<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Tersangka-Penyiraman-Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Dua orang anggota polisi aktif pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan yakni RB dan RM dibawa keluar dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12/2019). RM dan RB dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, keduanya berada Direktorat Reserse Krim" width="100%">
<figcaption>Dua orang anggota polisi aktif pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan yakni RB dan RM dibawa keluar dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12/2019). RM dan RB dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, keduanya berada Direktorat Reserse Krim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bagi Novel Baswedan, terlalu banyak kejanggalan dalam persidangan dua terdakwa penyiram air keras terhadap dirinya. Tuntutan ringan dari jaksa penuntut umum (JPU) juga dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi dirinya sebagai korban.  Karena itu, menjelang sidang pembacaan putusan pekan depan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak berharap banyak. Bahkan, Novel meminta majelis hakim untuk membebaskan kedua terdakwa: Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. ’’Dibebaskan saja (dari segala tuntutan jaksa) daripada (terus) mengada-ada,’’ ujar Novel kemarin (16/6).  Pernyataan bernada pesimistis Novel itu merujuk pada banyaknya kejanggalan yang dipertontonkan selama persidangan. Dia pun meyakini kedua terdakwa yang merupakan oknum anggota Polri bukan pelaku penyerangan sebagaimana dakwaan jaksa.  ’’Saya tidak yakin dua orang itu (Ronny Bugis dan Rahmat Kadir) pelakunya,’’ ucap mantan perwira Polri tersebut.  Novel mengaku belum mendapat argumen meyakinkan dari jaksa maupun penyidik yang menangani perkara tersebut terkait dengan korelasi pelaku dan alat bukti. Bahkan, dia mendapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa dua anggota aktif Polri itu sama sekali tidak mirip dengan pelaku penyerangan. ’’Saksi-saksi yang melihat pelaku (penyerangan pada 11 April 2017) bilang bukan itu pelakunya,’’ ungkap dia.  Sejak awal, dia meminta penegakan hukum berjalan profesional sebagaimana mestinya. Secara pribadi, Novel telah memaafkan pelaku penyerangan meski belum mengetahui secara pasti siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa yang terjadi seusai salat Subuh itu. ’’(Penyerangan) bisa terjadi kepada siapa pun dan mengancam orang-orang yang berani berjuang,’’ tandasnya.  Sebagaimana diketahui, tuntutan jaksa pada Kamis lalu (11/6) dalam sidang penyiraman air keras terhadap Novel menuai banyak tanggapan minor. Selain tuntutan satu tahun penjara, jaksa justru terkesan membela terdakwa. Salah satu yang banyak disorot publik adalah penyiraman air keras yang akhirnya membuat mata kiri Novel rusak itu terjadi karena tidak sengaja.  Di sisi lain, tim kuasa hukum terdakwa penyerangan Novel terus menyampaikan keberatan atas tuntutan jaksa yang terbilang ringan itu. Dalam pleidoi yang dibacakan pada Senin (15/6), tim kuasa hukum mengatakan bahwa para terdakwa tidak sengaja melakukan penyerangan. Perbuatan terdakwa didasari dorongan rasa benci pribadi kepada Novel. Novel dianggap tidak memiliki jiwa korsa.  Sementara itu, Kurnia Ramadhana, salah seorang anggota tim advokasi Novel, menyatakan, sidang kasus tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukum bukan untuk keadilan. Sebaliknya, hukum digunakan untuk melindungi pelaku dangan memberi hukuman ala kadarnya. ’’(Persidangan) juga menutup keterlibatan aktor intelektual dan mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis,’’ ungkapnya.  Kurnia menyebutkan, pelaku selama ini seolah mendapat keistimewaan dari Polri. Salah satunya bantuan hukum. Padahal, kata dia, pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3/2003 menyatakan bahwa pendampingan hukum untuk anggota Polri dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas. ’’Sedari awal kami sudah memprediksi bahwa persidangan ini hanya formalitas,’’ ujarnya.  Tim advokasi pun meminta hakim dapat melihat fakta sebenarnya terkait dengan kasus teror air keras yang menimpa Novel. Pihaknya juga mengharapkan Presiden Joko Widodo membuka tabir sandiwara penegakan hukum itu dengan membentuk tim pencari fakta independen. Tanpa tim independen, lanjut Kurnia, kasus Novel diprediksi sulit terungkap.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3yg6gkaJlHg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jKaZ_fTKHlM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HkXW5Q_cTIc

