<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/zyro-image-1494862337.png" alt="Gubernur Bali Wayan Koster." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Bali Wayan Koster&nbsp;ingin agar rencana pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) Sidakarya di Denpasar tetap berjalan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak merekomendasikan proyek tersebut. &rdquo;Harapannya ya ini (proyek Terminal LNG) lolos, karena kita untuk kepentingan daerah Bali ya, dan sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan empat desa adat yang ada di wilayah itu,&rdquo; kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (14/4). Menurut dia, sudah tidak ada lagi permasalahan terkait proyek tersebut. Apalagi Terminal LNG disebut-sebut demi kepentingan Bali yang mandiri energi dan energi bersih sekaligus untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Hingga saat ini, orang nomor satu di Pemprov Bali itu masih mengoordinasikan hal itu dengan Menko Marves. Gubernur telah mengirimkan surat kepada Luhut Binsar agar merestui proyek Terminal LNG di kawasan mangrove tersebut. &rdquo;Sudah sampai saya kira (suratnya) sedang dikaji, kita berikan kesempatan kepada Pak Menko Marves dan timnya untuk mempelajari studi kelayakan yang sudah dilakukan termasuk juga kesiapan untuk analisis data,&rdquo; ujar Koster. Adapun surat penjelasan yang disampaikan Koster kepada Menko Marves adalah hasil kajian aspek keamanan, keselamatan operasi, dan pelayaran, dalam pembangunan Terminal LNG yang membuktikan bahwa tidak ada isu lingkungan yang muncul. Hal itu menurut dia, sesuai dengan penjelasan Menteri LHK dalam laporan kepada Menko Marves. Namun, Luhut justru tidak memberikan&nbsp;rekomendasi melalui Menteri LHK di mana penyebabnya sendiri tak diketahui gubernur Bali. &rdquo;Sebenarnya sudah lama (kabar proyek LNG Sidakarya) cuma saya tidak tahu kenapa (baru ditolak). Belum berlanjut proyek, tapi persiapan jalan terus,&rdquo; tutur Wayan Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster ingin rencana pembangunan Terminal LNG tetap jalan meski Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beri rekmendasi

Gubernur Bali Ingin Proyek LNG Tetap Jalan usai Tak Didukung Luhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220712-WA0002.jpg" alt="Warga Desa Adat Intaran memasang baliho penolakan Terminal LNG di kawasan mangrove. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Adat Intaran memasang baliho penolakan Terminal LNG di kawasan mangrove. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Desa Adat Intaran Sanur kembali menyurati Gubernur Bali Wayan Koster terkait data lokasi sesungguhnya pembangunan Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Denpasar. Desa Adat Sanur bersama pemerhati lingkungan dari Walhi Bali, Kekal Bali, dan Frontier Bali melakukan hal itu menanggapi pernyataan gubernur.  ”Pembangunan Terminal LNG katanya tak digarap di kawasan mangrove yang berbeda dengan ucapan PT Dewata Energy Bersih (DEB) selaku pemrakarsa. Humas PT DEB Ida Bagus Ketut Purbanegara mengatakan pembangunan Terminal LNG akan dilakukan di kawasan mangrove memanfaatkan lahan seluas 3 hektare,” kata Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, dalam sosialisasi yang dilakukan perusahaan pemrakarsa proyek Terminal LNG itu disebutkan izin-izin yang telah mereka kantongi. Seperti izin prinsip dari Gubernur Bali melalui Surat No.671/3023/V Disnakeresdm tanggal 21 April 2021.  Bahkan, ada juga Surat Dukungan Gubernur Bali No.B.23.671/1390/V/DISNAKERESDM tanggal 22 Februari 2022 perihal Dukungan Percepatan Pembangunan Terminal LNG Sidakarya sebagai fasilitas pendukung infrastruktur ketenagalistrikan Provinsi Bali.  Selain mengantongi izin, PT Dewata Energy Bersih juga memiliki persetujuan kerja sama strategis penggunaan lahan tahura yang telah diterbitkan melalui Surat Dirjen KSDAE Nomor S.372/KSDAE/RKK/KSA/ 0/3/2022, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat yang telah diterbitkan melalui OSS dengan Nomor 04042210215171063.  ”Mereka juga memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan melalui OSS dengan Nomor 28042210515100009. Hal ini disampaikan saat sosialisasi kepada warga Desa Adat Intaran,” terang Made Krisna Dinata.  ”DPRD Bali juga sempat memberikan opsi jika pembangunan Terminal LNG sebaiknya dilakukan di lepas pantai agar tidak merusak mangrove, namun usul itu tidak ada respons,” tambah Krisna.  Atas ketidakjelasan tersebut, lanjut dia, Desa Adat Intaran melalui kehadiran Prajuru Adat Desa I Wayan Mudana menindaklanjuti melalui surat. Diharapkan gubernur membuka data dan perizinan tentang pembangunan terminal di kawasan mangrove.  ”Berharap gubernur akan mendapat tanggapan dalam waktu tiga hari,” ucap Made Krisna Dinata.

