<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/b6LcO1tKwFx7gEehfbc0MQMyREX3iyppoaIWf6I7-4072199395.jpg" alt="Detik-detik penculikan seorang karyawan BOT Finance oleh ormas di BRI Tower Surabaya. (Instagram @jktnewss)" width="100%">
<figcaption>Detik-detik penculikan seorang karyawan BOT Finance oleh ormas di BRI Tower Surabaya. (Instagram @jktnewss)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar luas di media sosial, video detik-detik seorang karyawan BOT Finance diculik oleh sekelompok anggota organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya. Lokasi penculikan itu ada di BRI Tower, jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Unggahan tersebut viral dan menjadi sorotan warganet. "Detik-detik seorang karyawan BOT Finance yang sedang berada di Gedung BRI Tower Surabaya diculik sekelompok ormas pada siang hari," tulis akun Instagram @jktnewss di caption, dikutip Jumat (18/5). Akun Instagram dengan 132 ribu pengikut tersebut menyoroti kehadiran aparat keamanan yang berada di lokasi, namun tidak berupaya untuk melerai dan membiarkan tindakan penculikan tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, karyawan BOT Finance sempat berupaya mengajak diskusi ormas. Namun tak menemukan titik temu. Korban dibawa paksa ke dalam mobil oleh beberapa pria bertubuh kekar. "Berdasarkan kronologi yang diceritakan, berawal seorang debitur yang meminta bantuan ormas untuk membekingi permasalahan macet pembayaran. Keluarga korban mendesak aparat untuk bertindak," tulis akun tersebut. Video viral yang diunggah akun instagram @jktnewss diunggah pada Kamis (17/7). Hingga Jumat sore (18/7), video telah ditonton lebih dari 461 ribu kali dan disukai 1.500 lebih akun Instagram. Dihubungi secara terpisah, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan sudah menerima laporan terkait penculikan karyawan finance di BRI Tower. "Iya ada laporannya, baru kemarin. (Pelapor) atas nama Fragara. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, karena masih dalam penyelidikan," tutur AKP Rina kepada JawaPos.com, Jumat (18/7).&nbsp;

Beredar luas di media sosial, video detik-detik seorang karyawan BOT Finance diculik oleh sekelompok anggota ormas di Surabaya.

Viral Video Detik-Detik Karyawan Perusahaan Finance Diculik Anggota Ormas di BRI Tower Surabaya, Polisi akui Terima Laporan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biji-plastik-1.jpg" alt="Biji plastik kembali ditemukan warga penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Cianjur, Jawa Barat. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Biji plastik kembali ditemukan warga penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Cianjur, Jawa Barat. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Cianjur kembali mendapat laporan temuan biji plastik dalam karung beras bantuan Kementerian Sosial program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diterima dua orang penerima manfaat di Kecamatan Cilaku.  Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai di Cianjur mengatakan, pihaknya masih mengusut temuan biji plastik dalam karung beras bantuan di Kecamatan Bojongpicung. Saat ini, muncul kembali laporan yang sama dari Kecamatan Cilaku. Dua orang warga menemukan biji plastik dalam karung yang mereka dapatkan dari e-Warung.  ”Ketika kami masih mengusut temuan di Kecamatan Bojongpicung, petugas kembali mendapat laporan yang sama di Kecamatan Cilaku. Sehingga, kami akan mendalami kedua kasus tersebut karena terjadi di dua wilayah yang jaraknya berjauhan,” ujar Mochamad Rifai seperti dilansir dari Antara, Selasa (29/9). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/09/2020/dinsos-cianjur-akan-libatkan-kepolisian-usut-biji-plastik-dalam-beras/">Dinsos Cianjur Akan Libatkan Kepolisian Usut Biji Plastik dalam Beras</a></li> </ul> Dia menjelaskan, berdasar laporan, warga hanya menemukan beberapa butir biji plastik di dalam karung, berbeda dengan yang ditemukan warga di Kecamatan Bojongpicung yang jumlahnya mencapai puluhan butir biji plastik. Pihaknya akan menelusuri apakah ada unsur sengaja atau tidak dalam kasus tersebut.  ”Sudah menugaskan anggota untuk melakukan penyelidikan terkait unsur sengaja atau tidak, ada biji plastik dalam karung beras bantuan pemerintah pusat itu. Kita tunggu hasil penyelidikan untuk memastikan hal tersebut,” ucap Mochamad Rifai. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/09/2020/biji-plastik-dalam-beras-bantuan-bupati-cianjur-minta-usut-tuntas/">Biji Plastik dalam Beras Bantuan, Bupati Cianjur Minta Usut Tuntas</a></li> </ul> Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, pihaknya akan kembali memanggil supplier yang dapat dijerat dengan kasus pidana, jika ditemukan unsur kesengajaan. "Supplier  harus bertanggung jawab, kalau terbukti kita akan seret kasus pidananya,” kata Rifai.  Sebelumnya Polres Cianjur mendalami laporan temuan biji plastik dala beras yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Sukatani, Kecamatan Bojongpicung. Polisi telah mengamankan barang bukti dua karung beras. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JFmzR3628iU