Novel Baswedan: Bebaskan Saja Terdakwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi waktu tiga bulan untuk tim teknis bentukan Polri, dalam menyelesaikan kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebab, Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya telah gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel.  "Sebenarnya 820 hari itu sudah sangat lama ya bagi kita semua untuk menunggu siapa pelaku penyerangan Novel. Kalau memang belum ditemukan sampai saat ini meskipun KPK kecewa dengan hasil tim pencari fakta yang menyampaikan hasilnya kemarin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/7).  Lembaga antirasuah masih berharap,caktor lapangan dan aktor intelektual penyerangan kasus Novel segera ditemukan. Sebab penyerangan terhadap Novel dan pegawai KPK lainnya merupakan hal penting untuk diselesaikan.  "Bagi KPK sederhana saja, poin krusialnya adalah pelaku ditemukan," tegas Febri.  Oleh karena itu, Febri memandang jangan sampai publik selalu bertanya tentang penyelesaian penyeranga terhadap pegawai dan pimpinan KPK yang juga belum terselesaikan. Sebab akan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Polri untuk menyelesaikannya.  "Serangan terhadap pegawai KPK juga belum selesai, jadi jangan sampai ada persepsi publik teror terhadap penegak hukum tidak akan selesai ditangani," tegas Febri.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali melonggarkan tim teknis bentukan Kapolri untuk dapat menindaklanjuti temuannya selama tiga bula ke depan. Jokowi menginginkan untuk menindak tegas pelaku terhadap penyerangan Novel.  "Kalau Kapolri sampaikan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan. Kita harapkan dengan temuan yang ada, sudah menyasar ke kasus-kasus yang sudah terjadi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan bukan perkara yang mudah. Sehingga butuh waktu khusus untuk dapat menyelesaikannya.  "Ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah sehari atau dua hari ketemu," ucap Jokowi.  Kendati demikian, Jokowi belum bisa memastikan apakah akan membentuk TGPF atau tidak setelah Tim teknis diberikan waktu untuk menyelesaikan kasus Novel. Menurutnya, itu sesuai perkembangan dari kinerja Tim Pakar Polri yang sebelumnya dibentuk.  "Saya beri waktu tiga bulan, akan saya lihat nanti hasilnya. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti?," tukas Jokowi.

