<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Aktivitas-bongkar-muat-di-Lapangan-Penumpukan-TPS-1-492613189.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang libur panjang Idul Fitri dan cuti bersama 2025, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi lonjakan aktivitas logistik. Momen Lebaran biasanya diiringi dengan peningkatan arus barang, baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun distribusi ke berbagai wilayah.&nbsp; Selain itu, kebijakan pembatasan operasional truk di jalan nasional, baik tol maupun non-tol, turut mempengaruhi pergerakan kargo di pelabuhan. Tidak hanya itu, potensi kendala di pelabuhan asal maupun tujuan, seperti kongesti atau keterlambatan kapal juga bisa berdampak pada kapasitas penyimpanan di TPS. Untuk mengantisipasi kepadatan di area penumpukan peti kemas, TPS berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait pengaturan zona penumpukan ekspor dan impor. Langkah ini bertujuan agar alur keluar-masuk barang lebih terorganisir dan tidak menimbulkan hambatan dalam proses bongkar muat kapal. "Kami memastikan semua prosedur berjalan sesuai regulasi agar tidak terjadi bottleneck yang dapat mengganggu arus logistik," ujar Direktur Operasi TPS Rino Wisnu Putro di Surabaya, Kamis (13/2). Selain koordinasi dengan pihak terkait, TPS juga menerapkan strategi pembersihan lapangan penumpukan (housekeeping) untuk memaksimalkan kapasitas. Peti kemas impor yang sudah selesai diproses akan segera dipindahkan, sehingga tersedia ruang bagi peti kemas yang baru tiba. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran operasional, terutama saat volume barang sedang tinggi. TPS juga meningkatkan kapasitas penyimpanan dengan menambah ketinggian susun peti kemas ekspor menjadi lima tumpukan (tier) khusus untuk kapal feeder. Metode ini akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan, terutama bagi peti kemas yang menuju hub besar seperti Singapura dan Tanjung Pelepas, Malaysia. Dengan cara ini, TPS dapat mengakomodasi lebih banyak barang tanpa menambah luas area penumpukan. Selain itu, sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan, TPS akan memindahkan peti kemas yang sudah lebih dari tiga hari berada di lapangan penumpukan ke Lini II di luar area TPS. Kebijakan ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2017 tentang batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. "Pemindahan ini bertujuan untuk menghindari overcapacity yang bisa menghambat kelancaran layanan," tutur Rino. Dari sisi operasional, Rino memastikan TPS tetap beroperasi penuh selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, TPS hanya libur pada hari H Idul Fitri. Pada H+1, layanan akan kembali berjalan normal mulai pukul 00.01 WIB. Keberlanjutan operasional ini menjadi kunci agar distribusi barang tetap lancar meskipun ada lonjakan aktivitas. Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, TPS optimistis dapat menjaga kelancaran arus logistik selama libur Idul Fitri dan cuti bersama 2025.

Momen Lebaran biasanya diiringi dengan peningkatan arus barang, baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan distribusi ke berbagai wilayah.

Antisipasi Lonjakan Kargo, Terminal Petikemas Surabaya Siapkan Strategi Bongkar Muat Logistik Saat Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/c8829405-8a8f-43ef-bc2a-37de1b360095.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah diresmikan awal Juni 2021 lalu, pada Jumat (3/9), angkutan logistik kereta api kembali aktif beroperasi di Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Jadwal keberangkatan kereta api logistik ini sudah terjadwal secara reguler untuk kargo impor dengan jadwal closing pukul 17.00 WIB dan jadwal keberangkatan dari TPS setiap pukul 22.00 WIB.  Direktur Operasi TPS, Bambang Hasbullah, menyampaikan bahwa reaktivasi jalur angkutan logistik menggunakan kereta api ini dilaksanakan untuk memperlancar arus barang dari dan ke pelabuhan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan TPS terhadap program Sinergi BUMN, dalam hal ini adalah sinergi antara KAI dan Pelindo III.  Selain itu, penggunaan kereta api dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, serta sekaligus mampu mempercepat pergerakan barang karena memiliki jalur khusus yang bebas dari hambatan.  Fasilitas TPS dilengkapi dengan 2 jalur kereta api, yang masing-masing mampu mengakomodir angkutan KA Barang Petikemas dengan rangkaian 10 GD (Gerbong Datar). Dengan demikian, apabila kedua jalur tersebut dimanfaatkan secara bersamaan, maka total kapasitas muat TPS adalah 20 GD, masing-masing berkapasitas 40 TEUs.