA tersebut, ketiga terpidana divonis satu tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.  ’’Terpidana pernah menjalani masa tahanan selama 42 hari saat menjalani proses hukum pada 2011 karena kasus itu kasus lama yang putusan di Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada 2012,’’ ujar Soemarno.  Kasus korupsi anggaran DAK pendidikan 2010 berkaitan dengan buku pelajaran dan alat peraga tersebut merugikan negara sebesar Rp 6,1 miliar. Ketiga pejabat Pemkab Jember tersebut akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember untuk menjalani putusan Mahkamah Agung.  Kasus korupsi DAK 2010 juga menyeret Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono yang sudah menjalani hukuman empat tahun penjara dan kini sudah bebas.

Tiga Pejabat Jember Terpidana Korupsi DAK Serahkan Diri ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-12-at-21.48.19.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi P2SEM Jatim saat dibawa ke Kantor Kejari Jember pada Selasa (11/8). Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi P2SEM Jatim saat dibawa ke Kantor Kejari Jember pada Selasa (11/8). Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terpidana kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur Ahmad Fauzi Zamroni ditangkap di Kabupaten Jember. Terpidana menjadi daftar pencarian orang (DPO) dan hampir 10 tahun menjadi buron Kejaksaan Negeri Surabaya.  Penangkapan dilaksanakan tim gabungan dari Tim Pidsus Kejari Surabaya, Tim Intelijen Kejari Surabaya, dengan bantuan Tim Kejari Jember. Terpidana ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, pada Selasa (11/8).  ”Memang benar kami membantu Kejari Surabaya menangkap terpidana kasus korupsi P2SEM Jatim di Jember,” kata Kasi Intel Kejari Jember Agus Budiarto seperti dilansir dari Antara di Jember.  Terpidana dieksekusi berdasar putusan PN Surabaya No. 3088/Pid.B/2010/PN SBY dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 50 juta subsider 4 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp 415 juta. Dalam putusan majelis hakim, terpidana terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) , pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tipikor pelaksanaan P2SEM Jatim pada Panitia Gerakan Surabaya Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat pada 2008.  Terhadap terpidana telah dilakukan pencarian oleh jaksa eksekutor, namun tidak diketahui keberadaannya. Sehingga, jaksa memasukkan terpidana dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menjadi buron selama hampir 10 tahun. Selama menjadi buron, terpidana selalu berpindah-pindah tempat ke berbagai kota bahkan sampai ke luar Pulau Jawa.  Tim Intelijen Kejari Surabaya memperoleh informasi akurat terkait keberadaan terpidana dan melakukan pemantauan selama tiga hari. Akhirnya tim dapat melakukan penangkapan di Kabupaten Jember.  ”Setelah dilakukan penangkapan, terpidana dibawa ke Kantor Kejari Jember untuk proses administrasi dan selanjutnya dibawa ke Lapas Kelas II-A Jember untuk menjalani hukuman,” kata Agus.  Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II-A Jember Yandi Suyandi mengatakan, narapidana korupsi P2SEM tersebut berada di ruangan khusus untuk masa pengenalan lingkungan sebelum ditempatkan bersama narapidana lainnya di Lapas Jember. ”Biasanya masa pengenalan tahanan atau narapidana di Lapas berjalan selama 14 hari, namun kami pantau perilaku narapidana tersebut sebelum ditempatkan bersama narapidana lain,” ujar Yandi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nfTrmreiB9k