KPK: Jangan Sampai Ada Persepsi Teror Tak Selesai Ditangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/novel-baswedan-saya-ingin-move-on-untuk-berjuang-kembali_m_230445.jpg" alt="Novel Baswedan saat diwawancarai Jawa Pos di Singapura beberapa waktu lalu. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan saat diwawancarai Jawa Pos di Singapura beberapa waktu lalu. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir 16 bulan sejak tragedi penyiraman air keras yang menimpanya pada 11 April 2017, penyidik senior KPK Novel Baswedan tak bisa bekerja karena harus menjalani pengobatan di sebuah RS. di Singapura. Kini, usai menjalani operasi mata dan pengobatan rutin, kondisi suami Rina Emilda ini berangsur pulih. Meskipun kondisi matanya belum sembuh total, namun Novel memaksakan diri agar bisa kembali bekerja memberantas korupsi di negeri ini. Rencananya, mantan Kasatgas kasus korupsi e-KTP ini akan kembali ke K4, sebutan bagi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (27/7) mendatang. Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan Novel saat pertama kali bekerja nanti, berikut petikan wawancara antara mantan Kasatreskrim Polresta Bengkulu tersebut dengan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo dan wartawan JawaPos.com Kuswandi, di kediamannya, Minggu (22/7) kemarin.  Kegiatan apa yang akan anda kerjakan di hari pertama kerja nanti ?  Jadi setelah sekian lama saya sakit, saya sebetulnya belum pulih sepenuhnya. Tetapi saya harus mencoba untuk memulai masuk kerja. Saya juga bisa mengetahui kendala-kendala kesehatan saya apa, meskipun saya sudah tahu, tapi untuk memastikan lebih jauh. Apa yang akan saya lakukan setelah saya masuk? Yang pertama tentunya saya masih penyidik, saya penyidik KPK, saya Kasatgas, saya akan menginventarisir masalah-masalah satgas saya, tanggung jawab perkara yang belum terselesaikan, dan kemudian mekanisme kinerja di Satgas tentunya akan saya perbaiki. Dengan harapan bisa berjalan lebih optimal ke depan. Yang kedua tidak kalah penting tentunya, saya akan bicara dengan teman-teman di KPK untuk saling menguatkan, dan agar semua pegawai di KPK bisa melakukan tugas-tugasnya, melakukan tanggung jawabnya dengan bertambah semangat dan ini perlu komunikasi. Perlu saling menasihati, perlu saling menguatkan, ini yang akan saya lakukan. Intinya, komunikasi yang paling mungkin adalah dengan wadah pegawai, dengan kawan-kawan lain tentunya akan saya komunikasi. Terus memperbaiki Kasatgas, kalau menurut anda seperti apa ? Jadi begini, yang saya lakukan adalah di porsi saya. Saya Kasatgas mekanisme kerja di satgas tentu akan diperbaiki, satgas saya ya. Siapa tahu apabila pola kerjanya bisa lebih baik, bisa menjadi contoh buat satgas lain. Apakah ada perkara yang sudah disiapkan oleh tim satgas ketika anda masuk ? Belum ada yang fokus ke satu perkara. Tentunya saya justru  akan menginventarisir di satgas yang saya tinggalkan dalam beberapa waktu saya sakit yang belum selesai, yang belum tuntas, atau perkara yang ada kendala tentunya itu yang akan saya jadikan prioritas untuk saya selesaikan. Kondisi mata, kondisi fisik secara umum sudah siap untuk melakukan aktivitas berat ? Fisik siap, mata mohon didoakan. Terus terang mata saya memang belum bisa membaca sepenuhnya. Mata kiri nantinya yang akan jadi tumpuan untuk membaca, tetapi mata kiri saya ini masih perlu beberapa kali operasi ringan. Tentunya saya masih harus bolak balik untuk proses pengobatan. Terlepas dari  itu semua, dengan segala kekurangan dioptimalkan untuk bisa bekerja sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Apa yang mendorong anda bekerja kembali ke KPK meskipun kondisi masih seperti ini ? Tentunya kita semua punya harapan yang sama terhadap KPK. Kita  ingin KPK semakin kuat, semakin hebat. Saya punya kesempatan, setidak-tidaknya saya masih pegawai KPK. Kesempatan  itu yang saya gunakan untuk mengajak, untuk memberikan semangat kawan-kawan yang lain, untuk ikut turut bekerja bersama kawan-kawan yang lain, untuk bisa menjaga, mendorong integritas. Ini hal yang harus terus menurut dijaga, dikuatkan. Bagi saya ini prioritas penting yang pantas, sepadan untuk dilakukan dengan segala resiko. Terkait perkara anda yang belum selesai, ketika anda masuk ke KPK, apakah ini menjadi prioritas untuk didiskusikan bersama pegawai KPK lain ? Saya tahu banyak pegawai KPK yang melakukan advokasi untuk saya, melakukan dukungan kepada saya, walaupun saya tidak mendengar pimpinan (KPK) melakukan itu. Artinya kalau pegawai KPK melakukan, saya tahu. Selama ini dikoordinir oleh wadah pegawai. Pimpinan saya nggak mendengar, apakah melakukan atau tidak saya nggak tahu, karena saya nggak mendengar. Saya pernah bilang bahwa saya sudah memaafkan pelakunya. Saya ikhlas dengan kejadian ini semua, karena saya tidak mau diri saya terus berkutat dengan masalah penyerangan itu. Saya ingin kalau orang zaman now bilang move on ya, untuk berjuang kembali. Oleh karena itu menjadi penting untuk saya tidak terus berkutat pada penyerangan itu. Tetapi untuk terus menyuarakan penyerangan ini diungkap, bagi saya sama pentingnya dengan memberantas korupsi sendiri. Oleh karena itu, saya akan menuntut terutama kepada bapak presiden yang sudah berjanji untuk mengungkap ini, memerintahkan jajarannya. Presiden punya BIN yang Kepala BIN nya Jenderal Polisi sudah purnawirawan sekarang ya, tapi beliau pastinya punya kemampuan. Punya Kapolri, punya perangkat lain, yang itu semua mesti bisa digunakan. Bapak presiden mestinya terganggu ada hal begini tidak diungkap. Saya pernah menyampaikan bahwa ini bukan kejadian biasa, kenapa tidak biasa, karena ada dugaan dan keyakinan kuat bahwa beberapa pejabat polisi yang punya kepentingan dalam rangka penegakan hukum itu terlibat dalam penyerangan ini. Sehingga ketika ada segelintir orang yang mengasumsikan hal ini selesai dengan mekanisme biasa, dia sedang berkhayal rasanya. Ini diselesaikan dengan mekanisme yang sungguh-sungguh, dengan mekanisme luar biasa.  Jadi ketika dianggap ini selesai dengan mekanisme biasa, ini orang sedang mengkhayal rasanya, nggak mungkin. Karena orang- orang yang terlibat tentu akan menghalangi , logikanya begitu. Anda konsisten kasus penyerangan anda tidak akan diungkap? Iya saya konsisten berpandangan bahwa polisi tidak akan ungkap ini. Sejak awal saya sampaikan itu, dan bapak presiden pernah berjanji akan membentuk tim. Apakah tim itu Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atau bukan saya nggak tahu. Kenapa ini tetap harus disuarakan, karena kalau penyerangan ini tidak diungkap, akibatnya adalah orang-orang (jahat) bisa jadi semakin takut.  Karena penyerangan menjadi semakin riskan dan pelaku penyerangan semakin berani untuk menyerang. Saya akan tunjukkan, saya diserang apapun tidak akan takut dan saya akan tetap melakukan apa yang mesti saya lakukan. Tetapi pola-pola pembiaran itu suatu hal yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu saya akan sampaikan terus. Saya prihatin dengan orang-orang yang membiarkan. Mestinya presiden tidak boleh dikekang atau takut dengan kelompok-kelompok yang tidak baik. Presiden adalah anak indonesia, presiden saya juga dan saya berharap bapak presiden memposisikan dirinya sebagai presiden. Betul-betul mewakili semua kepentingan bangsa dan betul-betul mau menegakan hukum dan keadilan dengan sungguh-sungguh. Ada kekhawatiran nggak kasus anda jadi komoditas politik, ketika presiden atau lawan politiknya masuk dalam ranah pilpres yang akan berlangsung sebentar lagi? Memang yang pertama banyak yang bilang begitu. Bisa jadi kemudian diungkap untuk kepentingan politik. Hanya diungkap aktor lapangannya saja. Bagi saya kalau ada orang yang melakukan itu keterlaluan. Begitu juga ada juga mungkin lawan politik bapak presiden akan melakukan itu, menggunakan kasus ini untuk menyerang presiden, menurut saya nggak pas juga. Menurut saya jangan kemudian ketika ada politisi atau siapapun mau menyuarakan kebenaran, walaupun kalau baru ngomong sekarang itu agak telat atau kesiangan. Tapi masih oke lah daripada nggak menyuarakan. Saya lebih memandang begitu. Mestinya agar bapak presiden tidak terjadi, serangan-serangan kepentingan politik, ya hal ini diselesaikan gitu. Jangan kemudian ketika ada orang yang menyalahkan sebagai masalah politik, nah ini yang salah. Kalau suatu saat nanti dipakai orang menurut saya salahnya sendiri.

