<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/PlM0V3I2snBeilGWR6EK7ULy5A4touuvpg46OqlJ-1-2798281488.jpg" alt="Potret mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, tengah berkumpul dengan sejumlah mantan camat beredar di media sosial. (Instagram @didi_ruswandi)" width="100%">
<figcaption>Potret mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, tengah berkumpul dengan sejumlah mantan camat beredar di media sosial. (Instagram @didi_ruswandi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, terpidana korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City kini telah bebas bersyarat, usai Divonis bersalah pada Desember 2023 lalu. Rekaman video yang memperlihatkan Yana tengah berkumpul dengan sejumlah mantan camat beredar di media sosial. Video tersebut diunggah oleh Kepala BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, pada Minggu (14/9). Dalam video singkat itu, Yana tampak mengenakan kaos putih dan celana hitam. Ia terlihat tertawa lepas bersama beberapa orang di sebuah rumah, lalu berfoto bersama. "Saya sebagai 'mantan camat Wetland' dan 'mantan camat Kanhay' hadir juga dong," tulis Didi dalam unggahannya. Yana Mulyana sebelumnya divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City pada Desember 2023. Ia menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, dan dinyatakan bebas bersyarat sejak 13 Juni 2025. "Pak Yana Mulyana sudah mendapatkan pembebasan bersyarat dan dihadapkan ke Bapas Bandung pada tanggal 13 Juni 2025," kata Humas Lapas Sukamiskin, Yaman Nuryaman, Senin (15/9). Yana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 April 2023, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada 13 Desember 2023, memvonis Yana dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Yana Mulyana terbukti menerima gratifikasi berupa uang dan fasilitas perjalanan ke Thailand dari pihak swasta terkait proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung.

Rekaman video Yana Mulyana, mantan Wali Kota Bandung, nongkrong bareng mantan camat, viral di media sosial.

Di-OTT KPK April 2023, Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Terpidana Suap CCTV Smart City Bandung Sudah Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Gus-Nur-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, menjadi salah satu narapidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti kepada 1.178 terpidana yang ditetapkan pada 1 Agustus 2025. Pemberian amnesti dan juga abolisi dari Presiden mempertimbangkan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 UUD 1945. Amnesti kepada Gus Nur diberikan bersamaan dengan pengampunan untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan Harun Masiku di KPK. Nama Gus Nur tercantum jelas dalam dokumen tersebut. &ldquo;SUGI NUR RAHARJA ALS GUS NUR,&rdquo; tertulis dalam Keppres 17/2025, Selasa (5/8). Keputusan ini otomatis menghentikan proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah Mahkamah Agung menolak kasasi perkara nomor 4850 K/Pid.Sus/2023 pada 14 September 2023. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Gus Nur. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang memangkas hukuman menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan.&nbsp; Gus Nur dinyatakan bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kasus ini bermula ketika Gus Nur mengundang Bambang Tri Mulyono untuk membahas dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui kanal YouTube miliknya, GUS NUR 13 OFFICIAL. Wawancara itu dilakukan di kediaman Gus Nur di Malang, Jawa Timur, pada 26 September 2022 yang diunggah dalam dua video. Salah satu video berjudul GUS NUR: MUBAHALAH BAMBANG TRI DI BAWAH AL-QUR&rsquo;AN-BLOKO SUTO &ndash; SEKARANG SIAPA YG PENDUSTA? PART 1 telah ditonton lebih dari 279 ribu kali dan mendapat 13 ribu tanda suka sebelum kasus ini bergulir di ranah hukum. &nbsp; &nbsp;

Gus Nur, terpidana kasus ITE, terima amnesti dari Prabowo. Kasusnya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini jejak hukum Gus Nur.

Gus Nur Terpidana Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti dari Prabowo, Simak Jejak Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/IMG-20250726-WA0175-2313703897-4094262263.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani vonis di Jakarta, (25/7/2025). Hasto hampir dipastikan bakal mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani vonis di Jakarta, (25/7/2025). Hasto hampir dipastikan bakal mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan. Amnesti itu diberikan setelah Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7) lalu. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pemberian amnesti itu diberikan kepada 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto. "Pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat presiden nomor 42 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7). <h2>Apa itu Amnesti?</h2> Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap suatu tindak pidana tertentu yang diberikan oleh negara (biasanya oleh kepala negara, seperti presiden) kepada sekelompok orang atau individu, tanpa melalui proses peradilan biasa, dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat politis. Dasar hukum pemberian amnesti itu diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Bunyinya, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Pemberian amnesti itu harus diberikan oleh presiden melalui Keputusan Presiden. Serta bersifat kolektif dan bisa diberikan kepada sekelompok orang meskipun bisa juga individu. Bahkan, dampak pemberian amnesti dapat menghapus akibat hukum pidana, artinya seolah-olah tindak pidana tersebut tidak pernah dilakukan. Biasanya amnesti ditujukan untuk tindak pidana politik, makar, pemberontakan, atau pelanggaran hukum dalam konteks tertentu seperti konflik bersenjata, pemberontakan, dan sejenisnya. Amnesti sendiri diberikan sebelum atau sesudah proses hukum, dan bisa menghentikan seluruh proses pidana. Oleh karena itu, pemberian amnesti akan menghapus tindak pidana meskipun Hasto Kristiyanto telah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Amnesti itu diberikan demi kepentingan nasional, rekonsiliasi, atau stabilitas politik. &nbsp;

Presiden Prabowo mengusulkan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, terdakwa suap PAW DPR, dan dampaknya bagi politik Indonesia.

