<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/szQ21WUv0eXzIeEGJDKwUcFNPU9puINxe3XjTEg8-2383639670.jpg" alt="Sejumlah calon jemaah haji terblokir saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji karena belum genap 18 tahun sejak haji terakhir. (Galih Wicaksono/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jemaah haji terblokir saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji karena belum genap 18 tahun sejak haji terakhir. (Galih Wicaksono/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah calon jemaah haji (CJH) yang dijadwalkan berangkat tahun 2026 terblokir oleh sistem saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Penyebabnya, porsi keberangkatan belum genap 18 tahun dari haji terakhir yang mereka jalani.</p> <p>Seperti pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar Roudloh, Wringinanom. Di sana terdapat satu CJH yang tunda berangkat karena regulasi tersebut. "Ada satu, tapi jemaah pelimpahan," ucap pengelola KBIHU Arroudloh Ahmad Thohurin.</p> <p>Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Gresik Lulus mengatakan bahwa pelaksanaan haji tahun depan memang ada aturan baru. Jika sebelumnya CJH bisa kembali berhaji paling tidak 10 tahun, kini diperpanjang hingga 18 tahun. "Akhirnya beberapa cjh yang masuk porsi tahun ini harus tunda," ucapnya.</p> <p>Sejauh ini pihaknya mencatat ada tiga jemaah yang tertunda keberangkatan karena belum 18 tahun. "Ini otomatis tertolak oleh sistem saat pelunasan Bipih," imbuhnya.</p> <p>Selain itu juga ada beberapa CJH yang tidak melakukan pelunasan dalam lima tahun terakhir. Nah apabila mereka mendapat porsi di tahun ini maka harus membuat surat pernyataan dan bisa melakukan pelunasan pada tahap 2.</p> <p>Hingga kemarin, cjh yang sudah dinyatakan istithoah sebanyak 1.420 dari jumlah kuota 2.834. Namun meski sudah dinyatakan istithoah, baru ada 581 cjh melakukan pelunasan Bipih. "Pelunasan tahap 1 masih sampai 24 Desember," pungkasnya.&nbsp;</p>

Sejumlah calon jemaah haji terblokir saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji karena belum genap 18 tahun sejak haji terakhir.

Belum 18 Tahun, Sejumlah CJH di Gresik Terblokir Sistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/nOfQZbef45z8iuIS5A5NOtrNr74vkp5xRpcWjJtQ-2-757108935.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjamin tidak ada pungli dalam reaktivasi rekening dormant. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjamin tidak ada pungli dalam reaktivasi rekening dormant. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akhirnya buka suara soal hebohnya dugaan adanya pungutan liar atau pungli di balik pemblokiran rekening dormant secara massal.</p> <p>Merespons hal itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan bahwa tidak ada pungli yang dilakukan dalam proses reaktivasi rekening dormant.</p> <p>"Tidak ada pungli (reaktivasi rekening dormant). Gratis," kata Ivan saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (10/8).</p> <p>Dia memastikan, setiap masyarakat yang merasa rekening bank-nya tidak bisa digunakan untuk transaksi agar segera datang ke kantor perbankan masing-masing.</p> <p>Selanjutnya, proses aktivasi rekening akan mengikuti mekanisme di masing-masing bank. "Tinggal datang ke bank atau by telepon sesuai mekanisme bank masing-masing. Bisa segera aktif," lanjutnya.</p> <p>Meski begitu, ia memastikan bahwa seluruh perbankan tidak diperkenankan untuk mensyaratkan setoran dalam setiap proses reaktivasi yang dilakukan.</p> <p>"Kami sudah pastikan ke bank masing-masing tidak boleh ada pakai syarat setoran. Itu pastinya, jika memang ada (setoran), adalah setoran ke rekening sendiri. Bukan biaya administrasi," ungkap Ivan.</p> <p>"Saya pastikan tidak ada biaya aktivasi (rekening dormant)," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Ulama dan penceramah kondang, Ustaz Das&rsquo;ad Latif, ikut angkat bicara dengan menyoroti dugaan adanya pungutan liar dalam proses pengaktifan kembali rekening yang diblokir.</p> <p>Dalam sebuah video tanggapan yang viral di media sosial, Ustaz Das&rsquo;ad mengungkapkan bahwa sejumlah nasabah mengaku diminta membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening mereka. Ia pun mempertanyakan transparansi kebijakan tersebut.</p> <p>&ldquo;Misalnya ada 120 juta orang yang kena blokir. Kali 120 juta orang dengan Rp100 ribu, berapa totalnya?&rdquo; ujarnya, menegaskan potensi nilai uang yang sangat besar jika pungutan ini benar terjadi.</p>

PPATK menegaskan tidak ada pungutan liar dalam reaktivasi rekening dormant, meski ada yang mengaku harus bayar.