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/cfbfe092-61f2-495c-977b-2e8983f282b7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Angkutan logistik kereta api kembali aktif beroperasi di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) (Istimewa)  “Untuk tahap awal keberangkatan ini Kereta Api Logistik membawa muatan penuh 10 GD. Kami percaya, ini adalah langkah awal yang baik untuk memulai pengoperasian kembali jalur angkutan barang melalui kereta api”, ungkap Bambang Hasbullah.  “Saat ini rute yang tersedia masih melayani Surabaya-Jakarta, upaya untuk menambah rute yang dilayani akan terus dilakukan, mengikuti kebutuhan pelanggan”, tambah Bambang Hasbullah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/8868e953-6b04-4039-a14e-a86007d36ba4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Angkutan logistik kereta api kembali aktif beroperasi di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) (Istimewa)  Sebagai informasi bahwa jalur kereta api angkutan barang kembali diaktifkan setelah terakhir beroperasi pada 30 Maret 2016. PT KAI telah melakukan berbagai persiapan sebelum jalur itu dinyatakan laik operasi, di antaranya pembongkaran material yang menutupi jalan rel, penggantian wesel dan bantalan rel baru, serta memperbaiki posisi rel.  Pengaktifan kembali jalur tersebut merupakan salah satu wujud implementasi MoU antara KAI dan Pelindo III sebagai induk usaha Terminal Petikemas Surabaya yang dilakukan pada November 2020 lalu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/5c701d3d-ad02-47f3-8983-5fc29155f3e7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Angkutan logistik kereta api kembali aktif beroperasi di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) (Istimewa)  Dengan adanya kegiatan pengangkutan petikemas menggunakan kereta api sebagai moda transportasi, pelanggan lebih leluasa memilih moda angkutan darat yang digunakan dalam distribusi barang, dan memperkaya alternative moda transportasi, selain menggunakan truk sebagaimana yang digunakan selama ini.  "Terima kasih kepada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Bea Cukai dan Balai Besar Karantina Pertanian serta pihak-pihak lain atas dukungan serta kerjasamanya sehingga aktivasi kembali jalur angkutan barang menggunakan kereta api dapat dilaksanakan," tutup Bambang Hasbullah.

Angkutan Logistik Kereta Api di TPS Secara Reguler Beroperasi Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kereta-petikemas.jpg" alt="RANGKAIAN: Kereta api barang bersiap berangkat dari Stasiun Kalimas. Pengoperasian angkutan logistik kereta api memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional sehingga lebih berdaya saing. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RANGKAIAN: Kereta api barang bersiap berangkat dari Stasiun Kalimas. Pengoperasian angkutan logistik kereta api memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional sehingga lebih berdaya saing. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Reaktivasi jalur kereta api (KA) dari Stasiun Kalimas menuju Terminal Petikemas Surabaya (TPS) selesai digarap. Ada tiga jalur KA yang siap dioperasikan. Pemanfaatan layanan tinggal menunggu rancangan sistem dan pengguna jasa.  Jalur kereta di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak terakhir dioperasikan pada 2016. Karena lama tak terpakai, banyak bantalan rel yang rusak. PT KAI lantas melakukan perbaikan dan meresmikan kembali jalur angkutan itu pada Juni lalu.  Kepala Stasiun Kalimas Yuliono menjelaskan bahwa pengoperasian ketiga jalur KA siap sepenuhnya. Masing-masing jalur mampu mengakomodasi 20 gerbong. Saat awal diresmikan dua bulan lalu, hanya dua jalur yang siap. ”Sekarang tiga jalur sudah bisa dipakai semua,” kata Yuliono.  Dia menjelaskan bahwa proses reaktivasi dilakukan tim teknis PT KAI. Rel yang rusak sudah diganti. Tidak hanya kerusakan, KAI juga mempertimbangkan beban muatan yang naik di atas rel nanti.  Meski reaktivasi rampung, Yuliono menegaskan bahwa jalur KA belum dioperasikan. Sebab, penyusunan sistem layanan dan pengoperasian jalur sepanjang 2,5 kilometer tersebut belum selesai. Masih menyusun tarif dan prosedur pemeriksaan barang yang masuk ke pelabuhan. Dia menjelaskan, sistem sangat penting untuk mendorong kelancaran bongkar muat dan pemeriksaan barang ekspor-impor.  Selain penyusunan sistem layanan, Yuliono menjelaskan bahwa saat ini KAI masih menunggu minat pengguna jasa. Hingga kini belum ada order dari pelaku industri untuk memanfaatkan kereta dalam mengangkut barang ke pelabuhan.  Saat disinggung soal pengembangan jalur KA ke dermaga lainnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Yuliono menjelaskan bahwa rencana tersebut belum dibahas. KAI masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. ’’Jalurnya sudah ada dan dulu pernah dipakai. Jalur KA memang perlu direaktivasi,’’ jelas Yuliono.

