<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemecatan Terawan berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.  Muhadjir menilai rekomendasi pemberhentian tersebut berlebihan. Sebab, persoalan tersebut semestinya bisa diselesaikan melalui rembukan baik-baik. Dia mengakui sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pasca pemecatan Terawan.  "Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin, Red) sudah berbicara dengan saya mengenai langkah yang akan dilakukan. Nanti akan kita tindak lanjuti," kata Muhadjir dalam keteranganya, Jumat (1/4).  Muhadjir juga mengatakan sudah bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI yang baru dikukuhkan, Adib Khumaidi.  "Jadi, dua-duanya ini (IDI dan dr Terawan, Red) tujuannya sama-sama baik. IDI punya tanggung jawab menegakkan kode etik profesi, Pak Terawan memiliki panggilan jiwa yang untuk melakukan terobosan dan inovasi," tutur Muhadjir.  Namun, menurutnya pertemuan antara dua pihak itu tidak intens. Kondisi itu yang membuat masalah berkepanjangan. Muhadjir menyebut, berdasar penjelasan yang didapat, IDI prinsipnya terbuka dan berusaha mencari titik temu terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Terawan.  Dia berharap, IDI tetap bisa menegakkan disiplin bagi anggotanya. Namun, juga bisa memberikan peluang inovasi dan terobosan yang digagas dan diinisiasi oleh anggotanya. Kata dia, jika tak ada perkembangan ilmu praktik kedokteran di Tanah Air maka berimbas terhadap ketertinggalan.  "Terobosan dan inovasi itu kan sangat penting, sehingga ilmu kedokteran Indonesia tidak mandek. Kalau tidak ada yang melakukan terobosan inovasi kita khawatir program percepatan transformasi di bidang kesehatan akan mandek," jelas Muhadjir.  Dalam polemik pemecatan Terawan, MKEK belum lama ini merekomendasikan pemberhentian terhadap mantan Menkes tersebut. Pengumuman pemecatan Terawan itu dilakukan saat Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh pada Jumat (25/3).  Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi minta semua pihak menerima dan menghormati keputusan pemecatan Terawan. Dia menegaskan, pemecatan terhadap Terawan berdasarkan proses yang panjang.  "Proses panjang tadi adalah proses yang dilakukan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) yang kemudian diberikan amanah di muktamar. Kemudian, diserahkan ke PB IDI baru. Dan, ini jadi tanggung jawab yang harus saya lakukan dalam putusan muktamar," kata Adib dalam keterangan daring, Kamis (31/3).  Adib menambahkan, langkah pemecatan tersebut yaitu semata-mata agar setiap dokter bisa menjaga etik. Menurutnya, dalam organisasi IDI yang bertugas secara otonom adalah MKEK. "Jadi, kita semua untuk kemudian bersama-sama menjaga etik dan menjalankan keputusan MKEK," pungkas Adib.

Menko PMK Sebut Pemecatan Terawan dari Anggota IDI Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-Kesehatan-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bisa memenuhi undangan rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI. Alasannya masih menyelesaikan berkas muktamar di Aceh lalu.  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, pihaknya sangat kecewa IDI tidak hadir dalam rapat tersebut. Karena sejatinya, IDI diminta hadir dalam rapat dengar pendapat tidak hanya membahas soal rekomendasi pemecatan dokter Terawan Agus Putranto sebagai anggota, tapi ada beberapa agenda lainnya.  “Kita kecewa IDI tidak memenuhi undangan ini, sebenernya kita mengundang bukan hanya IDI tapi juga pakar hukum untuk melihat kalau organisasi IDI ini seperti apa,” kata Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).  Nihayatul juga menuturkan, Komisi IX tidak ingin IDI salah melangkah dalam mengambil keputusan, mengingat organisasi tersebut tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan.  “Karena IDI kan tidak di bawah Kemenkes ya, IDI kan seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi yang dibawah kemenkumham,” paparnya.  Terkait tidak ketidakhadiran IDI, lanjut Nihayatul, menyampaikan surat ke Komisi IX DPR dengan alasan masih menyelesaikan dokumen hasil Muktamar IDI di Aceh beberapa waktu lalu. Sehingga IDI pun meminta waktu untuk menunda waktu rapat dengan DPR.  “Sehubungan dengan surat DPR tanggal 28 maret kemarin, rapat dengan pendapat umum pada hari Selasa 29 maret, maka kami mohon penundaan dari pimpinan komisi IX DPR. Karena saat ini kami sedang menyelesaikan dokumen dan berkas hasil muktamar IDI ke 31 yang telah diselengarakan tanggal 22-26. Jadi kegiatannya sudah selesai tanggal 26 lalu,” ujar Nihayatul membacakan surat dari IDI.  Politikus PKB itu juga menyatakan, Komisi IX DPR sudah menawarkan penjadwalan ulang rapat pada esok hari, namun mereka tak bisa dengan alasan pengurus mereka masih di Aceh.  “Mereka minta Kamis, tapi di hari itu kita sudah ada agenda dengan Menkes, karena ada panja vaksin yang ditunggu masyarakat, dan siangnya kita ada rapat dengan BPJS kesehatan, ini juga penting, jadi kita sudah ngga ada waktu lagi,” urai Nihayatul.  Sebelumnya, Komisi IX DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hari ini, Selasa (29/3). Berdasarkan agenda harian DPR, RDPU dengan IDI akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.  Anggota Komisi IX DPR Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, nantinya agenda rapat dengan IDI akan meminta penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia.  “Kami akan mendengar penjelasan IDI terkait dengan tugas dan fungsi IDI. Nanti kami mau dengar dulu seperti apa, tugas dan fungsi daripada IDI,” pungkas Ratu

