<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwasah-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai rekomendasi pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agak berlebihan. Menurutnya, masalah tersebut mestinya bisa diselesaikan melalui musyawarah.  "Pak Menkes sudah berbicara dengan saya mengenai langkah yang akan dilakukan. Nanti akan kita tindak lanjuti," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4).  Muhadjir mengatakan, telah bertemu dengan Ketua IDI yang baru, Adib Khumaidi. Dia berharap polemik ini bisa segera diselesaikan.  "Jadi dua-duanya ini (IDI dan dr Terawan) tujuannya sama sama baik. IDI punya tanggung jawab menegakkan kode etik profesi, pak Terawan memiliki panggilan jiwa yang untuk melakukan terobosan dan inovasi. Hanya, mungkin tingkat pertemuannya yang tidak intens saja kemudian menjadi masalah yang berkepanjangan," jelasnya.  Muhadjir menuturkan, berdasar penjelasan yang didapat, IDI pada prinsipnya terbuka dan akan berusaha mencari titik temu terkait dengan pelanggaran kode etik yang menimpa Terawan. Dia berharap, IDI tetap bisa menegakkan disiplin bagi anggotanya namun juga bisa memberikan peluang adanya inovasi dan terobosan yang diinisiasi oleh anggotanya.  "Terobosan dan inovasi itu kan sangat penting, sehingga ilmu kedokteran Indonesia tidak mandeg. Kalau tidak ada yang melakukan terobosan inovasi kita khawatir program percepatan transformasi di bidang kesehatan akan mandeg. Perkembanga Ilmu dan praktek kedokteran Indonesia bisa jauh tertinggal," pungkasnya.  Seperti diketahui, mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto resmi dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil muktamar IDI di Aceh pada Jumat (25/3). Keputusan ini menindaklanjuti rekomendasi PB ID pada tahun 2018 lalu yang belum dilaksanakan selama ini.  Sebetulnya rekomendasi pemecatan itu sudah disampaikan dalam penjelasan khusus pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada 9 April 2018. Dalam surat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia dr. Broto Wasisto, MPH, DTM&amp;H (Alm), disebutkan pandangan para ahli terkait metode cuci otak atau DSA (Digital Substraction Angiogram).  Metode cuci otak itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak.  Menurut para ahli, metode itu bukan metode baru dalam dunia medis. Akan tetapi, dokter Terawan dinilai terlalu berlebihan mengiklankan diri seolah-olah metode tersebut sebagai inovasi medis pertama di Indonesia sehingga membuat pasien stroke tertarik untuk mencobanya.

Pemecatan Terawan Berlebihan, Muhadjir: Nanti Kita Tindak Lanjuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-Kesehatan-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memberhentikan secara permanen Terawan Agus Putranto. Sebelumnya, pada 2018 Terawan diberhentikan sementara selama 12 bulan.  Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat IDI dalam suratnya menyatakan bahwa Terawan telah melakukan tindakan pelanggaran etik berat (serious ethical misconduct). Setelah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, Terawan dinilai tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan klarifikasi atau sejenisnya. MKEK juga menyebut Terawan mempromosikan Vaksin Nusantara kepada masyarakat sebelum penelitiannya selesai.  Epidemiolog Universitas Indonesia sekaligus anggota IDI Wilayah DKI Jakarta Pandu Riyono mengatakan, kasus yang mendera Terawan sudah lama. Bahkan sebelum Terawan diangkat Presiden Joko Widodo sebagai menteri kesehatan pada 2019. Menurut dia, kasus Terawan semula tidak berkaitan dengan Vaksin Nusantara.  Pandu menjelaskan, Terawan sudah diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi, pembelaan, atau sejenisnya pada 2018. Tetapi, kesempatan itu tidak digunakan. Sebagai sejawat sesama dokter, Pandu mengatakan bahwa pengurus IDI sejatinya ingin ada iktikad baik dari Terawan. ”Kalaupun ada sanksi, paling banter pembinaan,” katanya.  Pandu menegaskan, IDI tetap mendukung inovasi di dunia kedokteran atau medis. Selama dilakukan dengan kaidah yang benar. Sanksi yang dijatuhkan MKEK atau IDI, lanjut dia, murni urusan internal profesi kedokteran.  Data yang diterima Pandu, kasus Terawan terjadi sejak 2013. Saat itu Terawan sebagai terlapor urusan kode etik melakukan tindakan pengobatan terhadap pasien stroke iskemik kronis yang dikenal sebagai BW (brainwashing) atau cuci otak. Praktik tersebut dilakukan Terawan sejak 2013 meski saat itu belum ada evidence-based medicine (EBM). Pada saat itu Terawan menyanggupi untuk menuliskan soal BW di majalah neurologi, tetapi sampai sekarang belum terwujud.  Jawa Pos berusaha menghubungi petinggi pengurus PB IDI, tetapi tidak ada respons. Begitu pun dengan ponsel Terawan.  Terpisah, anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menilai pemecatan Terawan berlebihan dan tidak proporsional.