Tiga Jalur Kereta Api ke Terminal Petikemas Surabaya Sudah Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ka-logistik-jalan-lagi.jpg" alt="DIGUNAKAN LAGI: Jalur kereta barang yang menghubungkan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dengan Stasiun Kalimas segera diaktifkan kembali. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIGUNAKAN LAGI: Jalur kereta barang yang menghubungkan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dengan Stasiun Kalimas segera diaktifkan kembali. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah terhenti selama lima tahun, jalur kereta api dari Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menuju Stasiun Kalimas kembali diaktifkan. Dengan begitu, distribusi logistik dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Stasiun Pasoso, Tanjung Priok, Jakarta, juga mulai berjalan.  Integrasi jalur kereta api dengan pelabuhan merupakan buah hasil kesepakatan (MoU) antara PT KAI dan Pelindo III sebagai induk usaha TPS yang dilakukan pada November 2020. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, reaktivasi operasional angkutan barang kereta tersebut dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik.  ”Reaktivasi jalur kereta api yang terintegrasi dengan TPS selaras dengan visi KAI. Yaitu, menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia,” ujar Didiek.  Manager Humas PT KAI Daop 8 Luqman Arif menjelaskan, sebelumnya jalur TPS menuju Stasiun Kalimas terakhir beroperasi pada 30 Maret 2016. Minimnya permintaan pengiriman barang menjadi salah satu penyebab. Kondisi itu dimanfaatkan KAI untuk perbaikan jalur kereta.  Misalnya, pembongkaran material yang menutupi jalan rel, penggantian wesel dan bantalan rel baru, serta memperbaiki posisi rel. Setelah proses reaktivasi, Luqman menjelaskan, TPS memiliki 2 jalur kereta api. Kedua jalur mampu mengakomodasi angkutan KA barang Petikemas dengan rangkaian 10 gerbong. Dengan demikian, totalnya menjadi 20 gerbong dengan kapasitas 40 TEus (kontainer).  Dengan kembalinya pengoperasian jalur KA logistik, pihaknya berharap distribusi barang industri di Jawa Timur bisa menggunakan jasa KA. Sebab, jumlahnya sangatlah besar. Gresik, misalnya. Yakni, dalam satu tahun jumlah potensi angkutan barang menggunakan kereta api mencapai 377 ribu ton.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Mengenang Dokter Agus, Sosok Berjasa bagi Pasien Kembar Siam" href="https://www.jawapos.com/surabaya/05/06/2021/mengenang-dokter-agus-sosok-berjasa-bagi-pasien-kembar-siam/">Mengenang Dokter Agus, Sosok Berjasa bagi Pasien Kembar Siam</a>  Kemudian, pihaknya pun berharap para pelaku logistik semakin tertarik untuk mengangkut barang dengan kereta api. Sebab, angkutan barang dengan kereta api memiliki keunggulan. ”Yaitu, memiliki kapasitas berlebih, ketepatan waktu, keselamatan, dan keamanan,” ujarnya.

