<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/IMG-20260216-WA0012-1730522446.jpg" alt="FGD Serdik Sespimmen Polri Dikreg 66 bahas optimalisasi aplikasi MQR untuk memperkuat pengawasan secara real time. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>FGD Serdik Sespimmen Polri Dikreg 66 bahas optimalisasi aplikasi MQR untuk memperkuat pengawasan secara real time. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan kinerja anggota di lapangan terus dimaksimalkan. Peserta didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg 66 menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi dan menyempurnakan aplikasi Mahameru Quick Response (MQR), sistem yang digunakan dalam pemantauan patroli lalu lintas di Jawa Timur. FGD yang diinisiasi Serdik Sespimmen Polri Dikreg 66, Achmad Rakhmatullah Dwi Nugroho, itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, PT Jasa Marga Wilayah Jawa Timur, serta akademisi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat IKATAMA Ditlantas Polda Jatim, Kamis (12/2). Menurut Dwi Nugroho, forum tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan lalu lintas dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi. &ldquo;Aplikasi MQR ini sudah digunakan oleh anggota di lapangan sebagai sarana pengawasan kinerja. FGD kami gelar untuk evaluasi dan melihat apa saja yang perlu dioptimalkan,&rdquo; ujarnya, Minggu (15/2). Ia menjelaskan, MQR dirancang sebagai aplikasi berbasis dashboard yang terhubung dengan pusat kendali. Sistemnya terintegrasi dengan Google serta Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Jatim, dan terkoneksi dengan ribuan CCTV di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Melalui sistem tersebut, aktivitas anggota patroli dapat dipantau secara real time. Tidak hanya posisi personel, aplikasi juga memuat informasi titik rawan kecelakaan, lokasi kemacetan, hingga area yang dikategorikan sebagai trouble spot. &ldquo;Seluruh aktivitas anggota di lapangan bisa terlihat. Informasi titik rawan kecelakaan dan kemacetan juga sudah terpetakan di dalam sistem,&rdquo; jelasnya. Dalam diskusi itu, para stakeholder memberi sejumlah catatan penting. Mulai dari penguatan integrasi data antarinstansi, pengembangan fitur aplikasi, hingga mekanisme koordinasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat di lapangan. Saat ini, kata Dwi, MQR masih berfokus pada pemantauan kehadiran dan pergerakan patroli di titik rawan. Ke depan, aplikasi akan dilengkapi fitur pencatatan tindakan preventif yang dilakukan anggota. &ldquo;Misalnya anggota memberikan teguran simpatik kepada pelanggar. Aktivitas tersebut nantinya bisa langsung tercatat dalam aplikasi. Jadi pengawasan tidak hanya soal keberadaan anggota, tetapi juga apa yang dilakukan di lapangan,&rdquo; terangnya. Pengembangan fitur itu ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan. Dengan sistem yang lebih komprehensif, diharapkan pola patroli menjadi lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. &ldquo;Harapannya, patroli bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Semua aktivitas anggota terekam dan terdokumentasi secara sistematis,&rdquo; tuturnya. (*)

FGD Serdik Sespimmen Polri Dikreg 66 bahas optimalisasi aplikasi MQR untuk memperkuat pengawasan lalu lintas secara real time.

Terintegrasi Ribuan CCTV, Aplikasi MQR Dipoles untuk Pantau Patroli Lalu Lintas Secara Real Time