Warga Intaran Surati Gubernur Bali Minta Data Lokasi Terminal LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220709-WA0107.jpg" alt="Komunitas Peselancar Bali membentangkan banner sebagai bentuk penolakan terhadap pemindahan lokasi pembangunan terminal LNG di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (9/7). Antara" width="100%">
<figcaption>Komunitas Peselancar Bali membentangkan banner sebagai bentuk penolakan terhadap pemindahan lokasi pembangunan terminal LNG di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (9/7). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah komunitas peselancar membentangkan poster di laut sebagai bentuk penolakan terhadap pemindahan lokasi pembangunan terminal gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Hal itu dilakukan di Kawasan Tahura Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (9/7).  Komunitas peselancar menyatakan sikap menolak rencana pemerintah memindahkan lokasi pembangunan LNG dari Benoa ke Tahura Ngurah Rai pada acara Baby Reef Board Rider seri 4 di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.  Direktur Acara Denpasar Series Ode Sukmadi Putra mengatakan, aksi pembentangan poster tersebut dilakukan di tengah laut tepat di tapak proyek yang akan dikeruk untuk alur pelayaran kapal Terminal LNG di Kawasan Pesisir Sanur, Denpasar, Bali.  ”Aksi tersebut sebagai bentuk protes komunitas peselancar terhadap rencana pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove dan perairan Sanur yang akan menimbulkan dampak buruk bagi perairan Pantai Sanur,” ujar Ode Sukmadi Putra seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Sabtu (9/7).  Dia menjelaskan, selama ini perairan Sanur digunakan untuk acara kreatif komunitas surfing atau peselancar. ”Apabila pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove juga dibarengi dengan pengerukan untuk alur kapal tersebut, akan dipastikan lingkungan perairan kami akan rusak,” papar Ode Sukmadi Putra.  I Gusti Bagus Antara, koordinator Denpasar Series yang juga ikut dalam aksi itu menyatakan hal yang sama. Acara tersebut juga didedikasikan untuk melestarikan dan menyelamatkan terumbu karang yang merupakan ekosistem laut yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas lingkungan.  Dia menegaskan, pengerukan (dredging) yang akan dilakukan dalam pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove akan berdampak buruk terhadap keberadaan terumbu karang. ”Kami sangat menolak pengerukan tersebut karena akan merusak terumbu karang dan berpengaruh secara signifikan terhadap nasib kami yang selama ini beraktivitas di pesisir,” terang Gusti Bagus.  Dia menambahkan, sebagian besar masyarakat Intaran Sanur merupakan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di pesisir. ”Jadi lingkungan laut serta pesisir harus senantiasa kita jaga, salah satunya dari proyek yang merusak lingkungan seperti pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove,” ucap I Gusti Bagus Antara.  Aksi penolakan terhadap pemindahan lokasi pembangunan terminal LNG juga dilakukan warga masyarakat Intaran Sanur dan sejumlah organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali, dan Kekal Bali.