Pemberhentian Terawan dari IDI Berawal dari Kasus Terapi Cuci Otak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat kepolisian untuk mengusut pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dia menyebut, kasus pemecatan Terawan oleh IDI telah membuat gaduh publik, sehingga kepolisian harus mengusut oknum-oknum tersebut.  "Karena ini sudah gaduh, saya akan minta pihak kepolisian untuk menyelediki oknum yang membuat kegaduhan ini dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang di mana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan oleh perorang-orang," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).  Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari proses pemecatan yang dinilai tak sah dan cacat prosedural.  "Setelah saya pelajari bisa kita nyatakan pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari majelis etik kedokteran IDI. Kedua hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PB IDI," ucap Dasco.  "Sementara pengurus lama sudah demisioner yang baru belum dilantik. Lalu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan," sambungnya.  Dasco pun mengaku telah melakukan komunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.  "Saya percaya Menkes dapat memfasilitasi antara IDI yang baru dengan dokter Terawan sebagai anggota IDI. Saya bilang masih sebagai anggota IDI karena saya anggap pemecatannya tidak sah," tegas Dasco.  Sebelumnya, Muktamar ke-31 Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Banda Aceh, memutuskan untuk mendepak mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotaannya.  Anggota PB IDI Pandu Riono menegaskan pemecatan terhadap Terawan murni karena adanya pelanggaran etika. Kala itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI meminta Terawan untuk menyelesaikan masalah etik tersebut. Namun, Terawan tidak punya niat baik untuk menyelesaikannya. Pandu Riono pun mengklaim, pemecatan terhadap Terawan dari keanggotaan IDI bukan isu politik.

Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI, DPR Minta Polisi Usut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah memutuskan memberhentikan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Keputusan itu dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3) lalu.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai putusan rekomendasi MKEK IDI berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Indonesia.  "Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK ini saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan para dokter-dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (27/3).  Idealnya, lanjut Dasco, sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh UU Praktik Kedokteran, harusnya IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya. Serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan dibidang kesehatan, farmasi dan kedokteran.  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini lantas meminta Kementerian Kesehatan untuk mengatensi dan mengkaji rekomendasi yang keluarkan oleh MKEK IDI tersebut. Terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.  "Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita, agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi, ini malah diganjar dengan sanksi," tegas Dasco.  Selaku Pimpinan DPR RI, Dasco juga akan meminta Komisi IX DPR RI dan AKD terkait untuk merevisi dan mengkaji secara komperhensif terkait dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran. "Saya pikir, evaluasi dan penyesuaian dari sebuah UU adalah hal yang biasa ya, agar UU terkait itu lebih relevan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan dari masyarakat saat ini," ujar Dasco.  Kemudian, evaluasi juga akan dilakukan bagi organisasi profesi kedokteran yang ada dalam UU terkait, agar sesuai dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Sehingga IDI dan juga organisasi profesi kedokteran lainnya itu tidak terkesan super body dan super power.

