<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-1JPG-2925440467.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta angkat bicara terkait laporan polisi yang menyeret komika kondang Pandji Pragiwaksono. Laporan tersebut dipicu oleh materi stand up comedy yang ditampilkan Padji Pragiwaksono bertajuk "Mens Rea" yang belakangan viral di media sosial. LBH Jakarta menilai laporan terhadap Pandji Pragiwaksono bukan sekadar urusan administrasi hukum biasa, melainkan ancaman nyata bagi demokrasi. Pengacara Publik LBH Jakarta Daniel Winarta mengatakan ada indikasi kuat upaya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. LBH Jakarta mempertanyakan sikap Polri yang menerima laporan tersebut. Daniel mencurigai adanya motif politis di balik pelaporan materi komedi Pandji. "Laporan polisi ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai prosedur administratif dalam suatu perkara biasa. Ia adalah pintu masuk potensial untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak fundamental yang dijamin UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional," tegas Daniel Winarta dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (10/1). Menurut dia, jika kasus ini terus diproses, citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang objektif akan semakin dipertanyakan oleh publik. <h2>Ancaman Chilling Effect dan Sensor Mandiri</h2> Kriminalisasi terhadap seniman seperti Pandji dikhawatirkan akan memicu ketakutan massal bagi masyarakat yang ingin bersuara kritis. Fenomena ini dikenal dengan istilah chilling effect. Jika publik mulai takut bicara karena melihat kasus Pandji, maka masyarakat akan melakukan self-censorship atau menyensor diri sendiri demi keamanan. Hal ini dianggap sebagai kemunduran besar bagi negara hukum yang demokratis. "Kritik dan satire, termasuk melalui pertunjukan seni merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal tersebut juga bagian penting dari demokrasi yang sehat," katanya. Lebih jauh, proses hukum terhadap Pandji bahkan bisa dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Menghukum seniman atas pendapat atau ekspresi mereka, seperti yang potensial dialami komika Pandji Pragiwaksono, bukan sekadar keliru, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia," tambah Daniel. LBH Jakarta juga menyoroti penggunaan pasal-pasal karet dalam KUHP baru yang mengatur penghinaan lembaga negara. Mereka menilai aparat seharusnya melindungi pengkritik, bukan malah menghukumnya. Jika kriminalisasi ini berlanjut, LBH Jakarta menilai hal tersebut menjadi bukti nyata kegagalan reformasi di tubuh Polri. "Apabila Pandji Pragiwaksono dikriminalisasi, ini akan menjadi pola berulang dalam riwayat penindakan terhadap kebebasan berekspresi. Dan ironisnya, aparat kepolisian selalu memainkan peran sentral dalam praktik ini," terangnya. <h2>Desakan LBH Jakarta kepada Pemerintah</h2> Menanggapi situasi ini, LBH Jakarta mengeluarkan lima tuntutan tegas: 1. Presiden RI harus menjamin perlindungan kebebasan berekspresi dan memastikan tidak ada intervensi terhadap karya seni. 2. Presiden dan DPR diminta mengevaluasi pasal-pasal dalam KUHP (Pasal 242, 243, 300, dan 301) yang rentan disalahgunakan. 3. Aparat Penegak Hukum wajib menerapkan prinsip HAM dalam setiap proses hukum. 4. Kapolri segera memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk tidak melanjutkan laporan terhadap Pandji Pragiwaksono. 5. Komnas HAM diminta turun tangan mengawasi proses hukum ini agar tidak terjadi pelanggaran HAM. &nbsp;

LBH Jakarta desak Polri hentikan laporan terhadap Pandji Pragiwaksono soal "Mens Rea". Tindakan ini disorot sebagai kriminalisasi komedi.

Pandji Pragiwaksono Terancam Pidana, LBH Jakarta: Bukti Kegagalan Reformasi Polri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/walaupun-iseng-pelaku-vandalisme-underpass-mampang-terancam-pidana_m_217600.jpeg" alt="Aksi vandalisme dengan mencorat-coret dinding underpass Mampang-Kuningan dilakukan oknum tidak bertanggung jawab." width="100%">
<figcaption>Aksi vandalisme dengan mencorat-coret dinding underpass Mampang-Kuningan dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sanksi tegas bakal dikenakan bagi mereka yang melakukan aksi&nbsp;perusakan dengan mencorat-coret fasilitas umum (vandalisme) di underpass Mampang-Kuningan, Jakarta Selatan. Sekalipun didasari atas keisengan dan pelakunya terbilang masih anak-anak. Ancaman tersebut dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). "Vandalisme ini memang ada keisengan tapi kalau memang kita dapati, kita akan tegakkan hukum walaupun mungkin pelakunya masih di bawah umur," tegas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya, Minggu (3/6). Memang, para bocah yang melakukan vandalisme tidak bisa dijerat dengan peradilan umum. Tapi kata Setyo, mereka bisa dibawa ke peradilan anak. "Tapi kita harapkan orang tua dan sekolah juga punya peran penting apalagi ini menjelang Asian Games," kata Setyo. Ya, anak buah Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu mengingatkan agar publik merawat fasilitas umum jelang event besar Asian Games. Pasalnya, puluhan negara akan hadir pada perhelatan olahraga terbesar se-Asia itu. "Kita mendapatkan tamu dan jangan sampai fasilitas umum dirusak dan dikotori karena ini uang rakyat untuk memperbaikinya," imbau Setyo. Sebelumnya, aksi vandalisme kembali terjadi di wilayah DKI Jakarta. Baru saja digunakan beberapa bulan lalu, jalan bawah tanah atau underpass Mampang-Kuningan menjadi sasaran corat-coret pada Minggu (3/6) dini hari. Aksi vandalisme dilakukan saat kegiatan sahur on the road&nbsp;(SOTR) oleh sekelompok yang diduga masih berusia remaja itu. Mereka bahkan menuliskan nama sekolahnya sendiri dalam coretannya, dari situ diketahui mereka berasal dari sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta. (dna)