Terpidana Korupsi P2SEM Jatim Ditangkap di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/22.kejati-2_1-1.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Amran saat memberikan keterangan pers di Padang pada Rabu (22/7). Fathul Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Amran saat memberikan keterangan pers di Padang pada Rabu (22/7). Fathul Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) masih memburu delapan orang terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).  ”Saat ini ada delapan terpidana kasus korupsi yang terus kami buru untuk dijebloskan ke penjara,” kata Kepala Kejati Sumbar Amran seperti dilansir dari Antara di Padang.  Dia menyebutkan, untuk upaya mencari para buronan kasus korupsi tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung. Selain itu, menyebar foto serta identitas para terpidana.  Menurut Amran, delapan terpidana tersebut telah divonis bersalah melakukan korupsi yang ditangani oleh sejumlah Kejari di Sumbar. Yakni atas nama Ramli Ramonasari terpidana korupsi pekerjaan proyek penyedia air bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman pada 2011. Kemudian Khuslaini atas kasus korupsi penyelewengan dana revalitasi pondok pemuda di Selasih, Kabupaten Solok pada 2013.  ”Juniadi buronan Kejari Solok yang terjerat kasus penyelewengan dana bina lingkungan (DBL) dalam rangka mengembangkan usaha tani program kawalan pangan di wilayah Solok. Lalu terpidana korupsi pengelolaan dan mengunakan anggaran kantor non belanja pegawai atas nama Ali Basyar. Dia menjadi buronan Kejari Pasaman,” terang Amran.  Selanjutnya, kata dia, Zafrul Zamzani yang ditangani Kejari Sijunjung. Selain itu, Agustinus Tri Siwi Roy dan Dodi Bashwardjojo terpidana yang ditangani Kejari Mentawai, serta satu terpidana dari Kejari Bukittinggi.  Selain terpidana korupsi, tambah Amran, Kejati Sumbar saat ini juga tengah membidik terpidana mati yang terjerat kasus pidana umum di wilayah Sumbar. Dia menegaskan, pihaknya akan terus memburu para terpidana tersebut. Namun Amran mengingatkan agar para terpidana kooperatif dan menyerahkan diri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IMRhtiTWx10  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XBKQTIySarA

Kejati Sumbar Buru Delapan DPO Terpidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/beri-dukungan-moril-ke-fuad-amin-warga-bangkalan-kirim-bebek-sanjay_m_159038.jpeg" alt="Mantan Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin Imron" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin Imron</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi terkait kasus jual beli gas alam, Fuad Amin Imron mengembuskan nafas terakhir di RSUD Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/9). Mantan Bupati Bangkalan itu wafat pada usia 71 tahun.  Kabar duka itu dibenarkan oleh Kepala bagian (Kabag) Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto.  "Iya (benar), tapi ini sedang dikonfirmasi lebih lanjut," kata Ade kepada JawaPos.com.  Sementara itu, Kepala Lapas Klas 1 Surabaya Tony Nainggolan menyatakan, Fuad meninggal di RS Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya pada sekitar pukul 16.12 WIB.  "Benar Pak Fuad Amin meninggal dunia di RS Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya pada sekitar pukul 16.12 WIB," ucap Tony.  Tony menduga, Fuad mengidap penyakit jantung dan komplikasi lainnya. Kini jenazahnya sudah dibawa ke rumah duka.  "Beliau sudah sakit lama, sakitnya komplikasi jantung dan ginjal tapi yang tahu persis kondisinya adalah dokter," jelas Tony.  Untuk diketahui, Fuad terbukti menerima suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko terkait pengurusan izin tambang di Bangkalan, Jawa Timur. Atas putusan itu, dia mengajukan banding.  Banding ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian memperberat vonis terhadap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.  Fuad yang sebelumnya divonis delapan tahun penjara ditambah hukumannya menjadi 13 tahun penjara. Akhir Desember 2018, tahanannya dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Porong, Jawa Timur karena sakit yang dideritanya.