Mengenal Amnesti, Pengampunan Hukum dari Presiden Prabowo untuk Hasto Kristiyanto dan 1.115 Terpidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka pada tanggal 20 Agustus 2024.&nbsp; Melalui surat BKN nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 telah ditetapkan secara detail mengenai jadwal pendaftaran CPNS tahun 2024. Sebagaimana telah dirilis BKN, proses seleksi CPNS 2024 akan berlangsung hingga Maret 2025.&nbsp;Karena itu, sebelum menuju pendaftaran CPNS 2024, para pelamar harus mengetahui beberapa hal yang menjadi ketentuan umum. Sebagaimana diketahui, dalam Permenpan RB no 6 tahun 2024 telah ditetapkan bahwasannya ada 10 syarat pelamar CPNS 2024. Diantara syarat yang telah ditetapkan tersebut ternyata pelamar tidak diperkenankan untuk mengikuti partai politik parpol. Tak hanya parpol pelamar CPNS 2024 juga tidak menginginkan mantan narapidana untuk mendaftar.&nbsp; Oleh sebab itu pastikan pastikan diri pelamar telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Menpan RB berikut ini:&nbsp; 1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS; 2. Pendaftar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; 7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan; 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan&nbsp; 10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Diantara syarat yang telah ditetapkan ternyata pelamar tidak diperkenankan untuk mengikuti partai politik parpol dan menjadi terpidana.

Bagi yang Pernah Menjadi Terpidana dan Terlibat Parpol Haram Hukumnya Ikut Daftar CPNS 20 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/14-tertangkap-kejari-pekanbaru-buru-empat-buronan-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Kejari Pekanbaru masih memburu empat buron lagi kasus korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kejari Pekanbaru masih memburu empat buron lagi kasus korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo tidak hanya menangani tindak pidana korupsi. Mereka juga mencari terpidana yang merugikan uang negara, tapi hingga kini (27/10) belum masuk bui. Bahkan, ada yang sampai 10 tahun belum berhasil dieksekusi.  ”Sudah saya perintahkan untuk mengidentifikasi dan mencari DPO yang belum dieksekusi,’’ kata Kepala Kejari Sidoarjo Arief Zahrulyani.  Selain para napi kasus korupsi, tim kejari juga mengumpulkan data napi yang masuk DPO bidang pidana umum. Namun, saat ini data buron yang sudah masuk didominasi kasus korupsi. Untuk perkara pidana umum, masih proses identifikasi dan pengumpulan data.  Berdasar identifikasi awal, saat ini setidaknya ada 13 orang nama. Beberapa di antaranya sudah berhasil dieksekusi. Pihak kejaksaan tengah mengantongi sembilan data napi yang menjadi buron kasus korupsi dan harus segera dieksekusi.  Terlebih, mereka sudah lama menyandang status napi. Perkaranya pun sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). ”Sebagian besar vonis DPO sudah sangat lama. Ada yang diputus sejak 2011, tapi sampai sekarang belum dieksekusi,’’ kata Kasi Intel Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama.  Rakatama menyebut rata-rata vonis para buron memang sudah lama. Ada yang dijatuhi putusan pidana pada 2012, 2013, dan 2015. Putusan yang paling anyar untuk para DPO lama itu diberikan pada 2017 dan 2018. Sayang, Aditya tidak mau membuka data nama buron tersebut.  Yang jelas, pihak kejari sejatinya sudah mencari para buron sejak lama. Tapi, tim belum berhasil menemukannya. Dengan adanya perintah pencarian dan eksekusi para buron, pihak kejaksaan bakal lebih maksimal melakukan pencarian.  ”Terus kami cari sampai dapat dengan berbagai informasi dari masyarakat,’’ lanjut mantan Kasipidsus Kejari Tanjung Pinang itu.  Dia menambahkan, perburuan buron itu merupakan salah satu bentuk dukungan pada program kejaksaan agung. Yakni, program tabur alias tangkap buron. Harapannya, semakin banyak buron yang dieksekusi tim kejaksaan untuk menjalani hukuman badan di tahanan. Terutama mereka yang diputus sejak lama.

Di Sidoarjo, Ada Napi Kasus Korupsi Jadi Buronan Lebih 10 Tahun

terpidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terpidana

Berita Terkini

Di-OTT KPK April 2023, Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Terpidana Suap CCTV Smart City Bandung Sudah Bebas Bersyarat

Gus Nur Terpidana Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti dari Prabowo, Simak Jejak Kasusnya

Mengenal Amnesti, Pengampunan Hukum dari Presiden Prabowo untuk Hasto Kristiyanto dan 1.115 Terpidana

Bagi yang Pernah Menjadi Terpidana dan Terlibat Parpol Haram Hukumnya Ikut Daftar CPNS 20 Agustus

Di Sidoarjo, Ada Napi Kasus Korupsi Jadi Buronan Lebih 10 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com