Setelah Vakum 5 Tahun, Angkutan Logistik KA di TPS Kembali Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dugaan-pungli-dwelling-time-eks-manajer-operasi-dituntut-dua-tahun_m_155799.jpeg" alt="Tuntutan Pungli Dwelling Time" width="100%">
<figcaption>Tuntutan Pungli Dwelling Time</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Satu lagi terdakwa kasus dugaan pungli terkait dwelling time di PT Pelindo III dituntut. Giliran Firdiat Firman, manajer operasi dan teknik PT Pelindo Energi Logistik (PEL). Jaksa meminta hakim yang menyidangkan kasus itu pada Rabu (6/9) mengganjarnya dengan hukuman dua tahun penjara. Sidang yang dipimpin hakim Sigit Sutriono itu dimulai pukul 11.30 di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. JPU Farkhan Junaedi membacakan amar tuntutannya. Farkhan menganggap Firdiat melanggar dakwaan primer. Yaitu, pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Firdiat dianggap JPU telah ikut serta dalam praktik pemerasan yang dilakukan Dirut PT Akara Multi Karya (AMK) yang juga terdakwa lainnya, Augusto Hutapea. Dia menjadi orang yang menghubungkan ayah Augusto, David Hutapea, kepada mantan Dirut PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Rahmat Satria pada 2014. &rdquo;Saat itu, melalui rekomendasi Djarwo Surjanto yang masih menjabat Dirut PT Pelindo III,&rdquo; ujar Farkhan seusai sidang. Selain pasal pemerasan, terdakwa dianggap JPU terbukti melakukan pencucian uang. Karena itu, dia patut dijerat dengan pasal 3 UU 8/2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. JPU juga menganggap Firdiat telah menerima keuntungan dari pungutan liar yang dilakukan PT AMK. Total, selama dua tahun beroperasi, Firdiat menikmati sekitar Rp 3 miliar. Memang, pada sidang sebelumnya, Firdiat mengaku telah mendapat bagian keuntungan lima bulan setelah PT AMK berdiri. Pada November 2014, dia mendapat bagian Rp 75 juta. Nilai itu naik terus setiap bulan. Bahkan, naik drastis pada akhir 2015. Per bulan dia bisa mendapat keuntungan Rp 300 juta. &rdquo;Terdakwa sudah mengakui hal tersebut,&rdquo; terang Farkhan. Selain hukuman badan, dia harus membayar denda Rp 250 juta. Jika tidak mampu membayar, terdakwa harus mengganti dengan hukuman penjara tiga bulan. Denda itu bukan jumlah maksimal yang diamanatkan UU. Farkhan menekankan, besaran jumlah denda tersebut disesuaikan dengan peran terdakwa dalam kasus itu. Jaksa juga menuntut barang bukti uang Rp 250 juta yang ditarik saat penangkapan Firdiat dirampas untuk negara. Uang yang ditarik dari BRI di Jakarta itu dinilai jaksa sebagai uang hasil kejahatan. Meski dua unit mobil Honda HR-V milik Firdiat yang sempat disita penyidik harus dikembalikan kepada terdakwa. &rdquo;Terdakwa bisa membuktikan bahwa mobil tersebut tidak dibeli dari uang pungli,&rdquo; jelasnya. Menurut Firdiat, uang muka mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil yang lama. Cicilannya dibayar mertuanya. Farkhan juga menguraikan, pihaknya sulit membuktikan ke mana larinya uang Rp 3 miliar. Temuan selama ini, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, upah pegawai, rekreasi ke luar negeri, dan operasionalnya. &rdquo;Kami menemukan ada Rp 600 juta yang digunakan Irawati Firdiat (istri Firdiat) dengan Mieke Yolanda Fiancisca untuk membeli furnitur di Medan,&rdquo; jelasnya. Namun, uang tersebut akan dibebankan kepada Mieke. &rdquo;Karena peran yang dominan memang Mieke,&rdquo; imbuhnya. Mendengar tuntutan tersebut, kuasa hukum Firdiat, TH Hutabarat, mengaku tidak kaget. Namun, dia menganggap tuntutan itu tidak berdasar. Sebab, penjelasan JPU tidak didasarkan pada fakta persidangan. &rdquo;Dalam hal ini, klien kami kan tidak terlibat aktif. Dia hanya investor PT AMK,&rdquo; sesalnya.