Polres Cianjur Kembali Temukan Biji Plastik Dalam Beras Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/rumah-kasus-1.jpg" alt="Korban investasi bodong terus berdatang ke rumah HA di Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, menuntut hak mereka segera dicairkan pemilik investasi paket kurban dan sejumlah paket lain. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Korban investasi bodong terus berdatang ke rumah HA di Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, menuntut hak mereka segera dicairkan pemilik investasi paket kurban dan sejumlah paket lain. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seribuan orang dari Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bandung Barat, Jawa Barat, diduga menjadi korban penipuan investasi paket kurban bodong. Mereka melaporkan penipuan tersebut ke Mapolres Cianjur karena hingga saat ini pengelola investasi tidak berada di rumahnya di Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur.  ”Kami sudah curiga sejak satu pekan menjelang Hari Raya Kurban, HA penanggung jawab sekaligus direktur investasi, sudah tidak ada di rumah. Bahkan saat dihubungi nomornya tidak aktif. Kami meminta jawaban kapan paket hewan kurban kami akan turun,” kata Adam warga Kecamatan Cilaku, di Cianjur, seperti dilansir dari Antara pada Minggu (2/8).  Dia mengaku sempat tidak percaya dengan program yang ditawarkan. Sebab, setiap bulan hanya diminta menyetor Rp 15.000 selama 10 bulan akan mendapatkan seekor kambing saat Hari Raya Kurban. Bahkan untuk paket kurban sapi mereka cukup membayar Rp 59.000 setiap bulan selama 10 bulan.  ”Tapi, melihat beberapa orang peserta sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, membuat istri dan 10 orang sanak keluarga saya ikut investasi melalui seorang ketua kelompok. Namun satu pekan menjelang Lebaran Kurban, mimpi untuk berkurban kambing tidak terbukti,” ujar Adam.  Karena itu, dia dan keluarga yang ikut investasi mendatangi rumah ketua kelompok yang kembali mengajak mereka mendatangi rumah direktur investasi di Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur. Sesampainya di lokasi, ternyata banyak investor yang sudah berkerumun menuntut janji pengelola, bahkan ada yang berasal dari luar Cianjur.  ”Kami tidak menyangka kalau di rumah yang luas dan megah tersebut, sudah banyak orang yang mengalami nasib sama dengan kami. Meskipun sempat menjanjikan akan segera mencairkan semua paket yang dipesan, kami sudah tidak percaya. Sehingga, kami melaporkan pemilik ke Polres Cianjur,” tutur Adam.  Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait investasi paket kurban dan sejumlah program peket lain yang diduga bodong. Bahkan sejak dua hari terakhir, pihaknya menerima laporan resmi dari warga dari luar Cianjur.  ”Kami masih menyelidiki dan mengembangkan kasus tersebut. Saat ini, kami masih menerima laporan dari warga yang diperkirakan lebih dari 1.000 orang dan berasal dari tiga kabupaten seperti Cianjur, Sukabumi, dan Bandung Barat,” ungkap Juang Andi Priyanto.  Hingga saat ini, setiap hari seratusan orang investor yang menjadi korban investasi bodong tersebut terus berdatangan ke rumah HA dengan harapan uang yang sudah mereka investasikan dapat kembali atau hewan kurban yang dijanjikan segera diberikan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Korban Investasi Paket Kurban Bodong Lapor ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/laporan-ite-1.jpg" alt="Kuasa hukum Syamsul Luthfi, Lalu Rusdi menunjukkan tanda bukti laporan Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik di Mataram, NTB, pada Selasa (30/6). Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Syamsul Luthfi, Lalu Rusdi menunjukkan tanda bukti laporan Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik di Mataram, NTB, pada Selasa (30/6). Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menerima laporan anggota Komisi II DPR Syamsul Luthfi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Syamsul melaporkan mantan anggota DPRD Lombok Timur berinisial MF ke polisi.  ”Sudah kita terima laporannya, karena berkaitan dengan Undang-Undang ITE, penanganannya diserahkan ke subdit V siber,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombespol I Gede Putu Ekawana Putra seperti dilansir dari Antara di Mataram pada Rabu (1/7).  Syamsul Luthfi melalui kuasa hukumnya, Lalu Rusdi mengatakan, laporannya diserahkan ke Polda NTB pada Selasa (30/6). Laporan tersebut terkait pernyataan MF di media sosial yang menuduh kliennya bermain proyek pada saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008–2013.  ”Jadi klien kami merasa dirugikan dengan keadaan ini. Makanya kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan,” kata Rusdi.  