&nbsp; &nbsp;&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/WhatsApp-Image-2025-12-16-at-082856-1309811942.jpg" alt="Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat (12/12/2025) di Jakarta. (istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat (12/12/2025) di Jakarta. (istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus berupaya mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan. Salah satunya, diwujudkan melalui inovasi Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat, 12 Desember 2025, di Jakarta. Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi. Dengan menggabungkan teknologi analitik, visualisasi data, dan sistem pengawasan real time. Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan di dalam Pertamina Digital Hub, seluruh proses penyediaan energi dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan real-time dapat termonitor. "Kinerja Pertamina Digital Hub ini sangat efektif dan sangat terasa dalam penyediaan energi, khususnya memantau pasokan BBM dan LPG seperti saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara real time kami bisa memonitor, menganalisa dari data yang ada untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depannya,&rdquo; kata Arya. Di ruangan terintegrasi tersebut juga dipantau berbagai data, di antaranya pergerakan kapal yang mendistribusikan BBB. Juga penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk penyaluran ke wilayah bencana Sumatra, dan pemantauan tren pemberitaan tentang Pertamina. Sementara itu Vice President Digital Analytic Solution Pertamina Digital Hub Tatit Sri Jayendra mengatakan, Digital Hub dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama yang dirancang untuk peningkatan digital analytic capability Pertamina. Pilar tersebut adalah: Remote Surveillance and Command Center, Digital Factory, dan pilar ketiga yakni Orchestration Center. &ldquo;Visi utama Digital Hub adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai bisnis Pertamina secara digital. Ketika data dan aplikasi yang mendukung pekerjaan kita terintegrasi, maka kita menciptakan lingkungan di mana data menjadi transparan, akuntabel, dan akurat. Integrasi ini menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, manajemen dapat membuat keputusan yang cepat, tepat, dan akurat,&rdquo; jelas Tatit. Pertamina Digital Hub merupakan bagian penting dalam transformasi digitalisasi Pertamina sehingga bisa memastikan ketersediaan energi termasuk BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi&nbsp; <a href="https://www.danantaraindonesia.co.id/">https://www.danantaraindonesia.co.id/</a>. &nbsp;

Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi.

Implementasi Digitalisasi Terintegrasi, Pertamina Digital Hub Perkuat Ketahanan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Screenshot-2025-03-13-191021-3345149198.jpg" alt="Ilustrasi Google Maps. (Google)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Google Maps. (Google)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menyadari peran vital informasi dalam kelancaran perjalanan mudik, Google melalui layanan Google Maps memperkuat komitmennya mendukung arus Mudik dan Balik Lebaran 2025.&nbsp; Berkolaborasi dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Korlantas Polri, dan Pemerintah, Google Maps kini dioptimalkan untuk memberikan informasi real-time yang akurat. Sehingga para pengguna jalan tol dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan menghindari kepadatan. Head Of Geo Partnership Google Indonesia Galuh Rohmah menyampaikan, melalui kolaborasi ini, pihaknya memastikan Google Maps tidak hanya menjadi alat navigasi. Tetapi juga pusat informasi strategis yang memberikan data lalu lintas terkini.&nbsp; "Integrasi antara data operasional Jasa Marga dan pengawasan Korlantas Polri memungkinkan pengguna mendapatkan rute terbaik apabila sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas serta prediksi kondisi jalan secara real-time. Sehingga perjalanan mudik dan balik Lebaran menjadi lebih aman dan lancar," kata Galuh di Jakarta baru-baru ini. Kerja sama yang telah terjalin selama tiga tahun ini terus dikembangkan untuk menyempurnakan pelayanan di momen-momen istimewa seperti Idul Fitri 1446H/2025 serta Libur Natal dan Tahun Baru.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti menjelaskan bahwa selama ini Jasa Marga telah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Khususnya dalam penerapan Traffic Management hingga penyampaian informasi rekayasa lalu lintas berbasis safety. Yakni menggunakan Traveler Information System melalui Dynamic Message Sign (DMS) dan mobile apps Travoy guna menghadirkan layanan yang optimal dan terintegrasi.&nbsp; &ldquo;Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi mobile Travoy dan Dynamic Message Sign (DMS) yang terintegrasi dengan Google Maps, serta penggunaan aplikasi Jasamarga Integrated Digitalmap (JID) di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), menjadi kunci utama dalam mengelola data lalu lintas secara terpusat dan responsif," ucap Fitri. Dia menambahkan, Jasa Marga akan terus mengedepankan visi pelayanan publik berbasis teknologi dan kolaborasi dalam menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H. Dengan menambah radar traffic counting dari 149 titik menjadi 194 titik untuk menghitung volume kendaraan secara real time. Alat tersebut juga digunakan sebagai indikator pengambilan keputusan pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Ditambah dengan CCTV deteksi insiden sebanyak 36 titik di ruas tol MBZ untuk percepatan deteksi kecelakaan.&nbsp; Selain itu, terdapat fitur journey pada aplikasi Travoy yang berfungsi sebagai asisten perjalanan, dengan menginformasikan kondisi lalu lintas, kendala-kendala selama di perjalanan, serta lokasi rest area terdekat. Sementara itu, Perwakilan Korlantas Polri AKBP Renaldi Oktavian menjelaskan, kemitraan ini sangat strategis untuk mendukung pihaknya dalam memantau dan mengelola arus lalu lintas. Dengan data real-time dan sinergi antar instansi, pihaknya dapat merespons cepat setiap potensi gangguan lalu lintas. Sehingga keselamatan dan kelancaran perjalanan para pengguna jalan tol tetap terjaga selama periode mudik dan balik Lebaran.