Dugaan Pungli Dwelling Time, Eks Manajer Operasi Dituntut Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/sidang-dugaan-pungli-dwelling-time-anak-mantan-bos-pelindo-jadi-saksi_m_135518.jpeg" alt="PERIKSA SAKSI: Suasana sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan pencucian uang terkait dengan dwelling time PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III." width="100%">
<figcaption>PERIKSA SAKSI: Suasana sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan pencucian uang terkait dengan dwelling time PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan pencucian uang terkait dengan dwelling time PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mempertemukan terdakwa Djarwo Surjanto dan istrinya, Mieke Yolanda Fiancisca, dengan anak kandung mereka, Prita Anisa. Senin (5/6) Prita dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi. Selain Prita, jaksa menghadirkan saksi lain. Yakni, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Chandra Irawan. Saksi pertama yang memberikan keterangan adalah Chandra. Dia ditanya tentang fungsi OP selama ini. Chandra mengungkapkan, hak konsesi diberikan kepada PT Pelindo III dan bisa dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan (BUP). &rsquo;&rsquo;Dalam hal ini, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS),&rsquo;&rsquo; jelasnya. BUP melaksanakan kegiatan dan menyiapkan tarif untuk jasa kepelabuhanan. Demikian juga jasa kepelabuhanan. Namun, tarif jasa kepelabuhanan ditentukan BUP. Tidak diatur dalam UU atau permenhub. &rsquo;&rsquo;Ini murni business-to-business,&rsquo;&rsquo; katanya. Chandra juga menjelaskan perihal dua SK yang dikeluarkannya. SK itu keluar pada 2016. Pertama terkait dengan tempat pemeriksaan karantina (TPK) yang dilakukan sebelum pemeriksaan bea cukai. &rsquo;&rsquo;Saat itu TPK ditempatkan di blok W. Dasarnya, Permentan No 12 Tahun 2016,&rsquo;&rsquo; terang pria yang berdomisili di Jakarta Selatan tersebut. Pria 53 tahun itu mengaku sebelumnya belum pernah mendengar keberadaan PT Akara Multi Karya (AMK). Dia baru mendengar nama PT AMK setelah muncul kasus dugaan pungli. &rsquo;&rsquo;Tahu setelah membaca berita acara pemeriksaan (BAP),&rsquo;&rsquo; ujar pria yang menjabat kepala kantor OP sejak Mei 2016 tersebut. Dia menyatakan, PT AMK tidak berhak menjalankan bisnis bongkar muat kontainer. Sebab, selama ini izin dari PT AMK adalah fumigasi. Mendengar keterangan itu, kuasa hukum terdakwa, Sudiman Sidabukke, mengajukan keberatan. Chandra merupakan saksi fakta. Karena itu, dia harus menjelaskan apa saja yang dialaminya. &rsquo;&rsquo;Saudara tidak boleh berpendapat karena bukan ahli,&rsquo;&rsquo; tutur Sudiman. Sudiman lantas bertanya tentang dugaan pemerasan dan pencucian uang oleh kliennya. Tetapi, Chandra banyak menjawab tidak tahu. Termasuk adanya dugaan aliran dana kepada Djarwo dan Mieke. Sementara itu, Prita dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan pencucian uang oleh Mieke. Terutama terkait dengan asuransi yang diikuti Prita. Meski, dia tidak tahu betul kepada siapa asuransi itu didaftarkan. &rsquo;&rsquo;Semua diatur mama saya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Untuk ikut asuransi tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 180 juta. Dari jumlah itu, Prita hanya memberikan uang Rp 120 juta. Sisanya merupakan uang Mieke. Namun, dia tidak tahu dari mana asal uang tersebut. Bungsu di antara empat bersaudara itu tahu bahwa pamannya, Firdiat Firman, yang juga menjadi terdakwa pernah berutang kepada ibunya. Namun, perempuan 28 tahun itu tidak tahu jumlahnya. Dia masih ingat pesan dari ibunya bahwa uang pemberian dari Firdiat adalah uang untuk membayar utang tersebut. &rsquo;&rsquo;Tidak mungkin mama menerima uang dari usaha yang tidak benar,&rsquo;&rsquo; tegas Prita. JPU bakal memanggil dan menghadirkan delapan saksi fakta lagi. Jumlah itu belum termasuk saksi ahli. &rsquo;&rsquo;Sidang kami lanjutkan pada Senin, 12 Juni,&rsquo;&rsquo; tandas Ketua Majelis Hakim Maxi Sigarlaki sambil mengetuk palu sidang. (aji/c14/fal)

