<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/New-Project-3-1456558779.jpg" alt="Petugas Imigrasi Jakarta Selatan mewawancarai perempuan yang diduga calon korban love scamming WN Pakistan. (Instagram @kanimjaksel)" width="100%">
<figcaption>Petugas Imigrasi Jakarta Selatan mewawancarai perempuan yang diduga calon korban love scamming WN Pakistan. (Instagram @kanimjaksel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang perempuan nyaris menjadi korban penipuan berkedok cinta lintas negara alias love scamming. Kejadian ini jadi sorotan publik usai akun resmi Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan (@kanimjaksel) mengunggah video pemeriksaan yang menyita perhatian. Dalam video tersebut, terlihat petugas menggali lebih dalam alasan si pemohon hendak membuat paspor. Perempuan tersebut mengaku ingin pergi ke Pakistan untuk menemui kekasihnya yang belum pernah ia jumpai secara langsung. Mereka hanya berkenalan lewat Facebook, berkomunikasi via chat dan sesekali video call. Ia bahkan mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp 5 juta kepada sang pacar untuk membeli tiket keberangkatannya. Namun, yang mencurigakan adalah sang pacar melarangnya memberi tahu orang tua si perempuan mengenai rencana ini. &ldquo;Kamu percaya sama pacar kamu? Tapi belum pernah ketemu ya?" tanya petugas. "Makanya saya mau nyamperin ke Pakistan, Pak,&rdquo; jawab si perempuan.&nbsp; Petugas imigrasi pun dengan sigap mencium adanya kejanggalan dan potensi penipuan. Mereka menjelaskan bahwa kasus seperti ini sering kali berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan manusia (TPPM). Karena itu, demi melindungi keselamatan WNI, permohonan paspor perempuan tersebut ditolak. &ldquo;Bagi yang penasaran dengan ending-nya, dengan terpaksa dan berat hati, kami menolak permohonan paspornya. Karena ditemukan indikasi kuat bahwa kakak ini menjadi korban love scamming. Keselamatan WNI adalah prioritas kami,&rdquo; tulis @kanimjaksel dalam keterangannya. Unggahan ini menuai banyak respons dari warganet. Sebagian besar mendukung langkah tegas Imigrasi Jaksel dan menyayangkan masih banyak masyarakat yang mudah terjerat modus asmara daring. Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya literasi digital dan kehati-hatian dalam menjalin hubungan secara online, apalagi jika disertai permintaan uang dan ajakan bepergian ke luar negeri tanpa kejelasan.

Seorang perempuan ditolak permohonan paspornya oleh Imigrasi Jakarta Selatan karena terindikasi menjadi korban love scamming.

Diduga Kena Love Scamming Bule Pakistan, Imigrasi Jaksel Tolak Terbitkan Paspor untuk Perempuan Ini, Videonya Viral di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No.12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). &nbsp; Surat edaran yang diterbitkan pada 5 Mei 2025 itu diterbitkan sebagai pedoman internal lembaga antirasuah. Setelah KPK menyatakan sikap resminya terhadap sejumlah perubahan mengenai status penyelenggara negara dan kerugian keuangan negara di lingkungan BUMN sebagaimana UU 1/2025. &nbsp; Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, KPK tetap berwenang untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui aspek pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi supervisi.&nbsp; "Karena KPK memandang bahwa jajaran Direksi, Komisaris, dan juga Dewan Pengawas pada BUMN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 merupakan penyelenggaraan negara, termasuk kerugian di BUMN juga merupakan bagian dari kerugian negara," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/5). Menurut Budi, SE tersebut diterbitkan guna meyakinkan dan menegaskan kembali terkait dengan sikap KPK yang telah disampaikan ke publik. SE internal itu menegaskan sikap resmi lembaga antirasuah terhadap sejumlah perubahan aturan di dalam UU BUMN.&nbsp; SE itu di antaranya menegaskan bahwa kerugian keuangan BUMN maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), merupakan tetap unsur kerugian keuangan negara. Sebagaimana diatur pada pasal 2 dan 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).&nbsp; SE ini diterbitkan setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaskan pihaknya tidak memaknai Undang-Undang BUMN yang baru sebagai hambatan dalam penegakan hukum.&nbsp;Namun, KPK menyampaikan apresiasi terhadap niat pemerintah memperkuat peran BUMN. &ldquo;Kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam menentukan siapa yang masuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Dalam konteks itu, direksi maupun komisaris BUMN tetap termasuk di dalamnya,&rdquo; ucap Setyo Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (7/5). Pernyataan ini merespons Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara. Menurut Setyo, pasal tersebut bertentangan dengan ruang lingkup penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.&nbsp;&ldquo;Secara normatif, keberadaan aturan tersebut tidak menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN,&rdquo; tambahnya. Setyo menggarisbawahi, penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang baru justru menyiratkan bahwa status sebagai penyelenggara negara tetap melekat pada pengurus BUMN.&nbsp; &ldquo;Penjelasan pasal itu sendiri menyebutkan bahwa status penyelenggara negara tidak hilang. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan sebaliknya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK menerbitkan Surat Edaran No.12/2025 untuk menegaskan kewenangan dalam mengusut korupsi di BUMN dan Danantara.