Google Maps kini memberikan informasi real-time yang akurat. Sehingga para pengguna jalan tol dapat merencanakan perjalananan dengan baik.

Google, Korlantas, dan Jasa Marga Bikin Kolaborasi, Optimalkan Aplikasi Terintegrasi untuk Layanan Arus Mudik Lebaran 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Ilustrasi-cara-mengecek-NIK-terintegrasi-NPWP-3379118379.png" alt="Ilustrasi tampilan situs DJP Online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tampilan situs DJP Online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seperti diketahui, setiap wajib pajak di Indonesia kini harus sudah selesai memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhitung paling lambat pada 30 Juni 2024. Dilansir dari portal Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI), aturan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Oktober 2021 lalu. Adapun tujuan dari pemadanan NPWP dengan NIK ini, yakni sebagai Single Identity Number (SIN) yang nantinya membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data wajib pajak, di mana data di dalamnya juga digunakan untuk melengkapi basis data di dokumen induk wajib pajak. Lantas, bagaimana cara mengecek NIK sudah terintegrasi NPWP atau belum? Dilansir dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (LLDIKTI Wilayah V Kemdikbud), berikut panduannya. Buka laman DJP Online Pajak melalui situs djponline.pajak.go.id <ol> <li>Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda</li> <li>Masukkan kata sandi yang sesuai</li> <li>Masukkan kode keamanan yang tersedia</li> <li>Klik login</li> </ol> Apabila berhasil masuk ke dalam akun, maka artinya NIK Anda sudah terintegrasi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Itu dia lima langkah untuk mengetahui NIK sudah terintegrasi menjadi NPWP. Alih-alih terdiri dari 15 digit seperti sebelumnya, dengan pemadanan ini, maka NIK/NPWP milik Anda akan berjumlah 16 digit, yang nantinya digunakan sebagai informasi wajib pajak.

Cara mengecek dan mengetahui NIK sudah terintegrasi dengan NPWP dapat dilakukan dengan cara login ke situs web DJP Online milik Ditjen Pajak