Terpidana Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/54-terpidana-korupsi-kejati-riau-masih-buron_m_207756.jpeg" alt="ILUSTRASI Buronan terpidana kasus korupsi di Riau diketahui bejibun. Rekap data yang berhasil dihimpun JawaPos.com, menyebutkan masih ada 54 terpidana kasus korupsi Kejati Riau yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Buronan terpidana kasus korupsi di Riau diketahui bejibun. Rekap data yang berhasil dihimpun JawaPos.com, menyebutkan masih ada 54 terpidana kasus korupsi Kejati Riau yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Buronan terpidana kasus korupsi di Riau diketahui bejibun. Rekap data yang berhasil dihimpun JawaPos.com, menyebutkan masih ada 54 terpidana kasus korupsi Kejati Riau yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. Mereka masih buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Masih ada terpidana korupsi di Riau yang masih kita buru untuk dieksekusi," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, Kamis (26/4). Buron terpidana kasus korupsi tersebut, imbuhnya tersebar di 11 wilayah kerja Kejati Riau. Untuk Kejari Pekanbaru, dalam tahun ini saja, sambungnya ada sebanyak 20 orang terpidana yang belum dieksekusi. Lalu Kejari Rokan Hulu delapan orang, Kejari Pelalawan, sebanyak lima orang. Kemudian, Dumai empat orang, Rokan Hilir tiga orang, Siak dua orang, Indragiri Hulu satu orang, Indragiri Hilir empat orang, Kuantan Singingi tiga orang, Bengkalis tiga orang, dan Kepulauan Meranti satu orang. Sedangkan untuk Kejari Kampar, tidak memiliki tunggakan eksekusi terpidana korupsi. &ldquo;Jadi masih cukup banyak,&rdquo; bebernya. Kendati demikian, pihaknya masih enggan untuk menyebutkan siapa-siapa terpidana yang belum dieksekusi terkait kasus krupsi tersebut. Namun terpidana itu ada yang kabur setelah divonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Ada juga yang sudah jadi buronan saat proses penyidikan hingga mereka diadili tanpa hadir di persidangan atau inabsentia. Untuk memburu terpidana ini, kata Muspidauan, pihak Kejati Riau sudah berkoordinasi secara vertikal untuk menangkap para koruptor itu. Tiap Kejari berkoordinasi dengan Kejati Riau. "Kita gunakan agen-agen yang ada di seluruh jajaran," tambahnya. Selain itu, Kejati juga meminta bantuan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksan Agung. "Data-datanya (terpidana koruptor) sudah kita kirim ke sana," ungkapnya. Agar para terpidana dapat menjalankan hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung, Kejati Riau meminta kerja sama dari masyarakat. Sejauh ini pencarian masih dilakukan di wilayah-wilayah yang diduga jadi tempat persembunyian koruptor tersebut. "Kita imbau, pihak-pihak tertentu memberitahukan keberadaan terpidana. Kepada terpidana sendiri, kita harapkan menyerahkan diri," tutupnya.

54 Terpidana Korupsi Kejati Riau Masih Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panik-buron-terpidana-kasus-korupsi-malah-lari-ke-kantor-polisi_m_201941.jpeg" alt="DPO: DPO Husain Abdul Razak saat diamankan di Kejari Makassar, Kamis (5/4)." width="100%">
<figcaption>DPO: DPO Husain Abdul Razak saat diamankan di Kejari Makassar, Kamis (5/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Husain Abdul Razak, terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus korupsi penyelewengan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akhirnya berhasil ditangkap, Kamis (5/4). Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar, Andi Alham mengungkapkan, Husain Abdul Razak yang ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2015 lalu ini diamankan, setelah tim Intelijen mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengetahui keberadaanya di Jalan Ap Pettarani, Makassar. "Tim kita dapat informasi dari masyarakat, bahwa DPO atas nama tersebut sedang berada di Jalan AP Pettarani dan mengendarai mobil Daihatsu Xenia. Dapat laporan itu, tim kami segera meluncur ke lokasi tersebut dan melakukan pengejaran, namun yang bersangkutan berusaha menghindar dan melarikan diri ke arah Jalan Sultan Alauddin," ujarnya, Kamis (5/4). Saat dilakukan pengejaran, sambungnya, Husain Abdul Razak diduga panik karena merasa keselamatanya terancam hingga kemudian lari dan meminta perlindungan ke kantor polisi, di lokasi sekitar. "Mungkin dia merasa terancam, jadi dia meminta perlindungan ke kantor Polsek Rappocini. Kemudian kami koordinasi ke Polsek Rappocini juga untuk mengamankan DPO tersebut," kata Alham. Setelah berhasil diamankan, Abdul Razak kemudian dibawa ke Kejari Makassar untuk dimintai keterangan sebelum dibawa ke Lapas Klas 1 Makassar. Hasil pemeriksaan sementara lanjut Alham, selama menjadi DPO Husain mengaku beberapa kali pulang pergi keluar Sulawesi untuk mengaburkan jejak hukumnya. Husain Abdul Razak sendiri merupakan rekanan dalam kasus bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMK RSBI, pada SMK Negeri BPPKT Provinsi Sulsel tahun 2010-2011 dengan nilai anggaran Rp 5 miliar. Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar 2012 lalu, Husain divonis terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi. Sempat menjalani hukuman badan beberapa tahun, Husain kabur hingga ditetapkan menjadi DPO. Husain divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 46 juta subsidair 6 bulan kurungan. Akibat perbuatannya, terpidana itu kini kembali harus menjalani kurungan badan pasca ditangkap.

Panik, Buron Terpidana Kasus Korupsi Malah Lari ke Kantor Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terpidana kasus korupsi

Berita Terkini