Walaupun Iseng, Pelaku Vandalisme Underpass Mampang Terancam Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74580_93906_KAPAL-TERBAKAR_Puguh-Sujiatmiko-JawaPos1-lecil.jpg" alt="Evakuasi mayat korban kapal wisata Zahro Express" width="100%">
<figcaption>Evakuasi mayat korban kapal wisata Zahro Express</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya 23 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Kapal Motor (KM) Zahro Express dengan tujuan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu terbakar. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya&nbsp; akan memberikan peringatan keras kepada pemilik kapal, dan Syahbandar Muara Angke. Bahkan tidak menutup kemungkinan dua orang itu akan terkena hukuman pidana. &quot;Kalau ada unsur pidananya,&quot; ujar Budi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/1). Sementara mengenai masalah kelebihan muatan penumpang, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu mengaku masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). &quot;Paling tidak ini sebuah kecelakaan. Mengenai permainan kita akan klarifikasi lebih lanjut,&quot; katanya. Sementara menurut Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono mengaku, terdapat data yang tidak sesuai dalam surat persetujuan berlayar (SPB) KM Zahro Express. Menurut dia, pada SPB jumlah penumpang tertulis 100 orang namun kenyataanya hampir di atas 100 penumpang. Sehingga mengakibatkan kelebihan muatan. &quot;Ada yang bilang 184, ada yang bilang 250 orang,&quot; kata Tonny. Sekadar informasi, KM Zahro Express tujuan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, terbakar di sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada Minggu pukul 08.30 WIB. Kapal yang mengangkut lebih dari 150 orang itu terbakar setelah berlayar 1 mil laut dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung. Setidaknya sekira 23 orang telah dinyatakan meninggal, 17 hilang, dan 194 selamat. Dugaan sementara terbakanya kapal itu akibat dari arus pendek pada mesin. (cr2/JPG)

Pemilik Kapal dan Syahbandar Muara Angke Terancam Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64181_83272_Mario-Teguh.jpg" alt="Mario Teguh" width="100%">
<figcaption>Mario Teguh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mario Teguh telah mengakui Ario Kiswinar Teguh adalah anak kandungnya. Namun, dengan adanya pengakun itu, Mario justru terancam dijadikan tersangka pencemaran nama baik. &ldquo;Terpenuhi (unsur pencemaran nama baiknya), tetap proses penyidikan diteruskan. Ya bisa, kemungkinan bisa saja jadi tersangka,&quot; ujar Kasubdit Resmib Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Budi Hermanto, Senin (14/11). Meski begitulanjut atau tidaknya proses hukum terhadap Mario sangat tergantung dari kedua pihak yakni pelapor dan terlapor. &quot;Tergantung kedua belah pihak mau seperti apa karena ini kan antara bapak-anak-dan mantan istri, silakan nanti seperti apa (berdamai atau tidak),&quot; ucap Budi. Diketahui, masalah ini bermula dari ucapan Mario yang tidak mengakui Ario sebagai anaknya, dalam sebuah program di sebuah stasiun televisi swasta. Ucapan Mario itu menjadi ramai dibahas di medsos, apalagi dalam dia menyampaikan bahwa Ario adalah hasil hubungan Aryani dengan Mr X. Atas dasar itulah yang kemudian Mario dilaporkan oleh Aryani dan Ario ke Polda Metro Jaya. Dengan adanya pernyataan Mario yang berbeda pada saat BAP dengan pada saat di televisi, unsur pencemaran nama baik terpenuhi. Meski begitu, lanjut Budi, pihaknya membuka peluang bagi kedua pihak untuk berdamai. &quot;Iya dia mengatakan itu di televisi. Ya kan tinggal kedua pihak seperti apa nanti,&quot; ucapnya. Kendati sudah ada pengakuan soal status Ario sebagai anak dari Mario Teguh, namun polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Saat ini polisi masih menunggu hasil tes DNA Mario dan Ario sebagai kelengkapan bukti ilmiah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk memeriksa akta lahir Ario, rumah sakit di mana Ario dilahirkan hingga buku nikah antara Mario dan Aryani. (elf/JPG)

Walaaah! Mario Teguh Kini Malah Terancam Pidana

terancam pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#terancam pidana

Berita Terkini

Pandji Pragiwaksono Terancam Pidana, LBH Jakarta: Bukti Kegagalan Reformasi Polri!

Walaupun Iseng, Pelaku Vandalisme Underpass Mampang Terancam Pidana

Pemilik Kapal dan Syahbandar Muara Angke Terancam Pidana

Walaaah! Mario Teguh Kini Malah Terancam Pidana

Download Aplikasi JawaPos.com