Sidang Dugaan Pungli Dwelling Time, Anak Mantan Bos Pelindo Jadi Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/duit-terdakwa-dugaan-pemerasan-dwelling-time-diklaim-marketing-fee_m_133976.jpeg" alt="AKRAB: Rahmat Satria (kiri) bercengkerama setelah sidang Selasa (30/5) dengan Firdiat Firman." width="100%">
<figcaption>AKRAB: Rahmat Satria (kiri) bercengkerama setelah sidang Selasa (30/5) dengan Firdiat Firman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus dugaan pemerasan dwelling time PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III saling bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Selasa (30/5). Dua terdakwa dihadirkan sebagai saksi untuk mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Rahmat Satria. Dua terdakwa tersebut adalah Augusto Hutapea (Dirut PT Akara Multi Karya/AMK) dan Firdiat Firman (Dirut PT Pelindo Energi Logistik/PEL). Dalam kesaksiannya, Augusto menyatakan bahwa uang yang diberikan kepada Rahmat adalah murni bonus. Bonus itu diberikan karena Rahmat membantunya dalam bidang marketing. &rdquo;Uang itu murni marketing fee,&rdquo; ujarnya. Dia menyampaikan, Rahmat membantu mencarikan pelanggan. Sebab, sejak awal berdiri, pihaknya selalu tekor. PT AMK tidak bisa memenuhi target minimal 1.000 kontainer setiap bulan. &rdquo;Awalnya, kami selalu rugi, bisa Rp 100 juta sebulan,&rdquo; bebernya. Namun, sejak dibantu Rahmat, perlahan pelanggannya bertambah banyak. Perusahaannya pun mendapatkan untung. Dia menampik bahwa hal itu adalah permintaan Rahmat. &rdquo;Kami yang berinisiatif,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, selama ini perusahaannya berusaha menekan dwelling time. Pihaknya berfokus pada waktu. Untuk pembayaran, bisa dilunasi belakangan. Yang penting, proses karantina dan pemeriksaan tanaman berjalan lancar. &rdquo;Banyak yang masih berutang kepada kami, tapi tetap bisa keluar pelabuhan,&rdquo; lanjutnya. Dia menjelaskan, ada beberapa kali pertemuan dengan pengguna jasa. Tujuannya, membahas penempatan karantina ke blok W sekaligus membicarakan penentuan tarif. &rdquo;Tidak ada yang protes dan tidak ada yang merasa ada pemerasan,&rdquo; jelasnya. Saat ditemui setelah sidang, kuasa hukum Rahmat, T.H. Hutabarat, mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyebut ada pemerasan yang dilakukan kliennya. Termasuk dugaan melanggar Permenhub 66/2013 dan 15/2014. Sebab, PT AMK tidak melakukan kegiatan kepelabuhanan. Dengan demikian, tidak dibutuhkan pengesahan badan usaha pelabuhanan (BUP). &rdquo;PT AMK kan hanya usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan. Jadi, tidak perlu BUP,&rdquo; terang Hutabarat. Sementara itu, jaksa penuntut umum Agung Rokhaniawan menuturkan bahwa perbuatan Augusto dan Rahmat tidak berdasar hukum. Selain itu, ditemukan kejanggalan adanya tarif yang dibebankan kepada importer. Padahal, tarif tersebut seharusnya dilaporkan lebih dulu kepada otoritas pelabuhan (OP). &rdquo;Harusnya ada sosialisasi dan pembahasan dengan pengguna jasa lebih dulu. Tapi, itu hanya PT AMK dan PT TPS,&rdquo; katanya. JPU juga mulai mendapatkan pengakuan ke mana aliran dana dari beroperasinya PT AMK. Keuntungan akan dibagi dua (50:50) antara PT AMK dan Firdiat. Nah, setelah itu, bagian Firdiat dibagi dengan Djarwo dan Mieke. &rdquo;Sementara itu, bagian AMK dibagi dengan Rahmat Satria,&rdquo; tandas Agung. (aji/c16/fal)

Duit Terdakwa Dugaan Pemerasan Dwelling Time Diklaim Marketing Fee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sidang-dugaan-pungli-dwelling-time-saksi-jaksa-tak-sudutkan-rahmat_m_129403.jpeg" alt="PUNGLI: Di depan hakim, Erika Asih Palupi dan Aji Roesbandono memberi kesaksian." width="100%">