KPK Terbikan Surat Edaran Internal, Tegaskan Tetap Bisa Usut Korupsi di BUMN dan Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/IMG-20250505-WA0062-3749311225.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengungkapkan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan berbasis kedisiplinan di barak militer bagi pelajar bermasalah di Jabar. Ia menekankan, program itu bertujuan untuk menanggulangi maraknya aksi kekerasan remaja dan kenakalan pelajar di wilayah Jawa Barat. "Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati/wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada," kata Dedi di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5). Program ini, kata Dedi, merupakan respons atas berbagai peristiwa kriminalitas remaja yang semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan, surat edaran tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan memiliki konsekuensi terhadap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki," tegasnya. Dedi membantah bahwa surat edaran itu sebagai bentuk tekanan ke setiap daerah di Jabar. Ia menilai, pendekatan ini lebih pada bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. "Kita bukan diancam ya. Kita, kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan," ujarnya. Dedi juga menggambarkan potensi dampak sosial yang terjadi jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah konkret. Menurut dia, kekerasan remaja bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga menimbulkan beban biaya dan psikologis. "Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu?" paparnya. Untuk memperkuat dasar hukum dan operasionalisasi program ini, Dedi memastikan pihaknya sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang telah dikirimkan. "Setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," tegasnya. Melalui rencana penerbitan Pergub ini, kata Dedi, Pemprov Jabar berharap semua kepala daerah di Jawa Barat dapat bersinergi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berkarakter.&nbsp;"Pemerintah nanti mengintervensi dalam penataan ruang," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan terbitkan Pergub untuk perkuat pendidikan di barak militer sebagai tanggapan atas kekerasan remaja.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Terbitkan Pergub, Perkuat Program Pendidikan bagi Remaja Bermasalah di Barak Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/8046c681-ac1c-48da-9b51-51c69502ad8c-1479930855.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. edaran itu merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam edaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran yang sistematis dan terukur. "Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025," tutur Eri dalam Surat Edaran, dikutip JawaPos.com, Selasa (18/2). Berdasarkan salinan surat edaran yang diterima JawaPos.com, terdapat 10 poin utama yang diinstruksikan: 1. Melakukan review lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 yang telah dilakukan di awal tahun sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 2. Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. 3. Membatasi belanja yang termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion. 4. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. 5. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional. 6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 7. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah alau alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 8. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga. 9. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2. 10. Menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor 1 sampai dengan 9 kepada Sekretaris Daerah maksimal Rabu, 19 Februari 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh KPD hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran.

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

Terbitkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Terbitkan

Berita Terkini

Diduga Kena Love Scamming Bule Pakistan, Imigrasi Jaksel Tolak Terbitkan Paspor untuk Perempuan Ini, Videonya Viral di Medsos

KPK Terbikan Surat Edaran Internal, Tegaskan Tetap Bisa Usut Korupsi di BUMN dan Danantara

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Terbitkan Pergub, Perkuat Program Pendidikan bagi Remaja Bermasalah di Barak Militer

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com