Kemenkes Diminta Sikapi Pemecatan Terawan dari Keanggotaan IDI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwasah-5.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto enggan menanggapi anggapan publik bahwa Vaksin Nusantara buatannya disebut berasal dari bahan-bahan yang diimpor dari Amerika Serikat. Dia berjanji akan membuktikan anggapan itu salah. Vaksin dengan metode dendritik itu selama ini mendatangkan polemik karena belum disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).  Menurutnya tudingan itu merupakan pendapat berbeda dari sejumlah pihak yang memang tidak perlu dia jawab. Hal itu dia sampaikan usai memperlihatkan cara pembuatan vaksin Nusantara tahap demi tahap mulai dari awal hingga siap disuntikan. Peragaan itu dia tunjukkan saat rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI.  "Jadi demikianlah apa yang dikatakan bahwa ini bikinan Amerika dan sebagainya, ya saya selama ini diam saja untuk apa dijawab. Karena itu kan mereka berpendapat," kata Terawan di DPR, Rabu (16/6).  "Pendapat itu tak perlu dijawab tapi dengan saya buktikan bahwa memang seperti ini," lanjutnya.  Sementara itu, saat disinggung terkait siapa yang berpendapat vaksin Nusantara adalah buatan Amerika, Terawan enggan menjawab lugas. "Yak gak tahu. Berita. Siapa itu? Berita," katanya.  Saat di DPR, mulanya Terawan mulai memaparkan bagaimana awal mula membuat vaksin Nusantara. Namun aksinya tersebut disambut rasa penasaran anggota dan pimpinan Komisi VII. Sejumlah dari mereka tampak mendekat ke meja Terawan, guna melihat langsung demo 'masak' vaksin Nusantara ala Terawan.  Terlihat Wakil Ketua Komisi VII mulai dari Eddy Soeparno dan Alex Nurdin mendekat ke meja Terawan. Selain itu, anggota Komisi VII Dyah Roro Esti juga ikut melihat lebih dekat.  Sebelumnya Terawan memaparkan bagaimana proses membuat vaksin Nusantara. Secara teknis dia mengungkapkan tahap demi tahap prosesnya secara ilmiah.  "Ini kaya masak aja, tapi harus tahu kalau tidak soalnya nanti dikira sulit sekali bikin vaksin. Ini kita ambil 1 CC tadi yang berisi dosisnya," kata Terawan memulai paparannya.  Dalam memperagakan pembuatan vaksin Nusantara, Terawan secara detail menjelaskan dengan bahasa ala laboratorium dan alat-alat pendukung lainnya. Mulai dari alat suntik atau spuit hingga tabung sebagai wadah.  Selama sekitar 7 menit, Terawan secara aktif memperlihatkan proses pembuatan sampai akhirnya tiba dalam tahap Vaksin Nusantara yang sudah jadi atau siap disuntikan. "Kemudian kita tinggal aduk saja. Caranya aduk adalah disedot-ditekan, disedot-ditekan, sudah," kata Terawan.  "Inilah vaksinnya kemudian kita ambil. Kita ambil sudah siap untuk disuntikan. Kalau kita tunggu untuk besok atau berapa hari kemudian simpan saja di kulkas. Jadi sangat simpel," tandasnya.

Terawan Pilih Bungkam Saat Ditanya Vaksin Nusantara Adalah Buatan AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Penyuntikan-Vaksin-Sinovac-Ke-Tenaga-Medis-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas melakukan vaskinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin merek Sinovac diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes). Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan vaskinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin merek Sinovac diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes). Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembangan vaksin Nusantara gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ditunda sementara. Hal itu sudah disepakati oleh Kementerian Kesehatan.  Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait penundaan penelitian vaksin Nusantara. Sebelumnya memang beredar surat bahwa ada penundaan terhadap pengembangan vaksin dengan metode sel dendritik itu.  "Ditunda sementara untuk melengkapi persyaratan untuk masuk ke uji klinis tahap kedua," tegas Nadia kepada JawaPos.com, Senin malam (22/3).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/03/2021/kontroversi-vaksin-gagasan-terawan-ini-beda-dengan-vaksin-merah-putih/">Kontroversi Vaksin Gagasan Terawan, Ini Beda dengan Vaksin Merah Putih</a>  Sebelumnya beredar surat dari peneliti vaksin Nusantara di RS Dr Kariadi meminta untuk menghentikan sementara penelitiannya. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Rumah Sakit yakni Dodik Tugasworo Pramukarso.  "Dengan ini kami sampaikan bahwa sebagai site research mohon izin untuk menghentikan sementara penelitian ini, oleh karena kelengkapan den persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam panelitian vaksin dendritik belum mendapat izin dari PPUK fase II dari BPOM," kata isi surat itu.  Sebelumnya Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan, BPOM melakukan pengawalan pada pengembangan Vaksin Nusantara. Bahwa ada rencana pertemuan panel hearing terkait vaksin dendritik antara tim peneliti dan ahlinya, yakni komnas penilai obat dari bpom bersama expert panel baik dari ITAGI, komnas penilai obat, ahli farmakologi, biomolekuler.  "Informasi uji fase I, ada catatan terkait komite etik, meskipun persetujuan etik bersifat universal di mana saja berlaku. Haruslah bertanggung jawab dengan uji klinis terutama keselamatan subjek penelitian," tegas Penny.  Penny menegaskan sangat mendukung penelitian apapun apalagi dalam negeri. Namun, menurutnya, BPOM harus pastikan semua penelitian itu betul-betul aman. "BPOM akan transparan, kami tidak punya kepentingan menutupi apapun. Tapi ini proses yang berbasis scientific saya kira perlu ditempatkan di dalam forum yang scientific juga, kami hormati etika penelitian sehingga kami ingin selesaikan dulu tahapan penelitian peneliti tersebut dalam evaluasi yang diberikan BPOM," tegasnya baru-baru ini di DPR.  "BPOM mendukung penelitian obat dan vaksin dalam kemandirian di bidang farmasi utk percepatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang dibutuhkan dalam masa pandemi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu maka seluruh tahapan dan pengembangan harus sesuai dengan standar dan persyaratan," katanya.  Penny menegaskan BPOM mengikuti kaidah penelitian agar menyelesaikan dulu dengan tim penelitinya. Dalam tahapan tersebut pihaknya sudah melakukan review dari laporan mid term yang diberikan tim peneliti fase I. Lalu sudah dikirimkan kembali untuk melakukan percepatan data terkait aspek keamanan dan efikasi,  "Imunogenisitas yang jadi pertanyaan. Pada saat pertama perumusan protokol, suatu yang sudah jadi kaidah pelaksanaan uji klinik dari obat atau vaksin tahapan praklinis, tahapan etika. Jangan sampai memaparkan pada manusia suatu produk yang belum terjamin keamanannya," tutup Penny.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XvEbXFaOAA