Komunitas Peselancar Bali Bentangkan Poster Tolak LNG di Mangrove

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220705-WA0176.jpg" alt="Ratusan warga Desa Adat Intaran Banjar Bet Ngandang memasang baliho tolak Terminal LNG di Kawasan Mangrove Muntig Siokan Denpasar, Selasa (5/7). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga Desa Adat Intaran Banjar Bet Ngandang memasang baliho tolak Terminal LNG di Kawasan Mangrove Muntig Siokan Denpasar, Selasa (5/7). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga Desa Adat Intaran dari Banjar Bet Ngandang kembali melakukan pemasangan baliho tolak Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Denpasar.  ”Selasa (5/7) kegiatan serentak di tujuh titik di pesisir Desa Adat Intaran, kita memasang baliho tolak Terminal LNG di kawasan mangrove. Kita bertekad bulat untuk tetap menolak,” kata Kelian Adat Banjar (kepala dusun wilayah adat) Bet Ngandang I Made Suda seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, tak kurang dari lima baliho besar dipasang di sejumlah sudut jalan Desa Adat Intaran. Kini, baliho itu bertambah di Banjar Sindhu Kaja, Sindhu Klod, Batu Jimbar, Semawang, Bet Ngandang, Blanjong, dan Tanjung.  Suda mengaku, bersama warganya tetap berkomitmen untuk menolak pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove Muntig Siokan. Sebab, akan berpotensi merusak terumbu karang dan biota lainnya.  Selain itu, Kelian Banjar Bet Ngandang mengaku, masyarakatnya sebagian besar bekerja di pesisir pantai. Mulai dari pedagang, nelayan, hingga pekerja pariwisata. Sehingga, potensi abrasi dan merugikan dari sisi pariwisata akan berdampak secara langsung bagi warga.  Suda juga menyebut, sebanyak 147 kepala keluarga di wilayah tersebut sepakat untuk menolak pembangunan proyek, mereka berharap agar lokasi Terminal LNG kembali pada rencana awalnya di Pelabuhan Benoa.  ”Senin (4/7), Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, akan mengkaji kembali persoalan tersebut,” ucap Suda.  Menurut dia, warga masih tetap bersikeras bahwa bukan pengkajian ulang yang menjadi solusi. ”Kalau kita lihat aturan sesungguhnya di Pelabuhan Benoa kenapa harus dipindahkan ke kawasan mangrove. Kami tidak menolak Terminal LNG, energi bersih justru kami senang. Yang kami tolak itu lokasinya, sederhana sepenuhnya, di Benoa saja sudah,” kata Suda.  Apabila hasil kajian dari pemerintah ternyata tak sesuai dengan harapan masyarakat, Suda menyatakan, akan tetap konsisten dalam berjuang bersama warga. Bukan untuk melawan rencana baik pemerintah terhadap pembangunan energi bersih namun mempertahankan pesisir pantai.  ”Tentu kami akan menyampaikan kepada masyarakat karena ini adalah komitmen untuk menolak, itu jelas akan merusak lingkungan dan berdampak pada masyarakat kami,” papar Klian Adat Bet Ngandang.  Hingga saat ini, masyarakat di Desa Adat Intaran secara bersama-sama melakukan penolakan terhadap proyek LNG di lingkungannya. Untuk properti dari baliho hingga pakaian diperoleh dari kerja sama kolektif masing-masing individu yang melakukan penolakan tanpa paksaan.

Warga Intaran Bali Perbanyak Titik Baliho Tolak Terminal LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/terminal-LNG-surabaya.jpg" alt="TARGET TINGGI: Suasana kompleks penyimpanan LNG di area Teluk Lamong, Benowo. Distribusi ke masyarakat langsung digenjot. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TARGET TINGGI: Suasana kompleks penyimpanan LNG di area Teluk Lamong, Benowo. Distribusi ke masyarakat langsung digenjot. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan terminal LNG (liquefied natural gas) di Surabaya terus berjalan. Terminal LNG tersebut berada di area Terminal Teluk Lamong. Sekilas, di area teminal LNG sudah tampak bangunan-bangunan vaporizer menjulang. Bangunan itu berguna untuk mengubah gas alam menjadi cairan. Selanjutnya, gas didistribusikan kepada pelanggan.  Kepala Humas Terminal Teluk Lamong Reka Yusmara menjelaskan, terminal LNG tersebut dibangun untuk menambah pasokan industri maupun rumahan. ’’Jadi, fokusnya untuk kawasan se-Jatim ya,’’ katanya. Pasokan PGN sudah mencapai 141 mmscfd untuk Jawa Timur (Jatim).  Ada dua metode yang dipakai untuk mendistribusikan pasokan gas nanti. Yaitu, berbasis pipa dan nonpipa. Selain penyusunan sistem pipa, pembangunan terminal LNG skala kecil untuk basis nonpipa juga digenjot.  Terminal skala kecil itu digunakan untuk lokasi pengisian LNG trucking atau distribusi melalui truk. Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau area yang belum tersentuh pembangunan pipa.  Reka menyebutkan, pembangunannya dibagi menjadi tiga fase. Dari fase pertama dan kedua, mereka masih menggarap insulation joint. Nanti fasilitas itu dimanfaatkan untuk menjaga suhu pipa optimal. Pemrosesan LNG memang membutuhkan suhu dingin yang stabil. Fase pertama dan kedua juga meliputi pembangunan fasilitas regasifikasi unit (ORU) di lepas pantai dan pembangunan terminal pengisian LNG skala kecil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iCkMl90cjDI

