<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/jgM48PZWDEXjFaW6CdYQZKFPikSyJ7uC3cx7RMu2-475106168.jpg" alt="Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul Girsang, resmi dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul Girsang, resmi dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur divonis bersalah atas kasus suap atau gratifikasi untuk membuat putusan bebas. Hakim Erintuah Damanik dan Mangapul divonis tujuh tahun penjara dengan denda Rp500 juta. Vonis paling berat diterima Heru Hanindyo, dengan 10 penjara dan denda Rp 500 juta. Vonis penjara ketiganya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU menuntut hukuman penjara selama 9 tahun bagi Erintuah dan Mangapul, sedangkan Heru Hanindyo dituntut 12 tahun penjara. Dengan begitu, vonis majelis hakim terhadap ketiganya lebih rendah dua tahun dibandingkan tuntutan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan bahwa Erintuah dan Mangapul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berupa menerima suap dan gratifikasi. "Dijatuhkan hukuman pidana 7 tahun dan denda Rp500 juta rupiah, bila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan 3 bulan penjara," paparnya. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Erintuah tidak mampu untuk membuktikan sejumlah temuan uang di apartemen tempat tinggalnya berasal dari penghasilan yang sah. "Terdapat sejumlah amplop berisi uang rupiah dan mata uang asing yang ditemukan di apartemen milik Erintuah dan tidak mampu dibuktikan sebagai penghasilan yang benar," paparnya. Karena itu, sejumlah uang disita untuk negara. Yang meringankan untuk Erintuah, hakim menyebut bahwa uang hasil suap atau gratifikasi itu dikembalikan ke pengadilan. "Serta mengakui perbuatan," paparnya. Meski begitu, permintaan untuk menjadi justice collaborator yang diajukan Erintuah ditolak. Sebab, sesuai pemeriksaan terhadap penyidik Kejaksaan tidak ditemukan adanya pengakuan yang membantu mengungkap kasus secara signifikan. "Tidak ada keterangan untuk mengungkal peran orang lain yang jauh lebih besar," terangnya. Menurut hakim, unsur pemberian terhadap Erintuah dan Mangapul terpenuhi. Sebab, mereka telah menerima uang senilai Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu. "Dalam membuktikan perbuatan tidak perlu mempertimbangkan apakah suap itu mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus Ronald Tannur," ujarnya. Hanya dengan menerima uang suap, maka sudah dapat dipastikan bahwa uang tersebut untuk mempengaruhi putusan. "Hal ini muncul dari nilai tinggi bahwa hakim merupakan wakil tuhan," jelasnya. Pasca putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso bertanya sikap dari para terdakwa. Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. "Pikir-pikir yang mulia, dalam situasi yang tenang agar bisa berpikir jernih," ujarnya. Begitu pula dengan sikap JPU yang menjawab masih pikir-pikir terkait vonis. Usai pembacaan putusan itu, Erintuah yang mengenakan masker nampak mengacungkan dua jarinya. Entah apa maksudnya. Kuasa Hukum Nico Sihombing mengatakan bahwa pihaknya menyatakan pikir-pikir karena merasa bahwa vonis ini tergolong berat. "Silahkan bandingkan dengan hakim lain yang menerima suap, putusan ini lebih berat," ujarnya. Sementara, pembacaan putusan untuk Heru Hanindyo memang dibedakan setelah pembacaan putusan dengan kedua koleganya. Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan bahwa tindakan Heru Hanindyo terbukti bersalah karena secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi. "Menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp 500 juta rupiah. Dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 bulan," ujarnya. Heru Hanindyo mendapat vonis lebih berat dari dua koleganya karena tidak mengakui perbuatannya. Teguh juga menyebut, Heru Hanindyo tidak mampu membuktikan uang yang ditemukan di mobil, rumah, dan deposito sebagai uang warisan dari orang tuanya. "Hakim meyakini bahwa uang yang ditemukan itu tidak berasal dari penghasilan yang sah," tuturnya. Namun begitu, sertifikat hak milik (SHM) tanah yang menjadi barang bukti harus dikembalikan ke terdakwa Heru Hanindyo.&nbsp; Hal itu karena tanah tersebut dibeli sejak 1992 hingga 2020. "Waktu sebelum terjadinya tindak pidana, artinya aset itu tidak terkait dengan pidana korupsi," paparnya. Teguh mengatakan, majelis hakim menilai hal yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan Heru Hanindyo tidak mendukung program pemerintah yang bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekaligus, melanggar sumpah jabatan sebagai hakim dan tidak menyadari kesalahannya. "Yang meringankan hanya tidak pernah dihukum," tegasnya. Sebelumnya, tiga hakim pembebas Ronald Tannur tersangkut kasus korupsi dugaan menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur. Ditemukan uang miliaran rupiah dan uang asing di rumah ketiga hakim tersebut. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Rabu siang (23/10), tim penyidik jampidsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang hakim. Yakni, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. "Ketiga hakim inisial ED, HA, dan M ditangkap di Surabaya. Lalu ada pengacara berinisial LR ditangkap di Jakarta," terangnya di kantor Kejagung kemarin. Dalam penggeledahan di apartemen milik Erintuah Damanik di Surabaya, petugas menemukan uang Rp 97 juta, SGD 32.000, RM 35.992, dan barang bukti elektronik. "Kemudian penggeledahan di rumah Erintuah Damanik di Semarang ditemukan uang USD 6 ribu dan uang tunai dollar SGD 300. " Ada juga barang bukti elektronik yang disita," terangnya. Lalu petugas menggeledah di apartemen Heru Hanindyo di Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai Rp. 104 juta, USD 2.200, SGD 9.100,&nbsp;JPY 100 ribu, dan alat elektronik.&nbsp; "Di apartemen Mangapul di Gunawansa Surabaya, petugas menemukan uang tunai Rp 21 juta, USD 2 ribu, SGD 32 ribu dan elektronik," jelasnya.&nbsp;