Kemenkes: Penelitian Vaksin Nusantara Ditunda Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meyakinkan bahwa Vaksin Nusantara yang digagasnya aman dan sudah melalui berbagai tahapan yang benar. Menurut Terawan, Vaksin Nusantara berbasis sel dendritik autolog atau komponen dari sel darah putih, yang kemudian dipaparkan dengan antigen dari Sars-Cov-2.  Sehingga vaksin Nusantara akan memiliki kegunaan individual terhadap sasaran vaksinasi. Bahkan dirinya sudah melakukan uji praklinik pada hewan.  "Saya sudah WA-kan hasil uji praklinis pada binatang soal vaksin safety dan efikasi yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga di AS. Maka kami enggak lakukan lagi di Indonesia karena sudah dikerjakan itu hasilnya ada kita akan kirimkan. Jadi vaksin safety dan efficacy pada uji binatang ini juga sudah saya konsultasikan," tegas Terawan di DPR, Rabu (10/3).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/10/03/2021/vaksin-astrazeneca-lolos-uji-klinis-bpom-aman-untuk-lansia/">Vaksin AstraZeneca Lolos Uji Klinis BPOM, Aman untuk Lansia</a>  Namun, uji tersebut tak dilakukan di dalam negeri, tetapi di Amerika Serikat. Sedangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya mendukung segala bentuk vaksin baik dari dalam negeri maupun luar negeri asalkan ada uji klinis pada manusia.  Sementara itu, Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan, BPOM melakukan pengawalan pada pengembangan Vaksin Nusantara. Bahwa ada rencana pertemuan panel hearing terkait vaksin dendritik antara tim peneliti dan ahlinya, yakni komnas penilai obat dari bpom bersama expert panel baik dari ITAGI, komnas penilai obat, ahli farmakologi, biomolekuler.  "Ternyata data tersebut tidak sama dengan data yang disampaikan. Sudah kami review tembusan ke Kemenkes untuk dapatkan respons tim peneliti. Untuk diberikan kesempatan lakukan hearing yang sudah disepakati 16 Maret 2021. Informasi uji fase I, ada catatan terkait komite etik, meskipun persetujuan etik bersifat universal di mana saja berlaku. Haruslah bertanggung jawab dengan uji klinis terutama keselamatan subjek penelitian," tegas Penny.  "Saya hanya berikan komentar data yang diberikan tadi tidak sama yang diberikan BPOM, kami sudah evaluasi," tambanya.  Penny menegaskan sangat mendukung penelitian apapun apalagi dalam negeri. Namun, menurutnya, BPOM harus pastikan semua penelitian itu betul-betul aman.  "BPOM akan transparan, kami tidak punya kepentingan menutupi apapun. Tapi ini proses yang berbasis scientific saya kira perlu ditempatkan di dalam forum yang scientific juga, kami hormati etika penelitian sehingga kami ingin selesaikan dulu tahapan penelitian peneltii tersebut dalam evaluasi yang diberikan BPOM.  Menurut Penny, selama ini BPOM menerapkan pemberian EUA untuk vaksin Covid-19 sesuai standar WHO, ada persyaratan data dikaitkan praklinis, data non klinis yang menunjukkan profil keamanan efikasi. Dan bila ada berdasarkan model binatang yang paling tepat.  "Apabila pada proses EUA data tidak lengkap maka data keamanan mempertimbangkan data dari semua tahap uji klinis efikasi interim 3 bulan. Data uji klinis didukung minimal uji fase I, II, III, interim keamanan efikasi," tegasnya.  "BPOM mendukung penelitian obat dan vaksin dalam kemandirian di bidang farmasi utk percepatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang dibutuhkan dalam masa pandemi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu maka seluruh tahapan dan pengembangan harus sesuai dengan standar dan persyaratan," katanya.  Penny menegaska,  BPOM mengikuti kaidah penelitian agar menyelesaikan dulu dengan tim penelitinya. Dalam tahapan tersebut pihaknya sudah melakukan review dari laporan mid term yang diberikan tim peneliti fase I. Lalu sudah dikirimkan kembali untuk melakukan percepatan data terkait aspek keamanan dan efikasi.  "Imunogenisitas yang jadi pertanyaan. Pada saat pertama perumusan protokol, suatu yang sudah jadi kaidah pelaksanaan uji klinik dari obat atau vaksin tahapan praklinis, tahapan etika," jelas Penny.  "Jangan sampai memaparkan pada manusia suatu produk yang belum terjamin keamanannya," tutup Penny.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/7qZbHbjbnu8