Wajib Tahu! Begini Cara Mengecek NIK Anda Sudah Terintegrasi dengan NPWP Melalui DJP Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652247643429.jpg" alt="Ilustrasi sampah di TPA. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sampah di TPA. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengamat lingkungan Sony Teguh Trilaksono mempertanyakan rendahnya komitmen pemerintah daerah Jakarta dan sekitarnya seperti Bekasi, Depok, dan Bogor soal menjalankan program pengolahan sampah terintegrasi yang hingga kini tak kunjung terlaksana. Akibatnya, sampah dan dampaknya masih sering membebani masyarakat. &ldquo;Meskipun telah dikawal pemerintah pusat dan menjadi proyek strategis nasional, namun tidak kunjung terlaksana,&rdquo; kata Sony melalui keterangan tertulis, Minggu (31/3). Sony&nbsp;memberikan contoh nyata pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Proyek pengolahan sampah menjadi listrik tersebut telah direncanakan cukup lama, yakni sejak 2009 hingga 2023, melibatkan lima Gubernur, dikawal oleh Peraturan Presiden dan melibatkan lembaga negara terkait. Namun, di 2023 proyek ini dibatalkan dengan alasan yang menurut banyak pihak kurang logis, yakni nilai investasi dan biaya operasional terlalu besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014501648/robot-pemadam-turut-padamkan-kebakaran-di-gudang-amunisi-milik-tni-ini-fungsinya">Robot Pemadam Turut Padamkan Kebakaran di Gudang Amunisi Milik TNI, Ini Fungsinya</a>&nbsp; &ldquo;Terlepas dari pro kontra dan dugaan adanya kepentingan dari beberapa pihak, semua itu menunjukkan kurangnya sensitivitas para elit pimpinan terhadap upaya penyelesaian permasalahan yang telah lama membebani masyarakat terkait dampak pengelolaan sampah yang tidak kunjung dikelola secara profesional,&rdquo; tambah Sony. Sony juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan rencana pembangunan ITF di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan yang hingga kini tidak kunjung berjalan, meskipun telah ditetapkan konsorsium pelaksananya. Selain itu rencana pengolahan sampah terintegrasi di Bekasi, Depok dan Bogor, termasuk pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, sering mengalami masalah ledakan timbulan sampah.&nbsp; Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) volume sampah yang terangkut di Jakarta tahun 2022 mencapai 7.543 ton per hari, angka tersebut mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 7.234 ton per hari. Dan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DKI Jakarta menghasilkan 3,11 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022, naik 0,97% dibanding tahun 2021, tetapi menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kemudian jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 3,14 juta ton sepanjang tahun 2023. Secara nasional, berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah&nbsp; (SIPSN) KLHK 2023, telah terjadi penurunan timbulan sampah secara nasional.Tahun 2022 tercatat timbulan sampah sebesar 37,4 JutaTon,namun tahun 2023 menjadi 19,6 Juta Ton, dengan kontribusi terbesar masih dari DKI Jakarta dan Pulau Jawa.&nbsp; &ldquo;Apakah indikator nasional tersebut menunjukkan masalah persampahan telah mendapatkan solusi yang tepat? Jawabannya 'belum', bahkan masih jauh dari yang diharapkan,&rdquo; kata Sony.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014501608/jelajahi-keindahan-pulau-flores-dengan-bersepeda-1000-km-di-event-lintang-flores">Jelajahi Keindahan Pulau Flores dengan Bersepeda 1.000 km di Event Lintang Flores</a> Karena data yang ada hanya menggambarkan pencapaian kesuksesan dalam upaya pengurangan timbulan sampah,namun belum menggambarkan menurunnya&nbsp; masalah persampahan yang terjadi. Misalnya overloaded di TPA/TPS, pencemaran sampah di laut, peningkatan sampah liar dan sampah rumah tangga yang tak diangkut.&nbsp; &ldquo;Timbulan sampah yang belum terkelola termasuk sampah liar,&nbsp; volumenya masih cukup besar antara 30%- 40%, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengelolaannya,&rdquo; tambah Sony. Pengelolaan sampah di Indonesia yang pada umumnya masih menggunakan&nbsp; sistem Open Dumping atau Sanitary Landfill, yang pada dasarnya hanya melakukan proses pengumpulan/penumpukan sampah di area tertentu (TPA/TPST) tanpa ada proses lebih lanjut. Akibatnya, terjadi overload atau kelebihan&nbsp;daya tampung pada hampir semua TPA/TPST di setiap kota dan ujungnya berpotensi terjadi bencana lingkungan, seperti&nbsp; longsor, kebakaran, ledakan dan pencemaran udara. Pada dasarnya, berbagai konsep dan teknologi pengolahan sampah telah tersedia dan sudah diterapkan di berbagai negara. Pemerintah dapat mencontoh dengan baik konsep dan tekonologi yang telah berjalan. Pada skala mikro pada individu/kelompok masyarakat seperti proses komposting, pendirian Bank Sampah dan proses daur ulang, maupun sekala makro yang inisiasi oleh Pemerintah seperti penerapan teknologi pemusnahan sampah melalui proses pembakaran, pemanfaatan sampah sebagai bahan baku pembangkit energi (RDF, ITF, Gasifikasi, dll) dan sebagai bahan baku produk tertentu (semen, pupuk, pestisida).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014501609/ada-diskon-tarif-10-persen-di-jalan-tol-tangerang-merak-saat-mudik-lebaran-ini-jadwalnya">Ada Diskon Tarif 10 Persen di Jalan Tol Tangerang-Merak Saat Mudik Lebaran, Ini Jadwalnya</a> Namun dengan tidak kunjung adanya solusi pengolahan sampah terintegrasi hingga saat ini di Jakarta dan sekitarnya, menunjukkan betapa lemahnya visi-misi, manajerial dan leadership para elit pemerintah daerah dan pihak terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan projek strategis nasional tersebut. Padahal proyek itu sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat karena sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Beberapa tahun kedepan, timbulan sampah tak terkendali masih menjadi masalah&nbsp; lingkungan yang utama di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk khususnya di lingkungan perkotaan seperti Jakarta, dan kota di sekitarnya, sehingga harus segera dicarikan solusinya karena telah berdampak buruk pada berbagai sisi kehidupan masyarakat terutama kesehatan dan kelayakan tinggal.