<figcaption>PUNGLI: Di depan hakim, Erika Asih Palupi dan Aji Roesbandono memberi kesaksian.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan petinggi PT Pelindo III kembali digelar Rabu (10/5). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dua saksi dari PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS).  Kedua saksi didatangkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak. Mereka adalah Kepala Bagian Hukum PT TPS Erika Asih Palupi dan Billing Assistant Manager PT TPS Aji Roesbandono. Sidang dengan majelis hakim yang diketuai Anne Rusiana itu masih berkutat dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Rahmat Satria, mantan presiden direktur PT TPS.  Dua saksi tersebut didatangkan untuk mengupas perjanjian yang dilakukan PT TPS dan PT Akara Multi Karya (AMK). Termasuk soal mekanisme pembayaran yang dilakukan PT AMK ke PT TPS.  Dalam persidangan, Rahmat terlihat tenang. Dia tampak memperhatikan setiap keterangan yang disampaikan dua mantan anak buahnya itu. Dalam keterangannya, Erika mengakui bahwa pihaknya pernah menerima proposal dari PT AMK. Proposal tersebutberisi permohonan PT AMK dalam hal kerja sama dengan PT TPS. Terutama terkait fasilitas depo instalasi karantina.  Ada keinginan dari PT AMK untuk mendirikan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT). Setelah proposal itu diterima, ada rapat bersama untukmemproses persetujuan proposal. &rsquo;&rsquo;Bahkan, otoritas pelabuhan dilibatkan dalam rapat bersama tentang disetujui atau tidaknya proposal ini,&rdquo; terang Erika.  Saat itu, Erika mendapat informasi bahwa kontrak TPFT di luar pelabuhan tidak diperpanjang. Sebagai syarat, PT AMK harus lebih kompetitif dari depo yang ada di luar. &rsquo;&rsquo;Otoritas pelabuhan menjadi lembaga yang punya kewenangan terkait segala sesuatu di pelabuhan,&rsquo;&rsquo;jelasnya.  Dia menceritakan, dibangunnya TPFT di blok W berawal dari rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut menyarankan, untuk mempercepat dwelling time, harus ada TPFT di area pelabuhan. Akhirnya, PT TPS memutuskan untuk menerima proposal PT AMK.  Erika menambahkan, Rahmat menandatangani perjanjian pertama pada awal 2014. Sempat ada dua adendum hingga perjanjian berakhir pada April 2016. Salah satunya dilakukan pada Agustus 2014. Rahmat sudah tidak ikut menandatangani dua perjanjian selanjutnya. Sebab,dia pindah bekerja ke PT Pelindo III sejak 1 Agustus 2014.  Pihak PT TPS juga menggelar sosialiasi kepada importer pada 12 Agustus 2014. Erika menyatakan, Rahmat masih mengikuti acara sosialisasi itu. &rsquo;&rsquo;Tidak ada importer yang keberatan,&rsquo;&rsquo;ucapnya.  Mendengar keterangan tersebut, hakim Anne sempat bertanya kepada saksi. &rsquo;&rsquo;Adakah uang yang mengalir ke terdakwa?&rsquo;&rsquo;ujarnya. Erika pun menjawab bahwa tidak ada uang yang mengalir ke kantong Rahmat, hanya ke PT TPS. &rsquo;&rsquo;Semua diberikan ke perusahaan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Menurut Rahmat, keterangan Erika kurang tepat. Rahmat mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi kepada para importer. &rsquo;&rsquo;Saya sudah pindah waktu itu.Tidak mungkin saya ikut,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Sementara itu, Aji Roesbandono menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan PT AMK ke PT TPS tidak memerlukan persetujuan Rahmat. Bahkan, saat pembayaran pertama pada September 2016, Rahmat sudah tidak ada di TPS. &rsquo;&rsquo;Jadi,terdakwa tidak punya urusan dengan bayar-membayar,&rsquo;&rsquo;ucapnya.  Kendati demikian, JPU Agung Rokhaniawan menyatakan, kian jelas bahwa ada pungli di PT AMK. Sebab, pihaknya menemukan aliran dana pada Januari 2014 hingga adanya operasi tangkap tangan oleh Bareskrim November tahun lalu. Meskikedua saksi mengaku tidak tahu, terkuaknya proses kerja sama antara PT TPS dan PT AMK sudah memberikan gambaran terkait praktik pungli.  Selain itu, jaksa menganggap perjanjian selama April hingga Agustus 2016 tidak berdasar. Walaupun Erika menyatakan bahwa saat itu adalah tahap perpanjangan kontrak, uang terus mengalir ke kantong Rahmat. &rsquo;&rsquo;Tidak ada dasar hukum, tapi tetap ditagih.Ini kan menyalahi prosedur, terus uangnya ke mana?&rsquo;&rsquo; tuturnya. (aji/c18/git)

Sidang Dugaan Pungli Dwelling Time, Saksi Jaksa Tak Sudutkan Rahmat

Kirim 1.000 Ton Beras ke Somalia