Terminal LNG di Teluk Lamong Akan Pasok Gas Area Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PGN-Teluk-Lamong.jpg" alt="Manajemen PGN berkomitmen menyelesaikan pembangunan Teluk Lamong sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. PGN" width="100%">
<figcaption>Manajemen PGN berkomitmen menyelesaikan pembangunan Teluk Lamong sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. PGN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk terus melakukan pengembangan infrastruktur gas guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Pembangunan Proyek LNG Teluk Lamong yang ditarget memenuhi pasokan gas bumi mulai masuk tahapan uji coba pada Mei 2020 mendatang dengan kapasitas 40 MMSCF.  “Di tengah kondisi penyebaran Covid-19, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Saat ini progressnya sudah sekitar 90 persen. Pada uji coba Mei nanti, gas akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Timur, baik yang disalurkan melalui gas pipa maupun dalam bentuk retail LNG,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto, disela-sela kunjungannya untuk meninjau progress pembangunan Terminal LNG Teluk Lamong, Kamis, (19/03).  Redy menjelaskan, Terminal LNG Teluk Lamong merupakan bagian dari proyek strategis PGN agar dapat memberikan pelayanan yang massif dari pemanfaatan gas bumi. Berdasarkan perhitungan, apabila pembangunan Terminal LNG Teluk Lamong rampung secara permanen, dapat memenuhi demand gas di Jawa Timur sebesar 180 MMSCFD pada tahun 2023.  “Dengan diselesaikannya pembangunan LNG Teluk Lamong, juga dapat menjadi optimalisasi portofolio LNG domestik maupun ketahanan pasokan gas bagi jaringan terintegrasi trans Jawa dan Trans Sumatera ke depan,” tambah Redy.  Dalam kesempatan yang sama, Redy juga meninjau penyelesaikan pembangunan pipa gas bypass Trosobo-Krian, Sidoarjo dengan diameter 10 inchi guna meningkatkan kehandalan jaringan pipa gas di Jawa bagian timur. Proyek yang dibangun sejak Oktober 2019, ditargetkan terpasang sepanjang 4.52 KM dengan rincian 3,7 km di ruas Jalan Bypass Krian dan 820 meter di ruas Jalan Trosobo Taman.  “Asumsi kapasitas penyaluran gas di Jaringan pipa Trosobo- Krian saat ini sebesar ± 131 MMSCFD. Diharapkan proyek ini dapat selesai sesuai dengan rencana, karena kebutuhan gas yang semakin meningkat khususnya industri. Salah satu output dari proyeksi percepatan pembangunan proyek Jawa bagian Timur adalah untuk pengembangan kawasaan industri baru berbasis gas bumi,” ungkap Redy.  Segala upaya dilakukan sebagai wujud PGN dalam rangka mendukung munculnya industri-industri di wilayah baru. Menurut Redy, jaringan pipa gas dan Terminal LNG Teluk Lamong ini akan menjamin wilayah baru mendapatkan pasokan gas secara berkelanjutan. Infrastruktur yang berkembang dan ketahanan pasokan yang terjamin, diyakini dapat mendukung berkembangnya sentra industri baru yang diharapkan dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.  “Perhitungan kami, akan ada peningkatan pelanggan industri baru di Jawa Timur apabila pasokan dan distribusi gas terjamin. Dengan demand diatas 160 MMSCFD, pada rencana kerja PGN 2020, secara keseluruhan target PGN untuk penambahan pelanggan industri baru sebanyak 650 pelanggan,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.  Menjadi komitmen utama bagi PGN sebagai subholding gas, untuk mendukung industri ke arah yang semakin maju sehingga dapat memberikan benefit yang berkelanjutan bagi negara. Program perluasan layanan baik konektivitas maupun aksebilitas gas bumi PGN diharapkan dapat optimal untuk pengembangan layanan untuk industri dan komersial.  “Dalam lima tahun kedepan, PGN menargetkan volume 1800 BBTUD Niaga Domestik dapat diwujudkan, salah satunya untuk menyokong produktivitas industri dalam negeri. Tak hanya di Jawa Timur, tetapi juga untuk ketersediaan gas yang handal dapat memajukan industri di wilayah lain.” imbuh Rachmat.  Adapun penambahan infrastruktur gas untuk menunjang target tersebut yaitu 500 KM pipa distribusi untuk eksisting dan perluasan wilayah, 528 KM pipa transmisi, 7 LNG Filling Station untuk truk maupun kapal, 5 FSRU, dan 34 Mini LNG untuk seluruh sektor pengguna gas bumi.

PGN Percepat Pembangunan Insfrastruktur Terminal LNG Teluk Lamong

terminal lng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terminal lng