<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/jubir-KPK-594373405.jpg" alt="Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (4/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (4/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), pada Senin (3/11). Namun, setelah ditangkap lebih dari 1x24 jam lembaga antirasuah belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengakui telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam OTT yang meringkus Abdul Wahid. Namun, KPK masih enggan membeberkan identitas siapa saja yang telah menyandang status tersangka tersebut. "Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11) malam. Budi menjelaskan, dalam OTT itu pihaknya telah mengamankan 10 orang termasuk, Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang kepercayaannya yang merupakan kader PKB, yakni Tata Maulana dan Dani M Nursalam. Selain itu, turut diamankan Kadis Dinas PUPR Provinsi Riau Arief Setiawan, Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda, dan Kepala UPT I PUPR Provinsi Riau Khairil Anwar. Sementara 4 pihak lainnya disebut dari UPT PUPR Riau. "Jadi, dalam konferensi pers besok siang, insya Allah, kita akan umumkan berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja," tegasnya. Dalam giat penindakan itu, lanjut Budi, pihaknya turut mengamankan barang bukti uang senilai Ro 1,6 miliar. Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan dugaan pemerasan dari sejumlah proyek yang berkaitan di Provinsi Riau. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016789625/dua-orang-kader-pkb-yang-terkait-ott-gubernur-riau-tiba-di-gedung-kpk">Dua Orang Kader PKB yang Terkait OTT Gubernur Riau Tiba di Gedung KPK</a>&nbsp; "Dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan juga poundsterling. Yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar," ungkap dia. (*)

Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, status tersangka segera diumumkan.

 24 Jam usai Terjaring OTT, KPK Beri Kode Gubernur Abdul Wahid akan Dijadikan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/Screenshot_20250316_094841_WhatsApp-1-1193649872.jpg" alt="Mobil yang membawa delapan orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mobil yang membawa delapan orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.&nbsp; Mereka dibawa ke markas antirasuah menggunakan lima unit mobil Toyota Innova. Mobil yang membawa para pihak yang diamankan itu tiba sekitar pukul 08.54 WIB. Namun, tidak ada satu pun pihak-pihak yang diamankan diturunkan di depan lobi Gedung Merah Putih KPK. Mobil itu langsung membawa mereka ke belakang gedung untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika hanya membenarkan bahwa pihak-pihak yang diamankan tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.00 WIB. "Perkiraan pihak yang diamankan sampai di Merah Putih 08.00&ndash;09.00," kata Tessa dikonfirmasi, Minggu (16/3). Berdasarkan informasi yang dihimpun, delapan orang yang diamankan dalam operasi senyap itu di antaranya kepala dinas, kontraktor dan tiga anggota DPRD di Kabupaten OKU. Rencananya, KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi senyap itu pada Minggu sore. KPK juga belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

8 orang yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

8 Orang yang Terjaring OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel Tiba di Gedung Merah Putih KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/kajari-bondowoso-1186785857.jpg" alt="Kajari Bondowoso Puji Triasmoro." width="100%">
<figcaption>Kajari Bondowoso Puji Triasmoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/11). Dilansir Radar Jember, Kamis (16/11), sebelum Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Selaen ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut, Kejari Bondowoso tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Sebelumnya di awal bulan November ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menyebut, mereka sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Pembangunan proyek itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) reguler tahun 2022 pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Adapun proyek jalan yang sedang ditangani yakni proyek jalan desa Bata-Tagaljati di Kecamatan Sumberwringin. Status kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada awal November ini. Bahkan sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Selaen sempat mengungkap perkembangan penangan kasus itu. Dia mengatakan, sudah ada sekitar 17 orang diperiksa dalam dugaan korupsi infrastruktur tersebut. Bahkan, Kejari Bondowoso menyatakan menurunkan tim ahli untuk memeriksa proyek jalan tersebut. "Kejaksaan telah menaikkan status dugaan korupsi proyek jalan ke tingkat penyidikan," kata dia. Apalagi anggaran proyek konstruksi jalan yang diduga dikorupsi Rp 4,8 miliar lebih. "Tinggal menunggu hasil uji laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya," ucap Puji beberapa waktu lalu. Informasi yang santer beredar dan dihimpun Jawa Pos Radar Jember, perkara itu yang menjadi bahan OTT KPK di Bondowoso. Hingga berita ini dirilis, KPK belum mengungkap secara resmi OTT mengenai kasus melibatkan dua ASN Kejari Bondowoso yang ditangkap.

Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Sebelum Terjaring OTT KPK, Kajari Bondowoso Tangani Dugaan Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp 4,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/anggota-reskrim-polsek-setiabudi-terjaring-ott-kasusnya_m_114554.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu anggota Reskrim Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan, terjaring&nbsp; operasi tangkap tangan (OTT). Dia adalah Brigadir S, dia ditangkap lantaran meminta sejumlah uang kepada pelapor untuk mencabut laporan terkait dengan kasus kehilangan mobil Toyota Avanza. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, oknum tersebut saat ini tengah diperiksa Paminal Bidang Propam Polres Jakarta Selatan. "Tentu kita tunggu hasil pemeriksaan dari Paminal bagaimana kronologinya. Kalau enggak terbukti lepas, kalau terbukti ya investigasi," kata Argo, Selasa (7/3) Menurut Argo, pencabutan laporan dengan dimintai uang itu sebenarnya tak ada aturannya. Tapi kalau dilakukan maka menjadi bentuk pemerasan. Untuk hukuman, menurut dia, nanti akan dilihat. "Dia melanggar kode etik atau disiplin, kan ada penyadapannya. Misalnya dia kena hukuman disiplin ya ancaman tertingginya ditempatkan di tempat khusus selama 21 hari," terang dia. Dari data dihimpun, Brigadir S ditangkap pada Sabtu (4/3) sekitar pukul 00.00 WIB di ruang Reskrim Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Di ruangannya, tim Paminal menemukan uang sebesar Rp 5 juta. (elf/JPG)

Anggota Reskrim Polsek Setiabudi Terjaring OTT, Kasusnya...

terjaring ott

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terjaring ott

Berita Terkini

24 Jam usai Terjaring OTT, KPK Beri Kode Gubernur Abdul Wahid akan Dijadikan Tersangka

8 Orang yang Terjaring OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Sebelum Terjaring OTT KPK, Kajari Bondowoso Tangani Dugaan Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp 4,8 Miliar

Anggota Reskrim Polsek Setiabudi Terjaring OTT, Kasusnya...

Download Aplikasi JawaPos.com