“Meskipun telah dikawal pemerintah pusat dan menjadi proyek strategis nasional, namun tidak kunjung terlaksana,” kata Sony.

Pengamat Lingkungan Sebut Komitmen Pemda di Jabodebek Soal Pengolahan Sampah Terintegrasi Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/lebih-nyaman-akhirnya-angkot-kwk-terintegrasi-dengan-bus-transjakarta_m_120776.jpeg" alt="Angkot KWK di Balai Kota Jakarta" width="100%">
<figcaption>Angkot KWK di Balai Kota Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angkutan Kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK) akhirnya resmi terintegrasi dengan bus Transjakarta. Terintegrasinya Bus Transjakarta dan angkot KWK diresmikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Kehadiran angkutan ini dibuat sebagai moda pengumpan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas dari rumahnya menuju halte Transjakarta. "Ini kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada warga Jakarta untuk memperoleh transportasi yang aman dan nyaman," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Senin (3/4). Pria yang karib disapa Soni itu mengatakan, dari 13.500 angkutan KWK, saat ini baru enam ribu armada yang bisa bergabung untuk terintegrasi dengan bus Transjakarta. Ke depan dia mengharapkan, angkutan kecil lain seperti Mikrolet juga ikut bergabung. Hal itu itu agar mengejar visi pemerintah daerah DKI menciptakan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. "Nyaman karena ke depan nanti akan diberikan AC, tidak boleh ada yang berdiri dan tepat waktu, kemudian murah," jelasnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono menyebutkan, layanan ini penumpang akan dikenakan seharga Rp 15 ribu per bulan. Pengoperasiannya, kata Budi, berlaku pada jam-jam sibuk yakni pada pukul 05.00&ndash;09.00 WIB dan 16.00&ndash;20.00 WIB. "Pemilik kartu layanan gratis pelanggan Transjakarta memperlihatkan kartu pada saat naik angkutan lingkungan maka gratis naik angkutan lingkungan, karena itu sudah dipertimbangkan sebagai bentuk layanan jaringan Transjakarta,&rdquo; ulasnya. Selain itu, kata Budi, kerja sama ini perusahaannya juga diuntungkan seperti adanya penambahan jumlah pelanggan untuk Transjakarta. Menurut dia, sistem transportasi terpadu tersebut bisa meningkatkan kualitas layanan angkutan bagi penumpang baik dari segi fasilitas dan tarif yang terjangkau. "Kemitraan juga membantu KWK meningkatkan standar layanan baik peningkatan spesifikasi teknis unit dan pengelolaan pengemudi,&rdquo; tuturnya. Rencananya, akan ada sepuluh rute yang akan terintegrasi dengan Transjakarta. Namun, untuk sementara, pengeoperasiaan baru dilaksanakan di dua rute yaitu jurusan Condet-Cillitan, Jakarta Timur dan Bulak Turi-Tanjung Priuk, Jakarta Utara. (uya/JPG)

Lebih Nyaman, Akhirnya Angkot KWK Terintegrasi dengan Bus Transjakarta

terintegrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terintegrasi