Bahas Pemecatan Terawan, Komisi IX DPR Kecewa IDI Tak Hadir di RDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwasah-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Riyanta menegaskan mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto sebagai sosok putra bangsa berprestasi jangan sampai diambil negara lain, dikutip dari ANTARA.  "Jangan sampai putra bangsa berpotensi ini justru diambil korporasi atau negara asing," kata politikus PDIP tersebut di Semarang, Selasa (29/3).  Riyanta sangat menyayangkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang memutuskan pemberhentian secara permanen Terawan dari keanggotaan IDI.  Menurut dia, banyak karya dan jasa Terawan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat, seperti penelitian vaksin Nusantara maupun teknik pengobatan yang ditemukan-nya.  "Kenyataannya bisa membantu dan banyak yang terbantu," kata politikus dari daerah pemilihan Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan dan Blora tersebut.  Menurut dia, DPR RI diharapkan mendapatkan klarifikasi yang berimbang tentang kabar pemecatan tersebut.  Selain itu, ia juga mengusulkan agar organisasi profesi jangan diberi kewenangan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah.  Sebelumnya diberitakan, hasil rapat sidang khusus MKEK memutuskan pemberhentian secara permanen Terawan dari keanggotaan IDI.  Keputusan tersebut dibacakan dalam Muktamar Ke-31 IDI di Kota Banda Aceh.pada 25 Maret 2022. Pemberhentian tersebut dilakukan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Anggota DPR: Jangan Sampai Dokter Terawan Diambil Negara Lain!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat kepolisian untuk mengusut pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dia menyebut, kasus pemecatan Terawan oleh IDI telah membuat gaduh publik, sehingga kepolisian harus mengusut oknum-oknum tersebut.  "Karena ini sudah gaduh, saya akan minta pihak kepolisian untuk menyelediki oknum yang membuat kegaduhan ini dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang di mana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan oleh perorang-orang," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).  Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari proses pemecatan yang dinilai tak sah dan cacat prosedural.  "Setelah saya pelajari bisa kita nyatakan pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari majelis etik kedokteran IDI. Kedua hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PB IDI," ucap Dasco.  "Sementara pengurus lama sudah demisioner yang baru belum dilantik. Lalu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan," sambungnya.  Dasco pun mengaku telah melakukan komunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.  "Saya percaya Menkes dapat memfasilitasi antara IDI yang baru dengan dokter Terawan sebagai anggota IDI. Saya bilang masih sebagai anggota IDI karena saya anggap pemecatannya tidak sah," tegas Dasco.  Sebelumnya, Muktamar ke-31 Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Banda Aceh, memutuskan untuk mendepak mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotaannya.  Anggota PB IDI Pandu Riono menegaskan pemecatan terhadap Terawan murni karena adanya pelanggaran etika. Kala itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI meminta Terawan untuk menyelesaikan masalah etik tersebut. Namun, Terawan tidak punya niat baik untuk menyelesaikannya. Pandu Riono pun mengklaim, pemecatan terhadap Terawan dari keanggotaan IDI bukan isu politik.

Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI, DPR Minta Polisi Usut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi memberhentikan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan. Hal itu berdasarkan keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh.  Saat dikonfirmasi, salah satu anggota IDI yang namanya enggan disebutkan membenarkan hal tersebut. Nantinya bakal ada keterangan resmi.  "Iya, itu sudah ada tim yang akan menjawab dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI)," ujar anggota IDI tersebut saat dikonfirmasi, Sabtu (26/3).  Sementara anggota PB IDI lainnnya yang namanya enggan disebutkan juga membenarkan keputusan pemecatan Terawan Agus Putranto dari anggota IDI.  "Kemarin kan sudah oleh panitia disampaikan (Terawan Agus Putranto diberhentikan, Red)," kata anggota IDI lainnya tersebut.  Saat disinggung alasan Terawan diberhentikan, aggota IDI tersebut mengaku tidak bisa memberikan komentarnya, karena tidak memiliki kapasitas. Dia meminta JawaPos.com mengkonfirmasi kepada Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Khumaidi.  "Ke Dokter Adib, karena dia sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum IDI," ungkapnya.  Sementara itu, JawaPos.com sudah meminta konfirmasi lewat sambungan telpon atau pesan aplikasi WhatsApp dan Telegram terhadap Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Khumaidi, perihal alasan pemberhentian Terawan dari keanggotaan. Namun sampai saat ini belum mendapatkan respons. Begitu juga dengan Terawan Agus Putranto yang sampai saat ini belum memberikan komentarnya kepada JawaPos.com terkait keputusan PB IDI yang memberhentikannya sebagai anggota.  Pemberhentian Terawan sebagai anggota IDI tersebut berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3). Pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tersebut berdasarkan dari Surat Tim Khusus MKEK Nomor: 0312/PP/MKEK/03/2022.  Berdasarkan video yang beredar, ada tiga poin pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K), sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mantan Menkes Terawan Agus Putranto Resmi Dipecat dari Keanggotaan IDI

terawan dipecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terawan dipecat

Berita Terkini

Menko PMK Sebut Pemecatan Terawan dari Anggota IDI Berlebihan

Bahas Pemecatan Terawan, Komisi IX DPR Kecewa IDI Tak Hadir di RDP

Anggota DPR: Jangan Sampai Dokter Terawan Diambil Negara Lain!

Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI, DPR Minta Polisi Usut

Mantan Menkes Terawan Agus Putranto Resmi Dipecat dari Keanggotaan IDI

Download Aplikasi JawaPos.com