Tiga hakim divonis dalam kasus suap, Damanik dan Mangapul tujuh tahun, Hanindyo sepuluh tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Hakim yang terima Suap untuk Bebaskan Ronald Tannur Divonis Penjara, Erintuah Damanik dan Mangapul 7 Tahun, Heru Hanindyo 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/InShot_20250201_134806244-321579430.jpeg" alt="Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/12/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri." width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/12/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com - Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Ade Rahmat Idnal membantah pernah menerima uang Rp 400 juta dari tersangka Arif Nugroho. Dia menegaskan, tidak terlibat dalam persoalan yang kini menyeret empat mantan anak buahnya. Yakni AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, dan dua mantan personel Polres Metro Jaksel lainnya.&nbsp; Ade Rahmat menepis keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum Arif Nugroho. &rdquo;Nggak benar, nggak benar. Bertemu saya langsung (memang) ada. Ketika dia memohon untuk di-SP3 (hentikan) kasusnya, kasusnya kan (sekarang sudah) P21,&rdquo; ungkap Ade Rahmat pada Sabtu (1/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015593582/jangan-sampai-salah-pilih-ini-5-jenis-pertemanan-yang-harus-dimiliki">Jangan Sampai Salah Pilih! Ini 5 Jenis Pertemanan yang Harus Dimiliki</a> Orang nomor satu di Polres Metro Jaksel itu menyatakan, sejak awal dia meminta kasus tersebut dituntaskan. Mengingat dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka, korban meninggal dunia akibat dicekoki narkotika. &rdquo;Dari awal saya bilang, kasus ini nggak bisa dibantu karena terkait nyawa manusia,&rdquo; tegas Ade Rahmat. Dia menolak meski tersangka telah mengutarakan niatnya untuk memberikan uang ratusan juta.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015594339/dijamin-legit-dan-bersarang-ini-resep-bika-ambon-yang-indonesia-banget-ala-chef-rudy-choirudin-mudah-dibuat-di-rumah">Dijamin Legit dan Bersarang, Ini Resep Bika Ambon yang Indonesia Banget ala Chef Rudy Choirudin, Mudah dibuat di Rumah</a> &rdquo;Dia menawarkan untuk di SP3 (kasusnya), masih ada duit 400 (juta rupiah), 500 (juta rupiah).&nbsp; Tapi, saya tolak. Karena ada penolakan itu, kasus dilanjutkan. Makanya yang bersangkutan itu jadi marah-marah. Yang ngelanjutin kasus itu ya saya justru,&rdquo; bebernya.&nbsp; Secara tegas, Ade Rahmat menyampaikan bahwa kasus persetubuhan anak di bawah umur yang menyebabkan korban meninggal dunia harus diselesaikan. Tersangka telah menghilangkan nyawa korban, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. &rdquo;Pertanggungjawabkanlah secara hukum. Nanti di akhirat pun dipertanggungjawabkan juga,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Polda Metro Jaya telah menegaskan, seluruh peristiwa yang terkait dengan kasus tersebut akan diungkap. Baik peristiwa persetubuhan anak di bawah umur, dugaan penyalahgunaan wewenang, maupun aduan terkait dengan dugaan penggelapan, penipuan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Semua tengah diproses oleh Polda Metro Jaya.&nbsp; </div>

Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Ade Rahmat Idnal membantah pernah menerima uang Rp 400 juta dari tersangka Arif Nugroho.

Kapolres Metro Jaksel Bantah Terima Uang Rp 400 Juta dari Tersangka Arif Nugroho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/IMG-20241023-WA0011-25944402.jpg" alt="Direktur penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> angkap kejagung JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) mengkonfirmasi penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur berinisial ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo) dan M (Mangapul) berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tannur. Ketiga hakim itu diduga menerima suap dari pengacara Ronald berinisial LR. "Penyidik juga melakukan penggeledahan ada di beberapa tempat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang diputus Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tannur," kata Dirdik Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10). Meski begitu, Qohar belum mengungkap jumlah suap yang diberikan kepada 3 hakim tersebut. Hanya saja, dari penggeledahan di 6 lokasi, penyidik menemukan uang tunai berbagai pecahan yang jumlahnya miliaran rupiah. "Penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tannur diduga ED, HH dan M menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR," jelasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 3 hakim di&nbsp; Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ditangkap. &ldquo;Betul (ada penangkapan),&rdquo; kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, Rabu (23/10). Pihak yang terkena OTT ini diduga hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Seperti diketahui, pada akhir Juli lalu, Ronald Tannur yang merupakan anak anggota DPR saat itu, menjalani sidang vonis. Oleh hakim PN Surabaya, Ronald Tannur divonis bebas. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Putusan itu menjadi kontroversial karena rekaman CCTV dan reka adegan menunjukkan Ronald sengaja melindas Dini Sera Afrianti.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengkonfirmasi penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tannur.

3 Hakim PN Surabaya yang Ditangkap Kejagung dalam OTT Diduga Terima Suap Untuk Bebaskan Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/Anggota-BPK-Achsanul-Qosasi-Tersangka-Kasus-BTS-Fedrik-Tarigan-2JPG-3560746583.jpg" alt="Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar." width="100%">
<figcaption>Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar, terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Penerimaan uang itu diduga berasal dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama yang betsumber dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Pemberian uang itu atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif. "Terdakwa Achsanul Qosasi memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu berupa uang tunai sebesar USD 2.640.000 atau sebesar Rp 40.000.000.000," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/3). Jaksa menjelaskan, pemberian uang senilai Rp 40 miliar itu dengan maksud agar Achsanul Qosasi merekayasa hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2022 pada BAKTI Kominfo yang isinya tidak terdapat temuan kerugian keuangan negara. Pahadal dalam PDTT tahun 2021 yang sudah terbit, terdapat temuan potensi kerugian keuangan negara. Karena itu, Achsanul Qosasi menyalahgunakan kekuasaannya dengan melanggar Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Tindak pidana terjadi pada 2021-2022 di Kantor BAKTI Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav B4, Jakarta Selatan dan atau di Kantor BPK RI Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan atau bertempat di Hotel Grand Hayatt Jakarta Jalan M.H. Thamrin Nomor Kav. 28-30, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor atau Pasal 12 B UU Tipikor. Sementara itu, usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa, Achsanul Qosasi dan tim kuasa hukumnya memilih untuk tidak mengajukan eksepsi alias nota keberatan. "Tidak mengajukan eksepsi," tegas Achsanul.

Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar.

Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Terkait Kasus BTS 4G Sebesar Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116212000_IMG_7893JPG-185015979.jpg" alt="Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Alexander Silaen ditahan KPK terkait OTT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Alexander Silaen ditahan KPK terkait OTT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen resmi mengenakan rompi oranye tanda telah berstatus tahanan tadi malam. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka penerima suap untuk pengamanan kasus proyek pengadaan peningkatan produksi hortikultura di Kabupaten Bondowoso. Selain Puji dan Alexander, KPK juga menetapkan dua tersangka lain. Yakni, Andika Imam Wijaya dan Yosi Setiawan dari CV Wijaya Gemilang sebagai pemberi suap. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK melakukan ekspose (gelar perkara) hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (15/11). &rdquo;Dari operasi tangkap tangan pada Rabu, kami mengamankan sembilan orang,&rdquo; ungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Kasus itu menindaklanjuti laporan masyarakat. Yakni, soal kasus proyek pengadaan peningkatan produksi hortikultura yang ditangani Kejari Bondowoso. Saat itu, Andika dan Yosi selaku pemenang proyek mencoba merayu Alexander agar kasusnya yang dalam tahap penyelidikan di kejari dihentikan. &rdquo;Dari sana, AKDS membicarakannya pada atasannya PJ soal tawaran itu. Dan, PJ terbukti setuju untuk menghentikan kasus yang ditangani,&rdquo; paparnya. Dalam OTT Rabu lalu, KPK mengamankan uang Rp 225 juta. Sementara itu, dari hasil penelusuran, Alexander telah menyerahkan uang kepada Puji senilai total Rp 475 juta. KPK menjerat Puji dan Alexander dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Andika dan Yosi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyampaikan apresiasi atas proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dua jaksa tersebut. Dia menyatakan bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendukung bersih-bersih yang dilakukan terhadap jaksa nakal. &rdquo;Bahkan, dalam setiap kesempatan, jaksa agung juga sering menyampaikan kepada masyarakat dan media apabila ditemukan oknum yang masih berbuat penyelewengan dan mencederai masyarakat akan ditindak secara tegas,&rdquo; katanya. Karena itu, Ketut menyatakan bahwa dua jaksa yang telah melakukan perbuatan tercela tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan oleh kejaksaan. &rdquo;Sehingga penindakan terhadap dua oknum jaksa di Bondowoso tersebut memang sudah sepantasnya,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, jaksa agung sudah menegaskan sikapnya terhadap jaksa yang terlibat bermain proyek atau perkara. &rdquo;Jaksa agung tidak segan-segan untuk memproses pidana sebagaimana yang kami lakukan kepada seorang oknum di Kejari Buleleng yang saat ini dalam proses penahanan dan penyidikan oleh tim penyidik jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus,&rdquo; jelasnya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan, pihaknya tidak mungkin bertindak tegas dan keras kepada pihak luar apabila di internal kejaksaan masih ada yang berbuat curang dan melakukan tindakan melanggar hukum. &rdquo;Terhadap oknum tersebut, harus disikat habis karena tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk bernaung di institusi kejaksaan,&rdquo; ujar Burhanuddin. Kejaksaan, kata dia, butuh jaksa-jaksa yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki integritas. &rdquo;Saya tidak membutuhkan jaksa yang pintar, tetapi tidak bermoral. Saya juga tidak butuh jaksa yang cerdas, tapi tidak berintegritas,&rdquo; tandasnya. (elo/syn/c6/fal)

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen resmi mengenakan rompi.