Novel Baswedan: Saya Ingin Move On Untuk Berjuang Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bongkar-misteri-kasus-penyiraman-air-keras-polda-metro-jaya-sambangi-kpk_m_131172.jpeg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Rudi Heryanto menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/5). Kedatangannya bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono itu untuk berkoordinasi dengan KPK perihal penanganan kasus penyiraman air keras penyidik Novel Baswedan. "Kita akan koordinasi berkaitan dengan penanganan kasus Novel Baswedan kita bawa Dirkrimum, staf semua akan jelaskan dengan pimpinan KPK," kata Argo di depan gedung KPK, Jakarta. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menahan Miko Panji Tirtayasa sejak 16 Mei lalu lantaran diduga terlibat penyiraman air keras terhadap Novel. Namun, kemarin Miko dipulangkan dengan alasan tidak terbukti melakukan teror tersebut. Menurut Argo, polisi menangani kasus menggunakan dua metode yaitu induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pendalaman kasus langsung dengan mendatangi TKP. "Kemudian ada metode deduktif. Ini motif kira-kira apa motifnya apa. Kami tes pribadi atau motif di pekerjaan karena kita koordinasi dengan KPK ada beberapa kasus yang sudah pernah ditangani oleh Novel. Kasus apa yang besar kita cek yang sering ditangani ada tidak semuanya berpotensi semua berpotensi proses besar," paparnya. (Put/jpg)