Dia juga menilai, pernyataan MF yang tersiar di media sosial melalui pemberitaan online tersebut beraroma politis. ”Ini kami duga sebagai pengalihan opini terkait klien kami yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” ujar Rusdi.  Tuduhan itu, menurut dia, muncul setelah Syamsul Luthfi sebagai anggota Komisi II DPR menemui masyarakat Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, terkait pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam menjalankan perannya di bidang agraria, Syamsul Luthfi menemukan persoalan masyarakat yang belum mendapatkan hak sebagai pemilik lahan, khususnya di areal Sirkuit MotoGP Mandalika.  ”Jadi tuduhan ini dilayangkan di tengah pekerjaan Pak Luthfi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR yang mengadvokasi pemilik lahan di kawasan KEK Mandalika,” ucap Rusdi.  Laporan aduan tersebut kini resmi terdaftar di SPKT Polda NTB dengan Nomor TBLP/22/VI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 30 Juni 2020. Aduannya terkait dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE.  Syamsul Luthfi yang turut hadir bersama kuasa hukumnya, mengatakan, pernyataan MF yang tersiar di media online tersebut sebagai upaya membungkam dari perjuangan aspirasi masyarakat Kuta. ”Tuduhan mafia proyek ini sangat merugikan pribadi dan keluarga saya. Tuduhan ini sangat tinggi nuansa politis untuk menghambat proyek strategis nasional KEK Mandalika,” kata Syamsul Luthfi.  Laporan kepada aparat penegak hukum tersebut, kata dia, sebagai langkah bijak dengan mengedepankan hukum dalam menghadapi persoalan. ”Saya akan seriusi ini melalui jalur hukum sesuai hak konstitusional saya,” ucap Syamsul Luthfi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Anggota DPR Laporkan Mantan Anggota DPRD Lombok Timur Terkait UU ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyampaikan kinerja selama kuartal pertama 2020 atau empat bulan setelah dilantik pada akhir Desember 2019. Selama empat bulan bekerja, Dewas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 92 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.  ”Dalam rangka penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 92 surat pengaduan,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pada Selasa (26/5).  Tumpak mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam membantu Dewas mengawasi kinerja KPK. Kendati demikian, Tumpak tak membeberkan secara rinci pengaduan dugaan pelanggaran etik yang telah diterima dan ditindaklanjuti Dewas.  ”Kami berterima kasih kepada partisipasi masyarakat yang terus membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK,” ucap Tumpak.  Terkait pengawasan atas tugas dan kewenangan KPK, Dewan Pengawas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I dengan Pimpinan KPK pada 27 April yang meliputi 18 (delapan belas) isu/permasalahan. Terkait bidang penindakan, lanjut dia, Dewas menganjurkan KPK untuk mempercepat penanganan perkara sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam upaya optimalisasi asset recovery serta kepastian hukum.  Sementara itu, di bidang pengawas internal dan pengaduan masyarakat, menurut  Tumpak, perlu penguatan fungsi pengawasan internal serta harmonisasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewas dan Pengawasan Internal (PI).  ”Selain Rakorwas, Dewan Pengawas juga telah melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Triwulan I pada 27 April dan 5 Mei dengan fokus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pimpinan selama 3 bulan pertama 2020,” ujar Tumpak.  Menurut Tumpak, setelah dilakukan evaluasi kuartal pertama, pihaknya akan melihat tindak lanjut pimpinan KPK dalam menjalankan rencana kerja dari evaluasi tersebut. Evaluasi berikutnya akan dilakukan Dewas pada akhir kuartal kedua.  ”Dewan Pengawas akan terus melakukan tugas dan wewenangnya secara transparan, profesional, dan akuntabel. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal kerja KPK, sehingga masyarakat diharapkan akan terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi demi Indonesia yang bersih dari korupsi,” ujar Tumpak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D8jSgA6oArc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7d5WddlAWRc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=P3UUT2J48Iw

Dewas Terima 92 Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan dan Pegawai KPK

terima laporan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terima laporan

Berita Terkini

Viral Video Detik-Detik Karyawan Perusahaan Finance Diculik Anggota Ormas di BRI Tower Surabaya, Polisi akui Terima Laporan

Polres Cianjur Kembali Temukan Biji Plastik Dalam Beras Bantuan

Korban Investasi Paket Kurban Bodong Lapor ke Polisi

Anggota DPR Laporkan Mantan Anggota DPRD Lombok Timur Terkait UU ITE

Dewas Terima 92 Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan dan Pegawai KPK

Download Aplikasi JawaPos.com