Kajari dan Kasipidsus Bondowoso Yang Di-OTT KPK Terima Suap 475 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Irjen Napoleon Bonaparte telah divonis bersalah dalam kasus penerimaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Jenderal bintang dua itu juga telah menjalani hukuman penjara. Di luar hukuman pidana, Polri pun menggelar sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP). Hasilnya, Irjen Napoleon tidak dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). "Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan, terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin (28/8) malam. Sidang KKEP Polri tersebut dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri sebagai ketua dan Wadankor Brimob Polri Irjen Imam Widodo sebagai wakil ketua. Kemudian anggota sidang yakni Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, Sahli Sosbud Kapolri Irjen Hendro Pandowo, dan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto. "Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Lalu kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan," imbuh Ramadhan. Ramadhan melanjutkan, dalam sidang tersebut terdapat 10 orang saksi yang memberikan keterangan. Dengan rincian lima hadir di ruang sidang, tiga orang melalui virtual, dan dua orang dibacakan keterangannya. "Adapun perbuatan yang telah dilakukan NB yaitu telah melakukan tindak pidana Korupsi terkait penerbitan penghapusan Interpol Red Notice atas nama JST dan atas perbuatannya tersebut terhadap terduga pelanggar berdasarkan putusan MA dipidana penjara selama 4 tahun telah berkekuatan hukum tetap," jelss Ramadhan. Irjen Napoleon sendiri dijerat Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 7 ayat 1 huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Irjen Napoleon juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Napoleon terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan. Irjen Napoleon akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun pidana kurungan dalam kasus suap oleh koruptor Djoko Tjandra. Bebasnya Napoleon dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ahmad Yani. "Sudah bebas iya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (7/8).

Hasil sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte tidak dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Terbukti Terima Suap dan Telah Dipenjara 4 Tahun, Irjen Napoleon Tak Dipecat, Cuma Demosi 3 Tahun 4 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/wali-kota-cimahi-terima_suap.jpg" alt="TERSANDUNG KORUPSI: Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna (dua dari kanan) an Komisaris RSU Kasih Bunda Cimahi Hutama Yonathan saat ditahan KPK di Jakarta kemarin (28/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERSANDUNG KORUPSI: Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna (dua dari kanan) an Komisaris RSU Kasih Bunda Cimahi Hutama Yonathan saat ditahan KPK di Jakarta kemarin (28/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/wali-kota-cimahi/">Wali Kota Cimahi</a> Ajay M. Priatna akhirnya resmi menyusul dua pendahulunya, Itoc Tochija dan Atty Suharti, menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ajay disangka menerima suap sebesar Rp 1,661 miliar dari Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda (RSU KB) Cimahi Hutama Yonathan.  Suap itu terkait dengan perizinan pembangunan gedung tambahan RSU KB. Uang suap tersebut diberikan secara bertahap sebanyak lima kali sejak 6 Mei lalu. Yang terakhir diserahkan pada Jumat (27/11) sebesar Rp 425 juta.  Uang itu diserahkan pukul 10.00 di sebuah rumah di Bandung oleh perwakilan RSU KB Cynthia Gunawan kepada orang kepercayaan Ajay, Yanti Rahmayanti. Pukul 10.40 Cynthia dan Yanti diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT).  Ketua KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/firli-bahuri/">Firli Bahuri</a> menerangkan, selain Ajay, pihaknya menetapkan Komisaris RSU KB Hutama sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya langsung ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat (Ajay) dan Rutan Polda Metro Jaya (Hutama) untuk 20 hari pertama. ”KPK berharap kejadian ini (korupsi di Cimahi, Red) tidak akan terulang kembali,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, kemarin (28/11).  Firli menjelaskan, kasus itu bermula ketika RSU KB melakukan penambahan gedung pada 2019. Pihak RS swasta tersebut lantas mengajukan permohonan revisi izin mendirikan bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. Untuk mengurus perizinan itu, Hutama lantas bertemu dengan Ajay di salah satu restoran di Bandung.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/11/2020/menteri-edhy-prabowo-kena-ott-mahfud-ungkit-omongan-firli-bahuri/">Menteri Edhy Prabowo Kena OTT, Mahfud Ungkit Omongan Firli Bahuri</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/11/2020/kpk-tetapkan-wali-kota-cimahi-dan-komisaris-rs-kasih-bunda-tersangka/">KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi dan Komisaris RS Kasih Bunda Tersangka</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/11/2020/minta-jatah-rp-32-miliar-wali-kota-cimahi-berdalih-tak-paham-aturan/">Minta Jatah Rp 3,2 Miliar, Wali Kota Cimahi Berdalih Tak Paham Aturan</a></li> </ul> Pada pertemuan tersebut <a href="https://www.jawapos.com/tag/ajay-muhammad-priatna/">Ajay</a> diduga meminta Rp 3,2 miliar atau 10 persen dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp 32 miliar. Akhirnya disepakati, uang akan diserahkan secara bertahap oleh staf keuangan RSU KB melalui orang kepercayaan Ajay, Yanti. Pihak RSU KB ternyata membuat perincian pembayaran dan kuitansi fiktif untuk menyamarkan pemberian uang kepada Ajay.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AlGtEtbhXEg