Bongkar Misteri Kasus Penyiraman Air Keras, Polda Metro Jaya Sambangi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kpk-tagih-janji-polri-temukan-otak-teror-air-keras-ke-novel-baswedan_m_130393.jpeg" alt="Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen Polri dalam menemukan otak pelaku penyiraman air keras ke penyidik Novel Baswedan. Apalagi, peristiwa penyiraman air keras itu telah terjadi sejak satu bulan lalu. "Yang terpenting bagi KPK dan pihak keluarga adalah pelaku penyerangan tersebut bisa diungkap dan diproses lebih lanjut. Siapa sebenarnya mastermind, atau pihak yang menyuruh, itu yang terpenting bagi KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (16/5). Menurut Febri, KPK tidak mempermasalahkan cara Polri mengungkap pelaku teror ke Novel. Termasuk, apabila Polri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. "Apapun namanya, apalagi kalau presiden berpandangn tim perlu diperkuat dan diperluas, tentu saja KPK akan support hal tersebut. Namun kami belum sampai pada kesimpulan soal tim independen. Kita perlu membicarakan secara internal dan koordinasi dengan Polri," ujar Febri. Novel disiram air keras di daerah dekat rumahnya pada April lalu. Sejak itu, mata Novel menjalani perawatan intensif hingga dibawa ke Singapura. Saat ini, Novel tengah bersiap menjalani operasi pemasangan membran mata. (Put/jpg)

KPK Tagih Janji Polri Temukan Otak Teror Air Keras ke Novel Baswedan

teror air keras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#teror air keras

Berita Terkini

Novel Baswedan: Bebaskan Saja Terdakwa

KPK: Jangan Sampai Ada Persepsi Teror Tak Selesai Ditangani

Novel Baswedan: Saya Ingin Move On Untuk Berjuang Kembali

Bongkar Misteri Kasus Penyiraman Air Keras, Polda Metro Jaya Sambangi KPK

KPK Tagih Janji Polri Temukan Otak Teror Air Keras ke Novel Baswedan

Download Aplikasi JawaPos.com