<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Tentara-India.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Angkatan Darat India telah meminta personelnya untuk menghapus 89 aplikasi dari telepon pintar mereka. Dari jajaran aplikasi yang diwajibkan untuk dihapus terdapat nama-nama aplikasi Tiongkok seperti TikTok sampai game PUBG Mobile.  Selain itu, aplikasi termasuk Facebook, Truecaller dan Instagram juga diminta untuk segera enyah dari smartphone para tentara India. Hal ini terkait dengan isi keamanan dan upaya untuk menutup kebocoran informasi.  Dilansir dari kantor berita ANI via FinancialExpress, Kamis (16/7) informasi tersebut dikabarkan mengutip langsung dari sumber Angkatan Darat India. Personel Angkatan Darat India juga telah diminta untuk menghapus aplikasi kencan seperti Tinder, Couch Surfing bersama dengan aplikasi berita seperti Daily Hunt dalam instruksi yang dikeluarkan baru-baru ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200714_221946.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Daftar aplikasi yang diminta untuk segera dihapus oleh tentara India. (Twitter/ANI)  Berita pembatasan penggunaan aplikasi ini oleh personel Angkatan Darat India datang beberapa hari setelah pemerintah India melarang 59 aplikasi Tiongkok termasuk TikTok, UC News, dan CamScanner.  Daftar aplikasi yang menurut laporan diminta oleh personel militer India untuk dihapus dari ponsel pintar mereka dibagi menjadi beberapa kategori seperti platform pengiriman pesan (Kik, Viber, Hike, dan lainnya), hosting video (TikTok, Likee, dan lainnya), berbagi konten (Shareit, Xender dan lainnya), browser web (UC Browser dan UC Browser Mini), video dan streaming langsung (BigoLive, Zoom dan lainnya), dan aplikasi utilitas (CamScanner, Truecaller, dan lainnya).  Ada juga aplikasi game yang dilarang (PUBG, Mobile Legends, dan lainnya), e-commerce (AliExpress dan lainnya), aplikasi kencan (Tinder dan lain-lain), antivirus (Keamanan 360), aplikasi berita (Perburuan Harian dan lainnya), aplikasi gaya hidup (POPXO), aplikasi musik (Hongaria dan lainnya), dan blog (Reddit dan lainnya).  Facebook adalah salah satu nama terbesar dalam daftar. Begitu juga aplikasi seperti Instagram dan Zoom. Perhatian utama langkah pemerintah untuk melarang 59 aplikasi Tiongkok adalah pengumpulan data pengguna dan pengiriman data tanpa izin ke lokasi di luar India.

Tentara India Diminta Hapus Aplikasi Tiongkok, dari TikTok sampai PUBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tiongkok-vs-india-bentrok.jpg" alt="ANTISIPASI: Konvoi tentara India di sepanjang jalan menuju Leh, perbatasan Tiongkok, di Gagangir kemarin. Pemerintah India mengirim ratusan tentara bantuan setelah konflik yang menewaskan 20 tentaranya pada Senin (15/6). Itu merupakan konflik paling berda" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Konvoi tentara India di sepanjang jalan menuju Leh, perbatasan Tiongkok, di Gagangir kemarin. Pemerintah India mengirim ratusan tentara bantuan setelah konflik yang menewaskan 20 tentaranya pada Senin (15/6). Itu merupakan konflik paling berda</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Permasalahan terpendam dua negara dengan penduduk terbanyak di dunia nomor satu dan dua meledak sudah. Tiongkok dan India tersapu konflik perbatasan setelah 20 tentara India dilaporkan meninggal. Mereka terlibat perkelahian dengan tentara Tiongkok di Lembah Galwan.  Setelah diam selama dua hari, Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara. Dia mengambil sikap tegas atas perselisihan berdarah yang terjadi di wilayah Pegunungan Himalaya Senin (15/6) malam lalu itu.  ”Mereka (korban jiwa, Red) tak akan mati sia-sia,” tegasnya dalam pidato yang dilansir BBC.  Sikap Modi itu sesuai dengan perkiraan. Pentolan Bharatiya Janata Party (BJP) tersebut mendapatkan suara rakyat dengan pidato pronasionalisme. Yang berarti harga diri negara menjadi aset paling berarti.  Kematian 20 tentara India yang menjaga perbatasan merupakan hal yang memicu kemarahan massa pronasionalisme dan patriotisme. Apalagi, versi peristiwa yang diceritakan militer India sangat mengundang emosi. Menurut pernyataan aparat, konflik dimulai saat tentara Tiongkok mendirikan tenda di Lembah Galwan yang masih diperebutkan. Tentara India tak terima dan merobohkan tenda itu.  Namun, tentara Tiongkok juga tak terima dengan tindakan tersebut. Pada 15 Juni malam mereka pun membawa bala bantuan dan menyerang pasukan India. Menurut salah satu sumber internal, 55 tentara India dikeroyok 300 tentara Tiongkok. ”Kematian tentara di Galwan sangatlah menyakitkan,” cetus Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menurut CNN.  Perselisihan itu berlangsung selama tiga sampai empat jam. Pasukan Tiongkok dikabarkan bersenjata tongkat, batu, dan batang bambu. Pemerintah memastikan tidak ada senjata api dalam konflik tersebut. Sebab, kedua negara sepakat tak membawa senjata api dalam radius 2 kilometer di Line of Actual Control (LAC).  Awalnya Angkatan Bersenjata India menyatakan bahwa tiga personel mereka meninggal. Selasa (16/6) mereka merevisi angka korban jiwa karena 17 tentara yang sempat kritis dinyatakan sudah tak bernyawa. Tentu hal tersebut membuat semua warga India marah. ”Beraninya Tiongkok membunuh tentara kami dan mengambil tanah air kami,” ujar pentolan partai oposisi, Congress Party, Rahul Gandhi.  Sementara itu, Tiongkok belum mengeluarkan pernyataan provokatif. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan bahwa Tiongkok tak punya niat untuk terus berselisih dengan India. Di saat yang sama, dia juga menegaskan, Tiongkok bukan pihak yang salah.  Menurut versinya, pasukan India beberapa kali melewati batas demarkasi dan memprovokasi pasukan Tiongkok. ”Kami meminta India bisa mengarahkan pasukan di garis depan agar tak melakukan tindakan yang provokatif,” tuturnya.  Ini bukanlah konflik perbatasan di antara kedua negara nuklir yang pertama. Pada 1975 empat tentara India ditembak mati oleh pihak Tiongkok di Negara Bagian Arunachal Pradesh. Namun, sejak itu mereka mempertahankan status quo. Terutama saat perjanjian bilateral perbatasan ditandatangani pada 1996.  Konflik kembali muncul saat pemerintah India membangun jalan baru di Ladakh. Wilayah perbatasan Aksai Chin-Ladakh merupakan daerah yang diklaim India, tapi dikuasai Tiongkok. Dari dulu India menyatakan bahwa Tiongkok menguasai 38 ribu kilometer persegi lahan yang seharusnya milik India. Proyek tersebut memancing kemarahan Tiongkok. Mereka pun mulai mengerahkan pasukan dan membangun infrastruktur di wilayah perseteruan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Bentrok dengan Tiongkok, 20 Tentara India Tewas

tentara india

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tentara india

Berita Terkini

Tentara India Diminta Hapus Aplikasi Tiongkok, dari TikTok sampai PUBG

Bentrok dengan Tiongkok, 20 Tentara India Tewas

Download Aplikasi JawaPos.com