Terima Suap Rp 1,6 Miliar, Wali Kota Cimahi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy bersalah karena menerima uang Rp 255 juta terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Meski kini hukuman Rommy dikurangi 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  "KPK meyakini jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan terdakwa sehingga semestinya dipertanggungjawabkan kepada terdakwa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (5/5).  Salah satu alasan Pengadilan Tinggi DKI memangkas hukuman Rommy, terkait uang Rp 255 juta yang diduga diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin kepada Rommy. Namun, Pengadilan Tinggi DKI memutuskan uang itu tidak pernah diterima oleh Rommy.  Majelis tingkat banding menilai Rommy meminta agar uang senilai Rp 255 juta itu dikembalikan ke Haris, sehingga uang tersebut tak pernah dimiliki oleh Rommy. Hal ini yang mendasari hukuman Rommy dipangkas 1 tahun.  KPK kini telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait pemotongan hukuman terhadap Rommy. KPK meyakini mantan elite PPP itu bersalah.  "Argumentasi KPK selengkapnya tentu nanti akan kami uraikan lebih lanjut dalam memori kasasi yang akan diserahkan dalam waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi pada tanggal 27 April 2020 lalu," tegas Ali.  Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

KPK Yakin Romahurmuziy Bersalah Terima Suap Sebesar Rp 255 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61472_80502_Suparman-Tiba-di-Rutan.jpg" alt="Bupati Rohul nonaktif Suparman saat tiba di depan Rutan Kelas IIB Pekanbaru beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Bupati Rohul nonaktif Suparman saat tiba di depan Rutan Kelas IIB Pekanbaru beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com PEKANBARU - Bupati Rokan Hulu (Rohul) nonaktif Suparman membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebutkan dirinya menerima suap dari mantan Gubernur Riau Anas Mamun. Eva Nora selaku penasihat hukum Suparman yang membacakan eksepsi kliennya menuturkan, tuduhan yang dialamatkan JPU kepada kliennya sangat tidak beralasan. Tuduhan itu menyebutkan Suparman menerima janji dari mantan Gubernur Riau, Anas Maamun berupa mobil dinas di masa akhir jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. &quot;Sekalipun Suparman tidak dijanjikan mendapatkan pinjaman mobil dinas, dia juga akan tetap mendapatkan fasilitas itu karena masih terpilih untuk menjabat pada periode berikutnya,&quot; terang Eva di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (1/11). Dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Rinaldi Triandoko. Lebih jauh Eva menyebutkan, JPU juga tidak merincikan tentang pinjam pakai mobil dinas terkait pengesahan dua RAPBD, termasuk juga uang aspirasi setelah pengesahan. Karena dalam dakwaan, Suparman disebut menerima janji suap sebesar Rp 40 juta sampai dengan Rp 60 juta. Jika dikalikan dengan 40 anggota DPRD yang dipilih, maka jumlahnya mencapai Rp 2 Miliar lebih. Sedangkan tuduhan penerimaan uang hanya sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara itu, JPU KPK Alandika Putra menghormati eksepsi dari terdakwa. Sebab sidang perkara dugaan suap itu masih panjang. Akan ada masa pembuktian yang lebih diperhatikan. (nda/iil/JPG)

Bupati Rohul Nonaktif Bantah Terima Suap

terima suap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terima suap

Berita Terkini