Heboh Isu Pungli Biaya Reaktivasi Rekening Dormant Terblokir, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana: Gratis, Tidak Ada Biaya Aktivasi

<div id="m#msg-f:1805806357364078704" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/Screenshot_2024-07-28-14-57-02-455_comgoogleandroidgm-edit-2498553066.jpg" alt="Ilustrasi aplikasi Livin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aplikasi Livin</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Nasabah Bank Mandiri pasti pernah mengalami lupa atau salah memasukan PIN atau Password hingga menyebabkan akun Livin' by Mandiri terblokir. Apalagi, password otomatis akan terblokir jika nasabah salah memasukkan password sebanyak 3 kali berturut-turut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014912280/benny-rhamdani-pastikan-penuhi-panggilan-bareskrim-soal-orang-berinisial-t-yang-disebutnua-sebagai-pengendali-judi-online-di-indonesia">Benny Rhamdani Pastikan Penuhi Panggilan Bareskrim soal Orang Berinisial T yang Disebutnua sebagai Pengendali Judi Online di Indonesia </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun tenang saja, ternyata untuk mengatasi M-banking Mandiri yang terblokir sangatlah mudah. Melansir laman resmi Bank Mandiri, ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi akun Livin' by Mandiri yang terblokir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, melakukan reset PIN, mengganti password lama dengan yang baru, dan menghubungi call center Mandiri. Ketiganya bisa dilakukan tanpa harus mendatangi kantor cabang Mandiri terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Aplikasi Livin' adalah fasilitas elektronik channel dari Bank Mandiri yang dapat diakses dan dipergunakan oleh Nasabah atau calon Nasabah Bank Mandiri dengan menggunakan smartphone minimum iOS 12 atau Android 7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengakses berbagai layanan perbankan secara online melalui perangkat mobile Anda. Mulai dari mengakses rekening, melakukan berbagai transaksi secara daring, dan mengelola keuangan secara online melalui internet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini, cara mengatasi akun Livin' by Mandiri terblokir</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Melakukan reset PIN&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Masuk ke aplikasi Livin&rsquo; by Mandiri.</div> <div dir="auto">- Masuk ke menu pengaturan.</div> <div dir="auto">- Pilih &ldquo;PIN&rdquo;, lalu klik &ldquo;Lupa&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Masukkan nomor kartu debit beserta tanggal kedaluwarsanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">Pilih &ldquo;Kirim SMS&rdquo;. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke menu SMS.</div> <div dir="auto">- Kirim SMS verifikasi dan tunggu sampai mendapatkan balasan berupa kode verifikasi.</div> <div dir="auto">- Setelah menerima kode, kembali ke aplikasi Livin&rsquo; by Mandiri dan masukkan PIN yang baru.</div> <div dir="auto">- Konfirmasi ulang PIN baru.</div> <div dir="auto">- PIN telah berhasil di-reset dan Anda sudah bisa kembali menggunakan akun Livin&rsquo; by Mandiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Mengganti password Livin' by Mandiri</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Buka aplikasi Livin&rsquo; by Mandiri.</div> <div dir="auto">- Pada halaman login, klik &ldquo;Lupa Password&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Isi data yang diminta seperti nomor rekening, tanggal lahir, dan identitas pribadi lain yang diminta.&nbsp;</div> <div dir="auto">- Klik &ldquo;Lanjut&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Anda akan menerima SMS konfirmasi perubahan password. Buka SMS dan ikuti instruksi yang tertera.</div> <div dir="auto">- Selanjutnya, Anda bisa membuat password baru.</div> <div dir="auto">- Masukkan PIN untuk mengonfirmasi password baru tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sudah, Anda bisa login ke Livin&rsquo; by Mandiri menggunakan password baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, nasabah Bank Mandiri bisa langsung menghubungi call center 14000. Penting diketahui bahwa layanan ini tidak gratis. Bagi kamu yang menggunakan smartphone untuk menghubungi call center Bank Mandiri ini, pastikan untuk memiliki pulsa telepon sebelum melakukan panggilan. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Nasabah Bank Mandiri pasti pernah mengalami lupa atau salah memasukan PIN atau Password hingga menyebabkan akun Livin' by Mandiri terblokir

Begini Cara Mengatasi Akun Aplikasi Livin' by Mandiri yang Terblokir

terblokir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terblokir

Berita Terkini

Belum 18 Tahun, Sejumlah CJH di Gresik Terblokir Sistem

Heboh Isu Pungli Biaya Reaktivasi Rekening Dormant Terblokir, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana: Gratis, Tidak Ada Biaya Aktivasi

Begini Cara Mengatasi Akun Aplikasi Livin' by Mandiri yang Terblokir

Download Aplikasi JawaPos.com