Vaksin Nusantara Sudah Diuji Pada Hewan, BPOM: Utamakan Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Jokowi-Twitter.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan perencanaan yang matang mengenai vaksin Covid-19 yang bakal diberikan ke masyarakat. Ia memberikan dua tugas baru kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir.  "Vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," katanya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, peran Terawan dan Erick bakal sangat penting ketika vaksin sudah hadir. "(Pembagian vaksin ke masyarakat) Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas," ungkapnya.  Diketahui, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020 mendatang.  Pemerintah juga mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara‎.

Soal Vaksin Korona, Jokowi Beri Tugas Baru untuk Terawan dan Erick

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target ke Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk bisa menurunkan angka stunting jDib14 persen. Jokowi mengatakan, dari data yang dimiliki ada perbaikan dari prevalensi stunting dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019. Ini ada penurunan cukup lumayan. "Tapi saya kira ini tidak cukup kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/8). Jokowi meminta ke jajarannya untuk fokus menurunkan angka stunting di 10 daerah yang terdiri dari ‎Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. ‎Nantinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bisa menyampaikan kepada gubernur, bupati wali kota sampai ke kepala desa agar 10 provinsi tersebut betul-betul fokus untuk penurunan stunting "Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," katanya. Presiden Jokowi mengatakan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu harus dipastikan tetap berjalan. Sehingga tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19 ini. "Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI," ungkapnya. Kemudian aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi para ibu hamil pada keluarga juga harus terus digencarkan. Sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. "Sekali lagi saya minta agar ini melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RT dan RW serta relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat," ungkapny. Dalam upaya penurunan angka stunting juga bisa diselarasakan dengan program perlindungan sosial. Terutama Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Sehingga bisa menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu," pungkasnya. (*)

Jokowi: Angka Stunting Harus Turun Jadi 14 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta. Keputusan tersebut telah ditetapkan tanggal 7 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. PSBB di DKI Jakarta ditetapkan dalam rangka percepatan penangann Covid-19.  Menkes Terawan mengatakan di Jakarta telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan. PSBB itu hanya peningkatan saja dari social distancing yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sebelumnya, hanya diperluas dan dipertegas.  Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memandang, dampak penerapan PSBB terhadap ekonomi sudah minimal. Pasalnya perlambatan ekonomi sudah terjadi sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.  "Perekonomian kita sudah terdampak negatif sebelum adanya PSBB," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (7/3).  Menurutnya, selama bencana wabah virus Covid-19 berlangsung inflasi justru tertekan ke bawah karena permintaan menurun sangat drastis. Bahkan, banyak viral di media sosial misalnya yang menginformasikan harga ayam ditawarkan sangat murah. Sementara untuk barang-barang pangan impor juga dijamin pemerintah ketersediaannya.  "Kebijakan pemerintah menggratiskan dan memberi diskon pelanggan listrik juga akan memberi andil yang besar terhadap inflasi," tuturnya.  Ia menambahkan, dalam ketentuan PSBB, beberapa kantor pelayanan publik masih boleh beroperasi. Toko kebutuhan pokok dan warung makan juga boleh buka. Sehingga roda perekonomian pun tetap dapat berjalan.  "Kondisinya tidak jauh berbeda ketika pemerintah mengimbau social distancing. Kenyataannya juga masyarakat belum sepenuhnya patuh. Hari ini jalan-jalan malah macet. Para pedagang masih buka seperti biasa," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fkcBy2lfOp8  https://www.youtube.com/watch?v=0x6lDwboELs  https://www.youtube.com/watch?v=qUKW26HOPNM

Seberapa Besar Pengaruh Kebijakan PSBB ke Sektor Ekonomi?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terawan

Berita Terkini